Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline — Aksi demonstrasi mengguncang halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Senin (18/05/2026). Massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa (GPM) Maluku Utara bersama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa Bupati Halmahera Timur dan Sekretaris Daerah Halmahera Timur terkait dugaan penyimpangan di tubuh Perusda Perdana Cipta Mandiri (PCM).

Dalam aksi tersebut, massa menilai pemerintah daerah tidak bisa lepas tangan terhadap kondisi keuangan Perusda PCM yang disebut mengalami lonjakan piutang dan utang secara fantastis dalam kurun waktu singkat.

Koordinator aksi, Yuslan Gani, menegaskan bahwa Bupati dan Sekda Haltim harus bertanggung jawab sebagai pemegang saham dan pengawas perusahaan daerah tersebut.

“Bupati dan Sekda tidak boleh diam. Mereka harus diperiksa untuk menjelaskan bagaimana tata kelola Perusda PCM hingga kondisi keuangannya menjadi kacau seperti sekarang,” tegas Yuslan dalam orasinya.

Menurut massa aksi, kondisi Perusda PCM saat ini memunculkan banyak tanda tanya publik. Mereka membeberkan data yang menunjukkan piutang usaha PCM melonjak drastis dari Rp438 juta pada 2023 menjadi Rp27,4 miliar pada September 2024. Sementara utang perusahaan juga disebut meningkat dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp52 miliar pada akhir 2024.

Lonjakan tersebut dinilai tidak wajar dan diduga berkaitan dengan buruknya pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas perusahaan.

Mahasiswa juga menduga adanya praktik manipulasi laporan keuangan atau window dressing demi mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, mereka meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh aktivitas Perusda PCM.

Selain dugaan persoalan keuangan, massa turut menyoroti penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai USD4,43 juta dalam proyek pembangunan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Feronikel Halmahera Timur yang melibatkan sejumlah perusahaan besar.

Mereka menduga proyek tersebut menyimpan indikasi penyimpangan serius yang harus dibongkar secara transparan.

“Aparat penegak hukum jangan hanya fokus pada pelaku kecil. Kami meminta semua pihak yang memiliki kewenangan, termasuk kepala daerah dan pengawas perusahaan, ikut dimintai pertanggungjawaban,” lanjut Yuslan.

Dalam tuntutannya, massa secara tegas meminta Kejati Maluku Utara:

Memanggil dan memeriksa Bupati serta Sekda Halmahera Timur.

Melakukan audit investigatif terhadap Perusda PCM.

Mengusut dugaan manipulasi laporan keuangan.

Memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan PMN.

Menindak dugaan perambahan hutan lindung di wilayah Halmahera Timur.

Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Massa membawa spanduk dan dokumen tuntutan sambil bergantian menyampaikan orasi di depan gerbang Kejati Maluku Utara.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara maupun Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan pemeriksaan terhadap Bupati dan Sekda Haltim tersebut. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline.com — Gelombang desakan terhadap penegakan hukum kembali menggema di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, Senin (18/05/2026). Front Pemuda dan Mahasiswa Gerakan Demokrasi GPM Maluku Utara bersama LMND Maluku Utara turun ke jalan mendesak Kejati segera membongkar dugaan korupsi dalam proyek strategis di Kabupaten Halmahera Timur.

Massa aksi menilai dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan industri di Haltim bukan lagi sekadar isu biasa, melainkan persoalan serius yang diduga telah merugikan negara hingga miliaran rupiah serta memperparah kerusakan lingkungan.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan Kejati, massa menyoroti penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar USD4,43 juta untuk pembangunan Pabrik Feronikel (P3FH) yang melibatkan PT Aneka Tambang Tbk bersama sejumlah perusahaan lain.

Koordinator aksi, Yuslan Gani, dengan tegas meminta Kejati Maluku Utara tidak tinggal diam terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di tubuh Perusda Perdana Cipta Mandiri (PCM).

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kami mendesak Kejati segera memanggil dan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, termasuk pejabat daerah dan direksi perusahaan,” tegas Yuslan dalam orasinya.

Massa menyebut kondisi keuangan Perusda PCM sangat memprihatinkan. Mereka menyoroti lonjakan fantastis piutang usaha dan utang perusahaan yang dinilai tidak masuk akal dalam waktu singkat.

Berdasarkan data yang mereka sampaikan, piutang usaha PCM disebut melonjak dari Rp438 juta pada 2023 menjadi Rp27,4 miliar pada September 2024. Sementara utang usaha juga meningkat drastis dari sekitar Rp30 miliar menjadi Rp52 miliar di akhir 2024.

Mahasiswa menilai kondisi tersebut mengindikasikan buruknya tata kelola perusahaan daerah dan membuka dugaan adanya manipulasi laporan keuangan atau window dressing demi mengejar target setoran PAD.

