Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline– Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menegaskan pentingnya penyelarasan program pembangunan nasional dengan kebijakan pemerintah daerah dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengawasan Program Strategis Nasional (Pro SN) yang berlangsung di Ternate, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mewakili Gubernur Maluku Utara, dan dihadiri para wakil bupati, sekretaris daerah kabupaten/kota, serta unsur Bappelitbangda, Inspektorat, dan Dinas Sosial se-Maluku Utara.

Rizal mengatakan, tujuan utama rapat koordinasi itu adalah memastikan seluruh pemerintah daerah mampu menyelaraskan program dan kegiatan dengan visi Asta Cita Presiden serta target pembangunan nasional dalam RPJMN.

“Pemerintah daerah harus mampu merespons dan menunjang program-program nasional yang indikator capaiannya berada di daerah,” ujar Rizal usai kegiatan.

Menurutnya, Rakortek tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan keselarasan antara RPJMN pemerintah pusat dengan RPJMD pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Maluku Utara.

Ia menjelaskan, sejumlah isu strategis nasional yang menjadi tanggung jawab bersama daerah di antaranya penanganan kawasan kumuh, pengentasan kemiskinan, stunting, hingga peningkatan pelayanan dasar masyarakat.

“Nah, yang ingin dilihat adalah sejauh mana keberpihakan RPJMD dan program OPD terhadap kebijakan nasional tersebut. Keselarasan programnya sampai di mana dan capaiannya sudah seperti apa,” katanya.

Rizal menilai kegiatan itu sangat penting karena disertai coaching clinic terkait penyelarasan program melalui aplikasi e-Monev Bappenas yang menjadi instrumen penilaian Kementerian Dalam Negeri.

Menurut dia, monitoring yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama 10 kabupaten/kota menunjukkan keseriusan daerah dalam mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah.

“Ini kegiatan yang sangat menarik dan punya nilai tambah karena menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pusat dengan daerah,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kondisi Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami rasionalisasi dan efisiensi anggaran, sehingga pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam memastikan program prioritas tetap berjalan.

Karena itu, Rizal meminta seluruh perangkat daerah di Kota Ternate untuk segera melaporkan hasil coaching clinic dan evaluasi program agar dapat diketahui tingkat keselarasan kebijakan daerah dengan program nasional.

“Saya ingin melihat sejauh mana keselarasan program Kota Ternate terhadap target nasional dan daerah. Karena pada prinsipnya, program daerah sebenarnya sudah mendukung kebijakan nasional, meskipun nama programnya berbeda,” jelasnya.

Ia mencontohkan program pengentasan kemiskinan yang secara substansi memiliki arah dan tujuan yang sama dengan program nasional meskipun dikemas dalam bentuk kegiatan berbeda di daerah.

Rizal berharap kebijakan fiskal nasional, termasuk TKD, ke depan dapat kembali normal agar strategi pembangunan nasional maupun daerah dapat berjalan optimal dan target RPJMN Presiden serta RPJMD daerah bisa tercapai dengan baik.(Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline– Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Kantor Kejaksaan Negeri Ternate, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa (20/5/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Ternate, aparat penegak hukum, serta sejumlah pimpinan instansi terkait.

Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Syamsidar Monoarfa, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Ia menyampaikan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil perkara pidana sejak Desember 2025 hingga April 2026
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga wajib dieksekusi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemusnahan ini bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi bentuk nyata pelaksanaan putusan pengadilan dan komitmen aparat penegak hukum dalam memastikan barang bukti tidak disalahgunakan,” tegas Syamsidar.

Menurutnya, keberhasilan penanganan perkara tidak terlepas dari sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan dukungan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Ternate.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, saat diwawancarai usai kegiatan mengatakan Pemerintah Kota Ternate memberikan apresiasi atas kinerja Kejaksaan Negeri Ternate bersama seluruh aparat penegak hukum yang terus konsisten dalam memberantas berbagai bentuk tindak pidana.

Menurut Nasri, pemusnahan barang bukti menjadi simbol bahwa negara hadir dalam menegakkan hukum secara terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

“Pemerintah Kota Ternate sangat mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Ternate bersama seluruh unsur penegak hukum. Ini menunjukkan bahwa proses hukum berjalan dengan baik, transparan, dan memiliki kepastian hukum yang jelas,” ujar Nasri.

Ia menegaskan, upaya pemberantasan kejahatan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat.

“Kita tidak boleh memberi ruang terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat merusak generasi muda dan mengganggu stabilitas daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah, kejaksaan, kepolisian, TNI, dan masyarakat harus terus diperkuat,” katanya.

Nasri juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi edukasi publik agar masyarakat semakin sadar terhadap pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

“Pemusnahan barang bukti ini juga menjadi pesan tegas bahwa setiap tindak pidana pasti akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah Kota Ternate mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum demi menciptakan daerah yang aman, tertib, dan kondusif,” pungkasnya. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Lintaskieraha – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan kembali menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok di tengah masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Desa Bibinoi, Selasa (20/05/2026), itu disambut antusias warga yang sejak pagi mulai memadati lokasi pelaksanaan untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Dalam spanduk kegiatan yang terpampang di lokasi, Gerakan Pangan Murah mengusung tema “Sinergi Bersama Untuk Menstabilkan Pasokan dan Harga Pangan.” Program tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga bahan pokok di pasaran.

Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur, bawang merah, minyak goreng, cabai, hingga gula pasir dijual dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasar. Kehadiran program ini pun mendapat sambutan positif dari masyarakat, terutama ibu rumah tangga yang merasakan langsung dampak kenaikan harga pangan dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu warga Bibinoi mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah yang digelar pemerintah daerah tersebut.

“Kalau beli di pasar harga kadang naik terus. Dengan adanya gerakan pangan murah ini kami masyarakat kecil sangat terbantu,” ujar seorang ibu rumah tangga saat ditemui di lokasi kegiatan.

Program Gerakan Pangan Murah ini juga menjadi bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pangan tetap tersedia dengan harga yang stabil.

Selain membantu masyarakat memperoleh bahan pokok murah, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menekan laju inflasi daerah yang belakangan menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menilai stabilitas harga pangan merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di tingkat desa.

Kegiatan ini turut melibatkan Dharma Wanita Persatuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan organisasi perempuan dalam mendukung program ketahanan pangan daerah.

Suasana kegiatan berlangsung ramai dan tertib. Warga terlihat antusias mengantre untuk membeli berbagai kebutuhan pokok yang telah disediakan panitia. Tidak sedikit masyarakat berharap program serupa dapat terus dilakukan secara berkala di wilayah lain di Halmahera Selatan.

Dengan adanya Gerakan Pangan Murah, pemerintah daerah berharap masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan. (Lan)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Halmahera Selatan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak bencana. Melalui momentum Iduladha 1447 Hijriah, Kepala Kantor Kementerian Agama Halmahera Selatan, H. Saiful Jafar Arfa, menyerahkan bantuan hewan kurban kepada warga terdampak angin puting beliung di Desa Rabutdaiyo, Selasa (19/05/2026).

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan langsung bersama jajaran pegawai Kemenag Halsel sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Dalam kegiatan itu, seekor sapi kurban diangkut menggunakan kendaraan pick up dan diserahkan kepada perwakilan warga Desa Rabutdaiyo untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat terdampak.

H. Saiful Jafar Arfa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari semangat berbagi dan kepedulian sosial Kemenag Halsel kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang sedang menghadapi cobaan akibat bencana alam.

“Momentum Iduladha mengajarkan kita tentang keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Karena itu kami hadir untuk berbagi dengan masyarakat yang terdampak puting beliung di Rabutdaiyo,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bencana angin puting beliung yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan dan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat setempat.

Menurutnya, kehadiran pemerintah dan instansi vertikal di tengah masyarakat menjadi bentuk dukungan moral agar warga tetap kuat menghadapi situasi pascabencana.

“Kami berharap bantuan hewan kurban ini bisa membantu masyarakat dan membawa keberkahan bagi warga yang terdampak,” katanya.

Warga Desa Rabutdaiyo pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan Kemenag Halsel. Mereka menilai bantuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir bersama masyarakat di tengah situasi sulit.

“Alhamdulillah kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Terima kasih kepada Kemenag Halsel yang sudah peduli kepada masyarakat di desa kami,” ujar salah satu warga penerima manfaat.

Selain penyaluran hewan kurban, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antara jajaran Kemenag Halsel dengan masyarakat Desa Rabutdaiyo.

Aksi sosial yang dilakukan Kemenag Halsel mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai cepat tanggap dan memiliki kepedulian tinggi terhadap warga terdampak bencana. Di tengah kondisi sulit, bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong, dan nilai kemanusiaan di Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline — Gelombang kekecewaan datang dari para kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan. Mereka mengeluhkan tersendatnya proses rekomendasi pencairan dana desa yang diduga akibat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halsel, Zaki Wahab, sedang berada di luar daerah tanpa mendelegasikan kewenangan kepada bawahannya.

Keluhan tersebut bahkan ditujukan langsung kepada Bupati Halmahera Selatan melalui surat terbuka yang berisi permintaan agar Bupati segera memberikan teguran keras kepada Kadis DPMD.

Para kepala desa menilai, absennya pejabat utama tanpa menunjuk pelaksana tugas telah membuat pelayanan administrasi lumpuh total. Akibatnya, sejumlah kepala desa terpaksa menunggu berhari-hari di Labuha hanya demi memperoleh tanda tangan rekomendasi pencairan dana desa.

“Semua kepala desa hanya antri menunggu tanda tangan Kadis. Sementara beliau berada di Jakarta dan tidak ada pelimpahan kewenangan kepada sekretaris maupun pejabat lain,” ungkap salah satu kepala desa.

Menurut mereka, seharusnya seorang kepala dinas yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah wajib menunjuk pelaksana tugas demi menjaga stabilitas pelayanan pemerintahan, khususnya menyangkut administrasi dana desa yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Para kades juga menyoroti minimnya informasi terkait kepulangan Kadis DPMD ke Halmahera Selatan. Kondisi itu membuat proses pencairan dana desa menjadi tidak pasti, padahal kebutuhan masyarakat desa semakin mendesak menjelang Hari Raya Idul Adha.

“Kami minta Pak Bupati segera memerintahkan Kadis DPMD kembali ke Bacan. Ini menyangkut hak masyarakat desa dan pelayanan pemerintahan,” tegas para kepala desa.

Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera mengambil langkah cepat agar proses administrasi dan pencairan dana desa tidak terus mengalami hambatan yang dinilai merugikan desa-desa di Halsel. (Red)