BACAN, MALUTLINE — Penanganan kasus dugaan tindak pidana yang dilaporkan Darti La Darman di Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, terus bergulir. Terbaru, penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Halsel secara resmi menetapkan satu orang berinisial nama Saruji La Nisa alias Arjun sebagai tersangka.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tahap A3.2, tertanggal 5 November 2026, dengan nomor SP2HP/1304/XI/RES.1.24.2026/Sat Reskrim, yang ditujukan kepada pelapor, Darti La Darman.

Dalam surat tersebut, penyidik menyampaikan bahwa perkara yang sebelumnya dilaporkan telah mengalami perkembangan signifikan dan kini memasuki tahapan penyidikan dengan penetapan tersangka.

“Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa saat ini dalam penyidikan/penyelidikan sudah melakukan penetapan tersangka terhadap Saudara SARUJI LA NISA alias ARJUN,” demikian bunyi pemberitahuan dalam dokumen resmi tersebut.

Berdasarkan kronologi administrasi penanganan perkara, kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/143/V/2026/SPKT/POLRES HALMAHERA SELATAN/POLDA MALUKU UTARA, tertanggal 19 Mei 2026.

Selanjutnya, Surat Perintah Penyelidikan diterbitkan pada 22 Mei 2026, sebelum penyidik meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan tertanggal 17 September 2026.

Dalam perkembangan terbaru, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka pada 7 November 2026. Surat tersebut turut memuat pemberitahuan agar yang bersangkutan tetap berada di tempat tinggalnya dan tidak meninggalkan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.

Penyidik Satreskrim Polres Halsel juga mencantumkan kontak person, yakni Brigpol M. Basri Sangadji, pada nomor 082262566040, sebagai saluran komunikasi bagi pihak terkait yang membutuhkan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara.

Surat pemberitahuan tersebut ditembuskan kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Maluku Utara, Kapolres Halmahera Selatan, serta Pengawas Penyidik sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan koordinasi penanganan perkara.

Terbitnya SP2HP terbaru ini menjadi perkembangan penting dalam proses penegakan hukum atas laporan Darti La Darman. Publik kini menantikan langkah lanjutan penyidik, termasuk pemeriksaan terhadap tersangka serta kelengkapan berkas perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat berharap Polres Halmahera Selatan dapat menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel, sehingga seluruh fakta hukum dapat terungkap dan hak-hak para pihak mendapatkan perlindungan.

Meski demikian, penetapan tersangka bukan merupakan putusan bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Red)

HALMAHERA SELATAN, Malutline.com – PT PLN (Persero) melalui unit pelayanan kelistrikan wilayah Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menjadwalkan pekerjaan pemeliharaan jaringan listrik pada Kamis, 5 November 2026.

Pekerjaan tersebut dimulai pukul 08.30 WIT dengan estimasi waktu pelaksanaan sekitar enam jam hingga selesai.

Berdasarkan informasi resmi PLN, pekerjaan yang dilakukan meliputi penebangan dan pemangkasan pohon pada jalur jaringan atau Right of Way (ROW), serta pemeliharaan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 kV.

Adapun tiga wilayah yang terdampak pekerjaan tersebut yakni Desa Posi-Posi, Desa Sagawele, dan Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan.

Selama proses pekerjaan berlangsung, PLN akan melakukan manajemen beban pada wilayah terdampak. Karena itu, masyarakat diminta memahami kemungkinan adanya penyesuaian pelayanan kelistrikan selama kegiatan pemeliharaan berlangsung.

PLN juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan (K2), dengan tidak mendirikan bangunan atau melakukan aktivitas di dekat jaringan listrik.

Selain itu, warga dilarang bermain layang-layang di bawah maupun di sekitar jaringan listrik. Masyarakat juga diminta tidak melakukan penebangan ataupun penanaman pohon di dekat jaringan listrik tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan petugas PLN.

Langkah pemeliharaan ini dilakukan untuk menjaga kondisi jaringan listrik sekaligus mendukung keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Kayoa.

