Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

LABUHA, Malutline – Pemerintah Desa Loleongusu, Kecamatan Mandioli Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, bersama keluarga yang tengah berduka menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Halmahera Selatan, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, atas bantuan serta perhatian yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Loleongusu, Arti Loyang, sebagai bentuk penghargaan atas kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat, terutama dalam situasi duka yang dialami salah satu keluarga di desa tersebut.

Menurut Arti Loyang, kehadiran pemerintah melalui bantuan yang diberikan tidak hanya meringankan beban keluarga yang berduka, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah selalu hadir di tengah masyarakat dalam kondisi apa pun.

“Kami atas nama Pemerintah Desa Loleongusu dan keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan atas bantuan dan perhatian yang diberikan. Ini sangat berarti bagi kami,” ujar Arti Loyang.

Ia menambahkan, perhatian yang diberikan oleh pemerintah daerah mencerminkan komitmen dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat hingga ke tingkat desa. Menurutnya, kepedulian seperti ini diharapkan terus terjaga sebagai bagian dari pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan.

Selain itu, keluarga yang berduka juga turut menyampaikan doa dan harapan agar Bupati dan Wakil Bupati senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta keberkahan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan.

“Kami mendoakan semoga Bupati dan Wakil Bupati selalu diberkati Tuhan dalam memimpin daerah ini, diberikan kekuatan serta kebijaksanaan dalam menjalankan amanah,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Arti Loyang menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap komunikasi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa kehadiran pemerintah tidak hanya sebatas pada program pembangunan fisik, tetapi juga dalam memberikan dukungan sosial dan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan adanya perhatian dan bantuan tersebut, Pemerintah Desa Loleongusu berharap nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga mampu memperkuat ikatan sosial serta menciptakan lingkungan yang saling mendukung di setiap situasi.

Berita ini menjadi gambaran nyata bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat desa dapat berjalan dengan baik, serta menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Halmahera Selatan yang lebih peduli, tangguh, dan sejahtera. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline , Wali Kota Ternate M Tauhid soleman terima Kunjungan kerja Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Abdurrakhman Lahabato, dalam rangka memperkuat sinergi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan pekerja rentan.

Dalam pertemuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Ternate dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dukungan ini dinilai strategis dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko kerja.

Capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Kota Ternate pada tahun 2025 tercatat mencapai 127% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan kinerja yang melampaui target serta keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, hingga posisi April 2026, capaian UCJ Kota Ternate telah mencapai 94% dari target tahun 2026. Angka ini mencerminkan progres yang signifikan pada awal tahun dan menjadi indikator positif dalam pencapaian target hingga akhir tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menegaskan bahwa kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial dan kesehatan kepada masyarakat merupakan sebuah keharusan, bukan pilihan.

Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja, khususnya sektor informal dan pekerja rentan, merupakan bentuk nyata tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan warganya.

“Negara harus hadir untuk memastikan setiap warga, terutama yang rentan, mendapatkan perlindungan yang layak, baik dari sisi jaminan sosial ketenagakerjaan maupun aspek kesehatan,” ujar Wali Kota.

Dalam aspek perlindungan pekerja rentan, Pemerintah Kota Ternate juga memastikan keberlanjutan program pada tahun 2026 dengan jumlah perlindungan sebanyak 7.720 pekerja rentan. Program ini menjadi bagian penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Ternate dalam mendorong peningkatan kepesertaan serta kualitas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkelanjutan. (Asa)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline – Pemerintah Kota Ternate bersama Universitas Terbuka (UT) terus memperkuat sinergi dalam mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kota Ternate dan Maluku Utara.

Kerja sama antar lembaga dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun institusi yang kuat dan berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, kolaborasi strategis menjadi kunci untuk memperluas jangkauan layanan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sekaligus pionir pendidikan terbuka dan jarak jauh di Indonesia, UT saat ini memiliki jumlah mahasiswa mencapai 768.248 orang, menjadikannya perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa terbesar di Indonesia.

Melalui sistem pembelajaran yang fleksibel tanpa batas ruang dan waktu, UT hadir menjawab mandat pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan tinggi, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, hingga luar negeri.

Komitmen tersebut diperkuat melalui jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. UT saat ini didukung oleh 39 UT Daerah di seluruh provinsi serta satu unit layanan luar negeri yang aktif mengembangkan kolaborasi strategis.

