SOFIFI, Malutline– Sherly Tjoanda Gubernur Provinsi Maluku, akhir-akhir ini sangat gencar dan bersemangat dalam memperjuangkan amanat Undang-undang pemekaran atas keinginan dan kebutuhan masyarakat Maluku Utara khusunya masyarakat kota Sofifi daratan oba kota Tidore Kepulauan yang menginginkan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi.

Namun amanat undang-undang terkait pemekaran Daerah otonom baru (DOB) Kota Sofifi ini membuat Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen dan Husain Alting Syah yang juga Sultan Tidore juga terlihat ikut mempolopori para ASN di lingkup Pemerintah kota (Pemkot) Tidore untuk melakukan penolakan atas amanat undang-undang terkait status ibu kota provinsi Maluku Utara di kota Sofifi dengan dalih mempertahankan budaya dan nilai-nilai sejarah leluhur kesultanan Tidore.

Padahal sangat jelas pemekaran Daerah otonom baru (DOB) kota Sofifi sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara adalah amanat undang-undang Pemekaran Provinsi Maluku Utara pada tahun 1999 Lebih tepatnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, Provinsi Maluku Utara resmi dibentuk dan menjadi provinsi tersendiri yang terpisah dari Provinsi Maluku, dan jika terbentuk DOB kota Sofifi terbentuk juga tidak menghilangkan nilai budaya dan sejarah kesultanan Tidore.

Sementara itu Gubernur Maluku Utara Sherly jhoanda Laos terus memperjuangkan Keinginan dan permintaan masyarakat Maluku Utara terkait DOB kota Sofifi sudah di sampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly jhoanda kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri, dan DPR RI agar Sofifi segera dimekarkan menjadi kota madya sekaligus pusat pemerintahan baru provinsi Maluku utara karena “DOB Sofifi adalah keinginan kita semua jadi Saya sudah sampaikan langsung kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan DPR RI.

Menurut Sherly, saat ini Sofifi yang telah ditetapkan sebagai ibu kota provinsi sejak Perpres 1999, masih berstatus sebagai kelurahan. Kondisi ini dinilai tidak lagi sesuai dengan fungsi strategisnya sebagai pusat pemerintahan. ujar Sherly Laos kepada media di Kota Ternate, Rabu 17 Juli 2025.

Sementara itu Sultan Tidore ke-37, H. Husain Alting Sjah, pada saat kampanye politik dan Debat kadindat calon Gubernur Maluku Utara periode 204-2029 dirinya menyatakan mendukung DOB Sofifi dirinya juga mengakui saat itu dirinya mempertaruhkan diri untuk memperjuangkan DOB Sofifi sebagai ibu kota provinsi Maluku Utara di saat darurat sipil di bawah pimpinan Gubernur Maluku Utara Muhyi evedi.

Namun pada saat kalah dalam pertarungan politik Pilgub Maluku Utara periode 2024-2029 sultan Husain Alting Syah dan Muhamad Senin walikota tidore di tuding oleh warga Sofifi kalau keduanya kalah Bicara lain menang bicara lain karena Sultan Tidore Husain syah dengan tegas menolak upaya pemisahan Sofifi dari Kota Tidore Kepulauan. Dalam orasinya saat Apel Siaga yang digelar Presidium Rakyat Tidore di halaman Kedaton Kesultanan Tidore, Kamis (17/7), Sultan menegaskan bahwa Sofifi dan seluruh wilayah Oba adalah bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Tidore.

“Sofifi adalah amanah leluhur. Tanah yang tersisa ini harus dijaga dan dicintai. Wahai orang-orang yang datang ke Sofifi, jangan mengadu domba. Sejak dahulu, Sofifi, Oba Utara, hingga Oba Selatan adalah milik Kesultanan Tidore,” tegas Sultan di hadapan massa aksi.

Sultan Husain juga mengingatkan sejarah perjuangan berdarah dalam memisahkan Provinsi Maluku Utara dari Provinsi Maluku. Ia menyebut, dirinya adalah saksi hidup dari tarik ulur penentuan ibu kota provinsi yang saat itu diperebutkan antara Tidore dan Ternate.