PLN berharap masyarakat di wilayah terdampak dapat memahami dan mendukung pelaksanaan pekerjaan tersebut demi keselamatan bersama serta peningkatan kualitas pelayanan kelistrikan, (Red)

BACAN, MALUTLINE — Penanganan kasus dugaan tindak pidana yang dilaporkan Darti La Darman di Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, terus bergulir. Terbaru, penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Halsel secara resmi menetapkan satu orang berinisial nama Saruji La Nisa alias Arjun sebagai tersangka.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tahap A3.2, tertanggal 5 November 2026, dengan nomor SP2HP/1304/XI/RES.1.24.2026/Sat Reskrim, yang ditujukan kepada pelapor, Darti La Darman.

Dalam surat tersebut, penyidik menyampaikan bahwa perkara yang sebelumnya dilaporkan telah mengalami perkembangan signifikan dan kini memasuki tahapan penyidikan dengan penetapan tersangka.

“Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa saat ini dalam penyidikan/penyelidikan sudah melakukan penetapan tersangka terhadap Saudara SARUJI LA NISA alias ARJUN,” demikian bunyi pemberitahuan dalam dokumen resmi tersebut.

Berdasarkan kronologi administrasi penanganan perkara, kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/143/V/2026/SPKT/POLRES HALMAHERA SELATAN/POLDA MALUKU UTARA, tertanggal 19 Mei 2026.

Selanjutnya, Surat Perintah Penyelidikan diterbitkan pada 22 Mei 2026, sebelum penyidik meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan tertanggal 17 September 2026.

Dalam perkembangan terbaru, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka pada 7 November 2026. Surat tersebut turut memuat pemberitahuan agar yang bersangkutan tetap berada di tempat tinggalnya dan tidak meninggalkan wilayah hukum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.

Penyidik Satreskrim Polres Halsel juga mencantumkan kontak person, yakni Brigpol M. Basri Sangadji, pada nomor 082262566040, sebagai saluran komunikasi bagi pihak terkait yang membutuhkan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara.

Surat pemberitahuan tersebut ditembuskan kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Maluku Utara, Kapolres Halmahera Selatan, serta Pengawas Penyidik sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan koordinasi penanganan perkara.

Terbitnya SP2HP terbaru ini menjadi perkembangan penting dalam proses penegakan hukum atas laporan Darti La Darman. Publik kini menantikan langkah lanjutan penyidik, termasuk pemeriksaan terhadap tersangka serta kelengkapan berkas perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat berharap Polres Halmahera Selatan dapat menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel, sehingga seluruh fakta hukum dapat terungkap dan hak-hak para pihak mendapatkan perlindungan.

Meski demikian, penetapan tersangka bukan merupakan putusan bersalah. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Kesehatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu bentuk kepedulian tersebut diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial sunatan massal gratis dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Sehat untuk Semua” ini diselenggarakan melalui kolaborasi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan bersama Pramuka Bakti Husada.

Sunatan massal gratis tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, pukul 10.00 WIT, bertempat di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, Labuha.

Pendaftaran peserta telah dibuka sejak 3 November dan akan berlangsung hingga 10 November 2026. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga, khususnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya.

Menariknya, panitia juga menyiapkan bingkisan khusus bagi 25 pendaftar pertama sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Dr. Abdillah Kamarullah, S.E., M.M., menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif Dinas Kesehatan bersama Pramuka Bakti Husada yang telah menghadirkan program pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak setiap warga negara yang harus dipenuhi tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi.

“Kegiatan sunatan massal gratis ini bukan sekadar acara seremonial dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional. Lebih dari itu, ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Tema yang kita usung, ‘Sehat untuk Semua’, bermakna bahwa layanan kesehatan yang baik dan terjangkau harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga yang kurang mampu,” ungkap Abdillah.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan dan perawatan kesehatan sejak dini.

“Kami ingin tidak ada lagi masyarakat yang menunda pengobatan atau perawatan kesehatan karena keterbatasan biaya. Melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan, jajaran puskesmas, dan Pramuka Bakti Husada, kita wujudkan bersama masyarakat Halmahera Selatan yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih sejahtera,” tambahnya.

