LABUHA, MALUTLINE – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kabupaten Halmahera Selatan, Harmain Rusli, S.H., menyoroti dugaan ketidaksetaraan penanganan kasus yang menyeret mantan Kepala Desa Indong dan seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kecamatan Mandioli Utara.

Sorotan tersebut muncul menyusul informasi bahwa mantan Kepala Desa Indong telah dinonaktifkan dari jabatannya terkait dugaan kasus yang mencuat. Namun, di sisi lain, oknum PPPK yang diduga turut terlibat dalam rangkaian peristiwa yang sama hingga kini belum diketahui mendapatkan tindakan atau sanksi administratif dari instansi terkait.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menerapkan aturan terhadap aparatur pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran.

“Mantan Kades Indong sudah dinonaktifkan. Namun, oknum PPPK di Kecamatan Mandioli Utara yang diduga turut terlibat belum ada kejelasan sanksi. Padahal ini satu rangkaian peristiwa. Mengapa penanganannya belum berjalan setara?” ujar Harmain, Rabu (11/11/2026).

Menurut Harmain, persoalan yang melibatkan aparatur pemerintah tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan pribadi. Sebab, setiap aparatur negara memiliki tanggung jawab moral, etika, serta kewajiban menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Ia menegaskan, apabila terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat publik maupun tenaga PPPK, pemerintah daerah harus mengambil langkah sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pejabat publik harus menjaga standar moralitas yang lebih tinggi. Dugaan pelanggaran etik yang melibatkan aparat pemerintah menyangkut wibawa institusi. Masyarakat berhak melihat aturan ditegakkan secara konsisten dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Atas persoalan tersebut, GPM Halmahera Selatan meminta Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar memberikan penjelasan terbuka mengenai status penanganan dan pemeriksaan terhadap oknum PPPK yang dimaksud.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian. Jika pemeriksaan telah dilakukan, hasil dan tindak lanjutnya perlu disampaikan sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan perlindungan data yang berlaku.

Sebaliknya, apabila belum dilakukan pemeriksaan, pemerintah daerah harus menjelaskan alasan serta langkah konkret yang akan ditempuh.

“Kami tidak meminta penghakiman tanpa proses yang sah. Jika tidak terbukti, namanya direhabilitasi secara terbuka. Jika terbukti melanggar, berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Itu yang kami minta: proses yang jelas dan adil,” ungkap Harmain.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan disiplin PPPK memiliki dasar hukum, salah satunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Regulasi tersebut mengatur kewajiban, hak, serta manajemen PPPK, termasuk ketentuan disiplin dan konsekuensi apabila pegawai terbukti melakukan pelanggaran.

Karena itu, GPM meminta pemerintah daerah tidak hanya bersikap tegas terhadap satu pihak, tetapi juga memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur yang berlaku.

Harmain menilai, konsistensi dalam penegakan aturan merupakan bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.

“Kesetaraan di hadapan hukum adalah asas konstitusi. Tidak boleh ada satu pihak diproses dan pihak lain dibiarkan tanpa kejelasan. Pemda Halmahera Selatan harus menegakkan aturan secara konsisten dan transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.

GPM berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi agar tidak berkembang persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai dugaan perlakuan berbeda dalam penanganan persoalan yang melibatkan aparatur pemerintahan tersebut. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Komitmen dalam mendukung pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar pajak mendapat apresiasi dari jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Halmahera Selatan.

Salah satu staf Bapenda Halsel, Nuryani Idris, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Samuel Ongky yang telah menunjukkan respons positif serta menyambut baik kedatangan para staf Bapenda di kediamannya, Jalan Pelabuhan Habibi, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Rabu (11/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya Bapenda dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam kesempatan itu, Nuryani Idris secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Samuel Ongky yang telah memenuhi kewajibannya membayar PBB Tahun 2026.

Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang nantinya menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Halmahera Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Samuel Ongky yang telah merespons dengan baik kedatangan para staf Bapenda di kediamannya. Terima kasih juga karena telah memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2026,” ungkap Nuryani.

Ia juga memberikan apresiasi atas dukungan dan semangat yang diberikan Samuel Ongky kepada para petugas Bapenda yang selama ini bekerja di lapangan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

Bagi Nuryani, tugas para staf Bapenda bukan sekadar melakukan penagihan pajak, tetapi juga membangun komunikasi, memberikan pemahaman, serta mengajak masyarakat agar semakin sadar bahwa pajak memiliki peran penting dalam keberlangsungan pembangunan daerah.

