oleh

Dua Mantan Pejabat DPRD Malut Diperiksa dalam Kasus Tunjangan Rp139,27 Miliar, Kini Abubakar Pimpin Dikbud dan Zulkifli Jabat Kepala BKD

TERNATE, MALUTLINE – Perkembangan penyidikan dugaan korupsi pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 kembali menjadi perhatian. Dua mantan pejabat Sekretariat DPRD yang pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, yakni Abubakar Abdullah dan Zulkifli Bian, kini menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Abubakar Abdullah kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara. Sementara Zulkifli Bian resmi dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara secara definitif pada 19 November 2026.

Keduanya sebelumnya merupakan bagian dari jajaran birokrasi Sekretariat DPRD Maluku Utara pada periode anggaran 2019–2024, yang kini menjadi objek penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan nilai anggaran mencapai Rp139.277.205.930 atau sekitar Rp139,27 miliar.

Perkembangan jabatan kedua pejabat tersebut menjadi perhatian karena nama mereka juga tercatat dalam rangkaian pemeriksaan penyidik Kejati Maluku Utara terkait pengelolaan tunjangan DPRD.

Abubakar Abdullah: Dari Sekwan dan KPA Kini Pimpin Dinas Pendidikan

Abubakar Abdullah memiliki posisi penting dalam struktur pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Maluku Utara selama periode 2019–2024.

Ketika menjabat sebagai Sekretaris DPRD (Sekwan), Abubakar juga disebut memiliki kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Posisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu didalami penyidik, terutama menyangkut mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pencairan, dan pertanggungjawaban pembayaran tunjangan perumahan serta transportasi pimpinan dan anggota DPRD.

Penyidik Kejati Maluku Utara telah meminta keterangan Abubakar untuk mendalami mekanisme pengelolaan anggaran tersebut.

Kini, Abubakar dipercaya memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Jabatan ini menempatkannya sebagai salah satu pejabat pimpinan tinggi pratama yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan sektor pendidikan di daerah.

Dengan posisi barunya, perhatian publik terhadap perkembangan penyidikan perkara yang berkaitan dengan masa jabatannya sebagai Sekwan tetap menjadi bagian dari tuntutan transparansi penegakan hukum.

Zulkifli Bian: Dari Kabag Umum Kini Definitif Kepala BKD

Nama berikutnya adalah Zulkifli Bian, mantan pejabat pada Bagian Umum Sekretariat DPRD Maluku Utara.

Dalam perkembangan penyidikan kasus tunjangan DPRD, Zulkifli juga telah dimintai keterangan oleh penyidik Kejati Maluku Utara.

Pemeriksaan terhadap dirinya menjadi bagian dari penelusuran struktur birokrasi, pembagian tugas, serta mekanisme administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD pada periode anggaran yang sedang diusut.

Perkembangan terbaru, Zulkifli Bian resmi dilantik sebagai Kepala BKD Provinsi Maluku Utara secara definitif pada Kamis, 19 November 2026.

Pelantikan tersebut dipimpin Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi.

Pengangkatan Zulkifli berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/KEP/JPTP-MU/011/XI/2026 tertanggal 18 November 2026.

Sebelum definitif, Zulkifli telah menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala BKD Maluku Utara.

Dengan jabatan barunya, Zulkifli kini memegang tanggung jawab penting dalam urusan manajemen aparatur sipil negara, mulai dari administrasi kepegawaian, pengembangan karier ASN, hingga pengelolaan sistem manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi.

Penyidikan Harus Menelusuri Peran Berdasarkan Kewenangan

Terlepas dari jabatan yang kini diemban kedua pejabat tersebut, proses hukum terkait dugaan penyimpangan tunjangan DPRD tetap harus berjalan berdasarkan alat bukti.

Dalam perkara ini, penyidik perlu mengurai secara terperinci siapa yang mempunyai kewenangan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.

Untuk Abubakar Abdullah, fokus pendalaman antara lain berkaitan dengan kewenangannya sebagai Sekwan sekaligus KPA, termasuk dokumen pelaksanaan anggaran, mekanisme pembayaran, serta pertanggungjawaban keuangan.

Sementara terhadap Zulkifli Bian, penyidik perlu menjelaskan relevansi tugas dan tanggung jawabnya ketika menjabat di Bagian Umum Sekretariat DPRD dengan objek perkara yang sedang disidik.

Pemeriksaan terhadap keduanya tidak otomatis menunjukkan adanya tindak pidana. Penentuan tanggung jawab hukum harus didasarkan pada bukti, tindakan, kewenangan, dan unsur pidana yang terpenuhi.

Rp139,27 Miliar dan Pertanyaan tentang Pertanggungjawaban

Kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Maluku Utara ini berkaitan dengan anggaran tunjangan perumahan dan transportasi selama enam tahun anggaran, yakni 2019 hingga 2024.

Total anggaran kedua pos tersebut mencapai Rp139,27 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara.

Penyidik sebelumnya menyampaikan bahwa dugaan persoalan dalam perkara ini berkaitan dengan pengelolaan pemberian tunjangan yang diduga tidak didasarkan pada kajian yang benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendalami kewajaran nilai pembayaran, penyidik juga meminta bantuan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui besaran tunjangan yang semestinya diterima serta menguji kemungkinan adanya selisih pembayaran yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Jabatan Baru, Proses Hukum Tetap Harus Transparan

Duduknya Abubakar Abdullah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Zulkifli Bian sebagai Kepala BKD definitif merupakan perkembangan dalam perjalanan karier birokrasi keduanya.

Namun, jabatan baru tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan proses penegakan hukum terhadap perkara yang berkaitan dengan jabatan sebelumnya.

Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran diperiksa secara profesional tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan.

Kejati Maluku Utara juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan, termasuk hasil pendalaman terhadap para saksi, perkembangan penghitungan kerugian keuangan negara, serta langkah hukum selanjutnya.

Sebab, perkara dengan nilai anggaran Rp139,27 miliar tersebut menyangkut uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pertanyaan besarnya: sejauh mana penyidik telah menuntaskan penelusuran tanggung jawab masing-masing pejabat yang terlibat dalam rantai pengelolaan tunjangan DPRD Maluku Utara periode 2019–2024?

Masyarakat kini menunggu kepastian hukum, bukan sekadar daftar nama pejabat yang telah diperiksa. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed