HALSEL, Malutline.com – Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan diminta memberikan perhatian serius terhadap kedisiplinan para guru di SD Negeri 76 Halmahera Selatan, yang berlokasi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kayoa Selatan.

Pasalnya, para guru di sekolah tersebut diduga sering datang terlambat ke sekolah, bahkan kegiatan belajar mengajar baru dimulai sekitar pukul 09.00 hingga 10.00 WIT, jauh dari jadwal semestinya. Kondisi ini menuai sorotan dari masyarakat dan orang tua siswa yang merasa prihatin dengan rendahnya kedisiplinan tenaga pendidik di sekolah tersebut.

Beberapa warga setempat menyebut, keterlambatan guru sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama dan belum mendapat perhatian dari pihak terkait.

“Setiap hari guru-guru datang sudah jam sembilan bahkan jam sepuluh baru mulai mengajar. Anak-anak sudah menunggu lama di sekolah. Kami harap Dinas Pendidikan jangan tutup mata,” ungkap salah satu warga Pasir Putih yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (8/11/2025).

Warga juga menilai bahwa minimnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Halsel membuat perilaku seperti ini terus terjadi tanpa tindakan tegas.

“Kalau tidak ada teguran dari dinas, nanti kebiasaan ini terus berulang. Ini soal tanggung jawab moral dan profesionalisme sebagai pendidik,” tambahnya.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pembelajaran dan kedisiplinan siswa di sekolah itu.

Masyarakat berharap agar Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Selatan segera meninjau langsung situasi di SD Negeri 76 Pasir Putih dan mengambil langkah pembinaan agar proses belajar mengajar berjalan optimal sesuai aturan.

“Kami tidak bermaksud menjelekkan, tapi ini bentuk kepedulian terhadap pendidikan anak-anak kami. Kalau guru datang terlambat, bagaimana anak-anak bisa disiplin dan berprestasi?” ujar warga lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan masyarakat tersebut. (red)

HALSEL, Malutline.com Dalam suasana hangat penuh kekeluargaan di acara Pomapolu yang digagas oleh Media Center Ika Togale Halmahera Selatan, Sabtu (8/11/2025), sebuah momen menarik terjadi. Mantan Bupati Halmahera Selatan dua periode, Dr. Hi. Muhammad Kasuba, M.A., menyampaikan pengakuan terbuka yang mencuri perhatian banyak tamu undangan.

Dengan nada tenang dan senyum khasnya, pria yang akrab disapa MK itu memuji kepemimpinan Anaknya, Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba, bersama Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, terutama dalam keberhasilan mereka di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.

“Saya harus akui, dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat, saya kalah dengan Bassam–Helmi,” ucap MK jujur, disambut tepuk tangan hadirin.

Pernyataan itu bukan basa-basi. MK, yang dikenal sebagai pencetus program kesehatan gratis di masa pemerintahannya dulu, mengaku terkesan dengan langkah besar pemerintahan Bassam–Helmi yang mengalokasikan anggaran BPJS Kesehatan hingga Rp 50 miliar hanya dalam tahun pertama kepemimpinan mereka.

“Angka itu menunjukkan komitmen luar biasa terhadap masyarakat. Dulu, di masa saya, anggarannya belum sebesar sekarang. Kalau waktu itu kami alokasikan Rp 50 miliar, mungkin program lain tidak jalan,” ungkap MK sembari tersenyum mengenang masa kepemimpinannya.

Baginya, kebijakan Bassam–Helmi adalah bukti nyata keberpihakan terhadap kebutuhan dasar rakyat, sekaligus kemajuan dalam tata kelola anggaran daerah, “Sekarang, anggarannya besar dan manajemennya luar biasa. Ini kemajuan yang harus kita apresiasi bersama,” tambahnya.

Selain memberikan apresiasi, MK juga menitipkan pesan bijak untuk Anaknya agar tetap konsisten menjaga arah kebijakan yang berpihak pada pelayanan publik, “Konsistensi dan keberpihakan pada pelayanan publik adalah kunci. Saya berharap pemerintahan saat ini terus menjaga semangat itu,” pesannya penuh makna.