Menurutnya, para petugas Bapenda yang turun langsung menemui masyarakat merupakan bagian dari perjuangan meningkatkan PAD. Karena itu, dukungan dan kerja sama masyarakat menjadi kekuatan tersendiri dalam menjalankan tugas tersebut.

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan kepada kami sebagai pejuang PAD Bapenda. Semoga kerja sama dan hubungan baik seperti ini terus terjalin demi kemajuan Kabupaten Halmahera Selatan,” tambahnya.

Nuryani berharap, sikap positif dan kesadaran yang ditunjukkan Samuel Ongky dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak menunda kewajiban membayar pajak, khususnya PBB-P2.

Ia menilai, keberhasilan meningkatkan PAD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Bapenda, tetapi membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan.

Pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan salah satu bentuk kontribusi terhadap daerah. Melalui penerimaan tersebut, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi wujud kepedulian dan kontribusi masyarakat terhadap kemajuan daerah.

Bapenda Halmahera Selatan diharapkan terus memperkuat pendekatan pelayanan yang humanis, komunikatif, dan persuasif kepada masyarakat, sehingga kesadaran membayar pajak tumbuh bukan karena keterpaksaan, melainkan atas dasar tanggung jawab bersama membangun Halmahera Selatan yang lebih maju. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 dengan tema “Sehat untuk Semua”, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan RSUD Labuha akan menggelar rangkaian kegiatan bakti sosial kesehatan gratis bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 07.30 hingga 09.30 WIT, bertempat di Lapangan Kantor Bupati Halmahera Selatan. Sementara pelayanan bakti sosial kesehatan akan dipusatkan di Aula Kantor Bupati setelah pelaksanaan upacara peringatan HKN.

Peringatan HKN tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menghadirkan sejumlah pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat tanpa dipungut biaya.

Berdasarkan agenda panitia, rangkaian kegiatan diawali dengan persiapan peserta pada pukul 07.30 WIT, kemudian dilanjutkan upacara resmi pada pukul 08.00 WIT.

Upacara tersebut akan diisi dengan penghormatan, laporan, pengibaran Bendera Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, serta pembacaan Janji Korpri.

Selain itu, agenda juga mencakup pembacaan amanat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menyanyikan Mars Hidup Sehat dan Mars Halsel Bersatu, doa bersama, serta pemberian penghargaan kepada tenaga kesehatan berprestasi.

Tiga Layanan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat

Salah satu kegiatan yang menjadi perhatian dalam peringatan HKN ke-62 ini adalah pelaksanaan bakti sosial kesehatan dengan menghadirkan tiga layanan unggulan.

Pertama, sunatan massal gratis yang ditargetkan menjangkau sebanyak 100 anak. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu keluarga, khususnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan khitan bagi anak-anak mereka.

Kedua, kegiatan donor darah dengan target partisipasi sebanyak 75 hingga 100 pendonor sukarela. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan persediaan darah di RSUD Labuha sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sesama.

Ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis atau Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang terbuka bagi pegawai maupun masyarakat umum di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Melalui layanan tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui kondisi kesehatannya sekaligus melakukan deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, Asia Hasyim, M.Kes., menyampaikan bahwa peringatan HKN ke-62 bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui sunatan massal, pemerintah ingin membantu keluarga yang membutuhkan. Sementara donor darah diharapkan dapat menambah ketersediaan stok darah di RSUD Labuha, dan pemeriksaan kesehatan gratis menjadi upaya mendorong deteksi dini penyakit.

Masyarakat Diajak Manfaatkan Pelayanan Gratis

Panitia pelaksana mengajak seluruh masyarakat Halmahera Selatan untuk berpartisipasi dalam menyukseskan peringatan HKN ke-62 sekaligus memanfaatkan berbagai layanan kesehatan gratis yang telah disiapkan.

Masyarakat yang ingin mengikuti sunatan massal, donor darah maupun pemeriksaan kesehatan diharapkan datang sesuai jadwal dengan membawa identitas diri serta memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan medis yang ditetapkan petugas.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Kesehatan berharap momentum HKN ke-62 dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan, melakukan pemeriksaan secara berkala, serta membangun kepedulian terhadap sesama melalui kegiatan donor darah.