Tak hanya itu, massa juga menyoroti proyek pembangkit listrik dan pengelolaan energi yang disebut menimbulkan beban utang besar terhadap negara akibat persoalan pembayaran sejak tahun 2020.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak Kejati Maluku Utara segera:

Memanggil dan memeriksa Bupati serta Sekda Halmahera Timur selaku pemegang saham dan pengawas Perusda PCM.

Melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap Perusda PCM.

Mengusut dugaan praktik manipulasi laporan keuangan perusahaan.

Memeriksa sejumlah pimpinan perusahaan terkait dugaan penyimpangan PMN dan aktivitas pertambangan.

Menindak dugaan perambahan hutan lindung di Halmahera Timur.

Massa menegaskan, jika aparat penegak hukum lamban menangani kasus tersebut, maka publik akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap komitmen pemberantasan korupsi di Maluku Utara.

Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan. Sejumlah peserta aksi membawa dokumen tuntutan serta menyerukan agar Kejati Maluku Utara segera bergerak dan tidak membiarkan dugaan korupsi besar tersebut mengendap tanpa kejelasan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejati Maluku Utara belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa aksi tersebut. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline – Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan bersama Sekretaris DPRD dan seluruh staf menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Brigjen Pol. Arif Budiman, S.I.K., M.H atas amanah baru sebagai Kapolda Maluku Utara.

Ucapan tersebut disampaikan melalui sebuah desain ucapan resmi yang menampilkan dukungan dan harapan besar terhadap kepemimpinan baru di jajaran Kepolisian Daerah Maluku Utara. Dalam ucapan itu, DPRD Halsel berharap Brigjen Pol. Arif Budiman dapat menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, profesionalisme, dan mampu membawa situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di Maluku Utara semakin kondusif.

Ketua DPRD Halmahera Selatan, Hj. Salma Samad, menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan di tubuh Polri merupakan bagian penting dalam memperkuat pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran Kapolda baru diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan keamanan yang berkembang di daerah.

“Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Brigjen Pol. Arif Budiman sebagai Kapolda Maluku Utara. Kami percaya beliau mampu membawa semangat baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Maluku Utara,” ujar Salma Samad.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Fadilah Mahmud. Ia berharap sinergitas antara pemerintah daerah, DPRD, dan aparat kepolisian dapat terus diperkuat demi menciptakan stabilitas daerah yang aman dan kondusif.

Menurutnya, tantangan keamanan di Maluku Utara membutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam menghadapi persoalan sosial kemasyarakatan, aktivitas pertambangan ilegal, hingga isu ketertiban umum di wilayah kepulauan.

“Koordinasi dan komunikasi antara aparat kepolisian dan pemerintah daerah sangat penting. Kami berharap Kapolda baru dapat membangun hubungan yang baik dengan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Halmahera Selatan, Ahmad Sayuti, juga menyampaikan apresiasinya atas pengabdian dan pengalaman Brigjen Pol. Arif Budiman di institusi Polri. Ia optimistis kepemimpinan baru tersebut mampu membawa perubahan positif bagi institusi kepolisian di Maluku Utara.

“Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ungkap Ahmad Sayuti.

Ucapan selamat dari DPRD Halmahera Selatan ini juga menjadi bentuk dukungan moral terhadap upaya kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Sebagai wilayah kepulauan dengan aktivitas sosial dan ekonomi yang terus berkembang, Maluku Utara dinilai membutuhkan kepemimpinan aparat keamanan yang tegas, humanis, dan dekat dengan masyarakat.

Masyarakat pun berharap di bawah kepemimpinan Brigjen Pol. Arif Budiman, situasi keamanan di Maluku Utara semakin baik, pelayanan publik kepolisian semakin maksimal, serta penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan profesional.

Dengan semangat kebersamaan dan sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan aparat keamanan, diharapkan pembangunan di Maluku Utara, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan, dapat berjalan lebih aman, lancar, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

Jakarta, Malutline — Dinamika politik nasional menuju Pemilihan Presiden 2034 mulai menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Sejumlah nama tokoh nasional perlahan muncul dalam percakapan publik sebagai figur potensial yang dinilai layak memimpin Indonesia di masa mendatang.

 

Pasca Pilpres 2024, peta popularitas sejumlah tokoh disebut mengalami perubahan cukup signifikan. Nama-nama lama yang sebelumnya mendominasi ruang publik mulai mendapat tantangan dari figur baru yang dinilai lebih aktif turun langsung ke masyarakat dan menunjukkan kerja nyata.

 

Salah satu nama yang kini semakin banyak diperbincangkan adalah Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.

