Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline– Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah erupsi Gunung Dukono yang kembali terjadi dan berdampak terhadap masyarakat di sekitar wilayah terdampak.

Dalam pernyataannya, Gubernur Sherly mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama mendoakan keselamatan warga serta para petugas yang saat ini terus bekerja di lapangan melakukan penanganan dan pemantauan aktivitas gunung api.

“Saya turut berduka cita atas musibah erupsi Gunung Dukono. Mari kita bersama-sama mengirimkan doa untuk keselamatan seluruh warga di sana agar selalu diberikan perlindungan dan kekuatan menghadapi situasi ini,” ujar Sherly Tjoanda.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim lapangan, relawan, aparat keamanan, tenaga kesehatan, serta petugas kebencanaan yang terus siaga membantu masyarakat di tengah kondisi darurat.

“Terima kasih kepada seluruh Tim Lapangan yang terus siaga dan bekerja keras demi keselamatan masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan penanganan berjalan maksimal,” lanjutnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mengimbau masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan erupsi agar tetap waspada, mematuhi arahan petugas, serta mengikuti informasi resmi dari instansi terkait guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Erupsi Gunung Dukono diketahui menyebabkan peningkatan aktivitas vulkanik dengan semburan abu vulkanik yang berdampak pada beberapa wilayah di sekitarnya. Hingga saat ini, petugas gabungan masih terus melakukan pemantauan kondisi lapangan. (Red)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALTIM, Malutline – Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan tahun 2025 pada ruas Ekor–Subaim–Buli–Maba, Kabupaten Halmahera Timur, mulai mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan aktivis pengawasan pembangunan.

Ketua Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara Dani Haris Purnawan Senin (11/05/2026) menilai pekerjaan pemeliharaan rutin yang berada di bawah pengawasan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara (BPJN) tersebut diduga terbengkalai dan tidak ditangani secara maksimal sehingga mengakibatkan banyak titik ruas jalan tergenang air.

Proyek pemeliharaan rutin itu diketahui berada dalam pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rivani Harun.

FAKI Maluku Utara menyebut kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak saluran drainase yang tidak berfungsi optimal, bahu jalan yang rusak, hingga genangan air yang kerap terjadi saat hujan turun. Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di jalur strategis Halmahera Timur tersebut.

Menurut FAKI, pekerjaan pemeliharaan rutin seharusnya menjadi langkah cepat pemerintah dalam menjaga kualitas dan kenyamanan infrastruktur jalan nasional. Namun kenyataannya, sejumlah titik ruas jalan justru terlihat tidak terawat dan terkesan dibiarkan begitu saja.

“Ini pekerjaan pemeliharaan rutin, artinya harus ada penanganan cepat dan berkelanjutan. Tetapi yang terjadi di lapangan justru banyak titik yang terbengkalai hingga menyebabkan genangan air di badan jalan,” tegas FAKI Maluku Utara.

FAKI menilai genangan air yang terus terjadi dapat mempercepat kerusakan jalan serta membahayakan keselamatan pengguna kendaraan, terutama pengendara roda dua yang melintas pada malam hari maupun saat hujan deras.

Selain itu, kondisi tersebut dinilai memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap pekerjaan pemeliharaan jalan yang menggunakan anggaran negara. Karena itu, FAKI mendesak Kepala Balai BPJN Maluku Utara segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan di ruas Ekor–Subaim–Buli–Maba.

FAKI juga meminta pihak BPJN tidak hanya fokus pada administrasi proyek, tetapi memastikan pekerjaan di lapangan benar-benar dikerjakan sesuai standar teknis dan kebutuhan masyarakat.

“Jangan sampai anggaran pemeliharaan rutin hanya habis secara administrasi, tetapi kondisi jalan tetap rusak dan tergenang air. Ini harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.

