LABUHA, MALUTLINE – Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian. Dalam hasil pemeriksaan yang disampaikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan disebut tidak memiliki temuan kerugian daerah maupun kerugian negara yang dinyatakan dalam nilai rupiah.
Berdasarkan informasi hasil pemeriksaan tersebut, tidak terdapat nilai kerugian keuangan negara atau daerah yang harus dikembalikan ke kas daerah terkait pengelolaan anggaran Dinas Kesehatan pada Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, pemeriksaan BPK tetap mencatat sejumlah aspek administrasi yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan. Di antaranya, kelengkapan dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja, ketepatan waktu pencatatan persediaan obat dan alat kesehatan, serta penyempurnaan prosedur pendistribusian obat ke seluruh puskesmas.
Catatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap tata kelola administrasi dan pengendalian internal agar pengelolaan anggaran serta pelayanan kesehatan semakin tertib, transparan, dan akuntabel.
Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan saat ini dipimpin oleh Kepala Dinas, Asia Hasyim, M.Kes. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk mempertahankan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak adanya temuan kerugian negara dalam pemeriksaan tersebut perlu dipahami secara proporsional. Hal itu tidak serta-merta berarti seluruh aspek pengelolaan keuangan telah bebas dari catatan, sebab rekomendasi administratif dan perbaikan sistem tetap perlu ditindaklanjuti.
Karena itu, Dinas Kesehatan diharapkan terus memperkuat sistem pertanggungjawaban belanja, pengelolaan persediaan obat dan alat kesehatan, serta pengawasan distribusi obat agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan semakin optimal. (Red)
Komentar