HALSEL, MALUTLINE– Kabar menggembirakan bagi tenaga honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, guru non-ASN, serta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

Pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati sejumlah langkah strategis dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kesepakatan tersebut mencakup peluang peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hingga kepastian keberlanjutan masa kerja bagi guru non-ASN dan tenaga kesehatan.

Informasi penting tersebut turut dibagikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, melalui postingannya dengan merujuk pada siaran pers Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 378/HUMAS-MENPANRB/2026 tertanggal 6 November 2026.

Dalam siaran pers tersebut dijelaskan bahwa pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati sejumlah kebijakan strategis sebagai bagian dari upaya penataan sistem kepegawaian nasional, sekaligus memberikan kepastian terhadap masa depan aparatur yang selama ini telah mengabdikan diri dalam pelayanan pemerintahan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian utama adalah kebijakan peningkatan status PPPK Paruh Waktu lintas profesi menjadi PPPK Penuh Waktu. Pengangkatan tersebut direncanakan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Kebijakan ini menjadi perhatian besar karena selama ini banyak tenaga pemerintah yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam berbagai sektor pelayanan publik, tetapi masih menghadapi ketidakpastian mengenai status kepegawaiannya.

PPPK lintas profesi berpeluang menjadi pegawai penuh waktu

Dalam materi siaran pers Kementerian PANRB disebutkan, PPPK Paruh Waktu lintas profesi yang menjadi sasaran kebijakan tersebut mencakup tenaga pendidikan, dosen, tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, tenaga pelaksana, hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Peningkatan status kepegawaian ini diharapkan menjadi bentuk penghargaan pemerintah terhadap pengabdian dan kontribusi para pegawai yang selama ini ikut mendukung jalannya roda pemerintahan.

Bagi daerah seperti Kabupaten Halmahera Selatan, kebijakan tersebut tentu menjadi informasi penting, mengingat tenaga pendidikan, kesehatan, teknis, dan administrasi memiliki peran besar dalam mendukung pelayanan masyarakat, terutama di wilayah kecamatan dan desa yang tersebar di berbagai pulau.

Keberadaan tenaga PPPK dan pegawai pemerintah lainnya selama ini menjadi salah satu penopang pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan hingga pelayanan teknis di lingkungan organisasi perangkat daerah.

Kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027

Tidak hanya memberikan peluang peningkatan status menjadi PPPK Penuh Waktu, pemerintah juga membuka ruang bagi PPPK lintas profesi yang telah dialihkan statusnya menjadi PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi CPNS secara terbuka dan kompetitif pada tahun 2027.

Kesempatan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam penataan ASN nasional. Dengan adanya ruang mengikuti seleksi CPNS, pegawai yang memenuhi persyaratan dapat memiliki kesempatan mengembangkan karier dan meningkatkan status kepegawaiannya melalui mekanisme seleksi yang ditetapkan pemerintah.

Namun demikian, kesempatan tersebut bukan berarti seluruh PPPK secara otomatis diangkat menjadi PNS. Prosesnya tetap harus mengikuti persyaratan, tahapan seleksi, formasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah diharapkan dapat menyusun mekanisme pelaksanaan secara transparan agar seluruh peserta memperoleh kesempatan yang adil berdasarkan kompetensi dan kebutuhan formasi.

Guru non-ASN dan tenaga kesehatan mendapat perhatian

Poin ketiga dalam kesepakatan pemerintah dan DPR RI berkaitan dengan kepastian keberlanjutan masa kerja bagi guru non-ASN dan tenaga kesehatan.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dengan masa perjanjian kerja berakhir pada Desember 2026.

Masa perjanjian kerja yang bersangkutan disebut mendapatkan perhatian untuk keberlanjutan hingga Desember 2026 sesuai materi siaran pers tersebut.

Selain guru non-ASN, tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan pemerintah juga menjadi bagian dari kebijakan keberlanjutan masa kerja.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sebab, kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu akibat ketidakpastian status tenaga pelaksananya.

Menjadi harapan bagi tenaga honorer di Halmahera Selatan

Informasi yang dibagikan Sekda Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi seluruh tenaga honorer dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Bagi para tenaga pengabdian yang telah bertahun-tahun menjalankan tugas, kebijakan penataan ASN ini tentu menjadi kabar yang dinantikan. Terlebih, banyak tenaga pendidikan, kesehatan dan teknis yang selama ini tetap menjalankan tanggung jawabnya meskipun menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal status maupun kesejahteraan.

Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat terus mengawal perkembangan kebijakan tersebut serta menyampaikan informasi resmi kepada seluruh pegawai agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai mekanisme pengangkatan maupun persyaratan yang harus dipenuhi.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan pegawai secara cermat sehingga kebijakan pemerintah pusat dapat ditindaklanjuti sesuai kondisi dan kebutuhan daerah.

