LABUHA, Malutline – Penurunan drastis kuota haji Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) untuk musim haji 2026 menjadi sorotan publik. Dari kuota sebelumnya sekitar 190 jamaah per tahun, kini daerah tersebut hanya mendapatkan 7 kuota. Lebih mengejutkan lagi, berdasarkan informasi Kemenag Halsel, 6 calon jamaah berhalangan berangkat, sehingga hanya 1 jamaah yang dipastikan berangkat tahun ini.

Salah satu pemerhati kebijakan publik di Halsel, Santi Yalo, M.Si, ikut memberikan tanggapan menyejukkan di tengah polemik yang berkembang. Melalui unggahan komentar yang beredar luas di media sosial, ia menyebut bahwa ibadah haji bukan hanya urusan angka, tetapi juga soal panggilan Ilahi.

“Ibadah haji itu antara harapan dan panggilan” Dalam komentarnya, Santi Yalo menyampaikan pandangan yang langsung menyita perhatian warganet.

“Ibadah haji itu antara harapan dan panggilan. Dengan adanya regulasi baru—UU 14/2025 dan Permenhaj 6/2025—kita di Halmahera Selatan tahun ini harus menerima kenyataan bahwa kuota turun drastis dari 190 menjadi hanya 7 jamaah. Dari jumlah itu, 6 orang berhalangan, tersisa 1 yang siap berangkat. Berat, tapi ini keputusan yang harus kita terima,” ujarnya.

Regulasi Baru Jadi Faktor Utama Penyesuaian Kuota, Penurunan kuota haji disebut berkaitan dengan kebijakan baru pemerintah pusat yang mengatur pemerataan dan keadilan distribusi jamaah haji di seluruh Indonesia. Penataan ulang ini berdampak besar bagi sejumlah daerah, termasuk Halsel.

Meski demikian, Santi menekankan bahwa keputusan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari ketetapan yang membawa pelajaran penting bagi daerah.

Harapan Kuota Tahun Depan Dapat Dipertimbangkan Kembali, Walau menerima keputusan tersebut sebagai hikmah, Santi berharap Pemerintah Daerah dan Kemenag Halsel aktif memperjuangkan kuota tahun berikutnya.

“Semoga ini menjadi hikmah bagi para pengambil kebijakan. Ke depan, kuota Halsel perlu dipertimbangkan lagi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sangat besar untuk menunaikan ibadah haji,” tegasnya.

Warganet Ramai Memberi Dukungan
Unggahan komentar tersebut mendapat respon luas di Facebook. Banyak warga yang mengaku kecewa dengan penurunan kuota, namun mengapresiasi sikap Santi yang menenangkan dan mengajak masyarakat melihat persoalan ini secara bijak. (Red)

LABUHA, Malutline.com Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Karamat, Kecamatan Kayoa, Irwan Hi. Rauf, semakin menguat. Setelah sebelumnya dikabarkan menggadaikan APBDes kepada seorang pengusaha, kini terungkap bahwa pinjaman dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah tersebut hingga saat ini belum dikembalikan.

Menurut keterangan sumber terpercaya, dana yang dipinjam menggunakan jaminan APBDes itu telah jatuh tempo, namun Kades Karamat tak kunjung melunasinya. Bahkan, setiap kali Dana Desa dicairkan, Irwan Hi. Rauf diduga selalu menghindar ketika ditagih oleh pengusaha yang memberikan pinjaman tersebut.

“Setiap pencairan DD, pengusaha itu mencoba menagih, tapi kades selalu mengelak dan susah ditemui. Sampai sekarang utangnya belum dibayar,” ujar salah satu warga yang mengetahui persoalan ini.

Situasi tersebut memicu keresahan masyarakat karena diduga kuat anggaran desa yang seharusnya untuk pembangunan justru dijadikan jaminan pribadi. Sejumlah program desa disebut tidak berjalan optimal, sementara laporan pertanggungjawaban tidak transparan.