Dalam rangka memperluas kerja sama tersebut, UT melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kota Ternate pada Selasa (5/5/2025). Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Bisnis, Dr. Hendrian, didampingi Direktur UT Ternate, Dr. Muhlis Hafel.

Rombongan UT disambut langsung oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, yang menyampaikan apresiasi atas kontribusi UT dalam membuka akses pendidikan bagi masyarakat Ternate sejak awal kehadirannya di daerah tersebut.
“Saya sudah cukup lama mengenal UT.

Bahkan saya pernah berkunjung ke UT Pusat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, serta turut membantu rekan-rekan pegawai pemerintah yang kuliah di sana berkaitan dengan modul UT,” ungkap Wali Kota.

Dalam pertemuan tersebut, UT juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Kota Ternate terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan. Wali Kota Ternate diketahui beberapa kali turut berperan sebagai narasumber dalam kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh UT Ternate.

Lebih lanjut, UT mengajak Pemerintah Kota Ternate untuk memperkuat kolaborasi di berbagai bidang, salah satunya melalui program beasiswa bagi masyarakat Ternate untuk melanjutkan pendidikan tinggi di UT. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses sekaligus kualitas sumber daya manusia di wilayah Maluku Utara.

Pada kesempatan yang sama, UT turut mengundang Wali Kota Ternate untuk menghadiri kegiatan wisuda UT Pusat wilayah timur yang direncanakan berlangsung pada Juni mendatang. Selain sebagai momen apresiasi bagi lulusan, kegiatan tersebut juga akan dirangkaikan dengan seremoni penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UT dan Pemerintah Kota Ternate.

“Kami sangat berharap Bapak Wali Kota dapat hadir di UT Pusat untuk menyaksikan wisudawan dari Ternate sekaligus mengikuti seremoni penandatanganan MoU. Undangan resmi akan segera kami sampaikan,” ujar Dr. Hendrian.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif ini menjadi langkah awal strategis dalam memperkuat sinergi antara UT dan Pemerintah Kota Ternate.

Diharapkan, kolaborasi ini dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan akses serta kualitas pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya di Kota Ternate dan wilayah Maluku Utara secara umum. (Asa)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline – Pelaksanaan ujian di SD Negeri 130 Desa Laluin, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, berlangsung dengan lancar dan penuh semangat. Memasuki hari kedua pelaksanaan ujian, seluruh peserta didik menunjukkan kesiapan dan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti setiap tahapan ujian.

Sebanyak 24 siswa tercatat sebagai peserta ujian tahun ini. Mereka mengikuti ujian dengan tertib, disiplin, serta didukung oleh suasana belajar yang kondusif. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif dewan guru yang telah mempersiapkan segala kebutuhan sejak jauh hari.

Salah satu guru SD Negeri 130, Harik Marjani, S.Pd.I., Gr., mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah, Samsiar W. Murad, S.Pd. Menurutnya, kepemimpinan yang penuh perhatian dan dedikasi tinggi menjadi faktor utama dalam menciptakan kesiapan sekolah menghadapi ujian.

“Alhamdulillah, sejak awal proses persiapan hingga pelaksanaan ujian, kami para guru merasa sangat terbantu dan termotivasi. Kepemimpinan Ibu Kepala Sekolah memberikan contoh nyata dalam hal kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap siswa maupun guru,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa semangat siswa dalam mengikuti ujian menjadi bukti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan selama ini berjalan efektif. Para guru, lanjutnya, merasa terinspirasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

“Sebagai bagian dari dewan guru, saya merasa bangga dan terinspirasi. Semangat siswa yang begitu tinggi merupakan hasil dari kerja keras bersama, terutama arahan dan perhatian dari kepala sekolah yang selalu membimbing kami,” tambahnya.

Pelaksanaan ujian yang telah berjalan selama dua hari ini diharapkan dapat terus berlangsung hingga selesai tanpa kendala berarti. Pihak sekolah juga terus memastikan seluruh peserta ujian mendapatkan dukungan maksimal, baik dari segi fasilitas maupun pendampingan.

Dengan sinergi yang kuat antara kepala sekolah, dewan guru, serta siswa, SD Negeri 130 Laluin optimis dapat meraih hasil yang memuaskan. Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Kecamatan Kayoa Selatan, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline – Pengangkatan Abdul Hamid Payopo sebagai Plt Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, terus menuai kritik.

