HALSEL, MALUTLINE.COM – Perjalanan politik tidak selalu dimulai dari panggung kekuasaan. Bagi Safri Talib, S.H., pengalaman panjang dalam organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan keagamaan menjadi bagian penting yang membentuk karakter serta perjalanan pengabdiannya hingga memasuki dunia politik.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini merupakan salah satu figur yang mewarnai dinamika politik dan parlemen di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Sebagai anggota DPRD, Safri tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga dikenal menyampaikan berbagai catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Sebelum dikenal sebagai politisi, Safri lebih dahulu mengasah pengalaman melalui organisasi. Kiprahnya dimulai dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ternate. Pada periode 2007–2009, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua PMII Cabang Ternate.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu fondasi dalam membangun kapasitas kepemimpinan, kemampuan komunikasi, serta kepekaan terhadap persoalan sosial dan kemasyarakatan.

Di bidang kepemudaan, Safri juga pernah menjadi anggota KNPI Kabupaten Halmahera Selatan periode 2004–2009. Tidak berhenti di situ, ia kemudian dipercaya memimpin DPD KNPI Halmahera Selatan pada periode 2011–2013.

Sementara dalam organisasi keagamaan, Safri tercatat aktif sebagai pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Halmahera Selatan periode 2009–2012.

Rentetan pengalaman organisasi tersebut menjadi bekal penting sebelum dirinya memilih terjun lebih jauh ke dunia politik praktis.

Menapaki Karier Politik Bersama PKB

Perjalanan Safri di dunia politik semakin berkembang setelah bergabung dan aktif dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Di internal partai, ia pernah mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Halmahera Selatan.

Kepercayaan terhadap kapasitas dan pengalamannya kembali terlihat ketika pada Juli 2026, Safri didapuk sebagai Sekretaris DPC PKB Halmahera Selatan periode 2026–2031.

Di parlemen, Safri pertama kali terpilih sebagai anggota DPRD Halmahera Selatan melalui Pemilu 2019 dari Daerah Pemilihan (Dapil) V.

Kepercayaan masyarakat kembali mengantarkannya ke kursi legislatif pada Pemilu 2024. Setelah melalui dinamika persaingan politik dan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi terkait perolehan suara Dapil V, Safri melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota DPRD periode 2024–2029.

Dalam perjalanan tugas legislatifnya, ia kemudian dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Komisi III sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD Halmahera Selatan.

Kritis terhadap Kebijakan dan Kinerja Birokrasi

Salah satu hal yang mewarnai kiprah Safri di DPRD adalah keberaniannya menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan pemerintahan daerah.

Sejumlah isu yang menjadi perhatiannya antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baginya, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Lebih dari itu, efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kemampuan birokrasi menerjemahkan kebijakan menjadi hasil nyata bagi masyarakat juga perlu mendapat perhatian.

Dalam sejumlah kesempatan di forum DPRD, Safri turut menyampaikan catatan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Sikap kritis tersebut menjadi bagian dari dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dari Organisasi, Politik, hingga Pengabdian

Perjalanan Safri Talib memperlihatkan bagaimana pengalaman organisasi dapat menjadi ruang pembentukan kepemimpinan sebelum memasuki dunia politik.

Mulai dari PMII, KNPI, NU, hingga PKB, setiap fase memberikan pengalaman berbeda yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan kariernya sebagai wakil rakyat.

Kini, dengan posisi sebagai Ketua Komisi III dan Ketua Fraksi PKB DPRD Halmahera Selatan, Safri berada pada posisi strategis untuk ikut mengawal kebijakan pembangunan daerah.

Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang bukan hanya lantang menyampaikan kritik, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan, mengawal solusi, dan memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang legislator bukan semata jabatan yang diemban atau panjangnya perjalanan organisasi, melainkan sejauh mana amanah politik dapat diwujudkan melalui kerja nyata bagi kepentingan masyarakat Halmahera Selatan, namun harapan masyarakat kabupaten Halmahera Selatan mampu di cetuskan oleh Safri Talib yang akrab di sapa amaka. (Bur)

HALSEL, MALUTLINE.COM – Masyarakat Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, mengeluhkan gangguan pasokan listrik yang terjadi hampir setiap hari. Pemadaman listrik secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya membuat warga merasa dirugikan dan mempertanyakan kualitas pelayanan PT PLN (Persero).

Warga menyebut, kondisi listrik di wilayah Bacan Selatan belakangan ini kerap mengalami pemadaman berulang. Bahkan, aliran listrik dinilai tidak stabil, sering hidup dan mati dalam waktu berdekatan, sehingga oleh masyarakat diibaratkan seperti lampu diskotek.