Acara Pomapolu sendiri digelar sebagai wadah mempererat silaturahmi keluarga besar Togale di Halmahera Selatan. Di hadapan tokoh masyarakat, pemuda, dan pengurus Ika Togale yang baru dikukuhkan, MK menutup sambutannya dengan nada optimistis.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Media Center Ika Togale yang telah menggagas kegiatan luar biasa ini. Kegiatan seperti ini memperkuat rasa persaudaraan di antara kita,” tutupnya.

Pernyataan jujur MK sore itu bukan sekadar pujian, melainkan cermin kedewasaan seorang pemimpin yang berjiwa besar, yang tak segan mengakui capaian generasi penerusnya. Sebuah pelajaran tentang kebesaran hati dan semangat membangun daerah tanpa batas waktu.(Bur)

HALSEL, Malutline.com — Proyek pembangunan Puskesmas Laluin di Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, bangunan yang menelan anggaran sebesar Rp 9,81 miliar itu diduga menggunakan material pasir putih, bukan pasir gunung sebagaimana standar konstruksi bangunan pemerintah.

Proyek besar yang dikerjakan oleh CV Tiga Putra Mandiri, dengan Haji Asbar sebagai kontraktor pelaksana, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2025. Pembangunan puskesmas tersebut awalnya digadang sebagai proyek prioritas peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kayoa Selatan.

Namun, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Warga menilai pihak pelaksana proyek dan Dinas Kesehatan Halmahera Selatan terkesan abai terhadap mutu bangunan yang menggunakan uang negara miliaran rupiah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Halmahera Selatan, Asia Hasyim, pernah menyampaikan bahwa apabila benar ditemukan penggunaan pasir putih dalam pekerjaan tersebut, maka bangunan akan segera dibongkar. Akan tetapi, hingga kini janji itu belum terealisasi.

“Kami masyarakat sudah tahu kalau bangunan itu pakai pasir putih, bukan pasir gunung. Katanya mau bongkar, tapi sampai sekarang tidak ada tindakan apa-apa,” ungkap salah satu warga Laluin kepada Malutline.com, Sabtu (8/11/2025).

Pantauan di lapangan menunjukkan pekerjaan fisik puskesmas telah mencapai tahap dinding utama, namun belum ada tindakan evaluasi maupun penghentian sementara dari pihak dinas. Masyarakat menilai lemahnya pengawasan menunjukkan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas proyek strategis yang menyentuh langsung pelayanan publik.

“Ini gedung kesehatan, tempat pelayanan masyarakat. Kalau kualitasnya buruk, siapa yang tanggung jawab nanti kalau cepat rusak atau roboh?” tambah warga lainnya.

Sementara itu, kontraktor pelaksana Haji Asbar hingga kini belum memberikan keterangan resmi menanggapi dugaan penggunaan pasir putih dan kualitas pekerjaan pada puskesmas laluin yang bakal di bongkar oleh Dinas Kesehatan Asia Hasjim.

Di sisi lain, Asia Hasyim juga belum memberikan penjelasan lanjutan terkait komitmennya untuk melakukan pembongkaran apabila ditemukan pelanggaran spesifikasi material.

Masyarakat berharap agar Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba menurunkan tim independen untuk meninjau langsung proyek tersebut. Langkah itu dinilai penting demi memastikan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan sesuai standar, transparan, dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (Red)

GORONTALO, Malutline.com – Kontingen Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Halmahera Selatan sukses mencuri perhatian publik dalam ajang Karnaval Kuliner Budaya Perkemahan Satuan Karya (Peran Saka) Nasional 2025, yang digelar di Alun-Alun Taman Budaya Limboto, Provinsi Gorontalo, Sabtu (8/11/2025).

Kontingen Halmahera Selatan yang tergabung dalam Kwartir Daerah (Kwarda) Maluku Utara tampil memukau dengan busana adat khas daerah yang kompak dan elegan, mencerminkan kekayaan budaya Maluku Utara. Selain menampilkan keindahan pakaian tradisional, kontingen juga membawa aneka kuliner khas Halmahera Selatan, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari panitia dan peserta lain yang hadir dalam karnaval tersebut.