“Perjuangan kami agar ibu kota Provinsi Maluku Utara berada di Tidore sangat berat. Saat pemerintah pusat menetapkan ibu kota definitif di Sofifi sebagai bagian dari Kota Tidore, proses pemindahannya pun tidak mudah, Saya bahkan mendesak langsung Penguasa Darurat Sipil saat itu agar segera memindahkan pusat pemerintahan ke Sofifi,” jelasnya.

Menurut Sultan, setelah Tidore memberikan banyak untuk bangsa—termasuk kontribusinya terhadap Papua dan Halmahera Tengah—kini justru tanahnya sendiri yang ingin dipisahkan tanpa menghormati sejarah dan kearifan lokal, “Tidore telah memberikan banyak. Kini tinggal tanah ini yang ingin diobok-obok. Siapa pun Anda, jika merasa orang Tidore, jangan tinggal diam.

Jangan tidur dengan keadaan seperti ini,” ucapnya dengan nada tegas, Ia juga mengingatkan Presiden RI, Prabowo Subianto, agar mencermati secara serius rencana pemekaran wilayah tersebut.

“Bapak Presiden, tolong kaji baik-baik. Orang yang paling cinta Republik ini adalah orang Tidore, Menutup orasinya, Sultan mengajak seluruh masyarakat Tidore untuk menjaga warisan leluhur dan tidak membiarkan amanah sejarah dirampas “Bangkit dan pikul amanah ini di atas tangan sendiri. Jangan biarkan tanah ini dirampas oleh kepentingan sesaat,” pungkasnya.

Begitu juga Muhamad Senin yang akrab di sapa ayah Erik walikota tidore pada saat kampanye politik dan Debat kandidat calon walikota dan wakil walikota tidore provinsi Maluku Utara mengatakan jika dirinya terpilih sebagai walikota tidore pihaknya akan melepaskan Sofifi dari kota Tidore Kepulauan untuk dimekarkan menjadi ibukota provinsi Maluku Utara, namun setelah, Muhamad Senin alias Ama Erik setelah terpilih sebagai walikota tidore Menurutnya, yang di kutip dari berbagai media menyebutkan tuntutan atas adanya DOB Sofifi pada tahun 2010 silam, dikarenakan adanya disparitas pembangunan yang dianggap tidak merata antara Tidore dan Wilayah Oba.

Namun semenjak dirinya menjadi Wakil Walikota Tidore Kepulauan berpasangan dengan Capt. H. Ali Ibrahim, selama dua periode terhitung sejak 2015-2024, pusat perhatian Pemerintah Kota Tidore, sudah banyak diarahkan ke daratan Oba.

Hal itu dibuktikan dengan kebijakan Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran melalui batang tubuh APBD Kota Tidore. Dimana untuk wilayah pulau Tidore hanya mendapatkan jatah sebesar 40 persen, dan wilayah oba sebesar 60 Persen.

“Soal DOB ini saya memahami benar bagaimana keinginan masyarakat di Oba pada saat itu. Jadi ketika saya memimpin Kota Tidore, perhatian Pemerintah itu sudah lebih banyak diarahkan ke Wilayah Oba,” ungkap Wali Kota, Muhammad Sinen, saat ditemui awak media di Kedaton Kesultanan Tidore, Kamis, (17/7/25)

Muhammad Sinen mengaku, dimasa dirinya menjadi Wakil Wali Kota Tidore, bnyak hal yang telah dibicarakan bersama, antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kota Tidore Kepulauan, yang telah dituangkan dalam beberapa dokumen perencanaan dan telah disepakati bersama, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa dokumen perencanaan dan kesepakatan sebagaimana yang termuat dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015 – 2019.

Dimana dalam dokumen itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN telah menyusun Materi Teknis tentang Rencana Penyusunan Master Plan Kota Baru Sofifi, yang delineasi wilayahnya mencakup seluruh wilayah Kecamatan Oba Utara di Kota Tidore Kepulauan, dengan berbagai program yang saling mendukung antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Namun dalam perjalanannya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan perubahan delineasi wilayah ini menjadi lebih besar yaitu mencakup sebagian wilayah yang ada di Kabupaten Halmahera Barat, Kecamatan Oba Utara dan Oba Tengah di Kota Tidore Kepulauan.

Dengan adanya perubahan wilayah ini, maka perencanaan pengembangan Sofifi yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat melalui kementerian ATR menjadi mentah, dan tidak ada implementasinya.

