TERNATE, MALUTLINE – Upaya pelambatan audit kerugian negara dalam penanganan dugaan korupsi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara senilai Rp187 miliar kembali memantik perhatian praktisi hukum dan akademisi.
Kali ini, pakar Hukum Tata Negara, Dr. King Faisal Sulaiman, SH., LLM, menyoroti setidaknya dua persoalan serius yang harus dijelaskan secara terbuka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara dalam penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Malut tersebut.
Pertama, terkait keterlambatan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya, apabila benar penyidik Kejati Maluku Utara telah mengajukan permohonan audit sejak delapan bulan lalu, sementara BPK menyatakan baru menerima permohonan sekitar dua minggu terakhir, maka persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi.
Ada ketidaksinkronan informasi yang harus diklarifikasi secara institusional. Karena itu, perlu dibuka secara transparan kapan surat permohonan audit dikirim, kapan diterima, serta apa yang menyebabkan perbedaan keterangan tersebut.
Jangan sampai ketidakjelasan koordinasi antarlembaga justru menghambat kepastian hukum dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat Maluku Utara.
Kedua, mengenai pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas aliran dana tersebut.
King Faisal menegaskan, pertanggungjawaban hukum tidak boleh hanya diarahkan kepada Sekretariat DPRD maupun anggota DPRD sebagai penerima tunjangan.
Seluruh rantai pengambilan keputusan harus ditelusuri, mulai dari pihak yang merencanakan, mengusulkan, menghitung, memverifikasi, menyetujui, menetapkan hingga mencairkan anggaran.
Sekretariat DPRD harus diperiksa dalam kapasitasnya sebagai perangkat administrasi dan pengelola anggaran, termasuk peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat penatausahaan keuangan, serta pejabat terkait lainnya.
Sementara itu, anggota DPRD juga harus ditelusuri, apakah hanya menerima pembayaran berdasarkan keputusan resmi atau turut mengetahui, mengusulkan, menyetujui, bahkan terlibat dalam proses yang melawan hukum.
Menurutnya, penerimaan uang tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan korupsi. Sebaliknya, jabatan administratif juga tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.
Prinsipnya, siapa yang membuat keputusan, siapa yang mengendalikan pencairan, siapa yang menikmati aliran dana, dan siapa yang mengetahui adanya penyimpangan harus diungkap berdasarkan alat bukti.
“Saya kira Kejati tidak boleh terlalu lama menjadikan audit BPK sebagai satu-satunya alasan untuk menunda kepastian penanganan perkara. Audit memang penting untuk membuktikan kerugian negara, tetapi penyidik tetap harus mengembangkan alat bukti, menelusuri aliran dana, dan mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki peran serta pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu mengkhawatirkan perkara sebesar ini justru berhenti pada persoalan administrasi anggaran.
Sementara pertanyaan paling mendasar mengenai siapa yang merancang, mencairkan, menikmati, dan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum belum terjawab.
UU Perampasan Aset Tidak Berlaku Surut
Di sisi lain, King Faisal juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI tidak dapat langsung diterapkan terhadap perkara korupsi yang sedang berjalan, termasuk dugaan penyimpangan tunjangan anggota DPRD Malut yang saat ini ditangani penyidik Kejati.
Sebab, undang-undang tersebut memuat ketentuan bahwa penerapannya hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang itu efektif berlaku.
Namun demikian, bukan berarti aset hasil korupsi dalam perkara yang sedang berjalan tidak dapat dirampas.
Kejaksaan tetap dapat menggunakan instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), ketentuan uang pengganti, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sepanjang unsur hukumnya terpenuhi.
“Jadi, UU Perampasan Aset tidak berlaku surut, tetapi upaya mengejar, menyita, dan memulihkan aset hasil korupsi tidak perlu menunggu UU tersebut efektif berlaku,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan dugaan korupsi tunjangan DPRD Maluku Utara tidak cukup hanya berfokus pada proses administrasi dan penghitungan kerugian negara.
Penelusuran aliran dana, identifikasi pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan, serta pengungkapan pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat menjadi bagian penting untuk memastikan perkara tersebut ditangani secara transparan dan tuntas. (Red)













Komentar