Halteng, Maluku Utara|oleh

WEDA, Malutline – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Halmahera Tengah kini tampil dengan wajah baru yang lebih humanis. Kasat Lantas Polres Halteng, Iptu Masqun Abdukish, S.H., M.Si., menegaskan larangan keras kepada seluruh personel Satlantas untuk tidak melakukan penilangan kepada masyarakat.

Sebagai gantinya, jajaran Satlantas diminta lebih mengedepankan sikap ramah, memberikan senyum, serta menegur dengan santun jika menemukan pelanggaran. Langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya satuan lalu lintas.

“Tidak ada lagi penilangan. Anggota harus ramah, tersenyum, dan kalau ada pelanggaran cukup ditegur secara baik-baik. Kita ingin masyarakat merasa dilayani, bukan ditakuti,” tegas Iptu Masqun kepada wartawan, Senin (30/9/2025).

Kebijakan ini disambut baik masyarakat. Mereka menilai Satlantas Polres Halteng kini semakin bersahabat, jauh dari kesan kaku dan menakutkan. “Sekarang polisi lalu lintas lebih ramah. Kalau ada pelanggaran kecil, mereka tegur dengan sopan. Itu membuat masyarakat lebih nyaman,” ungkap seorang warga Weda.

Menurut Kasat Lantas, tugas utama polisi lalu lintas bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga memberikan edukasi agar masyarakat sadar akan pentingnya keselamatan berkendara. Dengan pendekatan humanis, diharapkan masyarakat tidak hanya patuh karena takut ditilang, tetapi benar-benar memahami pentingnya tertib berlalu lintas.

Iptu Masqun menekankan bahwa strategi edukasi lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan penindakan. Dengan cara ini, kesadaran masyarakat bisa tumbuh secara alami, sehingga tercipta budaya tertib lalu lintas di Halmahera Tengah.

“Kita ingin setiap pengendara punya kesadaran sendiri untuk taat aturan. Polisi lalu lintas harus menjadi sahabat masyarakat, bukan momok di jalan,” katanya.

Kebijakan ini sejalan dengan program Polri Presisi yang dicanangkan Kapolri, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Dengan mengedepankan pelayanan ramah, Satlantas Polres Halteng berupaya menunjukkan wajah Polri yang humanis, dekat dengan masyarakat, dan benar-benar menjadi pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat.

Langkah yang diambil Kasat Lantas ini sekaligus menjadi contoh positif bagaimana kepolisian daerah dapat membangun kepercayaan publik melalui pendekatan persuasif, bukan represif.Warga Halmahera Tengah berharap kebijakan ini terus dijalankan secara konsisten. Dengan demikian, polisi lalu lintas tidak lagi dipandang sebagai pihak yang mencari kesalahan, tetapi benar-benar hadir untuk membantu, membimbing, dan menjaga keselamatan masyarakat di jalan raya.

“Kalau polisi ramah, otomatis masyarakat juga akan lebih patuh. Kami dukung langkah Kasat Lantas ini,” ujar warga lainnya dengan penuh apresiasi. (Red)

Berita, Daerah, Halteng|oleh

JAKARTA, Malutline com-Bupati Halmahera Tengah, Ikram Sangadji, berkesempatan menjenguk Ibu Nuryati, warga Desa Gemia, yang saat ini dalam masa pemulihan pasca operasi jantung di Jakarta. Sudah lima bulan Ibu Nuryati menjalani proses pengobatan jauh dari kampung halaman, dan kini kondisinya terus menunjukkan perkembangan yang positif.

di sela perbincangan hangat dengan Ibu Nuryati, Bupati Ikram langsung menghubungi Plt. Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Tengah untuk memastikan bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Ibu Nuryati tetap ditanggung penuh oleh Pemerintah Daerah melalui program layanan kesehatan gratis.

