HALSEL, Malutline– Dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Selatan. Seorang mahasiswa bernama M. Rizal Rizky Ramli secara resmi melaporkan peristiwa tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Halmahera Selatan, Jumat (9/1/2026).

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan (STPL) dengan nomor STPL/24/I/2026/SPKT, yang dikeluarkan oleh Polres Halmahera Selatan, Polda Maluku Utara. Dalam laporan itu, pelapor mengadukan dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan melalui percakapan di grup WhatsApp keluarga.

Berdasarkan isi laporan, M. Rizal Rizky Ramli yang merupakan mahasiswa asal Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, melaporkan kejadian tersebut atas kuasa dari Sdri. Fatima M. Nasir, yang disebut sebagai ibu kandungnya. Dugaan pencemaran nama baik itu diduga dilakukan oleh pihak tertentu melalui percakapan di grup WhatsApp keluarga, yang kemudian menimbulkan dampak serius terhadap nama baik dan kehormatan korban.

Dalam laporan tersebut dijelaskan, dugaan perbuatan tersebut baru diketahui oleh korban setelah adanya percakapan di dalam grup WhatsApp keluarga yang dinilai mengandung unsur pencemaran nama baik. Percakapan tersebut kemudian didokumentasikan, termasuk dengan cara mengambil tangkapan layar (screenshot), sebagai bukti awal yang dilampirkan dalam pengaduan ke pihak kepolisian.

Peristiwa dugaan pencemaran nama baik itu disebut terjadi di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, pada 1 Januari 2026. Akibat kejadian tersebut, pihak korban mengaku merasa dirugikan secara moral dan nama baiknya tercemar di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar.

“Dengan adanya permasalahan ini, kami merasa dirugikan sehingga memilih menempuh jalur hukum agar persoalan ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian keterangan yang tertuang dalam laporan pengaduan tersebut.

Pihak Polres Halmahera Selatan melalui SPKT telah menerima laporan tersebut dan menerbitkan STPL sebagai bukti awal penerimaan pengaduan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh petugas SPKT Polres Halmahera Selatan atas nama Kepala Kepolisian Resor Halmahera Selatan.

Kasus ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, termasuk pendalaman materi laporan, pemeriksaan saksi-saksi, serta pengumpulan alat bukti untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan grup percakapan digital, terutama yang berkaitan dengan penyampaian informasi, opini, maupun pernyataan yang dapat berdampak pada kehormatan dan nama baik seseorang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih melakukan proses awal penanganan laporan dan belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut terkait perkembangan kasus tersebut. (Haji)

HALSEL, Malutline – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Halmahera Selatan, Idham Pora, melakukan survei langsung kondisi jalan masuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Marabose yang selama ini kerap tergenang air dan menjadi keluhan masyarakat setempat.

Dari hasil survei lapangan tersebut, Idham Pora menegaskan bahwa penyebab utama terjadinya genangan air bukan semata kerusakan jalan, melainkan tidak adanya saluran drainase sama sekali di sepanjang ruas jalan masuk menuju TPA Marabose.

“Hasil survei kami di lapangan menunjukkan bahwa di sepanjang jalan ini tidak terdapat saluran drainase, sehingga air hujan tidak memiliki jalur pembuangan dan akhirnya menggenangi badan jalan,” jelas Idham Pora di sela-sela peninjauan.

Kondisi tersebut menyebabkan air hujan tertahan di permukaan jalan dalam waktu lama, terlebih saat hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya, jalan menjadi licin, berlubang, dan sulit dilalui, terutama oleh kendaraan pengangkut sampah dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan tersebut.

Hal ini sampaikan kepala dinas (kadis) pekerjaan umum (PU) kepada wartawan Jumat (9/01/2026) melalui saluran teleponnya menyampaikan bahwa ketiadaan drainase merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani secara menyeluruh.

Menurutnya, perbaikan jalan tanpa dibarengi pembangunan saluran drainase tidak akan menyelesaikan masalah secara permanen.