 

Di berbagai media sosial, Sherly disebut mulai menarik perhatian publik nasional karena gaya kepemimpinannya yang dianggap sederhana, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

 

Aktivitas Sherly yang kerap turun langsung meninjau pelayanan publik, berdialog dengan warga, hingga menyelesaikan berbagai persoalan daerah dinilai menjadi salah satu faktor meningkatnya simpati masyarakat.

 

Tidak sedikit warganet yang menilai bahwa masyarakat Indonesia saat ini mulai menginginkan sosok pemimpin yang tidak hanya pandai berbicara di ruang publik, tetapi juga mampu menunjukkan bukti kerja nyata di lapangan.

 

“Sekarang masyarakat lebih melihat tindakan dibanding janji. Pemimpin yang hadir langsung di tengah rakyat biasanya lebih cepat mendapat kepercayaan publik,” tulis salah satu pengguna media sosial dalam diskusi politik nasional.

 

Selain Sherly Tjoanda Laos, sejumlah nama lain yang juga ramai diperbincangkan yakni Gibran Rakabuming Raka dan Dedi Mulyadi.

 

Ketiganya dinilai memiliki pendekatan yang hampir serupa, yakni aktif membangun komunikasi dengan masyarakat melalui kerja lapangan dan media digital.

 

Sementara itu, nama Anies Baswedan masih memiliki basis pendukung loyal, meski dalam sejumlah percakapan media sosial disebut mengalami penurunan intensitas dukungan dibanding momentum Pilpres sebelumnya.

 

Pengamat politik menilai, tren politik menuju 2034 masih sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung konsistensi kerja para tokoh di mata masyarakat.

 

Di Maluku Utara sendiri, nama Sherly Tjoanda Laos dinilai memiliki modal sosial dan kedekatan emosional yang kuat dengan masyarakat. Berbagai langkah pembangunan dan pendekatan humanis yang dilakukan selama menjabat gubernur membuat citranya terus mendapat perhatian publik, baik di tingkat daerah maupun nasional.

 

Meski perjalanan menuju kontestasi politik nasional masih panjang, perbincangan mengenai figur pemimpin masa depan diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kualitas kepemimpinan di Indonesia. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline — Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Halmahera Selatan ke-23, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) resmi menggelar kegiatan Lomba Kebersihan Desa tahun 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong budaya hidup bersih, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, sekaligus memperkuat sinergi pembangunan desa di seluruh wilayah Halmahera Selatan.

Mengusung tema “Sinergi Membangun Negeri, Lestarikan Budaya Tingkatkan Pelayanan,” lomba ini diharapkan mampu menjadi momentum membangun semangat gotong royong masyarakat desa dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan masing-masing.

Dalam baliho kegiatan yang beredar, tampak Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, SE., MM., bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), M. Zaki Abd Wahab (ZK), mengajak seluruh pemerintah desa dan masyarakat untuk ikut menyukseskan kegiatan tersebut.

Pelaksanaan lomba dijadwalkan berlangsung mulai 21 Mei 2026 hingga 2 Juni 2026, sementara proses penilaian akan dilakukan pada 2 Juni sampai 8 Juni 2026.

Pemkab Halsel menilai kebersihan desa bukan hanya soal penampilan lingkungan semata, tetapi juga mencerminkan kualitas pelayanan, budaya masyarakat, serta tingkat kepedulian warga terhadap kesehatan dan kenyamanan bersama.

Kepala DPMD Halsel, M. Zaki Abd Wahab, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan bagian dari gerakan membangun kesadaran kolektif masyarakat desa agar lebih peduli terhadap lingkungan.

“Lomba ini menjadi sarana untuk membangkitkan semangat gotong royong masyarakat desa. Kami ingin desa-desa di Halmahera Selatan menjadi bersih, sehat, indah, dan nyaman,” ujarnya.

Selain itu, lomba kebersihan desa juga diharapkan mampu mempererat hubungan sosial antarwarga melalui kegiatan bersama seperti kerja bakti, penataan lingkungan, penghijauan, hingga pengelolaan sampah secara baik dan berkelanjutan.

Menariknya, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi para pemenang. Hadiah tersebut di antaranya berupa satu unit laptop, handphone, bonus penghargaan, serta sertifikat bagi desa-desa terbaik yang berhasil menunjukkan inovasi dan komitmen dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut mulai terlihat di sejumlah desa. Warga bersama aparat desa mulai melakukan pembenahan lingkungan, membersihkan drainase, menata pekarangan, hingga mempercantik fasilitas umum demi menyambut penilaian lomba.

Momentum HUT Halsel ke-23 ini juga diharapkan menjadi titik penguatan semangat pembangunan dari desa. Sebab desa dinilai sebagai ujung tombak kemajuan daerah yang harus terus didorong agar berkembang secara sehat, mandiri, dan berdaya saing.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, memperkuat budaya bersih, dan menjadikan desa sebagai wajah kemajuan daerah yang membanggakan. (Red)