Dengan mengusung semangat “Sehat untuk Semua”, peringatan HKN tahun ini diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Halmahera Selatan yang sehat, kuat, produktif dan sejahtera, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Sehat. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Perkelahian yang melibatkan sejumlah siswa asal Desa Bajo Sangkuang dan Desa Pasimbaos, Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), kembali terjadi pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 13.55 WIT. Insiden tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama para orang tua siswa, karena perselisihan antaranak sekolah dari kedua desa itu disebut bukan kali pertama terjadi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Malutline dari sejumlah warga yang menyaksikan kejadian tersebut, keributan bermula dari pertengkaran antarsiswa yang kemudian berkembang menjadi perkelahian fisik. Situasi tersebut menyebabkan beberapa siswa mengalami kerusakan pada seragam sekolah mereka, bahkan terdapat seragam yang robek akibat aksi saling tarik dan adu fisik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai penyebab utama perkelahian maupun informasi terkait jumlah siswa yang terlibat dan kemungkinan adanya korban luka-luka.

Namun, peristiwa tersebut kembali memunculkan keprihatinan masyarakat terhadap persoalan hubungan antarsiswa dari kedua desa yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian secara menyeluruh.

Konflik Berulang, Warga Pertanyakan Peran Pemerintah Desa

Sejumlah warga mengungkapkan bahwa perselisihan antara anak-anak sekolah asal Desa Bajo Sangkuang dan Desa Pasimbaos sudah beberapa kali terjadi. Akan tetapi, konflik yang terus berulang tersebut dinilai belum mendapatkan penanganan yang mampu menyelesaikan akar persoalan.

Masyarakat khawatir, apabila persoalan ini terus dibiarkan tanpa komunikasi dan penyelesaian bersama, perselisihan yang awalnya hanya melibatkan anak-anak sekolah berpotensi berkembang menjadi ketegangan antarkelompok masyarakat dari kedua desa.

“Ini bukan baru pertama kali terjadi. Perselisihan anak-anak sekolah dari kedua desa sudah berulang kali terjadi. Kami berharap pemerintah desa jangan hanya melihat persoalan ini sebagai perkelahian anak sekolah biasa, tetapi harus mencari tahu akar masalahnya supaya tidak terus terulang,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurut warga, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya dengan memisahkan siswa yang sedang berkelahi. Diperlukan pertemuan resmi antara pemerintah kedua desa, pihak sekolah, orang tua siswa, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda untuk membangun kesepakatan bersama.

Tidak Terlihat Aparat Keamanan dan Aparatur Desa di Lokasi

Selain konflik yang terus berulang, hal lain yang menjadi sorotan masyarakat adalah tidak terlihatnya kehadiran petugas keamanan maupun aparatur pemerintah desa saat perkelahian berlangsung.

Berdasarkan keterangan sejumlah warga, masyarakat yang berada di sekitar lokasi justru berinisiatif turun tangan untuk melerai dan memisahkan para siswa agar keributan tidak semakin meluas.

“Keributan sudah berlangsung, tetapi kami tidak melihat kehadiran aparat keamanan maupun pemerintah desa di lokasi. Warga sendiri yang berusaha memisahkan anak-anak tersebut. Kami berharap ke depan ada perhatian serius dari pihak terkait,” kata warga.

Kondisi ini menjadi perhatian karena perkelahian yang melibatkan pelajar seharusnya mendapatkan penanganan cepat melalui pendekatan persuasif dan perlindungan terhadap anak, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.

Polsek dan Polres Halsel Diminta Turun Tangan

Masyarakat berharap pihak kepolisian, khususnya Polsek yang membawahi wilayah Kecamatan Botang Lomang dan Polres Halmahera Selatan, segera memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut.

Langkah mediasi dan pembinaan dinilai penting untuk mengidentifikasi penyebab perselisihan, mencegah aksi balasan, serta memastikan para siswa tidak kembali terlibat dalam perkelahian.

Selain itu, pemerintah Kecamatan Botang Lomang juga diharapkan mengambil inisiatif mempertemukan kedua pemerintah desa guna membangun kesepakatan perdamaian yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Pihak sekolah juga diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas siswa, terutama pada jam pulang sekolah dan di sekitar lingkungan pendidikan.

Orang tua siswa memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak agar tidak mudah terpancing provokasi maupun menyelesaikan persoalan melalui tindakan kekerasan.

Jangan Sampai Perselisihan Anak Sekolah Berkembang Menjadi Konflik Antardesa

Masyarakat menilai persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Sebab, apabila konflik antarsiswa terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas, bukan tidak mungkin hubungan sosial masyarakat dari kedua desa ikut terdampak.

Pemerintah Desa Bajo Sangkuang dan Desa Pasimbaos diharapkan tidak menunggu sampai terjadi insiden yang lebih serius untuk mengambil langkah penyelesaian.

Pertemuan lintas desa, mediasi antarsiswa, pembinaan oleh pihak sekolah, serta pengawasan bersama menjadi langkah yang perlu segera dilakukan.