“Kalau hanya ditambal atau diaspal ulang tanpa membuat saluran air, maka genangan akan tetap terjadi. Drainase adalah kunci utama agar air bisa teralirkan dengan baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, hasil survei ini akan menjadi dasar bagi Dinas PU untuk menyusun perencanaan teknis pembangunan saluran drainase baru, sekaligus peningkatan kualitas badan jalan menuju TPA Marabose agar lebih tahan terhadap genangan air.

Sementara itu, masyarakat Marabose mengaku lega setelah mengetahui penyebab pasti dari persoalan yang selama ini mereka keluhkan. Warga berharap, setelah adanya survei dan pernyataan resmi dari Kadis PU, pemerintah daerah dapat segera merealisasikan pembangunan drainase agar masalah genangan tidak terus berulang setiap musim hujan.

“Setiap hujan pasti tergenang karena air tidak ke mana-mana. Kami berharap segera dibuatkan saluran air supaya jalan ini bisa normal,” ujar salah satu warga.

Warga juga menilai jalan masuk TPA Marabose memiliki peran penting, tidak hanya sebagai akses pengangkutan sampah, tetapi juga sebagai jalur aktivitas masyarakat sekitar, Oleh karena itu, penanganan infrastruktur di kawasan tersebut dinilai mendesak demi kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran mobilitas warga.

Dengan adanya survei lapangan ini, Dinas PU Halmahera Selatan berkomitmen menjadikan persoalan jalan dan drainase menuju TPA Marabose sebagai prioritas penanganan, guna memberikan solusi jangka panjang dan mengakhiri keluhan masyarakat yang telah berlangsung bertahun-tahun. (Haji)

LABUHA, Malutline – Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,4 yang terjadi pada Kamis malam, 8 Januari 2026, sekitar pukul 21.57 WIT, mengguncang wilayah Halmahera Selatan, khususnya Kota Labuha, dan dirasakan cukup kuat oleh masyarakat.

Berdasarkan informasi resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa berpusat di 15 kilometer Timur Laut Labuha, Maluku Utara, dengan kedalaman dangkal sekitar 3 kilometer.

Gempa dangkal tersebut menyebabkan getaran terasa jelas di permukiman warga.
Sejumlah warga Labuha mengaku terkejut dan panik saat gempa terjadi.

Getaran kuat membuat rumah-rumah warga bergoyang, perabotan bergetar, dan sebagian warga langsung berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri.
“Getarannya kuat sekali, tempat tidur sampai bergoyang. Kami langsung keluar rumah, takut ada gempa susulan,” ujar salah satu warga Labuha.

Akibat kepanikan tersebut, banyak warga memilih tidur di luar rumah, di teras, halaman, hingga pinggir jalan, karena khawatir akan terjadi gempa susulan. Beberapa keluarga bahkan menggelar tikar dan bertahan di luar rumah hingga larut malam.

Situasi di sejumlah lingkungan di Labuha tampak ramai oleh warga yang berkumpul, saling memastikan kondisi keluarga dan tetangga. Anak-anak terlihat menangis ketakutan, sementara orang tua berusaha menenangkan mereka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa. Namun, trauma dan rasa cemas masih dirasakan warga, terutama mengingat Halmahera Selatan merupakan wilayah rawan aktivitas gempa.

BMKG melalui keterangannya mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak terpancing isu atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta selalu mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG.

Masyarakat juga diingatkan untuk mengecek kondisi bangunan rumah, memastikan tidak ada retakan berbahaya, serta menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi gempa susulan.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Halmahera Selatan akan pentingnya kesiapsiagaan bencana, terutama di wilayah yang berada pada jalur seismik aktif. (Haji)

HALSEL, Malutline— Momentum baca doa bersama (tahlilan) dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang digelar di Sekretariat DPC Partai Hanura Kabupaten Halmahera Selatan dimanfaatkan sebagai ajang memperkuat nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial.

Dalam kegiatan tersebut, Pengurus DPC Partai Hanura Halmahera Selatan melalui Sekretaris DPC, Nasarudin Kausaha, menyerahkan bantuan satu unit kursi roda kepada penyandang disabilitas. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Ibu Dora, orang tua penyandang disabilitas asal Desa Mandaong, dengan didampingi Kepala Desa Tembal, Jafar Abjan.

