HALSEL, MALUTLINE — Polemik terkait pengelolaan pasir yang diangkut dari Pulau Makian untuk kepentingan pembangunan Masjid Al Muhajir di Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, mulai menjadi sorotan kalangan pemuda dan tokoh masyarakat setempat.

Pasalnya, pasir yang sebelumnya diangkut dengan melibatkan masyarakat dan diperuntukkan bagi kebutuhan pembangunan masjid tersebut, diduga telah dijual oleh panitia masjid tanpa melalui musyawarah atau persetujuan bersama masyarakat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pasir tersebut telah memasuki minggu kedua sejak proses pengangkutannya dari Pulau Makian. Masyarakat awalnya berharap material tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal, yakni menunjang kebutuhan pembangunan Masjid Al Muhajir.

Namun, masyarakat justru mengaku terkejut setelah memperoleh informasi bahwa pasir tersebut diduga telah diangkut dan dijual oleh pihak panitia pada malam hari, tanpa adanya pemberitahuan maupun pembahasan terbuka bersama masyarakat.

Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama dari kalangan pemuda dan tokoh masyarakat yang turut memberikan perhatian terhadap proses pengadaan serta pemanfaatan material tersebut.

Sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat Desa Laluin meminta agar panitia Masjid Al Muhajir segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status pasir yang diangkut dari Pulau Makian, termasuk alasan material tersebut diduga diperjualbelikan.

Mereka menilai, apabila pasir tersebut dikumpulkan dan diangkut atas dasar kepentingan pembangunan rumah ibadah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, maka setiap keputusan terkait pemanfaatannya semestinya dikomunikasikan secara transparan.

“Kami dari kalangan pemuda bersama tokoh masyarakat meminta penjelasan dari ketua dan seluruh panitia Masjid Al Muhajir. Pasir yang diangkut dari Pulau Makian itu sebenarnya diperuntukkan untuk apa? Mengapa kemudian diduga dijual tanpa terlebih dahulu dimusyawarahkan bersama masyarakat?” demikian aspirasi yang disampaikan kalangan pemuda dan tokoh masyarakat.

Mereka menegaskan, persoalan ini bukan semata-mata mengenai pasir atau nilai jualnya, melainkan menyangkut keterbukaan, tanggung jawab, serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kebutuhan pembangunan masjid.

Menurut mereka, masjid merupakan rumah ibadah milik bersama yang pembangunannya membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pengelolaan material maupun bantuan yang berkaitan dengan pembangunan masjid harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kalangan pemuda juga berharap tidak ada keputusan sepihak dalam pengelolaan material yang melibatkan kontribusi masyarakat. Apabila memang terdapat alasan tertentu sehingga pasir tersebut harus dijual atau dialihkan pemanfaatannya, panitia seharusnya menyampaikan alasan tersebut melalui forum musyawarah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Mereka meminta Ketua Panitia Masjid Al Muhajir segera mengundang masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta kalangan pemuda untuk duduk bersama membahas persoalan tersebut.

Selain itu, masyarakat berharap panitia dapat menjelaskan secara rinci jumlah pasir yang diangkut, siapa yang mengambil keputusan penjualan, kepada siapa pasir tersebut dijual, berapa nilai hasil penjualannya, serta untuk kepentingan apa uang tersebut akan digunakan.

Masyarakat Minta Transparansi

Kalangan pemuda dan tokoh masyarakat Desa Laluin menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud menghambat pembangunan masjid. Sebaliknya, mereka menginginkan agar seluruh proses pembangunan berjalan dengan baik, transparan, dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, mereka meminta agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan resmi dari pihak panitia.

Masyarakat juga berharap Ketua Panitia Masjid Al Muhajir tidak menganggap permintaan klarifikasi tersebut sebagai bentuk pertentangan, melainkan sebagai kepedulian warga terhadap kepentingan bersama.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Ketua Panitia Masjid Al Muhajir terkait dugaan penjualan pasir tersebut. Pihak panitia tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan alasan maupun penggunaan hasil penjualan apabila benar transaksi tersebut terjadi.