Gangguan tersebut bukan hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga dikhawatirkan berdampak terhadap kerusakan barang-barang elektronik milik warga, seperti televisi, kulkas, mesin cuci, komputer, hingga peralatan elektronik lainnya.

Salah seorang warga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan listrik yang stabil karena listrik sudah menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Warga juga mempertanyakan mengapa pemadaman kerap terjadi tanpa adanya pemberitahuan atau informasi resmi dari pihak PLN. Padahal, pemberitahuan sangat penting agar masyarakat dapat mengantisipasi dampak pemadaman, terutama terhadap peralatan elektronik yang rentan mengalami gangguan akibat aliran listrik tidak stabil.

Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak pihak PLN wilayah maupun unit pelayanan yang bertanggung jawab atas jaringan listrik di Bacan Selatan agar segera memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab gangguan yang terjadi berulang kali.

Selain itu, PLN diminta segera melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan distribusi dan sistem kelistrikan guna mengetahui sumber persoalan yang menyebabkan listrik sering padam dan kembali menyala dalam waktu singkat.

Warga Minta PLN Jangan Abaikan Keluhan Masyarakat

Masyarakat berharap PLN tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pelayanan kelistrikan di Kecamatan Bacan Selatan.

Warga menilai, pemadaman berulang tanpa informasi yang jelas dapat menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Karena itu, PLN perlu meningkatkan transparansi informasi, termasuk menyampaikan jadwal pemeliharaan jaringan maupun gangguan teknis yang berdampak terhadap pasokan listrik.

Jika gangguan tersebut menyebabkan kerusakan peralatan elektronik pelanggan, masyarakat juga berharap adanya penjelasan mengenai mekanisme pengaduan dan kemungkinan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat menegaskan bahwa sebagai pelanggan yang memenuhi kewajiban pembayaran rekening listrik, mereka berhak mendapatkan pelayanan kelistrikan yang andal, aman, dan disertai informasi yang jelas ketika terjadi gangguan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PLN terkait penyebab pemadaman listrik berulang yang dikeluhkan masyarakat Kecamatan Bacan Selatan.

MALUTLINE.COM akan terus berupaya mengonfirmasi persoalan tersebut kepada pihak PLN guna mendapatkan penjelasan dan mendorong adanya perbaikan pelayanan listrik bagi masyarakat Bacan Selatan. (Sadi)

LABUA, Malutline – Ketersediaan obat-obatan dan perlengkapan medis di wilayah Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menuai keluhan masyarakat. Kali ini, warga menyoroti dugaan kekosongan cairan infus di fasilitas pelayanan kesehatan yang dinilai dapat menghambat penanganan pasien yang membutuhkan pertolongan medis segera.

Keluhan tersebut mencuat setelah seorang warga Desa Soma dilaporkan mengalami kondisi sakit parah dan membutuhkan penanganan medis berupa pemasangan infus. Namun, berdasarkan keterangan warga, saat pasien membutuhkan tindakan tersebut, salah seorang bidan desa menyampaikan bahwa persediaan cairan infus telah habis.

Kondisi ini sontak menimbulkan kekecewaan masyarakat. Pasalnya, cairan infus merupakan salah satu perlengkapan medis yang dibutuhkan dalam penanganan pasien berdasarkan indikasi medis, terutama ketika pasien memerlukan penanganan dan pemantauan secara cepat.

Masyarakat mempertanyakan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tersebut. Sebab, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh pelayanan ketika menghadapi kondisi darurat.

Warga pun meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Kesehatan agar tidak menganggap persoalan ini sebagai keluhan biasa. Dinas terkait didesak segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung terhadap ketersediaan obat-obatan serta perlengkapan medis di Puskesmas Kecamatan Pulau Makian maupun fasilitas kesehatan tingkat desa.

Selain persoalan stok infus, pemerintah daerah juga diminta memastikan sistem pengadaan dan distribusi obat-obatan berjalan secara optimal. Mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki tantangan akses transportasi, ketersediaan stok penyangga perlu diperhatikan agar pelayanan kesehatan tidak terganggu.

Jangan Sampai Warga Kesulitan Mendapatkan Pertolongan

Masyarakat berharap persoalan kekurangan perlengkapan medis tidak terus berulang. Pemerintah daerah harus memastikan setiap fasilitas kesehatan memiliki persediaan obat dan perlengkapan medis sesuai kebutuhan pelayanan serta mampu memberikan penanganan awal kepada pasien sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diperhatikan pemerintah. Karena itu, keterbatasan geografis dan kondisi wilayah kepulauan tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pemenuhan kebutuhan medis warga.