Kebijakan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan pelayanan publik berjalan secara optimal.

Menunggu petunjuk teknis pelaksanaan

Meski membawa harapan besar, pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu tidak dapat dimaknai sebagai pengangkatan otomatis terhadap seluruh pegawai.

Pelaksanaannya tetap membutuhkan ketentuan teknis, persyaratan administrasi, pemetaan kebutuhan formasi, serta mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan instansi berwenang.

Karena itu, seluruh tenaga honorer dan PPPK di Halmahera Selatan diharapkan tetap mengikuti informasi resmi dari Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), maupun pemerintah daerah.

Dengan adanya kesepakatan strategis pemerintah dan DPR RI tersebut, harapan terhadap kepastian masa depan tenaga pengabdian kembali terbuka. Kini, yang paling dinantikan adalah tindak lanjut kebijakan secara konkret agar pengabdian para tenaga pendidikan, kesehatan, teknis, dan aparatur lainnya mendapatkan kepastian sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: Siaran Pers Kementerian PANRB Nomor 378/HUMAS-MENPANRB/2026, 6 November 2026, sebagaimana dibagikan Sekda Halmahera Selatan Dr. Abdillah Kamarullah. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Maluku Utara menggelar apel penegasan dan konsolidasi personel untuk mengawal keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Ternate, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan tersebut dipusatkan di Kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe, di Kota Ternate. Konsolidasi ini merupakan bagian dari persiapan pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk Aksi Aliansi November Memanggil serta momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026.

Berdasarkan surat instruksi yang dikeluarkan Bidang Trantibum melalui Seksi Kerja Sama Satpol PP Provinsi Maluku Utara, seluruh personel diwajibkan hadir pada pukul 08.00 WIT dengan mengenakan pakaian dinas lapangan (PDL) lengkap dan membawa alat komunikasi berupa handy talky (HT).

Dalam instruksi tersebut, anggota juga diminta menjaga kedisiplinan selama pelaksanaan tugas serta tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan.

Penegasan tersebut menitikberatkan pada kesiapan seluruh personel dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban, khususnya di sekitar lokasi penugasan dan wilayah Kota Ternate.

Personel Satpol PP juga diingatkan agar mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas, tidak mudah terprovokasi oleh pihak mana pun, serta tetap menjaga suasana damai dan kondusif.

“Tugas utama kalian adalah menjaga suasana damai, tetap humanis, dan sangat dilarang terpicu provokasi dari pihak mana pun,” demikian penegasan dalam instruksi penugasan tersebut.

Selain kesiapan pengamanan, aspek kedisiplinan internal turut menjadi perhatian. Setiap anggota yang tidak hadir tanpa keterangan resmi dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan disiplin yang berlaku dan diminta segera menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada Seksi Kerja Sama.

Melalui konsolidasi ini, Satpol PP Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya menjalankan semboyan SIAP, SIGAP, HUMANIS sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Kehadiran personel di Kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe, menjadi bagian dari kesiapan pengamanan agar seluruh rangkaian kegiatan masyarakat dalam momentum Hari Pahlawan dapat berlangsung tertib, aman, dan damai.

Satpol PP juga diharapkan mampu menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara demokratis.

Dengan kesiapan tersebut, seluruh personel diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional, mengutamakan komunikasi, serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu ketegangan di tengah masyarakat. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, SE., MM., menekankan pentingnya penguatan informasi dan layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang digelar Stasiun Meteorologi Oesman Sadik dengan mengusung tema “Optimalisasi Informasi dan Layanan MKG untuk Perkuat Kesiapsiagaan Multisektor Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi di Halmahera Selatan”.

Menurut Sekda, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan dan koordinasi seluruh sektor, mulai dari pemerintah daerah, BMKG, TNI-Polri, hingga masyarakat.

Informasi cuaca, kondisi iklim, serta peringatan dini dari BMKG harus menjadi perhatian bersama agar setiap potensi ancaman bencana dapat diantisipasi sedini mungkin.

Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis dan kondisi cuaca yang beragam membutuhkan sistem penyampaian informasi kebencanaan yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.

Karena itu, sinergi antara BMKG dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperkuat langkah mitigasi, terutama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem, hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi, banjir, serta tanah longsor.

Forum Konsultasi Publik tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 10 November 2026, pukul 09.00 WIT hingga selesai, bertempat di Kantor Bupati Halmahera Selatan.

Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah unsur pimpinan daerah, yakni Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Sekda Abdillah Kamarullah, serta Kepala Stasiun Meteorologi Oesman Sadik, Ben Arther Molle, S.Tr., M.Si.

Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam mengoptimalkan pemanfaatan informasi MKG sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, serta perlindungan masyarakat dari risiko bencana.

