Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

Labuha, Malutline. Humas Polres Halsel – Dalam rangka meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan ketaatan personel terhadap aturan yang berlaku, Polres Halmahera Selatan melaksanakan kegiatan Penegakan, Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) terhadap seluruh anggota, Kamis (04/06/2026).

Kegiatan Gaktibplin yang dipimpin oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Halmahera Selatan tersebut meliputi pemeriksaan sikap tampang personel, kelengkapan identitas diri seperti KTP, KTA, SIM. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan serta pengecekan terhadap potensi pelanggaran disiplin lainnya.

Kasi Propam Polres Halsel Ipda Ikmal Hi M Abdjan, S.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memastikan setiap personel Polri tetap mematuhi aturan dan menjaga citra institusi di tengah masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Halmahera Selatan .

“Gaktibplin dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan internal guna meningkatkan kedisiplinan anggota serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri. Setiap personel wajib menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, sebagian besar personel telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Terhadap personel yang ditemukan memiliki kekurangan administrasi maupun pelanggaran ringan diberikan teguran serta diarahkan untuk segera melengkapinya.

Melalui kegiatan Gaktibplin ini, Polres Halmahera Selatan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan personel Polri yang disiplin, profesional, berintegritas, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat guna mendukung terwujudnya Polri yang Presisi.(red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

Ternate, Malutline. Oleh: Muhammad Abd Kadir Istilah mafia hukum kembali menjadi perbincangan publik di Indonesia. Dalam perspektif sosiologi dan hukum, mafia hukum dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan yang terjadi secara terorganisir dalam sistem penegakan hukum. Praktik ini melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperjualbelikan keadilan demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, pernah mendefinisikan mafia hukum sebagai praktik pengaturan berbagai proses peradilan untuk kepentingan tertentu. Fenomena tersebut mencederai prinsip keadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Dalam praktiknya, mafia hukum dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari mafia tanah, mafia peradilan, mafia kasus, hingga berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan lainnya yang mengorbankan hak-hak masyarakat kecil.

Di Maluku Utara, persoalan serupa masih menjadi tantangan yang nyata. Tidak sedikit masyarakat yang harus berjuang keras mempertahankan hak-haknya di tengah proses hukum yang panjang, rumit, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Salah satu contoh adalah perjuangan seorang warga lanjut usia, Silpa Momami, yang berupaya mempertahankan hak atas tanah warisan keluarganya di Desa Bakun, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat. Dalam usianya yang telah lanjut, ia harus menghadapi proses hukum yang kompleks demi memperoleh keadilan atas tanah yang diyakininya sebagai hak miliknya.

Kasus lainnya juga dialami sejumlah warga Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, yang menghadapi sengketa kepemilikan tanah yang telah berlangsung bertahun-tahun. Situasi semacam ini menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun pemahaman hukum.

Pakar hukum agraria dari Universitas Gadjah Mada, Nurhasan, mendefinisikan mafia tanah sebagai jaringan terorganisir yang menjalankan aksinya secara sistematis dan tampak legal, namun sesungguhnya mengandung unsur manipulasi serta pelanggaran hukum. Praktik seperti inilah yang harus menjadi perhatian bersama.

Kolaborasi PKBH Unkhair dan Kantor Advokat

Berangkat dari kegelisahan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Khairun berinisiatif membangun sinergi dengan para alumni Fakultas Hukum yang telah berkiprah sebagai advokat dan mendirikan kantor hukum di berbagai daerah.

Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu yang sering menghadapi hambatan finansial maupun keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum yang profesional.

Melalui kerja sama tersebut, berbagai persoalan hukum yang berkembang di tengah masyarakat, seperti sengketa tanah, praktik debt collector yang merugikan masyarakat, dugaan mafia kasus, mafia tambang, mafia hutan, serta berbagai bentuk ketidakadilan lainnya diharapkan dapat memperoleh perhatian dan pendampingan yang lebih maksimal.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun, Dr. Sultan Alwan, bersama jajaran akademisi hukum berupaya membangun kesadaran kolektif para alumni dan praktisi hukum untuk kembali mengabdikan ilmu serta profesinya kepada masyarakat. Langkah ini merupakan implementasi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya aspek pengabdian kepada masyarakat.

Kerja sama tersebut rencananya akan dituangkan dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PKBH Universitas Khairun dan sejumlah kantor advokat alumni Fakultas Hukum Universitas Khairun. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 Juni 2026 di Aula Rektorat Universitas Khairun, Gambesi, Kota Ternate.

Diharapkan, kolaborasi ini menjadi momentum penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat Maluku Utara sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam melawan berbagai bentuk praktik mafia hukum yang merugikan rakyat dan menghambat tegaknya supremasi hukum.

Penulis:

– Direktur Kantor Hukum Muhammad Abd Kadir & Rekan
– Ketua Wilayah Perhimpunan Advokat Muslim Indonesia (PERADMI) Maluku Utara.(red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline – Kabar duka menyelimuti keluarga besar PT Waidoba Berkah Pers Group, yang menaungi Media Online Cermin Nusantara, Haluan MalutNews, dan Malutline. Salah satu wartawan terbaik yang selama ini dikenal aktif, berdedikasi, dan memiliki semangat tinggi dalam menjalankan tugas jurnalistik, Ongen, telah berpulang ke rahmatullah.

Kepergian almarhum meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh rekan sejawat, sahabat, dan keluarga besar pers yang pernah mengenalnya. Almarhum dikenal sebagai sosok pekerja keras, sederhana, serta memiliki komitmen tinggi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pimpinan Media Malutline, Asbur Abu, menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas wafatnya almarhum. Menurutnya, kepergian Ongen merupakan kehilangan besar bagi dunia jurnalistik, khususnya bagi keluarga besar PT Waidoba Berkah Pers Group.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Dengan penuh rasa duka yang mendalam, kami keluarga besar PT Waidoba Berkah Pers Group, Redaksi Cermin Nusantara, Haluan MalutNews, dan Malutline, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya sahabat dan rekan kerja kami, Ongen. Almarhum telah memberikan dedikasi, kerja keras, serta pengabdian yang luar biasa dalam dunia jurnalistik,” ujar Asbur Abu.

Dalam suasana penuh duka, keluarga besar media juga mendoakan agar segala amal kebaikan almarhum diterima oleh Allah SWT dan segala khilaf serta dosanya diampuni.

“Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa almarhum, melapangkan kuburnya, menjadikannya sebagai taman dari taman-taman surga, menerima seluruh amal ibadahnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Semoga husnul khatimah menjadi penutup perjalanan hidup beliau di dunia,” lanjutnya.

Kepergian almarhum menjadi pengingat bagi seluruh insan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara dan setiap jiwa pasti akan kembali kepada Sang Pencipta sebagaimana firman Allah SWT:

> “Kullu nafsin dzaiqatul maut”

“Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian.” (QS. Ali Imran: 185)

 

Kepada keluarga yang ditinggalkan, keluarga besar PT Waidoba Berkah Pers Group berharap agar diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan iman, serta keikhlasan dalam menghadapi musibah ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada almarhum Ongen, serta mengumpulkannya bersama orang-orang yang saleh dan beriman.

Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline – Keluhan terkait dugaan praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak kembali mencuat di media sosial. Seorang warga melalui akun Facebook atas nama Rico Korowotjeng menyampaikan keresahannya terhadap aktivitas yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu di perairan Air Mangga dan sekitarnya, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan.

Dalam unggahannya, Rico meminta Pemerintah Desa Air Mangga dan pihak Polsek Obi Laiwui agar lebih aktif melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Ia menilai praktik pengeboman ikan masih terjadi dan berpotensi merusak ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.

“Coba sering-sering jaga dan pantau orang-orang yang melakukan pengeboman di wilayah Air Mangga dan sekitarnya,” tulisnya dalam unggahan yang mendapat perhatian sejumlah pengguna media sosial.

Keluhan tersebut mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan sumber daya laut yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi warga. Praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dikenal sebagai salah satu metode yang sangat merusak lingkungan laut karena dapat menghancurkan terumbu karang, membunuh biota laut secara massal, serta mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

Sejumlah nelayan yang ditemui media ini mengaku bahwa apabila praktik tersebut benar-benar masih terjadi, maka dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Selain merusak habitat ikan, pengeboman juga menyebabkan hasil tangkapan nelayan tradisional semakin berkurang dari waktu ke waktu.