Sekretaris DPC Partai Hanura Halsel, Nasarudin Kausaha, dalam pernyataannya menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata dari tema besar HUT ke-19 Partai Hanura, yakni “Hanura Berbagi”.

“Hanura tidak ingin hadir hanya saat momentum politik. Di usia ke-19 ini, kami ingin menunjukkan bahwa Partai Hanura benar-benar hadir bersama rakyat, terutama saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan,” ujar Nasarudin.

Ia menegaskan, bantuan kursi roda tersebut bukan sekadar simbol, melainkan bentuk komitmen Partai Hanura untuk selalu berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

“Ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi keluarga penerima, bantuan ini sangat berarti. Di situlah makna hati nurani rakyat yang menjadi roh perjuangan Partai Hanura,” lanjutnya.

Nasarudin juga menyampaikan bahwa doa bersama (tahlilan) yang digelar bersama masyarakat sekitar menjadi pengingat bahwa perjuangan politik harus dilandasi nilai spiritual, moral, dan tanggung jawab sosial.

“Kami ingin membangun politik yang santun, sejuk, dan bermartabat. Politik yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat, bukan politik yang menjauh dari rakyat,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada momentum hari besar partai, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Ibu Dora, selaku orang tua penerima bantuan, menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Menurutnya, bantuan kursi roda tersebut sangat membantu aktivitas anaknya dan meringankan beban keluarga.

Kepala Desa Tembal, Jafar Abjan, turut mengapresiasi langkah DPC Partai Hanura Halsel yang dinilai telah menghadirkan wajah politik yang peduli dan membumi di tengah masyarakat.

Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan HUT ke-19 Partai Hanura di Halmahera Selatan, sekaligus menegaskan bahwa politik yang baik adalah politik yang mendengar, peduli, dan memberi solusi nyata bagi rakyat. (Haji)

HALSEL, Malutline— Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan terus menunjukkan kinerja signifikan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Di bawah kepemimpinan M. Zaki Abd. Wahab, S.H., M.H., DPMD Halsel mencatat sejumlah capaian strategis yang berdampak langsung pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme desa.

Salah satu capaian menonjol adalah keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Hingga kini, 249 koperasi desa di Halmahera Selatan telah resmi berbadan hukum, sebuah langkah penting dalam memperkuat ekonomi desa dan memberikan kepastian legal bagi aktivitas usaha masyarakat.

Selain itu, DPMD Halsel juga mengintensifkan monitoring dan evaluasi penggunaan Dana Desa. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan Dana Desa dikelola secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa.

Dalam aspek peningkatan kualitas kepemimpinan desa, DPMD Halsel mencatat terobosan melalui pembinaan kepala desa yang inovatif, termasuk pelaksanaan retret kepala desa tingkat nasional, yang menjadikan Halmahera Selatan sebagai pionir dalam penguatan kapasitas aparatur desa berbasis pengembangan kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.

Tak hanya itu, DPMD Halsel juga sukses mengawal pelaksanaan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Kepala Desa secara transparan, tertib, dan sesuai regulasi, sehingga stabilitas pemerintahan desa tetap terjaga meski terjadi kekosongan jabatan.

M. Zaki Abd. Wahab menegaskan bahwa fokus utama DPMD Halsel saat ini adalah pendampingan dan pengawasan Dana Desa, penguatan kapasitas kepala desa, serta keterbukaan informasi publik sebagai fondasi utama pemerintahan desa yang modern dan bertanggung jawab.

“DPMD Halmahera Selatan berkomitmen penuh untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa, serta meningkatkan kapasitas kepala desa agar pemerintahan desa semakin maju dan profesional,” ujar Zaki.

Capaian tersebut mendapat perhatian positif dari berbagai pihak, karena dinilai sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pembangunan desa berkelanjutan. Dengan pendekatan pembinaan yang tegas namun konstruktif, DPMD Halsel diharapkan mampu mendorong desa-desa di Halmahera Selatan menjadi mandiri secara ekonomi, kuat secara tata kelola, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ke depan, DPMD Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan inovasi, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan desa menjadi ujung tombak pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkeadilan. (Haji)