Dinas Kesehatan Halmahera Selatan juga diharapkan melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab dugaan kekosongan cairan infus tersebut, termasuk mengevaluasi perencanaan kebutuhan, pengadaan, hingga mekanisme pendistribusian logistik medis ke wilayah Pulau Makian.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Puskesmas Kecamatan Pulau Makian maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat tersebut.

MALUTLINE.COM akan terus berupaya mengonfirmasi persoalan ini kepada pihak terkait guna memperoleh penjelasan berimbang dan memastikan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.(Iwan/Red)

LABUHA, MALUTLINE – Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) serta Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba), Jumat (13/11/2026).

Upacara yang berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Halsel tersebut dipimpin langsung Kapolres Halsel, AKBP Hendra Gunawan, S.H., S.I.K., M.M., dan dihadiri para Pejabat Utama (PJU), Ketua Bhayangkari Cabang Halmahera Selatan bersama jajaran pengurus, serta seluruh personel Polres Halsel.

Dalam prosesi tersebut, IPTU Fahrul, S.H., menyerahkan tugas Ps. Kasat Intelkam kepada IPTU Hajrun Ismail, S.H. Sementara jabatan Kasat Resnarkoba diserahterimakan dari IPTU Muhammad Adnan Nijar, S.H., kepada AKP Bakri Syahruddin, S.H.

AKP Bakri Syahruddin diketahui sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim di lingkungan Polres Ternate.

Dalam amanatnya, Kapolres AKBP Hendra Gunawan menegaskan bahwa pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang bertujuan untuk penyegaran, pembinaan karier, sekaligus meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolres juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, serta pengabdian selama menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Halmahera Selatan.

Kepada pejabat yang baru, ia meminta agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami karakteristik wilayah, serta membangun koordinasi dan sinergi yang kuat dengan seluruh satuan fungsi.

Perkuat Deteksi Dini Gangguan Kamtibmas

Secara khusus, Kapolres menekankan kepada Kasat Intelkam yang baru agar meningkatkan kemampuan deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk mengantisipasi potensi konflik sosial, perkelahian antarkampung, maupun berbagai persoalan lainnya yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Sementara kepada Kasat Resnarkoba, Kapolres memberikan penekanan agar meningkatkan upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Pemetaan wilayah rawan peredaran narkoba, pengungkapan jaringan pengedar, serta penegakan hukum secara tegas dan profesional menjadi perhatian utama yang harus dilaksanakan jajaran Satresnarkoba.

Kapolres juga mengingatkan agar setiap pelaksanaan tugas dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tetap terjaga.

Di akhir amanatnya, AKBP Hendra Gunawan mengajak seluruh personel Polres Halsel untuk menjaga soliditas dan kekompakan internal, menghindari ego sektoral, serta memberikan dukungan penuh kepada pejabat baru.

Ia berharap melalui pergantian kepemimpinan di dua satuan tersebut, pelaksanaan tugas kepolisian semakin optimal, khususnya dalam menjaga stabilitas Kamtibmas dan memberantas peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)

HALSEL, MALUTLINE – Kiprah Masdar Mansur dalam dunia politik dan pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, semakin mendapat perhatian setelah dipercaya mengemban sejumlah tanggung jawab strategis, baik di lembaga legislatif maupun di internal partai politik.

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2024–2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang juga ketua DPC partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDI-P) Masdar merupakan representasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) III yang meliputi wilayah Gane Raya dan Kepulauan Joronga.

Tidak hanya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, ia juga dipercaya menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Halsel. Di luar parlemen, Masdar memperoleh kepercayaan memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Selatan periode 2025–2030.

Rangkaian kepercayaan tersebut menempatkan Masdar pada posisi penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat konsolidasi politik di tingkat daerah.

Raih 2.390 Suara, Kepercayaan Masyarakat Dapil III

Perjalanan Masdar menuju kursi legislatif tidak terlepas dari dukungan masyarakat pada Pemilihan Umum 2024.

Dalam kontestasi politik tersebut, ia berhasil memperoleh 2.390 suara dari Dapil III. Capaian itu mengantarkannya menjadi salah satu wajah baru di DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2024–2029.

Perolehan suara tersebut sekaligus menjadi amanah politik yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata, terutama dalam menyuarakan kebutuhan masyarakat di wilayah Gane Raya dan Kepulauan Joronga.

Sebagai wakil rakyat, tanggung jawabnya tidak sebatas menghadiri rapat-rapat kedewanan, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Kawasan Gane Raya dan Kepulauan Joronga memiliki berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur jalan dan transportasi laut, pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga pemerataan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan.