“Jika Ibu gub berniat baik membangun Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi, sebenarnya tidak perlu harus DOB. Kita hanya perlu menyusun kembali perencanaan yang baru dalam membangun Sofifi,” jelas Ayah Erik, sapaan akrab Muhammad Sinen.

Pasalnya, dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, pengembangan Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, masuk dalam Daftar Proyek Prioritas Strategis dengan indikasi pendanaan trilyunan rupiah.

Dalam dokumen tersebut, nomenklatur pembangunannya adalah Pengembangan Kota Baru, bukan Pembentukan Daerah Otonom Baru.

Ini berarti bahwa semangat membangun Sofifi bukan pada pemekaran Sofifi, tapi bagaimana membangun wilayah yang ada di sekitar pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara, agar bisa berkembang sebagaimana layaknya sebuah ibu kota Provinsi.

Ayah Erik mengaku, Pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri telah menindaklanjuti Pengembangan Sofifi dengan menyusun rencana pembentukan Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, yang akan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mempercepat proses pembangunan Sofifi, yang wilayahnya mencakup Kecamatan Jailolo Selatan di Kabupaten Halbar, dan Kecamatan Oba Utara dan Oba Tengah di Kota Tidore Kepulauan.

Kemendagri kemudian membentuk Tim, dan Tim ini telah melakukan beberapa kali rapat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Rapat bersama menyepakati skema pembangunan Sofifi yang disusun dalam 3 (tiga) pilihan skenario, yaitu skenario Minimal dengan biaya 3,9 Trilyun, Moderat dengan biaya 5 Trilyun) dan Maksimal dengan biaya 15,8 Trilyun.

Namun sampai saat ini tidak terdengar lagi kelanjutannya. Padahal dalam rapat-rapat tim, pembahasannya sudah sampai pada apa saja yang akan dibangun, berapa biayanya dan siapa pelaksananya.

Dari 3 point di atas, menunjukkan bahwa antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Tidore Kepulauan sebenarnya sudah pernah duduk bersama untuk membicarakan bagaimana membangun Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, bukan sebagai Daerah Otonom Baru.

Namun pembahasan bersama ini kemudian terputus dan tiba-tiba Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda kemudian mengusulkan pemekaran Sofifi sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).

“Kalau dengan cara seperti ini, mulai dari Materi Teknis Kementerian ATR dengan wilayahnya mencakup Kecamatan Oba Utara, kemudian berubah cakupannya menjadi 3 kecamatan yaitu Jailolo Selatan, Oba Utara dan Oba Tengah dengan skema Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, dan sekarang mau dijadikan DOB tanpa merealisasikan rencana sebelumnya, maka orang akan berpikir, sebenarnya Sofifi ini mau dibangun oleh Provinsi atau tidak,” kesalnya.

Ayah Erik mengaku, dari rangkaian proses yang dilalui, tentu Pemerintah Kota Tidore telah dibohongi dua kali oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Karena dalam 2 periode RPJMN sebelumnya, Sofifi masuk dalam proyek strategi nasional tapi tidak ada realisasi pembangunan yang signifikan.

Untuk itu, Ia berharap agar persoalan ini dapat didudukan kembali secara bersama untuk fokus pada bagaimana membangun Sofifi, sesuai dengan usulan program dan kegiatan yang telah dibahas sebelumnya, seperti pembangunan Bandara Loleo, Pelabuhan dan lain-lain.

“Program ini harus ada kejelasan dari Provinsi sudah sampai di mana implementasinya, mari kita lanjutkan, sehingga hasilnya terlihat jelas bahwa Sofifi benar-benar layak menjadi Ibu Kota Provinsi,” tambahnya.

kata Ayah Erik, inti permasalahan di Sofifi bukan pada pembentukan DOB atau tidak, tapi pada keseriusan Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk membangun Sofifi atau tidak.

Karena di dalam rapat bersama di Kemenko Marves pada tanggal 2 Agustus 2021, Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan juga menegaskan bahwa Pengembangan kawasan pusat pemerintahan Sofifi tidak berbicara status atau titel kawasan, tapi bagaimana pengembangannya sebagai Ibu Kota Provinsi.

Olehnya itu, Ayah Erik mengusulkan agar perlu diusulkan penyesuaian atau revisi Undang-undang nomor 46 Tahun 1999 pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Ibu kota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi, Kemudian di dalam penjelasannya disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan Sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara pada ayat ini adalah sebagian wilayah yang berada di kecamatan Oba, Kabupaten Halmahera Tengah.