MALUTLINE menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan penyampaian aspirasi dan pertanyaan masyarakat yang masih membutuhkan klarifikasi dari pihak terkait. (Red)

Labuha, Malutline. Com Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan, S.H., S.I.K., M.M., melaksanakan kegiatan Jumat Keliling di Masjid An-Nur, Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Jumat (6/11/2026). Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya Polres Halmahera Selatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang baik antara Polri dan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 12.30 WIT tersebut turut dihadiri Wakapolres Halmahera Selatan Kompol Sujarwo, para pejabat utama Polres Halsel, imam masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jamaah Masjid An-Nur. Rangkaian kegiatan diawali dengan kedatangan Kapolres bersama rombongan yang disambut oleh imam masjid dan tokoh masyarakat setempat, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Shalat Jumat berjamaah.

Usai pelaksanaan Shalat Jumat, Kapolres menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para jamaah. Ia menegaskan bahwa Polri bersama masyarakat merupakan satu kesatuan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Melalui program Jumat Keliling, Polri ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, menyampaikan imbauan kamtibmas sekaligus membuka ruang komunikasi agar masyarakat dapat menyampaikan saran, masukan, maupun keluhan terkait pelayanan kepolisian.

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan keluarga maupun permasalahan antarwarga. Ia mengingatkan agar setiap persoalan tidak diselesaikan dengan tindakan kekerasan atau pemukulan yang justru dapat menimbulkan permasalahan hukum. Selain itu, masyarakat diimbau memahami semangat KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta senantiasa menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres turut menyampaikan bahwa Polri senantiasa membuka akses pelayanan kepada masyarakat, baik terkait pengamanan, perizinan kegiatan keramaian maupun pengaduan melalui layanan Call Center 110. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila mengetahui adanya kegiatan pesta atau aktivitas pada larut malam yang berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan, sehingga dapat segera diantisipasi oleh pihak kepolisian.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog dan tanya jawab. Salah seorang warga, La Ode Ikhwan, menyampaikan pertanyaan terkait pelaksanaan hajatan atau pesta yang menggunakan badan jalan dan berpotensi menimbulkan keluhan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kapolres menjelaskan bahwa penggunaan jalan, khususnya jalan nasional, harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pemilik kegiatan juga diimbau melengkapi surat pengantar atau perizinan agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sesuai prosedur.

Melalui kegiatan Jumat Keliling ini, diharapkan hubungan silaturahmi dan kemitraan antara Polri dengan masyarakat semakin kuat, sekaligus meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif. Polres Halmahera Selatan berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui pendekatan humanis, pelayanan yang terbuka, serta respons terhadap setiap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.(red)

LABUHA, MALUTLINE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Maluku Utara. Kali ini, Pemkab Halsel berhasil meraih penghargaan dalam ajang Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Awards 2026.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Pemerintah Daerah Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara.

Penghargaan ini diserahkan pada Rabu, 5 November 2026, dalam rangkaian kegiatan Seminar Nasional, Penyerahan Penghargaan, dan Peluncuran Dashboard Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index yang berlangsung di Sleman, Yogyakarta.

Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mendorong tata kelola pemerintahan berbasis digital serta memperkuat transformasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih modern, efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Transformasi digital menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Melalui penguatan sistem digital, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta menciptakan tata kelola birokrasi yang lebih efisien dan akuntabel.

Penghargaan GM-DTGI Awards 2026 ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Halmahera Selatan untuk terus meningkatkan inovasi dan kualitas pelayanan berbasis digital.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan transformasi digital di daerah tersebut.