Penguatan sistem peringatan dini dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi cuaca menjadi bagian penting dalam membangun daerah yang lebih tangguh terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar segera melengkapi dan mengunggah dokumen arsip kepegawaian melalui aplikasi Document Management System (DMS) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Imbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya penataan administrasi kepegawaian berbasis digital, sekaligus memastikan seluruh dokumen ASN tersimpan secara tertib, lengkap, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pengumuman Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Halmahera Selatan, batas akhir pengunggahan dokumen ditetapkan paling lambat 30 November 2026.

Sekda Abdillah Kamarullah menekankan pentingnya perhatian seluruh ASN terhadap kewajiban tersebut. Kelengkapan arsip kepegawaian menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran pelayanan administrasi serta memastikan data kepegawaian setiap pegawai terdokumentasi dengan baik.

Dalam ketentuan pengarsipan, terdapat sejumlah dokumen yang wajib dilengkapi oleh masing-masing pegawai sesuai status kepegawaiannya.

Bagi PNS, arsip utama yang harus diunggah meliputi Daftar Riwayat Hidup (DRH), Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT), SK CPNS, SK PNS, SK Golongan, SK Jabatan, riwayat pendidikan, serta riwayat diklat.

Sementara itu, bagi PPPK, dokumen utama yang harus dilengkapi antara lain DRH, SPMT, SK CPPPK, SK PPPK, dokumen kontrak atau perjanjian kerja, riwayat pendidikan, serta riwayat diklat.

Selain arsip utama, terdapat pula arsip kondisional yang perlu dilengkapi sesuai kebutuhan administrasi masing-masing pegawai, di antaranya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2022, 2023, dan 2024, serta dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat fungsional.

BKPSDM Halsel juga mengingatkan agar seluruh dokumen yang diunggah benar, lengkap, terbaca dengan jelas, dan sesuai dengan arsip kepegawaian yang dimiliki.

Ancaman Penangguhan Layanan Kepegawaian

Dalam pengumuman tersebut, pemerintah daerah juga memberikan peringatan terkait konsekuensi bagi ASN yang tidak mengunggah dokumen hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban pengarsipan berpotensi mengalami penangguhan sementara layanan kepegawaian.

Layanan yang dimaksud mencakup kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, layanan cuti, hingga layanan Integrated Mutasi.

Karena itu, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala unit kerja, serta pejabat terkait diharapkan turut melakukan pengawasan dan memastikan setiap ASN di lingkungan kerja masing-masing menyelesaikan pengunggahan dokumen sebelum tenggat waktu.

Penataan arsip digital melalui aplikasi DMS BKN diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Dengan sistem dokumentasi yang terintegrasi, proses pencarian, pemeriksaan, dan pemanfaatan dokumen kepegawaian diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, serta meminimalkan risiko kehilangan arsip fisik.

Pemerintah daerah mengharapkan seluruh ASN tidak menunda proses pengunggahan hingga mendekati batas akhir 30 November 2026, sehingga tidak terjadi kendala administrasi yang dapat berdampak pada pelayanan kepegawaian masing-masing pegawai. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Pengelolaan program kegiatan di sejumlah Puskesmas Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi sorotan. Pasalnya, diduga masih terdapat sejumlah program pelayanan kesehatan yang dikendalikan atau dipegang oleh tenaga honorer (honor lepas), termasuk bidan desa.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan kepegawaian dan mekanisme pertanggungjawaban kegiatan yang menggunakan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Persoalannya bukan sekadar siapa yang menjalankan kegiatan di lapangan, tetapi juga siapa yang diberikan kewenangan menyusun perencanaan, mengendalikan pelaksanaan program, mengelola administrasi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan Dana BOK, setiap program harus memiliki penanggung jawab yang jelas, didukung surat penugasan, perencanaan kegiatan, bukti pelaksanaan, laporan realisasi, serta dokumen pertanggungjawaban keuangan.

Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki tanggung jawab memastikan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan teknis dapat melibatkan petugas sesuai kompetensi dan dasar penugasan yang sah.

Namun, apabila tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan justru diberikan kewenangan mengendalikan administrasi dan pertanggungjawaban anggaran, hal tersebut perlu dievaluasi secara serius.

Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan diminta memeriksa daftar pemegang program di setiap Puskesmas, surat keputusan penugasan, status kepegawaian, serta kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan Dana BOK.

Dinas Kesehatan Halsel juga diminta memberikan penjelasan mengenai dasar kebijakan penunjukan tenaga honorer sebagai pemegang program.

Jika ditemukan kegiatan fiktif, bukti pertanggungjawaban tidak sah, atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi temuan pemeriksaan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh kepala Puskesmas di Halsel diharapkan tidak mengabaikan persoalan ini. Sebab, pengelolaan anggaran kesehatan harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Malutline mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menyeret pengelola program maupun pejabat terkait ke dalam persoalan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Kesehatan maupun kepala Puskesmas terkait dugaan tersebut. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab.(Red)