Karena itu, keberadaan wakil rakyat dari Dapil III diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Halsel

Di lembaga legislatif, Masdar Mansur dipercaya mengemban jabatan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan periode 2024–2029.

Posisi tersebut memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, pembahasan anggaran, serta pembentukan kebijakan daerah sesuai bidang tugas komisi.

Sebagai unsur pimpinan komisi, Masdar memiliki ruang untuk mendorong pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang menjadi perhatian masyarakat.

Peran tersebut tentu membutuhkan kemampuan komunikasi, ketelitian dalam mengkaji kebijakan, serta keberanian menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat kepada pemerintah daerah.

Terlebih, wilayah Gane Raya dan Kepulauan Joronga masih membutuhkan perhatian serius dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan posisi strategis di Komisi III, masyarakat tentu menaruh harapan agar berbagai kebutuhan pembangunan di daerah pemilihannya dapat diperjuangkan secara konsisten melalui mekanisme parlemen.

Pimpin PDI Perjuangan Halsel Periode 2025–2030

Kepercayaan terhadap Masdar Mansur tidak hanya datang dari masyarakat pemilih, tetapi juga dari internal partai politik.

Melalui Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan pada 13 Desember 2025, Masdar ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Selatan periode 2025–2030.

Penetapan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan politiknya. Sebagai pimpinan partai di tingkat kabupaten, ia memiliki tanggung jawab memperkuat struktur organisasi, menjaga soliditas kader, serta membangun komunikasi politik dengan berbagai elemen masyarakat.

Kepemimpinan partai juga menuntut kemampuan menyatukan berbagai kepentingan dan memastikan organisasi tetap hadir di tengah persoalan masyarakat.

Dengan demikian, jabatan sebagai Ketua DPC bukan hanya berkaitan dengan kepentingan politik elektoral, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat peran partai dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah.

Dorong Perjuangan Pemekaran Wilayah

Salah satu isu strategis yang pernah diperjuangkan Masdar bersama anggota DPRD lainnya dari Dapil III adalah usulan pemekaran wilayah.

Pada Desember 2024, enam anggota DPRD Halsel dari Dapil III, termasuk Masdar Mansur, mendorong anggota DPD RI agar turut memperjuangkan pembentukan Kabupaten Pulau Obi dan Kota Bacan sebagai daerah otonomi baru (DOB).

Dorongan tersebut dilatarbelakangi kebutuhan penataan wilayah, peningkatan efektivitas pelayanan pemerintahan, serta percepatan pembangunan di kawasan Halmahera Selatan yang memiliki wilayah geografis luas dan karakteristik kepulauan.

Bagi masyarakat Gane Raya dan Kepulauan Joronga, isu pemekaran wilayah juga memiliki arti strategis karena berkaitan dengan masa depan administrasi pemerintahan, akses pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan.

Meski demikian, perjuangan pembentukan daerah otonomi baru membutuhkan proses panjang, kajian kelayakan, persyaratan administratif, dukungan politik, serta kebijakan pemerintah pusat.

Karena itu, aspirasi pemekaran tersebut memerlukan pengawalan berkelanjutan agar tidak berhenti sebatas wacana politik.

Tantangan Membuktikan Amanah melalui Kerja Nyata

Dengan tiga tanggung jawab penting, yakni sebagai anggota DPRD, Wakil Ketua Komisi III, dan Ketua DPC PDI Perjuangan Halsel, Masdar Mansur memiliki ruang sekaligus tanggung jawab besar untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Namun, ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat bukan semata-mata dilihat dari banyaknya jabatan yang dipercayakan kepadanya atau besarnya perolehan suara dalam pemilu.

Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan bukti konkret berupa aspirasi yang diperjuangkan, kebijakan yang dikawal, anggaran yang diawasi, serta program pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat.

Khusus bagi masyarakat Gane Raya dan Kepulauan Joronga, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, pemerataan pendidikan, fasilitas kesehatan, transportasi antarpulau, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi agenda perjuangan yang berkelanjutan.

Hingga kini, informasi publik yang tersedia belum merinci secara lengkap produk peraturan daerah maupun daftar proyek pembangunan yang secara khusus merupakan hasil inisiatif pribadi Masdar Mansur selama menjabat.

Karena itu, rekam jejaknya ke depan akan semakin kuat apabila didukung keterbukaan mengenai program aspirasi, hasil pengawasan, serta kontribusi nyata dalam memperjuangkan kebutuhan konstituennya.

Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga. Jabatan di parlemen dan kepemimpinan partai menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa politik tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang pengabdian, keberpihakan, dan tanggung jawab terhadap masa depan masyarakat Halmahera Selatan. (Red)