HALSEL, MALUTLINE – Penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang siswa asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menuai sorotan. Pasalnya, muncul informasi bahwa pihak Polres Halmahera Selatan diduga tidak memiliki anggaran operasional untuk menangani perkara tersebut.

Informasi mengenai tidak tersedianya anggaran operasional ini menjadi pertanyaan serius bagi keluarga korban. Mereka menyayangkan apabila proses penanganan laporan dugaan tindak pidana terhadap seorang pelajar harus terkendala dengan alasan ketersediaan anggaran di internal kepolisian.

Padahal, laporan polisi telah diterima secara resmi oleh Polres Halmahera Selatan dengan Nomor: STTPL/407/XI/2026/SPKT POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA, tertanggal 12 November 2026.

Dalam laporan tersebut, pelapor sekaligus korban diketahui bernama Asrul Jani, seorang pelajar asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang.

Peristiwa dugaan penganiayaan dan pengeroyokan itu terjadi di Desa Bajo pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT.

Berdasarkan kronologi yang tercantum dalam laporan polisi, kejadian bermula ketika korban pulang dari sekolah bersama teman-temannya. Dalam perjalanan, korban melihat rekannya bernama Risaldi Buhari sedang ditahan oleh seseorang.

Korban kemudian melihat rekannya tersebut ditampar dan dipukul. Bermaksud melerai dan memisahkan pertikaian, korban justru mengaku ikut menjadi sasaran pemukulan oleh seseorang bernama Wahyu bersama sejumlah orang lainnya.

Akibat kejadian tersebut, korban kemudian mendatangi Polres Halmahera Selatan untuk melaporkan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang dialaminya.

Namun, setelah laporan diterima, muncul informasi bahwa penanganan perkara tersebut diduga terkendala karena tidak adanya anggaran operasional.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme penanganan laporan masyarakat apabila benar terdapat keterbatasan anggaran operasional di lingkungan Polres Halsel.

Keluarga Pertanyakan Tanggung Jawab Kepolisian

Keluarga korban menilai, persoalan anggaran operasional internal kepolisian tidak semestinya menjadi alasan yang menghambat proses penanganan laporan masyarakat.

Mereka berharap kepolisian tetap menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur, termasuk melakukan pemeriksaan saksi, mengumpulkan alat bukti, serta menindaklanjuti pihak-pihak yang diduga terlibat.

Keluarga juga meminta Kapolres Halmahera Selatan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kebenaran informasi tidak tersedianya anggaran operasional tersebut.

Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum, tanpa dibayangi persoalan anggaran yang tidak diketahui secara jelas.

Kapolres Halsel Belum Dikonfirmasi

Hingga berita ini dipublikasikan, Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Hendra Gunawan, S.I.K., belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan mengenai informasi dugaan tidak tersedianya anggaran operasional penanganan kasus tersebut.

Redaksi Malutline masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi, termasuk memastikan apakah benar terdapat kendala anggaran yang memengaruhi tindak lanjut laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Asrul Jani.

Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Halsel maupun pihak terkait lainnya demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.

Publik kini menantikan penjelasan resmi Polres Halmahera Selatan: apakah benar penanganan laporan dugaan pengeroyokan seorang siswa di Desa Bajo terkendala karena tidak tersedianya anggaran operasional (red)

TERNATE, MALUTLINE – Rencana program Mengajar Sehari yang melibatkan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di sekolah-sekolah mulai menuai beragam tanggapan dari masyarakat.

Program yang digagas melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadikjar) Provinsi Maluku Utara tersebut dinilai sebagian pihak sebagai langkah positif untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada peserta didik. Namun, di sisi lain, muncul pula pandangan yang mengingatkan pentingnya menjaga marwah profesi guru dan batas kewenangan pejabat pemerintahan dalam dunia pendidikan.

Salah satu tanggapan datang dari Guf. Ia menilai rencana program tersebut tidak seharusnya dimaknai secara sempit seolah-olah Gubernur dan Forkopimda akan mengambil alih tugas guru dalam proses belajar mengajar.

