HALSEL, MALUTLINE.COM – Kapolres Halmahera Selatan (Halsel), AKBP Hendra Gunawan, terus mendorong penguatan kinerja jajaran Polres Halsel melalui implementasi berbagai kebijakan dan program prioritas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menerjemahkan arah kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto ke dalam pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat daerah, dengan menitikberatkan pada kedisiplinan personel, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah tindak lanjut instruksi internal Polri terkait larangan penggunaan vape atau rokok elektrik bagi personel kepolisian dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Polri.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, jajaran Polres Halsel melakukan pemeriksaan internal sebagai bentuk pengawasan dan penegakan disiplin terhadap seluruh personel.

Tidak hanya menyangkut kedisiplinan internal, AKBP Hendra Gunawan juga mendorong implementasi semangat Polri Bersama Masyarakat dengan menginstruksikan para kapolsek dan jajaran agar lebih aktif hadir di tengah kehidupan masyarakat.

Melalui kegiatan silaturahmi, Jumat Keliling, Subuh Keliling, serta berbagai kegiatan sosial, personel kepolisian diharapkan mampu membangun komunikasi langsung dengan masyarakat sekaligus mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini.

Perangi Narkoba, Miras dan Penyakit Masyarakat

Dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Halsel juga meningkatkan kegiatan kepolisian melalui Operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

Sejumlah langkah dilakukan, mulai dari pemeriksaan di tempat hiburan malam dan kafe di wilayah Bacan, pelaksanaan tes urine, pemusnahan barang bukti minuman keras (miras), hingga penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam menekan peredaran narkoba, miras ilegal, serta berbagai bentuk penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum juga perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polisi Peduli Pendidikan dan Pencegahan Bullying

Perhatian Polres Halsel tidak hanya diarahkan pada penegakan hukum dan keamanan, tetapi juga menyentuh sektor pendidikan.

Melalui program Polisi Peduli Pendidikan, jajaran kepolisian turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada para pelajar mengenai bahaya narkoba, minuman keras, serta perilaku perundungan atau bullying.

Edukasi tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran generasi muda agar lebih bijak dalam pergaulan, menjauhi tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta ikut menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Kepemimpinan yang Diuji melalui Kerja Nyata

Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya berorientasi pada penindakan ketika terjadi tindak pidana. Kehadiran polisi juga dituntut mampu memberikan edukasi, perlindungan, pelayanan, dan membangun kepercayaan masyarakat.

Bagi Polres Halsel, tantangan menjaga keamanan di wilayah kepulauan tentu membutuhkan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan Kapolri di tingkat daerah tidak cukup hanya diukur dari banyaknya kegiatan atau operasi kepolisian, tetapi juga dari dampaknya terhadap penurunan gangguan keamanan, peningkatan disiplin personel, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

Melalui kepemimpinan AKBP Hendra Gunawan, Polres Halmahera Selatan diharapkan terus memperkuat semangat Polri yang profesional, humanis, dan responsif dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Red)

HALSEL, MALUTLINE.COM – Pemerintah Desa Orimakurunga, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, terus mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui sejumlah kegiatan yang bersumber dari anggaran desa Tahun 2026.

Kepala Desa Orimakurunga, Rusdi Hi. Sidik, menyampaikan bahwa berbagai program yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2026 kini telah selesai direalisasikan.

Menurut Rusdi, program tersebut mencakup sejumlah sektor, mulai dari kegiatan keagamaan, pemberdayaan pemuda, bantuan sosial, ketahanan pangan, hingga dukungan terhadap pelayanan dan kelembagaan masyarakat desa.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan di antaranya pembangunan pagar desa, kegiatan kepemudaan dalam rangka peringatan Nuzulul Quran, serta pemberian makanan tambahan bagi bayi dan balita sebagai bentuk perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak.

Selain itu, pemerintah desa juga merealisasikan pengadaan mimbar untuk Masjid Raudatul Jannah guna mendukung kegiatan ibadah dan aktivitas keagamaan masyarakat.

Di bidang perlindungan sosial, Pemdes Orimakurunga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap II kepada 15 orang penerima manfaat.

Sementara dalam upaya mendukung ketahanan pangan, pemerintah desa turut melaksanakan kegiatan belanja dan pengadaan bibit tanaman pangan yang diharapkan dapat menunjang kebutuhan masyarakat serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Tidak hanya itu, pengadaan perlengkapan dapur bagi kelompok ibu-ibu PKK juga menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat desa.