Sebagai informasi, kebijakan pembiayaan pengobatan dan perawatan gratis dari tingkat Pustu, Puskesmas, RSUD hingga rumah sakit rujukan telah diterapkan sejak Ikram menjabat sebagai Pj. Bupati pada tahun 2023. Program ini terus dilanjutkan hingga saat ini dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Halmahera Tengah.

Semoga Ibu Nuryati segera pulih sepenuhnya dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman. (Mashury).

Berita, Daerah, Halteng|oleh

Jakarta, Malutline com-Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan sosialisasi program beasiswa pendidikan gratis kepada mahasiswa asal Halmahera Tengah yang sedang menempuh pendidikan di Jakarta. Sosialisasi ini disampaikan langsung oleh Bupati Ikram Sangadji dan Wakil Bupati Ahlan Djumadil di Resto Garuda Cikini. (18/5/2025)

Dalam pertemuan tersebut, Bupati menekankan pentingnya pemahaman bersama terkait skema pembiayaan agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan.

“Setiap komponen pembiayaan harus dirinci dengan jelas agar tidak ada kekurangan saat pembayaran. Semua ini akan kami pertanggungjawabkan kepada orang tua kalian di Halmahera Tengah,” ujar Bupati Ikram.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Halteng dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan akses pendidikan tinggi yang merata dan inklusif bagi seluruh putra-putri daerah. (Mashury)

Berita, Daerah, Halteng|oleh

Jakarta Malutline com-Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pelaksanaan program pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Halmahera Tengah (18/5/2025)

Penandatanganan berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, dan dilakukan langsung oleh Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangadji, didampingi Wakil Bupati Ahlan Djumadil.

Menteri PKP Maruarar Sirait turut memberikan arahan agar pembangunan rumah subsidi ini dijalankan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat Halmahera Tengah dapat menikmati hunian yang layak dan nyaman.

“Bupati Ikram menekankan bahwa program ini memiliki nilai strategis bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara sosial. “Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi penentu status sosial dan martabat warga. Ini bagian dari upaya nyata menurunkan angka kemiskinan,” tegasnya.

Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam penyediaan perumahan layak huni serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah secara menyeluruh.

“Setinggi apapun ilmu dan sehebat apapun posisi kita tentunya tidak akan berarti jika tidak berguna bagi banyak orang,” (*mashury*)

Berita, Daerah, Halteng|oleh

Jakarta Malutline com-Wakil Bupati Halmahera Tengah melaksanakan koordinasi langsung dengan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dalam rangka melaporkan capaian program percepatan pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan di daerah. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati juga meminta arahan agar kebijakan nasional dapat terus diimplementasikan secara konsisten di tingkat daerah. (17/5/2024)

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam mendukung misi ke-6 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,”

Sejak tahun 2023, Pemkab Halmahera Tengah telah melaksanakan berbagai program strategis pengentasan kemiskinan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Beberapa program unggulan yang telah berjalan antara lain:

1.Pemberian insentif bagi lansia sebesar Rp400.000/bulan untuk 3.029 penerima;

2.Insentif bagi anak yatim sebesar Rp500.000/bulan untuk 1.711 penerima;

3.Insentif bagi janda dan orang tua tunggal sebesar Rp500.000/bulan untuk 773 penerima;

4.Insentif bagi penyandang disabilitas sebesar Rp500.000/bulan untuk 481 penerima.

Selain itu, masyarakat Halmahera Tengah juga menikmati layanan kesehatan gratis, berupa bebas biaya pengobatan dan perawatan di seluruh pusat pelayanan kesehatan di wilayah kabupaten.

Capaian program ini memberikan hasil yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data, angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah menurun secara bertahap dari 12% pada tahun 2022, menjadi 11,77% pada tahun 2023, dan turun lebih lanjut menjadi 10,44% pada tahun 2024.

Seluruh program ini di danai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Alokasi Dana Desa (ADD), dan akan dilanjutkan secara berkesinambungan pada tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan pro-rakyat sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan secara menyeluruh di daerah. (Mashury)