Menurutnya, program Mengajar Sehari lebih tepat dipahami sebagai kegiatan berbagi pengalaman, memberikan inspirasi, memotivasi siswa, serta memperkenalkan perjalanan karier dan pengalaman hidup para pimpinan daerah kepada generasi muda.

“Sebenarnya, kalau kita membaca rencana Pak Kadis, tidak ada masalah dan bagus juga. Program Mengajar Sehari yang melibatkan Forkopimda jangan kita artikan mengajar dalam konteks yang sempit, tetapi lebih pada program menginspirasi, memotivasi, dan berbagi pengalaman sesuai tupoksi serta perjalanan karier mereka,” ungkap Guf.

Ia juga mengaitkan program tersebut dengan pengalamannya selama kurang lebih 10 tahun aktif dalam program Indonesia Mengajar, termasuk kegiatan Kelas Inspirasi dan Ruang Berbagi Ilmu (RuBI).

Dalam kegiatan tersebut, kata dia, narasumber yang hadir tidak selalu berasal dari kalangan guru. Banyak profesional dari berbagai latar belakang turut berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada para siswa.

Karena itu, menurut Guf, kehadiran Gubernur dan Forkopimda dalam program sehari mengajar bukan berarti menggantikan peran guru maupun mengambil alih tanggung jawab profesional tenaga pendidik.

“Jadi, mengajar sehari bukan berarti peran mereka menggantikan tugas guru sebagaimana yang sudah direncanakan dan diadministrasikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, program tersebut juga bersifat insidental karena direncanakan dalam rangka memperingati momentum Hari Guru Nasional pada November ini.

Ilham Jufri: Jabatan Gubernur dan Profesi Guru Memiliki Mandat Berbeda

Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Ilham Jufri. Ia mengingatkan bahwa jabatan gubernur dan profesi guru memiliki mandat, tanggung jawab, serta kompetensi yang tidak sama.

Menurut Ilham, jabatan gubernur merupakan mandat pemerintahan untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan profesi guru merupakan mandat profesional untuk mendidik, membimbing, dan membentuk karakter peserta didik.

Keduanya, kata dia, memang dapat saling melengkapi dalam mendukung kemajuan pendidikan. Namun, keterlibatan pejabat pemerintahan dalam kegiatan mengajar tetap harus memperhatikan batas kompetensi dan tanggung jawab profesional tenaga pendidik.

“Jabatan gubernur adalah mandat untuk memimpin pemerintahan, sedangkan profesi guru adalah mandat profesional untuk mendidik generasi. Keduanya dapat saling melengkapi, tetapi tidak seharusnya saling menggantikan tanpa memperhatikan kompetensi,” demikian pandangan Ilham Jufri.

Ia menilai, ketika Gubernur dan Forkopimda masuk ke ruang kelas untuk mengajar selama sehari, terdapat persoalan yang perlu diperhatikan, yakni jangan sampai kegiatan tersebut dipersepsikan sebagai penggantian sementara terhadap peran guru.

Menurutnya, penghormatan terhadap profesi guru harus tetap menjadi perhatian utama dalam setiap program pemerintah yang melibatkan lingkungan sekolah.

Menjadi Ruang Diskusi Dunia Pendidikan

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa rencana Mengajar Sehari tidak hanya berkaitan dengan kehadiran pimpinan daerah di sekolah, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah menempatkan profesi guru dalam sistem pendidikan.

Di satu sisi, keterlibatan Forkopimda dapat menjadi sarana berbagi pengalaman, wawasan kepemimpinan, serta motivasi bagi peserta didik. Di sisi lain, pelaksanaannya perlu dirancang secara proporsional agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan tetap menghormati kewenangan guru.

Dengan demikian, substansi program menjadi hal penting untuk diperjelas oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara, termasuk materi yang disampaikan, mekanisme pelaksanaan, serta posisi guru dalam kegiatan tersebut.

Publik tentu berharap setiap program pemerintah di sektor pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial. Sebab, peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dengan tetap menempatkan guru sebagai tenaga profesional yang memiliki peran utama dalam proses pembelajaran. (Red)

LABUHA, MALUTLINE – Dalam upaya meningkatkan kapasitas organisasi serta memperluas wawasan pengurus dan anggota, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Halmahera Selatan menggelar kegiatan Studi Tiru dan Seminar Nasional Tahun 2026.

