Jakarta Malutline com-Sikap tertutup dan menghindar kembali ditunjukkan oleh pihak PT Harita Group. Saat aksi demonstrasi damai yang digelar oleh Barisan Intelektual Muda Maluku Utara (BIM MALUT) di depan kantor pusat Harita Group pada Selasa, 14 Mei 2025, tidak satu pun perwakilan manajemen perusahaan yang bersedia menerima peserta aksi untuk berdialog maupun melakukan audiensi resmi.
Padahal, BIM MALUT secara terbuka menyatakan maksud baiknya, yakni untuk menyerahkan langsung dokumen kajian ilmiah yang memuat analisis mendalam terkait pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel PT Harita Nickel di Pulau Obi, Maluku Utara.
Kajian tersebut memuat data lapangan, hasil uji kandungan kromium heksavalent (Cr6) dalam air, serta landasan hukum yang memperlihatkan adanya indikasi pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup.
“Kami datang dengan sikap akademis, bukan anarkis. Kami ingin menyerahkan hasil kajian resmi yang membuktikan bahwa Harita Group telah mencemari lingkungan dan membahayakan masyarakat Pulau Obi. Tapi respons mereka adalah ketakutan dan penolakan untuk berdialog,” ujar Koordinator Lapangan BIM MALUT, Riswan.
Aksi yang digelar sejak Siang tersebut berlangsung damai dan tertib. Namun hingga sore hari, tidak ada satu pun pejabat perusahaan yang menemui massa aksi, bahkan akses ke dalam gedung Harita Group dijaga ketat oleh aparat keamanan dan pihak keamanan internal, seolah perusahaan ingin menutup telinga dari kritik yang berdasar.
“Harita Group jelas-jelas lari dari tanggung jawab. Bukannya terbuka dan berdiskusi dengan mahasiswa yang membawa data, mereka malah mengurung diri di balik gedung kaca dan pagar besi. Ini bukan sikap perusahaan yang profesional, ini sikap pengecut,” tegas perwakilan BIM MALUT dalam orasinya.
BIM MALUT menilai penolakan audiensi ini sebagai bukti bahwa Harita Group tidak mampu menghadapi kebenaran ilmiah dan tekanan publik. Terlebih, dalam kajian yang telah disiapkan BIM MALUT, ditemukan indikasi kuat pencemaran Cr6 dalam kadar tinggi di air sekitar pemukiman warga, yang berisiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat.
“Kalau mereka tidak merasa bersalah, kenapa takut menemui kami? Ini menunjukkan bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan salah dan tidak siap mempertanggungjawabkannya di hadapan publik,” tambahnya.
BIM MALUT menyatakan akan terus melanjutkan perjuangan untuk membela hak masyarakat Pulau Obi melalui kampanye nasional, dan pelibatan lembaga-lembaga pengawasan lingkungan independen. (Red)
Komentar