TERNATE, Malutline. Com Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk kembali melihat sejauh mana pembangunan di Maluku Utara mampu menghadirkan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menilai, tantangan pembangunan daerah saat ini tidak hanya terletak pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Menurut Sherly, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan yang mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.
«“Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kata adil itu tentang pemerataan, sedangkan makmur tentang kesejahteraan. Itulah tujuan dan harapan masyarakat,” ujar Sherly.»
Ia mengatakan, salah satu persoalan yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan Maluku Utara adalah konektivitas. Kondisi geografis Maluku Utara sebagai daerah kepulauan membuat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi sangat penting untuk membuka keterisolasian antarwilayah.
“Pembangunan di Maluku Utara belum inklusif. Salah satu penyebab utamanya adalah konektivitas karena masih banyak wilayah yang belum terhubung oleh jalan dan jembatan yang layak,” kata Sherly.
Keterbatasan konektivitas tersebut tidak hanya berdampak terhadap mobilitas masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Akses yang sulit dapat memperpanjang waktu tempuh masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar maupun membawa hasil produksi dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting di Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Pulau Obi yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang seiring dengan aktivitas industri dan pengolahan mineral.
Konektivitas Obi Terus Diperkuat Di Pulau Obi, kebutuhan terhadap konektivitas berjalan beriringan dengan perkembangan kawasan industri. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung mobilitas masyarakat serta memperkuat akses antarwilayah.
Salah satu pembangunan yang mendapat perhatian adalah Jembatan Sungai Akelamo yang menghubungkan Desa Kawasi dan Desa Soligi.
Jembatan permanen tersebut menggantikan akses penyeberangan sebelumnya dan menjadi salah satu jalur penting bagi mobilitas masyarakat pesisir Obi.
Dengan adanya akses tersebut, mobilitas masyarakat menjadi lebih mudah. Petani maupun pedagang dapat membawa hasil produksi dengan lebih baik, sekaligus memperpendek waktu tempuh masyarakat menuju berbagai fasilitas pelayanan.
Penguatan konektivitas juga dilakukan di wilayah Obi Selatan. Jembatan yang dibangun di Desa Gambaru diarahkan untuk mendukung mobilitas masyarakat menuju kawasan perkebunan serta mempermudah pengangkutan hasil pertanian.
Pembangunan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi pemerintah desa dengan dukungan Harita Nickel.
Penataan Kawasi Tidak Hanya Infrastruktur Perkembangan pembangunan di Obi juga tidak hanya berkaitan dengan jalan dan jembatan. Penataan kawasan permukiman menjadi bagian lain dari perkembangan wilayah tersebut.
Di Desa Kawasi, kawasan permukiman baru dikembangkan dengan menggabungkan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari hunian, akses jalan, fasilitas publik, ruang terbuka hingga area yang mendukung aktivitas ekonomi.
Kawasan tersebut menjadi bagian dari proses pemindahan masyarakat dari permukiman lama menuju lingkungan yang lebih tertata.
Konsep penataan tersebut dinilai memiliki unsur kota yang inklusif dan berkelanjutan karena berbagai fasilitas sosial dan ekonomi ditempatkan dalam satu kawasan yang saling terintegrasi.
Dengan pola tersebut, pembangunan permukiman tidak hanya diarahkan untuk menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menciptakan lingkungan yang dapat menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Gagasan Penataan Kawasi Memiliki Sejarah Panjang Gagasan mengenai masa depan Desa Kawasi dan pengembangan industri di Pulau Obi sendiri bukan merupakan pembahasan yang baru.
Mantan Bupati Halmahera Selatan Muhammad Kasuba sebelumnya menjelaskan bahwa pembahasan mengenai masa depan Kawasi dan pengembangan industri di Obi telah berlangsung sejak pemerintah daerah mendorong pengolahan mineral di wilayah tersebut.
Salah satu pertimbangan yang menjadi perhatian adalah bagaimana perkembangan industri dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berada di sekitar kawasan.
Perkembangan Pulau Obi kemudian memasuki tahapan yang lebih luas melalui aktivitas pertambangan, pengolahan hingga hilirisasi nikel.
Seiring berkembangnya aktivitas tersebut, kebutuhan terhadap infrastruktur pendukung juga semakin meningkat.
Karena itu, pembangunan jalan, jembatan, permukiman serta fasilitas publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan wilayah Obi.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Diikuti Pemerataan Bagi Maluku Utara, pembangunan konektivitas menjadi salah satu agenda penting ke depan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang mampu membuka akses masyarakat di berbagai wilayah.
Jalan dan jembatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan pusat-pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pelayanan pemerintahan.
Dalam konteks daerah kepulauan, konektivitas bahkan menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Di Pulau Obi, pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut berlangsung seiring dengan berkembangnya kawasan industri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan pelaku usaha menjadi bagian dari proses pembangunan di wilayah tersebut.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara pun menempatkan pemerataan sebagai bagian penting dari makna kemerdekaan.
Sebab, pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperluas akses dan manfaat kepada masyarakat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pembangunan yang inklusif.
Semangat HUT ke-81 RI akhirnya kembali mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang pencapaian sejarah, tetapi juga tentang menghadirkan pembangunan yang adil, membuka konektivitas, memperluas kesempatan ekonomi dan memastikan kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat di seluruh pelosok Maluku Utara. (Red)
Komentar