Kegiatan tersebut diikuti Ketua DWP Kabupaten Halmahera Selatan, Lulu Hadija Abdilah Kamarullah, bersama jajaran pengurus dan anggota DWP. Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pengembangan organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan.

Melalui kegiatan studi tiru, para pengurus dan anggota DWP memperoleh kesempatan untuk mempelajari berbagai pengalaman, inovasi, serta program pemberdayaan perempuan dan keluarga yang telah diterapkan di daerah lain.

Pengalaman tersebut diharapkan menjadi referensi dalam mengembangkan program kerja DWP Kabupaten Halmahera Selatan agar lebih inovatif, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat.

Selain studi tiru, pelaksanaan Seminar Nasional juga menjadi ruang pembelajaran bagi peserta untuk memperdalam pengetahuan mengenai peran strategis perempuan dalam pembangunan, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial.

Ketua DWP Kabupaten Halmahera Selatan, Lulu Hadija Abdilah Kamarullah, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki arti penting bagi pengembangan organisasi, terutama dalam membangun kapasitas pengurus dan anggota agar mampu menjalankan program kerja secara lebih terarah.

Menurutnya, studi tiru bukan sekadar kegiatan kunjungan, tetapi menjadi kesempatan untuk menggali pengalaman dan mempelajari praktik-praktik positif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi Kabupaten Halmahera Selatan.

Ia berharap ilmu, wawasan, dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan dapat dibagikan kepada seluruh anggota dan diimplementasikan dalam berbagai program organisasi.

“Semoga ilmu dan pengalaman yang kami peroleh dapat bermanfaat untuk kemajuan organisasi serta mewujudkan keluarga yang lebih sejahtera,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya gagasan dan inovasi baru dalam pelaksanaan program DWP, sehingga keberadaan organisasi tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kualitas keluarga dan mendukung pembangunan daerah.

Melalui Studi Tiru dan Seminar Nasional Tahun 2026 ini, DWP Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam membangun perempuan yang berwawasan, berdaya, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keluarga, masyarakat, dan daerah.

DWP hadir bukan hanya sebagai organisasi pendamping, tetapi juga sebagai wadah pengembangan potensi perempuan untuk ikut mengambil bagian dalam pembangunan menuju Halmahera Selatan yang lebih maju dan sejahtera. (Red)

HALSEL, MALUTLINE.COM – Pemerintah Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, terus mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui sejumlah kegiatan yang bersumber dari anggaran desa Tahun 2026.

Kepala Desa Orimakurunga, Rusdi Hi. Sidik, menyampaikan bahwa berbagai program yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2026 kini telah selesai direalisasikan.

Menurut Rusdi, program tersebut mencakup sejumlah sektor, mulai dari kegiatan keagamaan, pemberdayaan pemuda, bantuan sosial, ketahanan pangan, hingga dukungan terhadap pelayanan dan kelembagaan masyarakat desa.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan di antaranya pembangunan pagar desa, kegiatan kepemudaan dalam rangka peringatan Nuzulul Quran, serta pemberian makanan tambahan bagi bayi dan balita sebagai bentuk perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak.

Selain itu, pemerintah desa juga merealisasikan pengadaan mimbar untuk Masjid Raudatul Jannah guna mendukung kegiatan ibadah dan aktivitas keagamaan masyarakat.

Di bidang perlindungan sosial, Pemdes Orimakurunga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap II kepada 15 orang penerima manfaat.

Sementara dalam upaya mendukung ketahanan pangan, pemerintah desa turut melaksanakan kegiatan belanja dan pengadaan bibit tanaman pangan yang diharapkan dapat menunjang kebutuhan masyarakat serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Tidak hanya itu, pengadaan perlengkapan dapur bagi kelompok ibu-ibu PKK juga menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat desa.

Perhatikan Insentif Pelayanan dan Kelembagaan Desa

Rusdi menjelaskan, pemerintah desa juga telah merealisasikan pembayaran insentif bagi sejumlah unsur kelembagaan dan tenaga pelayanan masyarakat.