Selang beberapa tahun kemudian, terjadi pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara melalui UU Nomor 1 Tahun 2003, dimana Kota Tidore Kepulauan yang didalamnya ada Sofifi ikut terpisah dari Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga tidak lagi konsisten dengan pasal 9 UU 46 Tahun 1999.

“Disinilah terjadi ketidakpastian hukum di mana status Sofifi bukan lagi bagian dari Kabupaten Halmahera Tengah dan tidak sejalan dengan amanat UU 46 Tahun 1999,” katanya

Untuk itu, agar kita fokus pada proses pengembangan Sofifi, maka perlu dilakukan penyesuaian UU 46 Tahun 1999 dengan kondisi riil saat ini, yaitu dengan melakukan revisi/perubahan pasal 9 ayat (1) UU 46 Tahun 1999, menjadi Ibu kota Provinsi Maluku Utara adalah Kota Tidore Kepulauan yang beralamat di di Sofifi.

“Dengan demikian maka percepatan pembangunan Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara akan berjalan dengan lancar tanpa ada polemik terkait pemekaran wilayah, karena kelancaran proses pembangunan tidak tergantung pada pembentukan DOB atau tidak, tapi lebih pada keseriusan kita dalam melaksanakan pembangunan,” cetusnya. (Red)

LABUHA, Malutline – Kasus dugaan korupsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarumah kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara yang disebut-sebut merugikan keuangan daerah bernilai belasan miliaran rupiah hingga kini belum ada titik terang.

Padahal, sejumlah pejabat tinggi bank daerah dan lingkup Pemda Halmahera Selatan telah diperiksa sejak Juni 2023 lalu, namun hingga hampir memasuki satu tahun, belum juga ada perkembangan dalam kasus tersebut.

Kasus yang pertama kali dibongkar oleh Mendiang Bupati Halmahera Selatan, Hi. Usman Sidik itu tampak redup usai Kejari memeriksa sejumlah saksi yang diduga terlibat dalam skandal BPRS Saruma.

Kasi Pidsus, Kejaksaan Negeri Labuha, Hendri Dunan, pernah di konfirmasi wartawan belum lama ini mengatakan pihaknya mengaku saat ini pihaknya masih menunggu proses perhitungan BPKP terkait kerugian negara dalam perkara tersebut. “Kita lagi berproses perhitungan BPKP,” akui Hendri.

Dia belum bisa memastikan kapan akan dilakukan penetapan tersangka dalam kasus yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Halsel dan pihak bank, “Kita belum tau juga kapan, kita sifatnya menunggu hasil, kalau untuk data sudah kita sampaikan dan klarifikasi sebagian sudah,” ujarnya.

Hendri berjanji akan mengumumkan secara terbuka dalam konferensi pers (ekspose) bersama dengan timnya saat penetapan tersangka digelar, “Nanti kita tunggu hasil, dan kita dari pihak Kejari halsel juga akan dlakukan ekspose bersama dengan tim penyidik. untuk sementara waktu belum,” tutupnya.

Hal ini mendapat tanggapan keras dari Lembaga suwadaya masyarakat (LSM) Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Provinsi Maluku Utara, Dani Haris Purnawan sabtu (18/07/2025) mengatakan perkembangan proses hukum kasus kredit macet Bank BPRS Sarumah tersebut hingga kini belum dilakukan ekspose secara terbuka ke masyarakat Halmahera Selatan itu perlu di pertanyakan.

Dikatakannya berdasarkan sumber informasi dari pihak yang terpercaya di internal menyebutkan kalau kasus tersebut suda dilakukan penghentian penyidikan (SP3) oleh pihak kejaksaan negeri (Kejari) Halmahera Selatan, olehnya itu pihaknya mendesak kejaksaan agung (Kejagung) Republik Indonesia (Ri) agar dapat mengevaluasinya kinerja kepala kejaksaan negeri (Kejari) Halsel Ahmad Phatoni SH. Pintasnya. (Red)

LABUHA, Malutline – Kasus dugaan korupsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarumah kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara yang disebut-sebut merugikan keuangan daerah bernilai belasan miliaran rupiah hingga kini belum ada titik terang.

Padahal, sejumlah pejabat tinggi bank daerah dan lingkup Pemda Halmahera Selatan telah diperiksa sejak Juni 2023 lalu, namun hingga hampir memasuki satu tahun, belum juga ada perkembangan dalam kasus tersebut.

Kasus yang pertama kali dibongkar oleh Mendiang Bupati Halmahera Selatan, Hi. Usman Sidik itu tampak redup usai Kejari memeriksa sejumlah saksi yang diduga terlibat dalam skandal BPRS Saruma.

Kasi Pidsus, Kejaksaan Negeri Labuha, Hendri Dunan, pernah di konfirmasi wartawan belum lama ini mengatakan pihaknya mengaku saat ini pihaknya masih menunggu proses perhitungan BPKP terkait kerugian negara dalam perkara tersebut. “Kita lagi berproses perhitungan BPKP,” akui Hendri.

Dia belum bisa memastikan kapan akan dilakukan penetapan tersangka dalam kasus yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Halsel dan pihak bank, “Kita belum tau juga kapan, kita sifatnya menunggu hasil, kalau untuk data sudah kita sampaikan dan klarifikasi sebagian sudah,” ujarnya.

Hendri berjanji akan mengumumkan secara terbuka dalam konferensi pers (ekspose) bersama dengan timnya saat penetapan tersangka digelar, “Nanti kita tunggu hasil, dan kita dari pihak kjari halsel juga akan dlakukan ekspose bersama dengan tim penyidik. untuk sementara waktu belum,” tutupnya.

Hal ini mendapat tanggapan keras dari Lembaga suwadaya masyarakat (LSM) Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Provinsi Maluku Utara, Dani Haris Purnawan kamis (17/07/2025) mengatakan perkembangan proses hukum kasus kredit macet Bank BPRS Sarumah tersebut hingga kini belum dilakukan ekspose secara terbuka ke masyarakat Halmahera Selatan itu perlu di pertanyakan.

Dikatakannya berdasarkan sumber informasih dari pihak yang terpercaya di internal menyebutkan kalau kasus tersebut suda dilakukan penghentian penyidikan (SP3) oleh pihak kejaksaan negeri (Kejari) Halmahera Selatan, olehnya itu pihaknya mendesak kajaksan agung (Kejagung) Republik Indonesia (Ri) agar dapat mengevaluasinya kinerja kepala kejaksaan tinggi Maluku Utara dan kejaksaan negeri (Kejari) Halsel. Pintahnya. (Red)

Jakarta, Malutline. Sentral Koalisi Anti Korupsi (SKAK) Maluku Utara Jakarta menyatakan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kasus dugaan penyimpangan anggaran di Provinsi Maluku Utara.

Koordinator SKAK M. Reza A. Syadik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan menyelidiki proyek pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi D.I Tilepo (tahap IV) di Desa Lembah Asri, Weda Selatan, Halmahera Tengah.

“Dengan nilai kontrak Rp16,9 miliar yang bersumber dari APBN 2025, proyek ini patut diduga dikerjakan asal-asalan jika dilihat dari foto proyek yang beredar sebagianya terlihat disusun begitu saja. KPK harus memanggil Kepala BWS, pemilik proyek, dan para PPK untuk diperiksa,” tegas Reza.

Reza meminta Ketua KPK Setyo Budiyanto melakukan investigasi cepat. “Jika lamban, kami akan menggelar demonstrasi dalam waktu dekat pada hari Jum’at 18 Juli 2025 di KPK, untuk memberi dukungan pengawasan berbagai proyek APBN di Provinsi Maluku Utara ” tegasnya.

Proyek yang dikerjakan PT Limau Gapi Konstruksi dan diawasi CV. Atrium Arsitek Konsultan ini dinilai tidak memenuhi standar teknis. Foto proyek sebagian yang beredar menunjukkan adanya indikasi pelanggaran teknis mencolok pada pekerjaan pasangan batu dasar, yang mana seharusnya menggunakan campuran semen pasir, namun hanya ditumpuk dan diplester asal jadi.

Proyek ini berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara.

Panggil & Periksa Kepala BWS, Panggil & Periksa Pemilik Proyek, Serta Panggil & Periksa PPK.

