HALSEL, MALUTLINE – Kiprah Masdar Mansur dalam dunia politik dan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, semakin mendapat perhatian setelah dipercaya mengemban sejumlah tanggung jawab strategis, baik di lembaga legislatif maupun di internal partai politik.
Sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2024–2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang juga ketua DPC partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P) Masdar merupakan representasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi wilayah Gane Raya dan Kepulauan Joronga.
Tidak hanya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, ia juga dipercaya menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Halsel. Di luar parlemen, Masdar memperoleh kepercayaan memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Selatan periode 2025–2030.
Rangkaian kepercayaan tersebut menempatkan Masdar pada posisi penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat konsolidasi politik di tingkat daerah.
Raih 2.390 Suara, Kepercayaan Masyarakat Dapil III
Perjalanan Masdar menuju kursi legislatif tidak terlepas dari dukungan masyarakat pada Pemilihan Umum 2024.
Dalam kontestasi politik tersebut, ia berhasil memperoleh 2.390 suara dari Dapil III. Capaian itu mengantarkannya menjadi salah satu wajah baru di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2024–2029.
Perolehan suara tersebut sekaligus menjadi amanah politik yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata, terutama dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat di wilayah Gane Raya dan Kepulauan Joronga.
Sebagai wakil rakyat, tanggung jawabnya tidak sebatas menghadiri rapat-rapat kedewanan, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Kawasan Gane Raya dan Kepulauan Joronga memiliki berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan dan transportasi laut, pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga pemerataan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan.
Karena itu, keberadaan wakil rakyat dari Dapil III diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
Dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Halsel
Di lembaga legislatif, Masdar Mansur dipercaya mengemban jabatan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2024–2029.
Posisi tersebut memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, pembahasan anggaran, serta pembentukan kebijakan daerah sesuai bidang tugas komisi.
Sebagai unsur pimpinan komisi, Masdar memiliki ruang untuk mendorong pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang menjadi perhatian masyarakat.
Peran tersebut tentu membutuhkan kemampuan komunikasi, ketelitian dalam mengkaji kebijakan, serta keberanian menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat kepada pemerintah daerah.
Terlebih, wilayah Gane Raya dan Kepulauan Joronga masih membutuhkan perhatian serius dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan posisi strategis di Komisi III, masyarakat tentu menaruh harapan agar berbagai kebutuhan pembangunan di daerah pemilihannya dapat diperjuangkan secara konsisten melalui mekanisme parlemen.
Pimpin PDI Perjuangan Halsel Periode 2025–2030
Kepercayaan terhadap Masdar Mansur tidak hanya datang dari masyarakat pemilih, tetapi juga dari internal partai politik.
Melalui Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan pada 13 Desember 2025, Masdar ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Selatan periode 2025–2030.
Penetapan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan politiknya. Sebagai pimpinan partai di tingkat kabupaten, ia memiliki tanggung jawab memperkuat struktur organisasi, menjaga soliditas kader, serta membangun komunikasi politik dengan berbagai elemen masyarakat.
Kepemimpinan partai juga menuntut kemampuan menyatukan berbagai kepentingan dan memastikan organisasi tetap hadir di tengah persoalan masyarakat.
Dengan demikian, jabatan sebagai Ketua DPC bukan hanya berkaitan dengan kepentingan politik elektoral, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat peran partai dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah.
Dorong Perjuangan Pemekaran Wilayah
Salah satu isu strategis yang pernah diperjuangkan Masdar bersama anggota DPRD lainnya dari Dapil III adalah usulan pemekaran wilayah.
Pada Desember 2024, enam anggota DPRD Halsel dari Dapil III, termasuk Masdar Mansur, mendorong anggota DPD RI agar turut memperjuangkan pembentukan Kabupaten Pulau Obi dan Kota Bacan sebagai daerah otonomi baru (DOB).
Dorongan tersebut dilatarbelakangi kebutuhan penataan wilayah, peningkatan efektivitas pelayanan pemerintahan, serta percepatan pembangunan di kawasan Halmahera Selatan yang memiliki wilayah geografis luas dan karakteristik kepulauan.
Bagi masyarakat Gane Raya dan Kepulauan Joronga, isu pemekaran wilayah juga memiliki arti strategis karena berkaitan dengan masa depan administrasi pemerintahan, akses pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan.
Meski demikian, perjuangan pembentukan daerah otonomi baru membutuhkan proses panjang, kajian kelayakan, persyaratan administratif, dukungan politik, serta kebijakan pemerintah pusat.
Karena itu, aspirasi pemekaran tersebut memerlukan pengawalan berkelanjutan agar tidak berhenti sebatas wacana politik.
Tantangan Membuktikan Amanah melalui Kerja Nyata
Dengan tiga tanggung jawab penting, yakni sebagai anggota DPRD, Wakil Ketua Komisi III, dan Ketua DPC PDI Perjuangan Halsel, Masdar Mansur memiliki ruang sekaligus tanggung jawab besar untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
Namun, ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat bukan semata-mata dilihat dari banyaknya jabatan yang dipercayakan kepadanya atau besarnya perolehan suara dalam pemilu.
Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan bukti konkret berupa aspirasi yang diperjuangkan, kebijakan yang dikawal, anggaran yang diawasi, serta program pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat.
Khusus bagi masyarakat Gane Raya dan Kepulauan Joronga, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, pemerataan pendidikan, fasilitas kesehatan, transportasi antarpulau, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi agenda perjuangan yang berkelanjutan.
Hingga kini, informasi publik yang tersedia belum merinci secara lengkap produk peraturan daerah maupun daftar proyek pembangunan yang secara khusus merupakan hasil inisiatif pribadi Masdar Mansur selama menjabat.
Karena itu, rekam jejaknya ke depan akan semakin kuat apabila didukung keterbukaan mengenai program aspirasi, hasil pengawasan, serta kontribusi nyata dalam memperjuangkan kebutuhan konstituennya.
Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga. Jabatan di parlemen dan kepemimpinan partai menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa politik tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang pengabdian, keberpihakan, dan tanggung jawab terhadap masa depan masyarakat Halmahera Selatan. (Red)
Komentar