Penerima insentif tersebut meliputi badan syara, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), petugas perlindungan desa (Poldes), guru mengaji, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kader Posyandu, serta penjaga aset desa.

Menurutnya, dukungan terhadap unsur-unsur tersebut penting karena mereka memiliki peran masing-masing dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan sosial, pendidikan keagamaan, kesehatan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa.

“Untuk tahun 2026, seluruh kegiatan yang telah direncanakan sudah selesai dilaksanakan,” demikian penjelasan Kepala Desa Orimakurunga, Rusdi Hi. Sidik.

Komitmen Mendorong Pembangunan Desa

Rusdi Hi. Sidik yang juga dikenal sebagai adik kandung mendiang Bupati Halmahera Selatan, Hi. Usman Sidik, berharap seluruh program yang telah direalisasikan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Orimakurunga.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program desa harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial, maupun peningkatan pelayanan dasar.

Dengan selesainya berbagai kegiatan Tahun Anggaran 2026 tersebut, Pemdes Orimakurunga diharapkan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga setiap program dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat juga diharapkan dapat ikut mengawasi pelaksanaan program desa agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. (Red)

HALSEL, MALUTLINE.COM – Masyarakat Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, mengeluhkan gangguan pasokan listrik yang terjadi hampir setiap hari. Pemadaman listrik secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya membuat warga merasa dirugikan dan mempertanyakan kualitas pelayanan PT PLN (Persero).

Warga menyebut, kondisi listrik di wilayah Bacan Selatan belakangan ini kerap mengalami pemadaman berulang. Bahkan, aliran listrik dinilai tidak stabil, sering hidup dan mati dalam waktu berdekatan, sehingga oleh masyarakat diibaratkan seperti lampu diskotek.

Gangguan tersebut bukan hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga dikhawatirkan berdampak terhadap kerusakan barang-barang elektronik milik warga, seperti televisi, kulkas, mesin cuci, komputer, hingga peralatan elektronik lainnya.

Salah seorang warga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan listrik yang stabil karena listrik sudah menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Warga juga mempertanyakan mengapa pemadaman kerap terjadi tanpa adanya pemberitahuan atau informasi resmi dari pihak PLN. Padahal, pemberitahuan sangat penting agar masyarakat dapat mengantisipasi dampak pemadaman, terutama terhadap peralatan elektronik yang rentan mengalami gangguan akibat aliran listrik tidak stabil.

Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak pihak PLN wilayah maupun unit pelayanan yang bertanggung jawab atas jaringan listrik di Bacan Selatan agar segera memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab gangguan yang terjadi berulang kali.

Selain itu, PLN diminta segera melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan distribusi dan sistem kelistrikan guna mengetahui sumber persoalan yang menyebabkan listrik sering padam dan kembali menyala dalam waktu singkat.

Warga Minta PLN Jangan Abaikan Keluhan Masyarakat

Masyarakat berharap PLN tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pelayanan kelistrikan di Kecamatan Bacan Selatan.

Warga menilai, pemadaman berulang tanpa informasi yang jelas dapat menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Karena itu, PLN perlu meningkatkan transparansi informasi, termasuk menyampaikan jadwal pemeliharaan jaringan maupun gangguan teknis yang berdampak terhadap pasokan listrik.

Jika gangguan tersebut menyebabkan kerusakan peralatan elektronik pelanggan, masyarakat juga berharap adanya penjelasan mengenai mekanisme pengaduan dan kemungkinan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat menegaskan bahwa sebagai pelanggan yang memenuhi kewajiban pembayaran rekening listrik, mereka berhak mendapatkan pelayanan kelistrikan yang andal, aman, dan disertai informasi yang jelas ketika terjadi gangguan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PLN terkait penyebab pemadaman listrik berulang yang dikeluhkan masyarakat Kecamatan Bacan Selatan.

MALUTLINE.COM akan terus berupaya mengonfirmasi persoalan tersebut kepada pihak PLN guna mendapatkan penjelasan dan mendorong adanya perbaikan pelayanan listrik bagi masyarakat Bacan Selatan. (Sadi)