Prestasi ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga menjadi dorongan agar komitmen membangun pemerintahan digital terus diperkuat demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Halmahera Selatan. (Red)

BACAN, MALUTLINE — Penanganan kasus dugaan tindak pidana yang dilaporkan Darti La Darman di Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, terus bergulir. Terbaru, penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Halsel secara resmi menetapkan satu orang berinisial nama Saruji La Nisa alias Arjun sebagai tersangka.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tahap A3.2, tertanggal 5 November 2026, dengan nomor SP2HP/1304/XI/RES.1.24.2026/Sat Reskrim, yang ditujukan kepada pelapor, Darti La Darman.

Dalam surat tersebut, penyidik menyampaikan bahwa perkara yang sebelumnya dilaporkan telah mengalami perkembangan signifikan dan kini memasuki tahapan penyidikan dengan penetapan tersangka.

“Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa saat ini dalam penyidikan/penyelidikan sudah melakukan penetapan tersangka terhadap Saudara SARUJI LA NISA alias ARJUN,” demikian bunyi pemberitahuan dalam dokumen resmi tersebut.

Berdasarkan kronologi administrasi penanganan perkara, kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/143/V/2026/SPKT/POLRES HALMAHERA SELATAN/POLDA MALUKU UTARA, tertanggal 19 Mei 2026.

Selanjutnya, Surat Perintah Penyelidikan diterbitkan pada 22 Mei 2026, sebelum penyidik meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan tertanggal 17 September 2026.

Dalam perkembangan terbaru, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka pada 7 November 2026. Surat tersebut turut memuat pemberitahuan agar yang bersangkutan tetap berada di tempat tinggalnya dan tidak meninggalkan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.

Penyidik Satreskrim Polres Halsel juga mencantumkan kontak person, yakni Brigpol M. Basri Sangadji, pada nomor 082262566040, sebagai saluran komunikasi bagi pihak terkait yang membutuhkan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara.

Surat pemberitahuan tersebut ditembuskan kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Maluku Utara, Kapolres Halmahera Selatan, serta Pengawas Penyidik sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan koordinasi penanganan perkara.

Terbitnya SP2HP terbaru ini menjadi perkembangan penting dalam proses penegakan hukum atas laporan Darti La Darman. Publik kini menantikan langkah lanjutan penyidik, termasuk pemeriksaan terhadap tersangka serta kelengkapan berkas perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat berharap Polres Halmahera Selatan dapat menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel, sehingga seluruh fakta hukum dapat terungkap dan hak-hak para pihak mendapatkan perlindungan.

Meski demikian, penetapan tersangka bukan merupakan putusan bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Red)

HALMAHERA SELATAN, Malutline.com – PT PLN (Persero) melalui unit pelayanan kelistrikan wilayah Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menjadwalkan pekerjaan pemeliharaan jaringan listrik pada Kamis, 5 November 2026.

Pekerjaan tersebut dimulai pukul 08.30 WIT dengan estimasi waktu pelaksanaan sekitar enam jam hingga selesai.

Berdasarkan informasi resmi PLN, pekerjaan yang dilakukan meliputi penebangan dan pemangkasan pohon pada jalur jaringan atau Right of Way (ROW), serta pemeliharaan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV.

Adapun tiga wilayah yang terdampak pekerjaan tersebut yakni Desa Posi-Posi, Desa Sagawele, dan Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan.

Selama proses pekerjaan berlangsung, PLN akan melakukan manajemen beban pada wilayah terdampak. Karena itu, masyarakat diminta memahami kemungkinan adanya penyesuaian pelayanan kelistrikan selama kegiatan pemeliharaan berlangsung.

PLN juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan (K2), dengan tidak mendirikan bangunan atau melakukan aktivitas di dekat jaringan listrik.

Selain itu, warga dilarang bermain layang-layang di bawah maupun di sekitar jaringan listrik. Masyarakat juga diminta tidak melakukan penebangan ataupun penanaman pohon di dekat jaringan listrik tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan petugas PLN.

Langkah pemeliharaan ini dilakukan untuk menjaga kondisi jaringan listrik sekaligus mendukung keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Kayoa.

PLN berharap masyarakat di wilayah terdampak dapat memahami dan mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut demi keselamatan bersama serta peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan, (Red)