HALSEL, Malutline – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) ke-23 tahun 2026 yang berlangsung meriah kini menjadi sorotan sejumlah kalangan masyarakat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat maupun daerah, pelaksanaan berbagai kegiatan seremonial HUT Halsel dinilai menimbulkan pertanyaan publik terkait skala prioritas penggunaan anggaran daerah.
Sejumlah warga menilai bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Daya beli masyarakat disebut belum sepenuhnya pulih, sementara aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah desa dan kecamatan masih mengalami perlambatan akibat berbagai faktor, termasuk menurunnya perputaran uang di daerah.
Di sisi lain, perayaan HUT Halsel tahun ini disebut-sebut menghabiskan anggaran dalam jumlah besar. Berbagai kegiatan hiburan, panggung rakyat hingga penampilan artis nasional menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Halmahera Selatan yang ke-23.
Masyarakat mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran besar untuk kegiatan seremonial di saat masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Mulai dari pembangunan infrastruktur, penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga, hingga optimalisasi pelayanan publik yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Di satu sisi pemerintah berbicara soal efisiensi anggaran, tetapi di sisi lain masyarakat melihat adanya kegiatan yang membutuhkan biaya besar. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat,” ujar salah seorang warga Labuha.
Sorotan juga muncul terkait informasi mengenai kehadiran sejumlah artis nasional dalam rangkaian perayaan HUT Halsel. Menurut sejumlah warga, pemerintah daerah perlu membuka secara transparan penggunaan anggaran kegiatan agar masyarakat mengetahui secara jelas sumber dan besaran biaya yang digunakan.
Selain persoalan anggaran perayaan, masyarakat juga menyoroti rendahnya realisasi sejumlah program pembangunan daerah. Beberapa fasilitas publik yang telah dibangun dikabarkan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena masih terdapat kewajiban pembayaran pekerjaan yang belum diselesaikan.
Sejumlah kontraktor dan pelaku usaha lokal juga berharap pemerintah daerah dapat segera menuntaskan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga agar aktivitas ekonomi daerah kembali bergerak. Menurut mereka, keterlambatan pembayaran pekerjaan berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha, pembayaran tenaga kerja, hingga perputaran ekonomi masyarakat.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa perayaan hari jadi daerah memang penting sebagai momentum mempererat persatuan dan membangun semangat kebersamaan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi fiskal daerah serta kebutuhan prioritas masyarakat.
“Perayaan HUT daerah adalah hal yang wajar dan penting. Namun pemerintah juga perlu memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan seimbang dengan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat berharap momentum HUT Halsel tidak hanya menjadi ajang seremoni dan hiburan semata, tetapi juga menjadi ruang evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah selama 23 tahun terakhir. Berbagai tantangan yang masih dihadapi, mulai dari infrastruktur, pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi hingga tata kelola keuangan daerah, diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah ke depan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terkait besaran anggaran yang digunakan dalam rangkaian kegiatan HUT Halsel ke-23 maupun tanggapan atas berbagai sorotan yang berkembang di tengah masyarakat.
Redaksi Malutline membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan maupun pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Darti)
Komentar