Tokoh masyarakat Kayoa mendesak pemerintah kabupaten, khususnya DPMD dan Inspektorat Halsel, untuk segera melakukan audit dan mengambil langkah penindakan apabila terbukti terjadi pelanggaran berat. Mereka menilai tindakan tersebut bukan hanya merugikan warga, tetapi juga mencoreng tata kelola pemerintahan desa.

Hingga berita ini diturunkan, Kades Karamat Irwan Hi. Rauf belum berhasil dimintai keterangan atas dugaan penggadaian APBDes dan tunggakan pinjaman tersebut. Pemerintah kecamatan dan instansi teknis terkait juga belum memberikan pernyataan resmi.

Masyarakat berharap kasus ini ditangani secara terbuka agar pengelolaan Dana Desa di Karamat kembali berjalan sesuai aturan, tanpa praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik. (Red)

HALSEL, Malutline.com Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 72 Tahun 2023 sebagai dasar hukum pelaksanaan relokasi Desa Kawasi menuju kawasan permukiman baru. Aturan ini menjadi pedoman teknis relokasi mulai dari pembentukan tim terpadu, kriteria penerima manfaat, hingga skema pendanaan yang melibatkan pihak ketiga.

Perbup tersebut memuat tujuan utama relokasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2. Pemerintah daerah menekankan pentingnya kesesuaian peruntukan kawasan permukiman Desa Kawasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Pasal 6 mengatur secara rinci objek relokasi yang berada di kawasan permukiman Desa Kawasi. Terdapat 15 item fasilitas umum dan sosial, mulai dari masjid, gereja, sekolah, kantor desa, jaringan listrik, jaringan air bersih, hingga polindes dan fasilitas pendukung lainnya.

Untuk pembiayaan pelaksanaan program relokasi dan pemberdayaan masyarakat, Perbup mengatur bahwa sumber dana berasal dari kontribusi pihak ketiga, yaitu PT Harita. Meski demikian, proses pemindahan warga tetap berada dalam domain pemerintah daerah, sedangkan perusahaan berkewajiban memberikan dukungan berkelanjutan, khususnya dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bupati LSM lira Halmahera Selatan, Said Alkatiri, menilai proses relokasi ini perlu dikawal secara serius agar tidak diganggu oleh pihak-pihak yang mencoba memprovokasi warga. Said menyebut adanya dugaan aktivitas oknum atau kelompok tertentu yang melakukan propaganda kepada masyarakat Desa Kawasi. Ia bahkan menyinggung kemungkinan keterlibatan NGO yang berafiliasi dengan pihak asing. Kata sait Kepada media ini kamis 20/11/2025

“Kami mendesak Kapolres Halmahera Selatan untuk melakukan penyelidikan terhadap oknum atau NGO yang diduga terlibat dan masuk ke wilayah Obi,” tegas Said.

Menurutnya, relokasi Desa Kawasi merupakan program resmi pemerintah yang memiliki landasan hukum jelas. Karena itu, setiap bentuk penghasutan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial perlu ditindak sesuai aturan yang berlaku.(Red)

Ternate, Malutline- Panitia Gebyar Ekonomi Nusantara Kreatif (GENK’25) sukses menggelar Lomba Debat Bahasa Inggris tingkat regional yang berlangsung lancar dan profesional. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Rektor III Universitas Khairun, Abdul Kadir Kamaluddin, S.P., M.Si, serta turut dihadiri Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Muhsin N Bailusy, S.E., M.Si, dan Wakil Dekan III, Ruslan A. Kamis, S.E., M.M. Kehadiran para pimpinan universitas dan fakultas tersebut sekaligus menegaskan komitmen institusi dalam mendukung peningkatan kompetensi mahasiswa.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis menekankan pentingnya kegiatan seperti GENK’25 sebagai sarana pengembangan kualitas mahasiswa.
“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan fakultas, sehingga mereka dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menjadi contoh bagi kegiatan lainnya yang mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan mahasiswa,” ujarnya.

Lomba debat ini menjadi wadah strategis bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, retorika, penyusunan argumentasi logis, serta kemampuan berbicara di depan publik. Selain melatih kecakapan komunikasi, kegiatan ini juga mendorong peserta berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah dengan pendekatan analitis—keterampilan yang sangat dibutuhkan di era globalisasi.

