oleh

FAKI Malut Siapkan Aduan ke Kadiv Propam Mabes Polri, Kapolres Halsel Disorot soal Dugaan Tidak Ada Anggaran Penanganan Kasus Pengeroyokan Siswa

HALSEL, MALUTLINE – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Provinsi Maluku Utara berencana mengadukan Kapolres Halmahera Selatan (Halsel), AKBP Hendra Gunawan, S.I.K., kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Mabes Polri.

Rencana pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang siswa asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, yang terjadi di Desa Bajo.

Ketua FAKI Provinsi Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menyoroti informasi yang diperoleh pihaknya terkait alasan penanganan perkara tersebut. Pasalnya, muncul dugaan bahwa kasus tersebut belum mendapatkan perhatian serius dari pimpinan Polres Halsel, bahkan disebut terkendala karena tidak tersedianya anggaran operasional penanganan perkara.

Menurut Dani, apabila benar terdapat penyampaian dari oknum penyidik bahwa Polres Halsel tidak memiliki anggaran operasional untuk menangani kasus tersebut, maka hal ini perlu mendapatkan penjelasan dan pemeriksaan dari Propam Mabes Polri.

FAKI mempertanyakan bagaimana mungkin laporan dugaan tindak pidana terhadap seorang pelajar yang telah diterima secara resmi oleh kepolisian justru dikaitkan dengan persoalan anggaran operasional.

Persoalan tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai standar pelayanan dan profesionalitas penanganan laporan masyarakat di lingkungan Polres Halmahera Selatan.

Laporan Polisi Nomor STTPL/407/XI/2026

Berdasarkan dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STTPL) yang diterbitkan Polres Halmahera Selatan, perkara tersebut tercatat dengan Nomor:

STTPL/407/XI/2026/SPKT POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA.

Laporan tersebut diterima pada Kamis, 12 November 2026, pukul 09.30 WIT, dengan pelapor sekaligus korban bernama Asrul Jani, seorang pelajar asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang.

Adapun peristiwa dugaan penganiayaan dan pengeroyokan itu terjadi pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan.

Kronologis Dugaan Pengeroyokan

Dalam uraian kronologis yang tercantum pada surat tanda penerimaan laporan polisi, kejadian bermula ketika korban sedang berjalan pulang dari sekolah bersama seorang teman dan beberapa rekannya.

Dalam perjalanan, korban melihat seorang temannya bernama Risaldi Buhari sedang ditahan oleh seseorang bernama Bom… sebagaimana tertulis dalam dokumen laporan.

Saat itu, orang tersebut diduga menampar dan memukul Risaldi Buhari. Melihat kejadian tersebut, Asrul Jani kemudian berniat melerai dan memisahkan pertikaian yang terjadi.

Namun, niat korban untuk membantu temannya justru berujung menjadi korban kekerasan. Dalam laporannya, Asrul mengaku kemudian dipukul oleh seseorang bernama Wahyu bersama sejumlah orang lainnya.

Korban menyebut dirinya mengalami tindakan pengeroyokan dan atau penganiayaan secara bersama-sama.

Merasa dirugikan atas kejadian tersebut, korban kemudian mendatangi Polres Halmahera Selatan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

FAKI Soroti Dugaan Penanganan Tebang Pilih

Dani Haris Purnawan menilai informasi mengenai tidak tersedianya anggaran operasional tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, setiap laporan masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan dan penanganan sesuai prosedur hukum.

FAKI juga menyoroti dugaan adanya perlakuan tebang pilih dalam penanganan perkara di lingkungan Polres Halsel. Pihaknya meminta agar dugaan tersebut diperiksa secara objektif, termasuk memastikan apakah terdapat perbedaan perlakuan terhadap laporan masyarakat.

Menurut FAKI, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut laporan dugaan pengeroyokan terhadap seorang siswa, tetapi juga menyangkut transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Karena itu, FAKI berencana membawa persoalan tersebut ke Kadiv Propam Mabes Polri agar dilakukan pemeriksaan terhadap informasi dan dugaan yang berkembang dalam penanganan perkara tersebut.

FAKI menginginkan adanya penjelasan mengenai apakah benar kendala anggaran operasional menjadi alasan belum optimalnya penanganan perkara, bagaimana tindak lanjut penyidik terhadap laporan korban, serta apakah pimpinan Polres Halsel telah mengetahui perkembangan kasus tersebut.

Kapolres Halsel Belum Berikan Klarifikasi

Hingga berita ini dipublikasikan, Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan, S.I.K., belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai penjelasan mengenai dugaan tidak tersedianya anggaran operasional penanganan perkara tersebut maupun tudingan penanganan laporan yang dinilai tebang pilih.

Redaksi Malutline tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kapolres Halsel serta pihak-pihak terkait lainnya.

Publik kini menantikan penjelasan resmi dari pimpinan Polres Halmahera Selatan. Sebab, persoalan ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, terutama dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban tindak pidana.

FAKI menegaskan rencana pengaduan ke Propam Mabes Polri sebagai langkah untuk meminta pemeriksaan dan memastikan penanganan laporan masyarakat berjalan profesional, transparan, serta tidak diskriminatif. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed