TERNATE, MALUTLINE – Warga Kelurahan Akehuda, Kota Ternate, Maluku Utara, dikejutkan dengan penemuan seorang mahasiswi yang meninggal dunia di kamar kos putri, Senin (16/11/2026).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, korban ditemukan dalam kondisi tubuh telah mengalami pembengkakan. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa korban telah meninggal dunia beberapa waktu sebelum ditemukan. Namun, waktu pasti kematian korban belum dapat dipastikan.

Korban diketahui merupakan mahasiswi asal Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Kabar duka tersebut semakin menyayat hati lantaran korban disebut-sebut tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti prosesi wisuda.

Berdasarkan informasi dari warga sekitar, korban tinggal bersebelahan dengan kamar kos seorang mahasiswi lainnya bernama Najwa Mayau, yang juga sedang menempuh pendidikan di bidang keguruan.

Pihak keluarga korban yang berasal dari Pulau Makian dikabarkan telah mengetahui peristiwa tersebut dan berada di Ternate untuk mengurus proses selanjutnya.

Sementara itu, jenazah korban telah dievakuasi ke RSUD Chasan Boesoirie Ternate untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk autopsi, guna mengetahui penyebab serta memastikan waktu kematian korban.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun rumah sakit terkait identitas lengkap korban dan kronologi pasti peristiwa tersebut.

Pihak berwenang diharapkan dapat segera memberikan penjelasan resmi agar tidak berkembang informasi simpang siur di tengah masyarakat.

Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam, terutama bagi keluarga dan kerabat korban. Terlebih, korban disebut telah berada di penghujung masa studinya dan bersiap menyelesaikan pendidikan tinggi.

Malutline menyampaikan belasungkawa yang mendalam. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Al-Fatihah. (Red)

TERNATE, MALUTLINE – Pelayanan kesehatan semestinya menjadi tempat masyarakat mendapatkan pertolongan, kenyamanan, serta harapan untuk sembuh. Namun, sebuah peristiwa memilukan dialami salah seorang pasien asal Desa Gurua, yang sebelumnya dikenal sebagai Desa Soma, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie.

Pasien yang mengalami pembengkakan pada bagian leher tersebut dikabarkan harus menjalani perawatan dalam kondisi duduk karena tidak mendapatkan tempat tidur rawat inap. Situasi ini tentu menjadi pengalaman yang sangat menyedihkan, bukan hanya bagi pasien, tetapi juga keluarga yang setia mendampingi di tengah kondisi kesehatan yang sedang menurun.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga kepada media ini, Sabtu (14/11/2026), pasien seharusnya mendapatkan fasilitas tempat tidur rawat inap agar dapat beristirahat dengan baik selama menjalani perawatan medis.

Namun, keluarga mengaku mendapat penjelasan dari pihak rumah sakit bahwa seluruh ruangan rawat inap telah terisi penuh. Akibatnya, pasien terpaksa menjalani perawatan dalam posisi duduk tanpa tempat tidur maupun sandaran yang memadai.

Kondisi semakin memprihatinkan ketika keluarga yang mendampingi pasien juga harus ikut bertahan dalam keadaan duduk tanpa fasilitas pendukung yang layak.

Bayangkan, seseorang yang sedang berjuang melawan rasa sakit akibat pembengkakan pada leher, yang seharusnya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi tubuhnya, justru harus menjalani perawatan dalam posisi duduk.

Di tengah rasa sakit yang dialami pasien, keluarga hanya bisa menyaksikan dan mendampingi dengan perasaan sedih, cemas, serta penuh harapan agar pasien segera mendapatkan tempat perawatan yang lebih layak.

Bagi keluarga, persoalan ini bukan semata-mata tentang fasilitas tempat tidur, melainkan menyangkut rasa kemanusiaan, kenyamanan pasien, serta tanggung jawab pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

Keluarga memahami bahwa rumah sakit mungkin menghadapi keterbatasan kapasitas ruangan dan tingginya jumlah pasien. Namun, kondisi tersebut diharapkan tidak membuat pasien yang membutuhkan perawatan harus dibiarkan tanpa fasilitas dasar yang memadai.

Pelayanan Kesehatan Bukan Sekadar Menerima Pasien

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan menerima dan memeriksa pasien. Rumah sakit juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasien memperoleh penanganan medis, pemantauan, serta fasilitas perawatan sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatannya.

Apabila ruang rawat inap memang penuh, keluarga berharap pihak rumah sakit dapat memberikan solusi terbaik, termasuk menyediakan tempat perawatan sementara yang aman, nyaman, dan tetap berada dalam pengawasan tenaga medis.

Jangan sampai masyarakat yang datang mencari pertolongan justru harus menghadapi kondisi yang menambah beban fisik maupun psikologis keluarga.

Keluarga pasien pun berharap manajemen RSUD Chasan Boesoirie dapat memberikan perhatian serius terhadap kejadian tersebut dan mengevaluasi pelayanan di ruang rawat inap, khususnya dalam menghadapi kondisi ketika kapasitas tempat tidur telah terpenuhi.

Masyarakat juga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat menjadikan persoalan ini sebagai bahan evaluasi agar pelayanan kesehatan di Maluku Utara semakin baik dan manusiawi.

Sebab, setiap pasien yang datang ke rumah sakit bukan sekadar angka dalam daftar antrean. Mereka adalah manusia yang sedang berjuang melawan penyakit, memiliki keluarga yang menaruh harapan, dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Keluarga berharap kejadian seperti ini tidak kembali dialami pasien lainnya. Sebab, di saat seseorang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan, hal paling mendasar yang diharapkan adalah mendapatkan penanganan medis yang baik, tempat beristirahat yang layak, serta pelayanan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak manajemen RSUD Chasan Boesoirie terkait kondisi yang dialami pasien tersebut. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak rumah sakit demi pemberitaan yang berimbang. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Mahasiswa Program Studi S1 Kebidanan, Fakultas Kesehatan, Institut Kesehatan dan Bisnis ST. Fatimah Mamuju, Sulawesi Barat, Andi Tutun M. Sallu, sukses melaksanakan kegiatan penelitian di SMA Negeri 21 Halmahera Selatan (Halsel), pada Jumat (13/11/2026).

Penelitian tersebut mengangkat tema “Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Seksual pada Remaja di SMA Negeri 21 Halmahera Selatan.”

Kegiatan penelitian ini merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan akademik dalam penyelesaian studi S1 Kebidanan. Pelaksanaannya mendapat respons positif dari Kepala SMA Negeri 21 Halmahera Selatan, Ruslan Siwan-Siwan, S.Pd., bersama seluruh staf, dewan guru, serta para siswa-siswi.

Dukungan dan sambutan baik dari pihak sekolah menjadi bagian penting dalam kelancaran kegiatan penelitian, khususnya dalam proses pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data yang dibutuhkan.

Andi Tutun M. Sallu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala SMA Negeri 21 Halmahera Selatan, Ruslan Siwan-Siwan, S.Pd., seluruh staf, dewan guru, serta para siswa-siswi yang telah menerima dan memberikan dukungan selama kegiatan penelitian berlangsung.

“Saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Sekolah, seluruh staf, dewan guru, serta adik-adik siswa dan siswi SMA Negeri 21 Halmahera Selatan yang telah bersedia menerima dan membantu kelancaran kegiatan penelitian ini. Sambutan dan kerja sama yang diberikan menjadi dukungan yang sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan tahapan penelitian akademik,” ungkap Andi Tutun.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari keterbukaan pihak sekolah serta kesediaan para responden untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Ia berharap hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi remaja.

Selain sebagai bagian dari penyelesaian tugas akhir perkuliahan, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai pentingnya peran keluarga, terutama pola asuh orang tua, dalam mendampingi perkembangan remaja.

Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, Andi Tutun berharap hubungan kerja sama antara dunia pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan di daerah dapat terus terjalin, terutama dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan wawasan generasi muda. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Kiprah Masdar Mansur dalam dunia politik dan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, semakin mendapat perhatian setelah dipercaya mengemban sejumlah tanggung jawab strategis, baik di lembaga legislatif maupun di internal partai politik.

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2024–2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang juga ketua DPC partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P) Masdar merupakan representasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi wilayah Gane Raya dan Kepulauan Joronga.

Tidak hanya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, ia juga dipercaya menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Halsel. Di luar parlemen, Masdar memperoleh kepercayaan memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Selatan periode 2025–2030.

Rangkaian kepercayaan tersebut menempatkan Masdar pada posisi penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat konsolidasi politik di tingkat daerah.

Raih 2.390 Suara, Kepercayaan Masyarakat Dapil III

Perjalanan Masdar menuju kursi legislatif tidak terlepas dari dukungan masyarakat pada Pemilihan Umum 2024.

Dalam kontestasi politik tersebut, ia berhasil memperoleh 2.390 suara dari Dapil III. Capaian itu mengantarkannya menjadi salah satu wajah baru di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2024–2029.

Perolehan suara tersebut sekaligus menjadi amanah politik yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata, terutama dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat di wilayah Gane Raya dan Kepulauan Joronga.

Sebagai wakil rakyat, tanggung jawabnya tidak sebatas menghadiri rapat-rapat kedewanan, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Kawasan Gane Raya dan Kepulauan Joronga memiliki berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan dan transportasi laut, pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga pemerataan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan.

Karena itu, keberadaan wakil rakyat dari Dapil III diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Halsel

Di lembaga legislatif, Masdar Mansur dipercaya mengemban jabatan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2024–2029.

Posisi tersebut memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, pembahasan anggaran, serta pembentukan kebijakan daerah sesuai bidang tugas komisi.

Sebagai unsur pimpinan komisi, Masdar memiliki ruang untuk mendorong pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang menjadi perhatian masyarakat.

Peran tersebut tentu membutuhkan kemampuan komunikasi, ketelitian dalam mengkaji kebijakan, serta keberanian menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat kepada pemerintah daerah.

Terlebih, wilayah Gane Raya dan Kepulauan Joronga masih membutuhkan perhatian serius dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan posisi strategis di Komisi III, masyarakat tentu menaruh harapan agar berbagai kebutuhan pembangunan di daerah pemilihannya dapat diperjuangkan secara konsisten melalui mekanisme parlemen.

Pimpin PDI Perjuangan Halsel Periode 2025–2030

Kepercayaan terhadap Masdar Mansur tidak hanya datang dari masyarakat pemilih, tetapi juga dari internal partai politik.

Melalui Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan pada 13 Desember 2025, Masdar ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Selatan periode 2025–2030.

Penetapan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan politiknya. Sebagai pimpinan partai di tingkat kabupaten, ia memiliki tanggung jawab memperkuat struktur organisasi, menjaga soliditas kader, serta membangun komunikasi politik dengan berbagai elemen masyarakat.

Kepemimpinan partai juga menuntut kemampuan menyatukan berbagai kepentingan dan memastikan organisasi tetap hadir di tengah persoalan masyarakat.

Dengan demikian, jabatan sebagai Ketua DPC bukan hanya berkaitan dengan kepentingan politik elektoral, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat peran partai dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah.

Dorong Perjuangan Pemekaran Wilayah

Salah satu isu strategis yang pernah diperjuangkan Masdar bersama anggota DPRD lainnya dari Dapil III adalah usulan pemekaran wilayah.

Pada Desember 2024, enam anggota DPRD Halsel dari Dapil III, termasuk Masdar Mansur, mendorong anggota DPD RI agar turut memperjuangkan pembentukan Kabupaten Pulau Obi dan Kota Bacan sebagai daerah otonomi baru (DOB).

Dorongan tersebut dilatarbelakangi kebutuhan penataan wilayah, peningkatan efektivitas pelayanan pemerintahan, serta percepatan pembangunan di kawasan Halmahera Selatan yang memiliki wilayah geografis luas dan karakteristik kepulauan.

Bagi masyarakat Gane Raya dan Kepulauan Joronga, isu pemekaran wilayah juga memiliki arti strategis karena berkaitan dengan masa depan administrasi pemerintahan, akses pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan.

Meski demikian, perjuangan pembentukan daerah otonomi baru membutuhkan proses panjang, kajian kelayakan, persyaratan administratif, dukungan politik, serta kebijakan pemerintah pusat.

Karena itu, aspirasi pemekaran tersebut memerlukan pengawalan berkelanjutan agar tidak berhenti sebatas wacana politik.

Tantangan Membuktikan Amanah melalui Kerja Nyata

Dengan tiga tanggung jawab penting, yakni sebagai anggota DPRD, Wakil Ketua Komisi III, dan Ketua DPC PDI Perjuangan Halsel, Masdar Mansur memiliki ruang sekaligus tanggung jawab besar untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Namun, ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat bukan semata-mata dilihat dari banyaknya jabatan yang dipercayakan kepadanya atau besarnya perolehan suara dalam pemilu.

Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan bukti konkret berupa aspirasi yang diperjuangkan, kebijakan yang dikawal, anggaran yang diawasi, serta program pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat.

Khusus bagi masyarakat Gane Raya dan Kepulauan Joronga, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, pemerataan pendidikan, fasilitas kesehatan, transportasi antarpulau, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi agenda perjuangan yang berkelanjutan.

Hingga kini, informasi publik yang tersedia belum merinci secara lengkap produk peraturan daerah maupun daftar proyek pembangunan yang secara khusus merupakan hasil inisiatif pribadi Masdar Mansur selama menjabat.

Karena itu, rekam jejaknya ke depan akan semakin kuat apabila didukung keterbukaan mengenai program aspirasi, hasil pengawasan, serta kontribusi nyata dalam memperjuangkan kebutuhan konstituennya.

Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga. Jabatan di parlemen dan kepemimpinan partai menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa politik tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang pengabdian, keberpihakan, dan tanggung jawab terhadap masa depan masyarakat Halmahera Selatan. (Red)

Jakarta, Malutline— Kabar baik datang dari Provinsi Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara meraih sejumlah penghargaan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Informasi mengenai capaian tersebut disampaikan oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Jhoanda Laos melalui akun pribadinya.

Dalam unggahannya, Gubernur Sherly menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara berhasil meraih dua penghargaan, yakni Terbaik II kategori Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan serta Terbaik II kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Apresiasi tersebut juga membawa manfaat konkret bagi daerah. Pemprov Maluku Utara memperoleh insentif fiskal sebesar Rp1,5 miliar untuk bidang kesehatan, serta tambahan alokasi 250 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah.

Selain Pemprov Maluku Utara, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara juga memperoleh penghargaan.

Kabupaten Halmahera Tengah meraih Terbaik III kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dan Terbaik III kategori Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Kemudian Kota Tidore Kepulauan meraih Terbaik II kategori Akses dan Pelayanan Pendidikan serta Terbaik II kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan ASRI.

Sementara Kota Ternate berhasil meraih Terbaik III kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Gubernur Sherly dalam unggahannya turut menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri dan kementerian terkait atas penghargaan dan dukungan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, serta seluruh pihak yang terus bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, penghargaan bukanlah tujuan akhir dari pembangunan. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan kesehatan, anak-anak semakin mudah mengakses pendidikan, lingkungan semakin baik, serta semakin banyak keluarga memiliki rumah yang layak.

“Prestasi kita syukuri. Insentif kita ubah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian pesan yang disampaikan dalam unggahan tersebut.

Capaian ini sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah di Maluku Utara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan berbagai penghargaan maupun dukungan fiskal yang diterima dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (Red)