HALSEL, MALUTLINE – Pesta ronggeng di Desa Jiko, Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, berujung aksi kekerasan berdarah. Seorang warga berinisial RN diduga menjadi korban pengeroyokan dan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang, Minggu (22/11/2026) sekitar pukul 01.30 WIT.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula ketika korban bersama sejumlah rekannya mendatangi lokasi pesta ronggeng. Namun, setibanya di area kegiatan, mereka diduga dihadang sekelompok orang hingga terjadi keributan.

Dalam insiden tersebut, seorang pria bernama Riskal Alkar diduga menebas korban menggunakan parang. Tiga orang lainnya, masing-masing berinisial Yus, Faruk, dan Erwin, turut disebut dalam laporan terkait dugaan keterlibatan mereka.

Akibat kejadian itu, RN mengalami luka serius dan harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Marabose. Korban dilaporkan menjalani tindakan medis dengan sekitar 30 jahitan dan hingga kini masih dalam perawatan.

Kasus tersebut telah dilaporkan secara resmi oleh Supri Kasim ke SPKT Polres Halmahera Selatan. Laporan itu tercatat dalam STTLP Nomor: STTLP/420/XI/2026/SPKT POLRES HALSEL, tertanggal 22 November 2026.

Dalam laporan tersebut, dugaan tindak pidana yang disampaikan berkaitan dengan pengeroyokan dan penganiayaan. Selanjutnya, penyidik diharapkan mendalami kronologi kejadian, motif, serta peran masing-masing pihak berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti.

Masyarakat Desa Jiko berharap Polres Halmahera Selatan segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih agar para pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait perkembangan penanganan perkara tersebut. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi.

Seluruh pihak yang disebutkan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Upaya pelambatan audit kerugian negara dalam penanganan dugaan korupsi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara senilai Rp187 miliar kembali memantik perhatian praktisi hukum dan akademisi.

Kali ini, pakar Hukum Tata Negara, Dr. King Faisal Sulaiman, SH., LLM, menyoroti setidaknya dua persoalan serius yang harus dijelaskan secara terbuka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara dalam penanganan perkara dugaan korupsi tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Malut tersebut.

Pertama, terkait keterlambatan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, apabila benar penyidik Kejati Maluku Utara telah mengajukan permohonan audit sejak delapan bulan lalu, sementara BPK menyatakan baru menerima permohonan sekitar dua minggu terakhir, maka persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi.

Ada ketidaksinkronan informasi yang harus diklarifikasi secara institusional. Karena itu, perlu dibuka secara transparan kapan surat permohonan audit dikirim, kapan diterima, serta apa yang menyebabkan perbedaan keterangan tersebut.

Jangan sampai ketidakjelasan koordinasi antarlembaga justru menghambat kepastian hukum dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat Maluku Utara.

Kedua, mengenai pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas aliran dana tersebut.

King Faisal menegaskan, pertanggungjawaban hukum tidak boleh hanya diarahkan kepada Sekretariat DPRD maupun anggota DPRD sebagai penerima tunjangan.

Seluruh rantai pengambilan keputusan harus ditelusuri, mulai dari pihak yang merencanakan, mengusulkan, menghitung, memverifikasi, menyetujui, menetapkan hingga mencairkan anggaran.

Sekretariat DPRD harus diperiksa dalam kapasitasnya sebagai perangkat administrasi dan pengelola anggaran, termasuk peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pejabat penatausahaan keuangan, serta pejabat terkait lainnya.

Sementara itu, anggota DPRD juga harus ditelusuri, apakah hanya menerima pembayaran berdasarkan keputusan resmi atau turut mengetahui, mengusulkan, menyetujui, bahkan terlibat dalam proses yang melawan hukum.

Menurutnya, penerimaan uang tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan korupsi. Sebaliknya, jabatan administratif juga tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Prinsipnya, siapa yang membuat keputusan, siapa yang mengendalikan pencairan, siapa yang menikmati aliran dana, dan siapa yang mengetahui adanya penyimpangan harus diungkap berdasarkan alat bukti.

“Saya kira Kejati tidak boleh terlalu lama menjadikan audit BPK sebagai satu-satunya alasan untuk menunda kepastian penanganan perkara. Audit memang penting untuk membuktikan kerugian negara, tetapi penyidik tetap harus mengembangkan alat bukti, menelusuri aliran dana, dan mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki peran serta pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu mengkhawatirkan perkara sebesar ini justru berhenti pada persoalan administrasi anggaran.

Sementara pertanyaan paling mendasar mengenai siapa yang merancang, mencairkan, menikmati, dan siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum belum terjawab.

UU Perampasan Aset Tidak Berlaku Surut

Di sisi lain, King Faisal juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI tidak dapat langsung diterapkan terhadap perkara korupsi yang sedang berjalan, termasuk dugaan penyimpangan tunjangan anggota DPRD Malut yang saat ini ditangani penyidik Kejati.

Sebab, undang-undang tersebut memuat ketentuan bahwa penerapannya hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang itu efektif berlaku.

Namun demikian, bukan berarti aset hasil korupsi dalam perkara yang sedang berjalan tidak dapat dirampas.

Kejaksaan tetap dapat menggunakan instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), ketentuan uang pengganti, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sepanjang unsur hukumnya terpenuhi.

“Jadi, UU Perampasan Aset tidak berlaku surut, tetapi upaya mengejar, menyita, dan memulihkan aset hasil korupsi tidak perlu menunggu UU tersebut efektif berlaku,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan dugaan korupsi tunjangan DPRD Maluku Utara tidak cukup hanya berfokus pada proses administrasi dan penghitungan kerugian negara.

Penelusuran aliran dana, identifikasi pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan, serta pengungkapan pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat menjadi bagian penting untuk memastikan perkara tersebut ditangani secara transparan dan tuntas. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 terus menjadi perhatian. Dalam penanganan perkara tersebut, peran mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, ikut menjadi sorotan penyidik, terutama terkait kedudukannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masa pengelolaan anggaran tersebut.

Abubakar Abdullah, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, telah dimintai keterangan oleh penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pendalaman mekanisme penganggaran, penetapan besaran tunjangan, proses pencairan, hingga pertanggungjawaban keuangan DPRD selama periode 2019–2024.

Posisi Abubakar sebagai KPA menjadi salah satu aspek penting yang perlu ditelusuri. Sebab, dalam tata kelola keuangan daerah, KPA memiliki kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Pengguna Anggaran.

Karena itu, penyidik perlu mendalami sejauh mana keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing pejabat dalam proses pengusulan, penetapan, pembayaran, serta pertanggungjawaban tunjangan yang kini menjadi objek penyidikan.

Mekanisme Pencairan dan Dokumen Pertanggungjawaban

Selain persoalan penganggaran, perhatian juga tertuju pada mekanisme administrasi pencairan tunjangan, termasuk dokumen pertanggungjawaban dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM/SKTJ) yang berkaitan dengan pembayaran anggaran tersebut.

Dalam perkembangan perkara ini, praktisi hukum keuangan negara, Dr. Hendra Karianga, turut menyoroti aspek kewenangan pejabat pengelola anggaran. Ia menyebut Abubakar Abdullah bersama Erva Konoras atau Pramukawati, yang ketika itu berada pada posisi pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD, memiliki peran yang perlu diperiksa terkait dokumen administrasi dan pertanggungjawaban pembayaran tunjangan.

Aspek tersebut menjadi penting karena penyidikan tidak cukup hanya melihat siapa penerima tunjangan, tetapi juga harus menelusuri seluruh rantai pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, penganggaran, penetapan nilai, pelaksanaan pembayaran hingga laporan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, setiap pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut perlu dimintai keterangan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Anggaran Rp139,2 Miliar Jadi Fokus Penelusuran

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024.

Nilai anggaran yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp139,2 miliar. Sementara itu, akumulasi anggaran dari 12 jenis tunjangan yang turut menjadi perhatian dalam berbagai perkembangan perkara disebut mencapai sekitar Rp187,9 miliar.

Besarnya nilai anggaran tersebut membuat penyidik perlu mengurai secara terperinci dasar hukum pemberian tunjangan, mekanisme penentuan besaran pembayaran, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kewajaran nilai yang dibayarkan.

Penelusuran juga penting untuk memastikan apakah seluruh pembayaran memiliki dasar administrasi dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan atau justru terdapat penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sejumlah Pejabat dan Unsur DPRD Telah Diperiksa

Dalam proses penyidikan, Kejati Maluku Utara juga telah meminta keterangan sejumlah pejabat dan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan maupun penerimaan tunjangan tersebut.

Di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Samsuddin A. Kadir, Erva Pramukawati yang kini menjabat Sekwan, Bendahara Rusmala Abdurrahman, Zulkifli Bian, serta sejumlah unsur pimpinan dan anggota DPRD, termasuk Kuntu Daud dan M. Iqbal Ruray.

Pemeriksaan terhadap berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa penyidik sedang menelusuri perkara dari sejumlah aspek, baik dari sisi pengambil kebijakan anggaran, pengelola administrasi keuangan, maupun pihak yang menerima pembayaran tunjangan.

Meski demikian, pemeriksaan seseorang sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana. Penentuan tanggung jawab pidana tetap harus didasarkan pada alat bukti dan hasil penyidikan.

Desakan Penuntasan Perkara Menguat

Di tengah proses penyidikan, desakan dari berbagai elemen masyarakat agar Kejati Maluku Utara segera menuntaskan perkara ini terus menguat.