“Kalau karang rusak akibat bom, ikan juga akan berkurang. Yang rugi bukan hanya hari ini, tetapi generasi yang akan datang juga,” ungkap salah seorang nelayan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Masyarakat berharap aparat kepolisian bersama pemerintah desa dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di wilayah pesisir yang rawan terjadi aktivitas ilegal tersebut. Selain penindakan hukum, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut juga dinilai perlu terus dilakukan.

Berdasarkan aturan yang berlaku, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pemerintah pusat maupun daerah selama ini terus mengampanyekan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan guna menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Air Mangga maupun pihak Polsek Obi Laiwui terkait unggahan warga tersebut. Namun, masyarakat berharap laporan dan keluhan yang disampaikan melalui media sosial dapat menjadi perhatian serius bagi pihak terkait untuk segera melakukan pengecekan lapangan.

Warga menegaskan bahwa laut merupakan aset bersama yang harus dijaga. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan laut diharapkan dapat ditindak tegas demi menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan masa depan masyarakat pesisir di Pulau Obi. (Darti)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline – Anggota DPRD Kota Ternate dari Partai NasDem, Nurlaila Syarif, memberikan apresiasi tinggi kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Ternate atas komitmen dan integritasnya dalam menjaga tata kelola keuangan lembaga legislatif tersebut.

Pujian itu disampaikan Nurlaila melalui unggahan di media sosial pribadinya yang kemudian menjadi perhatian publik. Dalam unggahan tersebut, Nurlaila secara terbuka mengakui bahwa meskipun dirinya kerap berbeda pendapat dengan Sekwan dalam berbagai dinamika kelembagaan, namun hal itu tidak mengurangi rasa hormatnya terhadap profesionalisme yang ditunjukkan selama ini.

Menurut Nurlaila, keberhasilan DPRD Kota Ternate mempertahankan pengelolaan keuangan yang baik selama lima tahun berturut-turut merupakan bukti nyata adanya sistem administrasi dan pengawasan yang berjalan sesuai aturan.

“Biar sering beda pendapat, biar suka gontok-gontokan, bahkan meski Pak Sek pernah kase kolong pe tong dan suka olah saya, tapi kalau soal integritas, beliau juaranya,” tulis Nurlaila dalam unggahannya.

Ia menegaskan bahwa selama lima tahun terakhir tidak terdapat persoalan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran DPRD Kota Ternate, termasuk isu perjalanan dinas fiktif maupun praktik mark-up anggaran yang kerap menjadi sorotan publik di berbagai daerah.

“Terbukti lima tahun berturut-turut pengelolaan anggaran DPRD Kota Ternate bersih tanpa drama perjalanan fiktif, mark-up, atau masalah hukum lainnya. Alhamdulillah,” lanjutnya.

Atas capaian tersebut, Nurlaila menilai Sekwan DPRD Kota Ternate layak menyandang predikat sebagai salah satu Sekwan terbaik di Indonesia Timur periode 2025–2026.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya tercermin dari tertibnya administrasi dan pengelolaan keuangan, tetapi juga dari kemampuan Sekwan menjaga stabilitas kerja di lingkungan DPRD Kota Ternate yang terdiri dari berbagai latar belakang politik dan kepentingan.

Dalam unggahan itu, Nurlaila juga mengajak seluruh unsur pimpinan, anggota DPRD, dan jajaran sekretariat untuk terus menjaga marwah lembaga legislatif agar tetap menjadi institusi yang dipercaya masyarakat.

“Sehat selalu Pak Sek. Sama-sama tong jaga lembaga DPRD Kota Ternate dari godaan setan yang terkutuk,” tulisnya.

Nurlaila turut menjelaskan bahwa dokumen yang dipegang Sekwan dalam foto yang diunggah merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, dokumen tersebut menjadi bukti bahwa DPRD Kota Ternate selama lima tahun berturut-turut mampu mempertahankan tata kelola keuangan yang taat aturan dan transparan dalam penggunaan anggaran negara.

Pernyataan Nurlaila tersebut menuai beragam respons dari masyarakat dan warganet. Sebagian menilai apresiasi itu merupakan bentuk pengakuan atas kinerja aparatur sipil negara yang selama ini bekerja di balik layar dalam mendukung tugas-tugas legislatif.

Di tengah tingginya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, capaian yang disampaikan Nurlaila dinilai menjadi catatan positif bagi DPRD Kota Ternate dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat. (Red)