Selanjutnya di aksi kedua kami akan gelar demonstrasi di Kementrian PUPR untuk mendesak kementrian segera lakukan Evaluasi PPK, Satker & Kabalai. (Red)

LABUHA, Malutline— Masyarakat Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menyuarakan penolakan terhadap aktivitas perusahaan kayu PT Poleko Yobarson dan kontraktornya PT Artha Rimba Sejahtera.

Penolakan itu disuarakan usai rapat yang digelar di Kantor Camat Obi, Desa Laiwui, Selasa (15/72025), yang menyepakati fee pengelolaan kayu sebesar Rp10.000 per kubik untuk desa-desa di Obi.

Rapat tersebut dihadiri oleh Camat Obi Ali La Jarahia, S.Pd, M.Si, Manajer PT Artha Rimba Sejahtera Roger, dan sejumlah kepala desa serta perwakilan BPD. Namun jalannya rapat sempat diwarnai ketegangan, saat Narjin Kamhois dari BPD Desa Baru melakukan walk out karena tidak setuju dengan mekanisme forum. Rapat sempat diskors 15 menit akibat suasana kurang kondusif, diperparah oleh kehadiran pihak perusahaan dengan pakaian yang dianggap tidak pantas.

Dalam forum itu, Roger menyampaikan Tahun ini Desa Baru mendapatkan Rp8.000 per kubik dan desa lainnya Rp5.000 per kubik. Tahun depan semuanya akan disamakan menjadi Rp10.000 per kubik. Sepakat ya?”

Pernyataan yang disampaikan dengan nada tinggi ini tidak mendapat sanggahan, dan kemudian dianggap sebagai keputusan bersama.

Namun, sejumlah warga mempertanyakan proses rapat yang dinilai tidak transparan. Seorang pemuda Desa Laiwui, Budi, secara terbuka mengkritik:

“Maaf Pak Camat, ini bagaimana? Rapat pembagian fee kok tidak melibatkan masyarakat?”

Masyarakat juga menyoroti aktivitas alat berat perusahaan yang melintasi Sungai Tabuji, meski sempat dibantah oleh pihak perusahaan. Investigasi media lokal menemukan bahwa alat berat PT Artha Rimba telah beroperasi di wilayah sungai tersebut, bertentangan dengan pernyataan resmi.

Warga menyatakan kekhawatiran mereka mengingat trauma banjir besar pada 2016 yang diduga disebabkan oleh pembukaan lahan besar-besaran oleh PT Poleko Yobarson. Lima desa terdampak saat itu: Laiwui, Buton, Akegula, Jikotamo, dan Sosepe.

> “Kami masih ingat banjir waktu itu. Sekarang mereka mau masuk lagi ke belakang kampung kami. Kami takut,” ujar Ibu Na dan Ibu Ati, warga Desa Baru.

 

Kini, PT Artha Rimba Sejahtera kembali mengelola kayu di kawasan konsesi PT Poleko Yobarson seluas 950.000 ha berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025 yang terpajang di lokasi.

Ketua Pemuda Pancasila Obi, Budi, dengan tegas meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut konsesi IUPHHK-A PT Poleko Yobarson yang luasnya mencapai 86.000 hektare di Obi. Ia juga meminta aparat penegak hukum memeriksa aktivitas kontraktor kayu saat ini, PT Artha Rimba Sejahtera.

“PT Poleko jadi penyebab banjir besar 2016, kerugian lima desa belum ditangani. Sekarang mereka aktif lagi dengan kontraktor baru. Mereka bahkan sudah enam kali pemuatan kayu dari pelabuhan lokal, dan dalam waktu dekat mau kirim lagi,” tegas Budi.

Budi juga mengungkapkan bahwa PT Poleko sudah tidak memiliki kantor cabang di Obi maupun perwakilan aktif di Provinsi Maluku Utara, serta menyebut bahwa sertifikat legalitas kayu (SVLK) PT Poleko sudah mati sejak 2017.

“Kami sudah muak dengan PT Poleko. Jangan biarkan konsesi bekas itu dijual ke pihak lain tanpa tanggung jawab,” pungkasnya.

Masyarakat Obi kini menanti tanggapan serius dari dinas kehutanan provinsi, KLHK, dan aparat penegak hukum untuk memastikan hutan, sungai, dan keselamatan desa tidak kembali menjadi korban industri yang abai terhadap lingkungan. (Budi/Red)

Muat Lagi Berita