Praktisi hukum Agus Salim R Tampilang, mengungkapkan, integritas dan moralitas Abdul Hamid sangat diragukan karena perannya sangat jelas dalam kasus suap eks Kepala Balai Maluku-Maluku Utara, Ir. Amran Mustari. Saat itu Abdul Hamid berperan sebagai makelar.

Agus berpandangan, Kementrian Pekerjaan Umum (PU) harus mengevaluasi kembali pengangkatan bos K62 itu sebagai Kepala BPJN Malut. Sebab, ikhtiar publik terhadap praktik suap akan terjadi lagi di tubuh BPJN.

“Yang bersangkutan (Hamid) perannya jelas dalam putusan pengadilan kasus tersebut. Tapi kenapa ia diberi jabatan yang krusial,” cetusnya kepada Media Grup, Selasa.

Seharusnya, tegas Agus, kementerian menganulir Abdul Hamid karena moralitasnya tidak baik. Ada norma hukum yang dilanggar,” imbuhnya.

Lebih lanjut Agus mendesak KPK menindaklanjuti putusan pengadilan dengan menyeret eks Pejabat Pembuat Komitmen Halmahera IV PJN Wilayah 2 Maluku Utara BPJN IX kala itu.

Sebelumnya praktisi hukum Dr Hendra Karianga SH.,MH., menegaskan, pengangkatan dan penunjukan Abdul Hamid Payopo (Mito), sebagai Plt Kepala BPJN Maluku Utara, cacat secara moral maupun hukum.

Sebab, Abdul Hamid Payopo, turut serta dalam tindak pidana korupsi proyek jalan pada Balai IX Maluku-Maluku Utara Mustari 2016 lalu. Bukti keterlibatan Abdul Hamid, kata Hendra, sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hendra kemudian menyesalkan sikap KPK yang hanya menyeret terpidana Amran Mustari Cs, sedangkan sejumlah nama termasuk Mito dibiarkan bebas hingga kini.

Padahal, dalam dakwaannya, JPU secara jelas menyebutkan dan membeberkan peran Mito dalam kasus tersebut. “Surat dakwaan itu kan fakta tapi mungkin dia (Mito) ini soal keberuntungannya saja,”kata Hendra kepada Media Grup, Senin.

Hendra yang mengaku sebagai kuasa hukum Amran Mustrai ini kemudian berharap KPK kembali menyeret sejumlah nama yang tertuang dalam surat dakwaan, karena hal itu merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan.

Seperti diketahui Abdul Hamid Payopo, pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus tindak pidana penyuapan dan korupsi yang menyeret pada Balai XII Maluku-Malut. Abdul Hamid, diduga mengumpulkan uang hasil pekerjaan sejumlah proyek untuk kepentingan tertentu.

Adapun uang yang dikumpul yakni AS$303.124 dan Rp 873,285 juta. Hasil garapan uang haran ini diduga bersumber dari Direktur PT Intimkara Budi Liem senilai Rp1 miliar, Direktur PT Aibinabi Hasanuddin Rp1,1 miliar, Direktur CV Gema Gamahera Anfiqurahman Rp 400 juta), Direktur PT Hirjah Nusatama H. Hadiruddin Rp1,2 miliar dan serta beberapa rekanan lain. Totalnya fantastis yakni mencapai Rp 5,05 miliar.

Kabaranya, saat itu uang hasil garapan Mito diantar ke basement dekat kantin Kementerian PUPR Pusat Jakarta pada 22 Desember 2015 senilai AS$230.870, di basement kantin Kementerian PUPR Jakarta dan AS$72.254 parkir Mall Pasaraya Blok M.”Sedangkan uang sejumlah Rp 873,285 juta diberikan kembali oleh terdakwa kepada Abdul Hamid Payapo alias Mito dengan perintah agar diberikan kepada para Kasubdit Dirjen Bina Marga sebagai THR Natal berjumlah Rp750 juta yang dibungkus amplop serta tertulis Balai IX.

Meski rekam jejaknya sejak lama menjadi sorotan, pemerintah tetap menunjuknya sebagai Plt Kepala BPJN Maluku Utara. Keputusan ini dinilai mencerminkan lemahnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Hingga kini belum ada klarifikasi dari Mito terkait isu keterlibatannya dalam kasus tersebut. (Asa)