Tidak hanya berfokus pada persaingan, kegiatan ini juga menekankan nilai kolaborasi, kepemimpinan, dan inovasi. GENK’25 menjadi contoh nyata bagaimana inisiatif mahasiswa, ketika mendapat dukungan penuh dari institusi, dapat menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna dan berkelanjutan.

Dengan komitmen Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk terus memperkuat kompetensi mahasiswa, kegiatan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh mahasiswa Universitas Khairun untuk terus belajar, mengasah keterampilan, dan mengembangkan potensi diri. GENK’25 memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengekspresikan ide, memperkuat kemampuan berpikir kritis, dan membangun kepercayaan diri—modal penting untuk menghadapi tantangan dunia akademik maupun profesional.

Melalui kerja keras panitia dan dukungan fakultas, GENK’25 diharapkan menjadi ajang inspiratif yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan inovasi. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi generasi muda Universitas Khairun, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, untuk mempersiapkan diri menjadi profesional yang percaya diri, kompeten, dan siap menghadapi masa depan (GENK25)

Ternate Malutline.com Kasus penganiayaan terhadap pasangan suami-istri (pasutri) terjadi di Kelurahan Tobololo, Kota Ternate, pada Selasa malam, 18 November 2025. Kejadian ini bermula ketika korban, yang tengah mengantar pesanan kue usai salat Magrib, tiba-tiba dihadang seorang pria dalam kondisi diduga mabuk hingga berujung pemukulan dan pengeroyokan.

Korban menceritakan, ia dan suaminya berangkat dari Kampung Makassar Timur menuju rumah orang tuanya di Sulamadaha. Sambil melintas, mereka sekalian mengantar pesanan kue kepada seorang warga Tobololo. Namun, saat berhenti untuk menyerahkan pesanan, seorang pria yang tampak sedang mabuk mulai memprotes lampu motor korban yang dianggap “mengenainya”, padahal ia duduk di pinggir jalan dalam kondisi tidak stabil.

Setelah pesanan diberikan dan pasangan tersebut melanjutkan perjalanan, tiba-tiba pelaku berteriak makian bernada kasar. Korban yang tidak terima kemudian membalas ucapannya, namun hal itu justru memicu pelaku mengejar dan menyambar motor pasangan tersebut. Pelaku kemudian mencengkeram kerah baju suami korban.

Situasi memanas ketika pelaku menampar sang istri. Melihat istrinya dipukul, suami korban berusaha membela, sehingga terjadi baku hantam antara keduanya.

Beberapa warga sekitar sempat melerai, namun pelaku yang belum puas diduga mengambil batu dan kembali mencoba menyerang. Korban dan suaminya berupaya lari mencari perlindungan, namun di tengah jalan mereka justru mendapat lemparan batu lain dari warga yang tidak dikenal. Korban menyebut tidak terdapat upaya perlindungan dari sebagian warga sekitar.

“Suami saya sudah terjatuh tengkurap, saya bantu tarik bangun. Baru setelah itu ada tiga laki-laki yang bantu amankan kami ke rumah Pak RT,” ungkap korban.

Namun peristiwa tidak berhenti di situ. Korban menuturkan bahwa Babinsa setempat terkesan menganggap remeh situasi dan tidak segera memanggil pelaku untuk penyelesaian. Bahkan saat mereka berlindung di dalam rumah, pelaku diduga sempat masuk ke kamar tempat mereka menenangkan diri.

Korban menilai tidak ada langkah tegas dari aparat kelurahan maupun petugas keamanan setempat untuk mengamankan pelaku dan menghentikan aksi kekerasan tersebut.

Akibat kejadian ini, suami korban mengalami luka-luka serius dan kini terbaring di rumah sakit. Korban berharap pihak kepolisian segera turun tangan untuk menindaklanjuti kasus penganiayaan tersebut.

Peristiwa ini pun ramai mendapat sorotan publik setelah korban melaporkan kejadian tersebut melalui media sosial dan menandai akun resmi @humas_polres_ternate serta @fajakeho_id.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan penganiayaan dan upaya penanganan pelaku. (Red)