Sejumlah organisasi, termasuk KNPI dan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), turut mempertanyakan perkembangan penanganan kasus tersebut. Mereka meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam mengungkap dugaan penyimpangan anggaran tunjangan DPRD.

Selain penetapan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti, penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang berwenang juga menjadi salah satu perhatian dalam perkembangan perkara ini.

Publik mengharapkan penyidikan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata, melainkan mampu mengungkap secara utuh bagaimana anggaran tersebut direncanakan, ditetapkan, dicairkan, dan dipertanggungjawabkan.

Ujian Transparansi Penegakan Hukum

Kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Maluku Utara ini menjadi ujian penting bagi komitmen penegakan hukum, terutama dalam mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah.

Posisi Abubakar Abdullah sebagai mantan Sekwan sekaligus KPA pada periode pengelolaan anggaran menjadi salah satu bagian yang perlu dijelaskan secara terang melalui proses penyidikan. Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus tetap mengacu pada hasil pemeriksaan dan pembuktian.

Hal yang sama berlaku bagi pejabat pengelola keuangan, unsur TAPD, pimpinan, maupun anggota DPRD yang telah dimintai keterangan.

Masyarakat kini menunggu keberanian Kejati Maluku Utara untuk mengungkap seluruh rangkaian perkara secara objektif, termasuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur penganggaran, maupun perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Sebab, perkara dengan nilai anggaran mencapai ratusan miliar rupiah tersebut bukan sekadar persoalan administrasi pembayaran tunjangan, melainkan menyangkut akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang siswa asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menuai sorotan. Pasalnya, muncul informasi bahwa pihak Polres Halmahera Selatan diduga tidak memiliki anggaran operasional untuk menangani perkara tersebut.

Informasi mengenai tidak tersedianya anggaran operasional ini menjadi pertanyaan serius bagi keluarga korban. Mereka menyayangkan apabila proses penanganan laporan dugaan tindak pidana terhadap seorang pelajar harus terkendala dengan alasan ketersediaan anggaran di internal kepolisian.

Padahal, laporan polisi telah diterima secara resmi oleh Polres Halmahera Selatan dengan Nomor: STTPL/407/XI/2026/SPKT POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA, tertanggal 12 November 2026.

Dalam laporan tersebut, pelapor sekaligus korban diketahui bernama Asrul Jani, seorang pelajar asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang.

Peristiwa dugaan penganiayaan dan pengeroyokan itu terjadi di Desa Bajo pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT.

Berdasarkan kronologi yang tercantum dalam laporan polisi, kejadian bermula ketika korban pulang dari sekolah bersama teman-temannya. Dalam perjalanan, korban melihat rekannya bernama Risaldi Buhari sedang ditahan oleh seseorang.

Korban kemudian melihat rekannya tersebut ditampar dan dipukul. Bermaksud melerai dan memisahkan pertikaian, korban justru mengaku ikut menjadi sasaran pemukulan oleh seseorang bernama Wahyu bersama sejumlah orang lainnya.

Akibat kejadian tersebut, korban kemudian mendatangi Polres Halmahera Selatan untuk melaporkan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang dialaminya.

Namun, setelah laporan diterima, muncul informasi bahwa penanganan perkara tersebut diduga terkendala karena tidak adanya anggaran operasional.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme penanganan laporan masyarakat apabila benar terdapat keterbatasan anggaran operasional di lingkungan Polres Halsel.

Keluarga Pertanyakan Tanggung Jawab Kepolisian

Keluarga korban menilai, persoalan anggaran operasional internal kepolisian tidak semestinya menjadi alasan yang menghambat proses penanganan laporan masyarakat.

Mereka berharap kepolisian tetap menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur, termasuk melakukan pemeriksaan saksi, mengumpulkan alat bukti, serta menindaklanjuti pihak-pihak yang diduga terlibat.

Keluarga juga meminta Kapolres Halmahera Selatan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kebenaran informasi tidak tersedianya anggaran operasional tersebut.

Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum, tanpa dibayangi persoalan anggaran yang tidak diketahui secara jelas.

Kapolres Halsel Belum Dikonfirmasi

Hingga berita ini dipublikasikan, Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Hendra Gunawan, S.I.K., belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan mengenai informasi dugaan tidak tersedianya anggaran operasional penanganan kasus tersebut.

Redaksi Malutline masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi, termasuk memastikan apakah benar terdapat kendala anggaran yang memengaruhi tindak lanjut laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Asrul Jani.

Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Halsel maupun pihak terkait lainnya demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.

Publik kini menantikan penjelasan resmi Polres Halmahera Selatan: apakah benar penanganan laporan dugaan pengeroyokan seorang siswa di Desa Bajo terkendala karena tidak tersedianya anggaran operasional (red)

TERNATE, MALUTLINE – Rencana program Mengajar Sehari yang melibatkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di sekolah-sekolah mulai menuai beragam tanggapan dari masyarakat.

Program yang digagas melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadikjar) Provinsi Maluku Utara tersebut dinilai sebagian pihak sebagai langkah positif untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada peserta didik. Namun, di sisi lain, muncul pula pandangan yang mengingatkan pentingnya menjaga marwah profesi guru dan batas kewenangan pejabat pemerintahan dalam dunia pendidikan.

Salah satu tanggapan datang dari Guf. Ia menilai rencana program tersebut tidak seharusnya dimaknai secara sempit seolah-olah Gubernur dan Forkopimda akan mengambil alih tugas guru dalam proses belajar mengajar.

Menurutnya, program Mengajar Sehari lebih tepat dipahami sebagai kegiatan berbagi pengalaman, memberikan inspirasi, memotivasi siswa, serta memperkenalkan perjalanan karier dan pengalaman hidup para pimpinan daerah kepada generasi muda.

“Sebenarnya, kalau kita membaca rencana Pak Kadis, tidak ada masalah dan bagus juga. Program Mengajar Sehari yang melibatkan Forkopimda jangan kita artikan mengajar dalam konteks yang sempit, tetapi lebih pada program menginspirasi, memotivasi, dan berbagi pengalaman sesuai tupoksi serta perjalanan karier mereka,” ungkap Guf.

Ia juga mengaitkan program tersebut dengan pengalamannya selama kurang lebih 10 tahun aktif dalam program Indonesia Mengajar, termasuk kegiatan Kelas Inspirasi dan Ruang Berbagi Ilmu (RuBI).

Dalam kegiatan tersebut, kata dia, narasumber yang hadir tidak selalu berasal dari kalangan guru. Banyak profesional dari berbagai latar belakang turut berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada para siswa.

Karena itu, menurut Guf, kehadiran Gubernur dan Forkopimda dalam program sehari mengajar bukan berarti menggantikan peran guru maupun mengambil alih tanggung jawab profesional tenaga pendidik.

“Jadi, mengajar sehari bukan berarti peran mereka menggantikan tugas guru sebagaimana yang sudah direncanakan dan diadministrasikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, program tersebut juga bersifat insidental karena direncanakan dalam rangka memperingati momentum Hari Guru Nasional pada November ini.

Ilham Jufri: Jabatan Gubernur dan Profesi Guru Memiliki Mandat Berbeda

Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Ilham Jufri. Ia mengingatkan bahwa jabatan gubernur dan profesi guru memiliki mandat, tanggung jawab, serta kompetensi yang tidak sama.

Menurut Ilham, jabatan gubernur merupakan mandat pemerintahan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan profesi guru merupakan mandat profesional untuk mendidik, membimbing, dan membentuk karakter peserta didik.

Keduanya, kata dia, memang dapat saling melengkapi dalam mendukung kemajuan pendidikan. Namun, keterlibatan pejabat pemerintahan dalam kegiatan mengajar tetap harus memperhatikan batas kompetensi dan tanggung jawab profesional tenaga pendidik.

“Jabatan gubernur adalah mandat untuk memimpin pemerintahan, sedangkan profesi guru adalah mandat profesional untuk mendidik generasi. Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi tidak seharusnya saling menggantikan tanpa memperhatikan kompetensi,” demikian pandangan Ilham Jufri.

Ia menilai, ketika Gubernur dan Forkopimda masuk ke ruang kelas untuk mengajar selama sehari, terdapat persoalan yang perlu diperhatikan, yakni jangan sampai kegiatan tersebut dipersepsikan sebagai penggantian sementara terhadap peran guru.

Menurutnya, penghormatan terhadap profesi guru harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap program pemerintah yang melibatkan lingkungan sekolah.

Menjadi Ruang Diskusi Dunia Pendidikan

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa rencana Mengajar Sehari tidak hanya berkaitan dengan kehadiran pimpinan daerah di sekolah, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah menempatkan profesi guru dalam sistem pendidikan.

Di satu sisi, keterlibatan Forkopimda dapat menjadi sarana berbagi pengalaman, wawasan kepemimpinan, serta motivasi bagi peserta didik. Di sisi lain, pelaksanaannya perlu dirancang secara proporsional agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan tetap menghormati kewenangan guru.

Dengan demikian, substansi program menjadi hal penting untuk diperjelas oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara, termasuk materi yang disampaikan, mekanisme pelaksanaan, serta posisi guru dalam kegiatan tersebut.

Publik tentu berharap setiap program pemerintah di sektor pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial. Sebab, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dengan tetap menempatkan guru sebagai tenaga profesional yang memiliki peran utama dalam proses pembelajaran. (Red)