LABUHA, MALUTLINE – Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan mengelola anggaran sebesar Rp101.131.000.000 atau lebih dari Rp101 miliar pada Tahun Anggaran 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja nonfisik dan belanja fisik yang menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan, alokasi belanja nonfisik mencapai Rp76.450.300.000, sedangkan belanja fisik sebesar Rp24.680.700.000.
Anggaran nonfisik mencakup sejumlah kebutuhan, antara lain gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa, operasional, obat-obatan, pelayanan kesehatan, perjalanan dinas, hibah, serta bantuan sosial.
Sementara belanja fisik diperuntukkan bagi pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, rumah dinas, pengadaan alat kesehatan, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
BPK Tidak Catat Kerugian Negara
Dalam informasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara terhadap pengelolaan keuangan Dinas Kesehatan Halsel Tahun Anggaran 2025, disebutkan tidak ditemukan kerugian keuangan negara atau daerah yang harus dipulihkan ke kas daerah.
Selain itu, bahan pemeriksaan yang disampaikan menyebutkan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai serta penyaluran dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kapitasi berbasis kinerja di puskesmas telah berjalan sesuai mekanisme.
Meski demikian, hasil pemeriksaan tetap memuat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pihak Dinas Kesehatan. Artinya, tidak adanya temuan kerugian negara bukan berarti seluruh aspek administrasi dan pengelolaan anggaran terbebas dari evaluasi.
Empat Catatan Administrasi yang Perlu Dibenahi
Beberapa aspek yang disebut perlu disempurnakan meliputi kelengkapan dokumen pendukung belanja barang dan jasa, pembaruan pencatatan persediaan obat dan alat kesehatan secara berkala, ketepatan waktu penyampaian laporan kemajuan fisik pekerjaan pembangunan, serta kelengkapan bukti pendukung pertanggungjawaban perjalanan dinas.
Catatan tersebut perlu ditindaklanjuti untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Asia Hasyim Diminta Pastikan Tindak Lanjut
Dinas Kesehatan Halsel saat ini dipimpin oleh Kepala Dinas Asia Hasyim, M.Kes. Dengan besarnya anggaran yang dikelola, jajaran Dinas Kesehatan diharapkan memastikan setiap catatan pemeriksaan BPK ditindaklanjuti secara serius.
Pembenahan administrasi belanja, pengelolaan persediaan obat dan alat kesehatan, serta pengawasan pelaksanaan proyek fisik menjadi hal penting agar anggaran kesehatan benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Terlebih, sektor kesehatan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, tata kelola anggaran yang tertib harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.
Sementara itu, kutipan tanggapan Kepala Dinas Kesehatan yang tercantum dalam bahan awal belum dapat dipastikan sebagai pernyataan langsung yang telah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. (Red)









Komentar