Masyarakat Halmahera Timur juga berharap pemerintah pusat melalui BPJN Maluku Utara segera melakukan penanganan terhadap titik-titik genangan dan kerusakan jalan agar aktivitas transportasi masyarakat tidak terus terganggu.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara maupun PPK Rivani Harun terkait sorotan terhadap pekerjaan pemeliharaan rutin tahun 2025 tersebut. (Asbur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline– Sejumlah pekerjaan infrastruktur jalan yang dikerjakan di bawah satuan kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara (BPJN) mulai menuai sorotan.

Ketua LSM Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara Dani Haris Purnawan kepada wartawan Senin (11/05/2026) mendesak Kepala Balai BPJN Maluku Utara yang akrab di sapa haji Mito segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah pekerjaan jalan dan pemeliharaan rutin yang dinilai bermasalah serta diragukan mutu pekerjaannya.

Sorotan tersebut salah satunya terkait pekerjaan saluran tahun 2024 di wilayah Wayalukum, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Proyek tersebut disebut berada dalam pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPJN, Rivani Harun.

FAKI menilai beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan, baik pekerjaan pemeliharaan rutin maupun pekerjaan Inpres di wilayah Wayamli, perlu mendapat perhatian serius karena diduga tidak memenuhi standar mutu sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Menurut FAKI, kondisi fisik pekerjaan di lapangan memperlihatkan sejumlah indikasi yang menimbulkan pertanyaan publik terkait kualitas pekerjaan, ketahanan konstruksi, serta efektivitas penggunaan anggaran negara dalam proyek tersebut.

“Pekerjaan yang menggunakan anggaran negara harus benar-benar mengutamakan kualitas dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai proyek baru dikerjakan tetapi kualitasnya sudah diragukan,” tegas perwakilan FAKI Maluku Utara.

Selain menyoroti pekerjaan di Halmahera Timur, FAKI juga meminta Kepala Balai BPJN Maluku Utara segera mengevaluasi PPK ruas Ternate, Ali Rivanti, terkait sejumlah pekerjaan Inpres jalan di Kota Ternate.

FAKI menilai hingga saat ini masih terdapat banyak ruas jalan di Kota Ternate yang belum memiliki marka jalan secara memadai, bahkan pada beberapa titik ruas jalan lingkar masih sering terjadi genangan air saat hujan turun.

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Genangan air yang terus terjadi juga dianggap menunjukkan lemahnya sistem drainase maupun perencanaan teknis pada pekerjaan yang telah dilaksanakan.

“Jangan sampai proyek jalan yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah justru meninggalkan persoalan baru bagi masyarakat. Jalan seharusnya memberi kenyamanan, bukan menimbulkan keluhan,” ujar FAKI.

FAKI Maluku Utara menegaskan bahwa evaluasi terhadap para PPK maupun rekanan pelaksana perlu dilakukan secara terbuka dan profesional guna memastikan seluruh pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi teknis dan tidak merugikan negara maupun masyarakat.

Selain itu, FAKI meminta BPJN Maluku Utara tidak tutup mata terhadap berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas infrastruktur jalan di beberapa daerah. Pengawasan internal dinilai harus diperketat agar proyek-proyek yang dibiayai APBN benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.

FAKI juga mengingatkan bahwa infrastruktur jalan merupakan kebutuhan vital masyarakat, terutama dalam menunjang aktivitas ekonomi, transportasi, dan konektivitas antarwilayah di Maluku Utara. Karena itu, setiap pekerjaan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan kualitas pembangunan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara terkait sorotan yang disampaikan FAKI Maluku Utara tersebut. (Asbur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

TERNATE, Malutline– Dugaan penyimpangan proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di Desa Tilope (Tahap IV), Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, mulai menjadi sorotan publik.

Ketua LSM Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara Dani Haris Purnawan kepada wartawan Senin (11/05/2026) secara resmi bakal melaporkan proyek tersebut ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara karena diduga terdapat indikasi penyimpangan pekerjaan yang berpotensi merugikan keuangan negara miliaran rupiah.

Dikatakannya Dalam laporan itu, FAKI Maluku Utara menyebut proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di Desa Tilope dikerjakan oleh PT. Limau Gapi Konstruksi dengan nilai kontrak mencapai Rp16.933.592.000.

FAKI menduga pihak rekanan melakukan pekerjaan di luar ketentuan kontrak serta mutu pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Dugaan tersebut dinilai dapat mempengaruhi kualitas dan ketahanan pembangunan jaringan irigasi yang dibiayai menggunakan anggaran negara.

Ketua FAKI Maluku Utara menegaskan bahwa proyek dengan nilai miliaran rupiah tersebut harus diawasi secara serius agar tidak merugikan masyarakat maupun negara.

“Pekerjaan diduga tidak sesuai spesifikasi dan kontrak. Karena itu kami meminta Kejati Maluku Utara segera turun melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait,” tegasnya.

Ketua FAKI Maluku Utara Dani Haris Purnawan juga mendesak bidang tindak pidana khusus Kejati Malut segera memanggil kontraktor pelaksana, pihak pengawas, serta pejabat terkait dalam proyek tersebut guna memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan irigasi di Kecamatan Weda Selatan.

Selain dilaporkan ke Kejati Malut, laporan tersebut juga ditembuskan ke Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

FAKI berharap aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan, dan serius dalam mengusut dugaan penyimpangan proyek tersebut agar pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang negara benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. (Asbur)

Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Ternate|oleh

HALSEL, Malutline.Pemerintah Desa Desa Marabose, Kecamatan Bacan, kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga desa. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Senin, 11 Mei 2026, mulai pukul 08.00 WIT hingga selesai, bertempat di Kantor Desa Marabose.

Program pelayanan kesehatan gratis ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Desa Marabose dengan Puskesmas Labuha serta Prodia Ternate sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya deteksi dini berbagai penyakit yang sering dialami warga.

Kepala Desa Marabose, Wusta Sy. Soleman, ST. N. LP kepada wartawan Minggu (10/05/2026) mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pelayanan sosial dan kesehatan desa yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan secara mudah dan gratis.

“Pelayanan kesehatan ini kami laksanakan untuk membantu masyarakat agar bisa mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Pemeriksaan seperti gula darah, kolesterol, fungsi ginjal, dan fungsi hati sangat penting dilakukan secara rutin agar penyakit bisa dicegah sejak dini,” ujar Wusta.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat akan mendapatkan beberapa jenis pemeriksaan kesehatan lengkap, di antaranya pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan kadar kolesterol, pemeriksaan fungsi ginjal, serta pemeriksaan fungsi hati. Seluruh pelayanan dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional dari Puskesmas Labuha bersama tim medis Prodia Ternate.

Selain itu, Ketua TP-PKK Desa Marabose, Mahrani Wusta, turut mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya demi menjaga kesehatan keluarga.

“Kesehatan adalah hal paling penting dalam kehidupan. Kami berharap masyarakat bisa hadir dan mengikuti pemeriksaan ini, karena pelayanan seperti ini sangat membantu warga untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka tanpa harus mengeluarkan biaya,” katanya.

Pemerintah desa juga menyampaikan sejumlah persyaratan bagi masyarakat yang ingin mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Warga diwajibkan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta kartu BPJS yang masih aktif. Bagi masyarakat yang fasilitas kesehatan BPJS-nya terdaftar aktif di Puskesmas Labuha, dapat langsung datang ke Kantor Desa Marabose dengan membawa KTP.

Khusus bagi peserta yang akan melakukan pemeriksaan gula darah, masyarakat dianjurkan untuk berpuasa mulai pukul 23.00 WIT atau pukul 11 malam sebelum pemeriksaan dilakukan. Selama masa puasa, peserta tidak diperbolehkan makan dan minum selain air putih agar hasil pemeriksaan lebih akurat.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat karena dinilai sangat membantu warga dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas. Kehadiran program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut juga menjadi bukti nyata perhatian Pemerintah Desa Marabose terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat desa.

Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Desa Marabose berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat, sekaligus mendorong pola hidup sehat di tengah masyarakat. Program seperti ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan demi menciptakan masyarakat desa yang sehat, kuat, dan produktif. (Red)