Pelaksanaan kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan beserta jajaran pemerintah daerah. Dukungan tersebut diharapkan semakin memperkuat upaya pemerataan pelayanan kesehatan hingga ke seluruh lapisan masyarakat.

Dinas Kesehatan mengimbau para orang tua yang ingin mengikutsertakan anaknya agar segera melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui kontak berikut:

1. Kepala Puskesmas Gandasuli: 0852-1338-5582.
2. Kepala Puskesmas Labuha: 0822-6053-6800.
3. Dinkes Syarif Abdullah: 0822-1783-4191.

Melalui momentum HKN ke-62 ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berharap semangat pelayanan kesehatan yang inklusif dan merata terus diperkuat. Sebab, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, mudah dijangkau, dan berkualitas. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Inspektorat Daerah menggelar kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna, Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan, dengan melibatkan unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, LSM, insan pers, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman, meningkatkan kesadaran, serta membangun komitmen bersama dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan, baik pada tingkat kabupaten maupun pemerintahan desa.

Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, S.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat integritas aparatur pemerintah. Namun, ia menyayangkan masih banyak pimpinan OPD yang tidak menghadiri kegiatan tersebut secara langsung dan hanya mengutus perwakilan.

Menurut Ilham, persoalan pencegahan korupsi merupakan hal serius yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan langsung seluruh pimpinan perangkat daerah. Sebab, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah saat ini menjadi perhatian secara nasional, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Aparat Penegak Hukum (APH).

Ia menegaskan bahwa pemahaman mengenai tindak pidana korupsi harus terus ditingkatkan, terutama terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang selama ini terkadang dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Ilham juga mengingatkan bahwa praktik korupsi tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan uang negara, tetapi dapat berawal dari penyimpangan kewenangan, benturan kepentingan, serta tindakan lain yang menguntungkan diri sendiri maupun kelompok tertentu.

Karena itu, kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi dinilai sangat penting agar setiap aparatur pemerintah memahami batas kewenangan, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum dari setiap keputusan dan penggunaan anggaran.

Lebih lanjut, Ilham menjelaskan bahwa dalam mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan, terdapat ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian rekomendasi dan pengembalian kerugian keuangan negara atau daerah selama 60 hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam batas waktu tersebut kewajiban tindak lanjut tidak diselesaikan, maka persoalan tersebut dapat diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk Inspektorat Daerah, akan tetap menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Persoalan pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat, melainkan tanggung jawab bersama. Karena itu, melalui kegiatan ini kita berharap seluruh pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk mencegah terjadinya praktik korupsi,” demikian substansi penegasan Ilham dalam sambutannya.

Sementara itu, sambutan Bupati Halmahera Selatan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hi. Bustamin Soleman, menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang dapat merugikan keuangan negara sekaligus menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri, terutama melalui pembentukan karakter, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan.

Menurutnya, jabatan dalam pemerintahan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan dimanfaatkan sebagai sarana memperkaya diri sendiri, keluarga, maupun kelompok tertentu.

Bustamin juga menilai kegiatan sosialisasi anti-korupsi tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi harus diwujudkan melalui pengawasan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara profesional dan transparan.

Selain itu, seluruh aparatur pemerintah diminta memahami bahwa gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, serta berbagai bentuk perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Setiap pejabat dan aparatur pemerintah harus mampu menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, menghindari benturan kepentingan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Koordinator Bidang Investigasi Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kehadiran BPKP diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta mengenai sistem pengawasan, pencegahan penyimpangan, serta pentingnya pengelolaan keuangan negara dan daerah yang sesuai dengan ketentuan.

Melalui kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi dalam rangka Hari Anti-Korupsi Sedunia 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan tidak hanya membangun kesadaran aparatur melalui kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat langkah konkret dalam pengawasan dan pencegahan penyimpangan anggaran.

Keterlibatan OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, LSM, dan insan pers juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya antikorupsi serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Pencegahan korupsi bukan sekadar slogan, melainkan komitmen yang harus dibuktikan melalui integritas, transparansi, pengawasan, dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang rakyat. (Bur)