Keselamatan anak-anak dan keharmonisan hubungan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pembinaan justru berkembang menjadi konflik sosial yang lebih besar.

Hingga berita ini diterbitkan, Malutline masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Desa Bajo Sangkuang, Kepala Desa Pasimbaos, pihak sekolah, pemerintah Kecamatan Botang Lomang, serta pihak kepolisian Polres Halmahera Selatan terkait penyebab perkelahian dan langkah konkret untuk menyelesaikan konflik yang disebut telah berulang kali terjadi tersebut. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Penyaluran bantuan perahu motor katinting kepada masyarakat nelayan di Desa Kukupang, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menuai keluhan. Pasalnya, bantuan yang sebelumnya diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tersebut diduga tidak dibagikan sesuai dengan peruntukannya.

Sejumlah masyarakat Desa Kukupang mengeluhkan kebijakan Kepala Desa (Kades) Kukupang, Yunus Ibrahim, terkait pengadaan bantuan perahu motor katinting dengan mesin berkekuatan 9 PK.

Berdasarkan informasi dan keluhan masyarakat yang diterima Ketua Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, bantuan tersebut sebelumnya dipahami sebagai program untuk masyarakat nelayan, dengan rencana setiap kepala keluarga (KK) mendapatkan satu unit bodi perahu.

Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat menilai pembagian bantuan tersebut belum menyentuh warga yang benar-benar membutuhkan. Bahkan, muncul dugaan bahwa sejumlah bantuan justru diprioritaskan kepada perangkat desa atau para kepala urusan (Kaur), sementara sebagian masyarakat nelayan masih belum mendapatkan bantuan sebagaimana yang diharapkan.

Kondisi ini kemudian memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Sebab, apabila anggaran pengadaan perahu motor katinting bersumber dari anggaran desa dan diperuntukkan bagi masyarakat nelayan, maka proses pendataan penerima, penentuan kriteria, hingga pembagiannya harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menyoroti keluhan masyarakat terkait dugaan ketidakmerataan pembagian bantuan perahu motor katinting tersebut.

Menurutnya, pemerintah desa seharusnya mengutamakan masyarakat nelayan yang membutuhkan sarana melaut, bukan justru menimbulkan kesan bahwa bantuan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

“Kalau memang bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat nelayan, maka harus ada kejelasan siapa saja penerimanya dan apa dasar penentuan penerima bantuan. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan,” demikian substansi keluhan yang diterima FAKI.

Dani menilai, setiap program yang menggunakan anggaran negara maupun anggaran desa wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pemerintah desa juga harus terbuka kepada masyarakat mengenai jumlah unit perahu yang diadakan, nilai anggaran, sumber pendanaan, serta daftar penerima manfaat.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah desa dalam mengelola program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebab, bantuan perahu motor katinting bukan sekadar pengadaan barang, melainkan sarana penunjang mata pencaharian nelayan yang seharusnya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan keluarga.

FAKI Minta Inspektorat Turun Tangan

Atas persoalan tersebut, FAKI Maluku Utara berharap Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran, pengadaan barang, dan realisasi penyaluran bantuan.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pengadaan perahu motor katinting tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan, ketentuan penggunaan anggaran desa, serta daftar penerima manfaat yang telah ditetapkan.

Jika ditemukan penyimpangan, pemerintah daerah diminta mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, FAKI mendorong pemerintah desa agar membuka informasi mengenai program tersebut kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecurigaan maupun konflik sosial di tengah warga.

Kades Yunus Ibrahim Diminta Berikan Penjelasan

Sementara itu, Kepala Desa Kukupang, Yunus Ibrahim, diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengadaan dan mekanisme pembagian bantuan perahu motor katinting tersebut.

Klarifikasi diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan masyarakat, mulai dari besaran anggaran, jumlah unit yang diadakan, kriteria penerima, hingga alasan perangkat desa disebut-sebut lebih dahulu mendapatkan bantuan dibandingkan sebagian masyarakat nelayan.

Hingga berita ini disusun, dugaan mengenai ketidakmerataan penyaluran bantuan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pemerintah desa serta pihak terkait.

Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Desa Kukupang, Yunus Ibrahim, maupun pihak-pihak terkait guna memperoleh pemberitaan yang berimbang.

Masyarakat berharap program bantuan yang bersumber dari anggaran desa benar-benar memberikan manfaat bagi warga, bukan menimbulkan kecemburuan sosial akibat dugaan ketidakadilan dalam pembagian.

Sebab, anggaran desa pada prinsipnya harus dikelola untuk kepentingan masyarakat. Nelayan yang membutuhkan bantuan harus mendapatkan perhatian berdasarkan kriteria yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Red)