Kepala Bidang Budaya Dispora Halmahera Selatan, Soleman Bakir, yang juga bertugas sebagai pembina pendamping kontingen putra, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menganggap karnaval ini menjadi ajang penting dalam memperkenalkan keragaman budaya bangsa Indonesia.

“Kegiatan karnaval ini sangat mencerminkan kekhasan Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam budaya dan adat istiadat. Kami berterima kasih kepada panitia dan Kwarda Maluku Utara yang telah memberikan kesempatan bagi kontingen Halmahera Selatan untuk berpartisipasi dan menampilkan budaya daerah kami di ajang nasional ini,” ujar Soleman Bakir.

Lebih lanjut, Soleman menegaskan bahwa kegiatan seperti ini menjadi motivasi bagi generasi muda Halmahera Selatan untuk terus menjaga dan melestarikan budaya daerah mereka.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat karena mengingatkan generasi muda untuk selalu menjaga dan mewariskan budaya hingga turun-temurun. Kita harus bangga dengan budaya kita sendiri,” tambahnya.

Menurutnya, ajang nasional Gerakan Pramuka seperti Peran Saka tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya Pramuka Penegak dan Pandega dari seluruh Indonesia, tetapi juga wadah memperkenalkan adat dan tradisi daerah.

Karnaval Kuliner Budaya sendiri merupakan agenda rutin dalam setiap penyelenggaraan Peran Saka Nasional, yang menjadi sarana bagi setiap kontingen untuk memperkenalkan pakaian adat, tarian tradisional, dan kuliner khas daerah kepada peserta lain dari seluruh nusantara.

Dengan partisipasi yang solid dan penuh semangat, Kwarcab Halmahera Selatan berhasil membawa nama baik daerah serta memperlihatkan kekayaan budaya Maluku Utara di tingkat nasional.(red)

HALSEL, Malutline.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan menyatakan sikap tegas terhadap sejumlah kepala puskesmas yang dinilai memiliki kinerja buruk dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Langkah evaluasi menyeluruh bahkan nonjob jabatan disebut menjadi salah satu opsi yang akan diambil.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, sejumlah kepala puskesmas di beberapa kecamatan di Halmahera Selatan diduga tidak mampu mengelola Dana BOK sesuai ketentuan, baik dari sisi administrasi, perencanaan kegiatan, maupun pertanggungjawaban laporan keuangan. Hal ini membuat kinerja layanan kesehatan di tingkat puskesmas menurun dan berdampak pada target program kesehatan daerah.

Sumber internal di lingkup Pemkab Halsel menegaskan, Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba telah memberikan arahan agar Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera melakukan evaluasi kinerja secara objektif terhadap para kepala puskesmas.

“Pemda tidak akan mentolerir pejabat yang tidak profesional dalam mengelola keuangan negara, apalagi menyangkut dana kesehatan masyarakat. Jika terbukti kinerja buruk dan tidak bisa diperbaiki, maka langkah nonjob bisa menjadi keputusan terakhir,” tegas salah satu pejabat di lingkup Pemkab Halsel yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, meski kabar evaluasi ini sudah beredar luas, Kepala BKD Halmahera Selatan Abdillah Kamarulah dan Kepala Dinas Kesehatan Asia Hasyim hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi terkait kebijakan tersebut.

Namun sumber di lingkup Dinas Kesehatan menyebutkan, proses evaluasi akan menyasar seluruh kepala puskesmas, terutama yang memiliki catatan penggunaan Dana BOK yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan laporan realisasi kegiatan yang dinilai tidak transparan.

Langkah tegas ini disebut merupakan bagian dari komitmen Bupati Bassam Kasuba dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kesehatan.

Pemda Halmahera Selatan menegaskan bahwa pengelolaan Dana BOK adalah amanah negara yang harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada setiap pejabat atau kepala puskesmas yang terbukti lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya.

“Dana kesehatan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk pelayanan masyarakat. Siapa pun yang bermain-main dengan anggaran publik, siap-siap dievaluasi bahkan dicopot,” demikian pernyataan tegas sumber di lingkungan Pemda Halsel.

Langkah evaluasi besar-besaran ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemda Halsel tidak main-main dalam membenahi sektor kesehatan dan menegakkan disiplin aparatur, demi memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. (Red)