TERNATE, MALUTLINE – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 terus menjadi perhatian. Dalam penanganan perkara tersebut, peran mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, ikut menjadi sorotan penyidik, terutama terkait kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masa pengelolaan anggaran tersebut.
Abubakar Abdullah, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, telah dimintai keterangan oleh penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pendalaman mekanisme penganggaran, penetapan besaran tunjangan, proses pencairan, hingga pertanggungjawaban keuangan DPRD selama periode 2019–2024.
Posisi Abubakar sebagai KPA menjadi salah satu aspek penting yang perlu ditelusuri. Sebab, dalam tata kelola keuangan daerah, KPA memiliki kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Pengguna Anggaran.
Karena itu, penyidik perlu mendalami sejauh mana keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing pejabat dalam proses pengusulan, penetapan, pembayaran, serta pertanggungjawaban tunjangan yang kini menjadi objek penyidikan.
Mekanisme Pencairan dan Dokumen Pertanggungjawaban
Selain persoalan penganggaran, perhatian juga tertuju pada mekanisme administrasi pencairan tunjangan, termasuk dokumen pertanggungjawaban dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM/SKTJ) yang berkaitan dengan pembayaran anggaran tersebut.
Dalam perkembangan perkara ini, praktisi hukum keuangan negara, Dr. Hendra Karianga, turut menyoroti aspek kewenangan pejabat pengelola anggaran. Ia menyebut Abubakar Abdullah bersama Erva Konoras atau Pramukawati, yang ketika itu berada pada posisi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD, memiliki peran yang perlu diperiksa terkait dokumen administrasi dan pertanggungjawaban pembayaran tunjangan.
Aspek tersebut menjadi penting karena penyidikan tidak cukup hanya melihat siapa penerima tunjangan, tetapi juga harus menelusuri seluruh rantai pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, penetapan nilai, pelaksanaan pembayaran hingga laporan pertanggungjawaban.
Dengan demikian, setiap pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut perlu dimintai keterangan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Anggaran Rp139,2 Miliar Jadi Fokus Penelusuran
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024.
Nilai anggaran yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp139,2 miliar. Sementara itu, akumulasi anggaran dari 12 jenis tunjangan yang turut menjadi perhatian dalam berbagai perkembangan perkara disebut mencapai sekitar Rp187,9 miliar.
Besarnya nilai anggaran tersebut membuat penyidik perlu mengurai secara terperinci dasar hukum pemberian tunjangan, mekanisme penentuan besaran pembayaran, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kewajaran nilai yang dibayarkan.
Penelusuran juga penting untuk memastikan apakah seluruh pembayaran memiliki dasar administrasi dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan atau justru terdapat penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Sejumlah Pejabat dan Unsur DPRD Telah Diperiksa
Dalam proses penyidikan, Kejati Maluku Utara juga telah meminta keterangan sejumlah pejabat dan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan maupun penerimaan tunjangan tersebut.
Di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Samsuddin A. Kadir, Erva Pramukawati yang kini menjabat Sekwan, Bendahara Rusmala Abdurrahman, Zulkifli Bian, serta sejumlah unsur pimpinan dan anggota DPRD, termasuk Kuntu Daud dan M. Iqbal Ruray.
Pemeriksaan terhadap berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa penyidik sedang menelusuri perkara dari sejumlah aspek, baik dari sisi pengambil kebijakan anggaran, pengelola administrasi keuangan, maupun pihak yang menerima pembayaran tunjangan.
Meski demikian, pemeriksaan seseorang sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana. Penentuan tanggung jawab pidana tetap harus didasarkan pada alat bukti dan hasil penyidikan.
Desakan Penuntasan Perkara Menguat
Di tengah proses penyidikan, desakan dari berbagai elemen masyarakat agar Kejati Maluku Utara segera menuntaskan perkara ini terus menguat.
Sejumlah organisasi, termasuk KNPI dan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), turut mempertanyakan perkembangan penanganan kasus tersebut. Mereka meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam mengungkap dugaan penyimpangan anggaran tunjangan DPRD.
Selain penetapan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti, penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang juga menjadi salah satu perhatian dalam perkembangan perkara ini.
Publik mengharapkan penyidikan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata, melainkan mampu mengungkap secara utuh bagaimana anggaran tersebut direncanakan, ditetapkan, dicairkan, dan dipertanggungjawabkan.
Ujian Transparansi Penegakan Hukum
Kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Maluku Utara ini menjadi ujian penting bagi komitmen penegakan hukum, terutama dalam mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah.
Posisi Abubakar Abdullah sebagai mantan Sekwan sekaligus KPA pada periode pengelolaan anggaran menjadi salah satu bagian yang perlu dijelaskan secara terang melalui proses penyidikan. Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus tetap mengacu pada hasil pemeriksaan dan pembuktian.
Hal yang sama berlaku bagi pejabat pengelola keuangan, unsur TAPD, pimpinan, maupun anggota DPRD yang telah dimintai keterangan.
Masyarakat kini menunggu keberanian Kejati Maluku Utara untuk mengungkap seluruh rangkaian perkara secara objektif, termasuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur penganggaran, maupun perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Sebab, perkara dengan nilai anggaran mencapai ratusan miliar rupiah tersebut bukan sekadar persoalan administrasi pembayaran tunjangan, melainkan menyangkut akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. (Red)










Komentar