Berita, Daerah, Maluku Utara, Polda|oleh

Ternate Malutline com-Dalam upaya mencegah praktik tidak sehat seperti adanya calo atau perantara yang menjanjikan kelulusan, Kabidhumas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur janji-janji palsu yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. Senin (2/6/2025).

Kabidhumas menegaskan, bahwa pendaftaran menjadi anggota Polri Gratis. Ia mengimbau para calon peserta dan orang tua untuk tidak mempercayai calo yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.

“Jangan percaya calo, Semua tahapan seleksi dilakukan secara adil dan transparan melalui jalur resmi,” tegasnya.

Kabid juga meminta tidak ada lagi masyarakat yang berpandangan kalau menjadi anggota Polri itu harus bayar supaya bisa lulus. “Setiap proses penerimaan calon anggota polisi mengusung prinsip transparansi, jujur, akuntabel dan humanis”.

Bagi para peserta calon siswa/taruna yang mengalami masalah selama seleksi, seperti dugaan pemungutan biaya atau ketidakadilan, diminta untuk segera melaporkan pengaduan.

“Sekali lagi kami ucapkan selamat berjuang dan kerahkan seluruh kemampuan serta bakat yang dimiliki masing-masing agar membuahkan hasil yang memuaskan, jangan terpengaruh dengan oknum-oknum yang menjanjikan bisa meluluskan untuk jadi anggota Polri, karena mereka hanya memanfaatkan situasi dengan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Percayalah dengan kemampuan diri anda sendiri, jika anda berkompeten tentunya akan tiba di hasil akhir yang memuaskan,” pungkas Kabid.

Bagi calon siswa/taruna yang menemui masalah selama seleksi seperti dugaan pungutan liar (pungli) atau ketidakadilan disarankan segera melaporkannya melalui Hotline pengaduan masalah penerimaan di nomor 0822-9913-7482.

Polda Malut berkomitmen untuk menjaga proses rekrutmen ini sebagai kesempatan bagi semua warga negara yang memenuhi syarat.

(Muksin)

Berita, Daerah, Maluku Utara|oleh

Jakarta Malutline com-Koordinator Sentral koalisi Anti korupsi Maluku Utara Jakarta (SKAK MALUT-JKT) M.REZA Akan Mengelar Aksi Demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK Pada Senin Mendatang, sebagai bentuk Desakan moral Pada komisi pemberantasan Korupsi

(KPK) Untuk Segera mengusut tuntas Dugan Korupsi yang diduga melibatkan “Suryani Antarani,mantan Kepala BPKAD Morotai.

“Reza Secara tegas menantang Ketua KPk yang baru “Setyo Budianto Agar membuktikan komitmen Memberantaskan Korupsi, Agar memanggil dan memeriksa Suryani Antarani Atas Dugaan penyimpanan anggaran Sebesar 19,8 miliar.

“Kami  juga Tidak Ingin Kepemimpinan ketua KPK baru Kehilangan Taringnya. Jangan sampai Rakyat menganggap KPK berubah menjadi Lembaga yang tidak Peka terhadap praktek korupsi di daerah,” tutur Reza.

Menurut nya, Maluku Utara sedang sakit jadi proses Penyembuhan harus di mulai dari penegakan hukum tanpa pandang bulu.

SAKAK MALUT-JKT menilai Kasus ini harus menjadi prioritas penyelidikan KPK, Bukan besar potensi kerugian Negara, tetapi siknal kuat ada keterlibatan sistemik dan Pembiaran. Tapi Anehnya Gubernur Serly mengangkat Suryani Antarani Sekretaris BPKAD Provinsi Maluku Utara di tengah sorotan Publik atas kasus ini.

“Kasus Dugan korupsi ini Mencuat setelah Muncul indikasi Penyimpanan dalam pengolahan Anggaran DPKAD Morotai, pada tahun Anggaran 2023 dan 2024 Dengan total Anggaran yang di selewengkan mencapai Rp 19,8 Miliar, “Suryani Antarani, yang Saat ini Menjabat Sebagai DPKAD Morotai Diduga Kuat Bertanggung jawab atas Aliran Anggaran tersebut.

Sala satu Pos Anggaran yang wajib di pertanyakan adalah terkait Anggaran Makan minum, meningkat drastis dari 2,8 miliar menjadi 3,5 Miliar Di 2024 Total angaran belanja Konsumsi tersebut mencapai 6,3 Miliar hanya dalam Dua tahun, Kenaikan yang tidak wajar ini Menurut Reza adalah Indikasi Awal dari pemborosan anggaran.

“Kami menduga kuat  telah terjadi Pelanggaran serius terhadap prinsip pengelola keuangan Negara yang Akuntabel dan transparan,” Ungkap Reza Bagaimana mungkin belanja Konsumsi satu institut daerah bisa melonjak miliaran rupiah, Sementara Masarakat Maluku Utara Masih berhadapan dengan kemiskinan dan keterbatasan layanan dasar?.

Sebagai bentuk Keprihatinan dan tuntutan publik, Reza Mendesak KPK Agar.

Segera Memanggil dan Memeriksa Suryani Antarani atas dugaan korupsi Rp19, 8 miliar,

Melakukan Audit infestigas terhadap seluruh Anggaran DPKAD morotai tahun 2023 – 2024.

Menelusuri Kemungkinan keterlibatan Aktor lain dalam jaringan Penyimpangan Angaran tersebut.

KPK memang telah menunjukkan keberhasilan di masalalu, seperti OTT kasus suap pejabat Maluku Utara pada 2023 di Hotel Bidakara, namun itu Bukan terjadi di bawa kepemimpinan yang sekarang,  Karena itu Reza Menantang Ketua KPK Saat ini Setyo Budiyanto, Untuk menelusuri Kasus Ini.

“Maluku Utara tidak boleh terus menjadi ladang subur Koropsi ini saatnya KPK buktikan bahwa perubahan kepemimpinan berarti perubahan sikap dan keberanian,” tegas Reza. (Red)