Perhatikan Insentif Pelayanan dan Kelembagaan Desa

Rusdi menjelaskan, pemerintah desa juga telah merealisasikan pembayaran insentif bagi sejumlah unsur kelembagaan dan tenaga pelayanan masyarakat.

Penerima insentif tersebut meliputi badan syara, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), petugas perlindungan desa (Poldes), guru mengaji, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kader Posyandu, serta penjaga aset desa.

Menurutnya, dukungan terhadap unsur-unsur tersebut penting karena mereka memiliki peran masing-masing dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan sosial, pendidikan keagamaan, kesehatan masyarakat, dan kegiatan kemasyarakatan di tingkat desa.

“Untuk tahun 2026, seluruh kegiatan yang telah direncanakan sudah selesai dilaksanakan,” demikian penjelasan Kepala Desa Orimakurunga, Rusdi Hi. Sidik.

Komitmen Mendorong Pembangunan Desa

Rusdi Hi. Sidik yang juga dikenal sebagai adik kandung mendiang Bupati Halmahera Selatan, Hi. Usman Sidik, berharap seluruh program yang telah direalisasikan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Orimakurunga.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan program desa harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, kegiatan sosial, maupun peningkatan pelayanan dasar.

Dengan selesainya berbagai kegiatan Tahun Anggaran 2026 tersebut, Pemdes Orimakurunga diharapkan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga setiap program dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat juga diharapkan dapat ikut mengawasi pelaksanaan program desa agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. (Red)

HALSEL, MALUTLINE.COM – Perjalanan politik tidak selalu dimulai dari panggung kekuasaan. Bagi Safri Talib, S.H., pengalaman panjang dalam organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan keagamaan menjadi bagian penting yang membentuk karakter serta perjalanan pengabdiannya hingga memasuki dunia politik.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini merupakan salah satu figur yang mewarnai dinamika politik dan parlemen di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Sebagai anggota DPRD, Safri tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, tetapi juga dikenal menyampaikan berbagai catatan kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Sebelum dikenal sebagai politisi, Safri lebih dahulu mengasah pengalaman melalui organisasi. Kiprahnya dimulai dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ternate. Pada periode 2007–2009, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua PMII Cabang Ternate.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu fondasi dalam membangun kapasitas kepemimpinan, kemampuan komunikasi, serta kepekaan terhadap persoalan sosial dan kemasyarakatan.

Di bidang kepemudaan, Safri juga pernah menjadi anggota KNPI Kabupaten Halmahera Selatan periode 2004–2009. Tidak berhenti di situ, ia kemudian dipercaya memimpin DPD KNPI Halmahera Selatan pada periode 2011–2013.

Sementara dalam organisasi keagamaan, Safri tercatat aktif sebagai pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Halmahera Selatan periode 2009–2012.

Rentetan pengalaman organisasi tersebut menjadi bekal penting sebelum dirinya memilih terjun lebih jauh ke dunia politik praktis.

Menapaki Karier Politik Bersama PKB

Perjalanan Safri di dunia politik semakin berkembang setelah bergabung dan aktif dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Di internal partai, ia pernah mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Halmahera Selatan.

Kepercayaan terhadap kapasitas dan pengalamannya kembali terlihat ketika pada Juli 2026, Safri didapuk sebagai Sekretaris DPC PKB Halmahera Selatan periode 2026–2031.

Di parlemen, Safri pertama kali terpilih sebagai anggota DPRD Halmahera Selatan melalui Pemilu 2019 dari Daerah Pemilihan (Dapil) V.

Kepercayaan masyarakat kembali mengantarkannya ke kursi legislatif pada Pemilu 2024. Setelah melalui dinamika persaingan politik dan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi terkait perolehan suara Dapil V, Safri melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota DPRD periode 2024–2029.

Dalam perjalanan tugas legislatifnya, ia kemudian dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Komisi III sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD Halmahera Selatan.

Kritis terhadap Kebijakan dan Kinerja Birokrasi

Salah satu hal yang mewarnai kiprah Safri di DPRD adalah keberaniannya menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan pemerintahan daerah.

Sejumlah isu yang menjadi perhatiannya antara lain optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), evaluasi kinerja pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), hingga kebijakan penganggaran yang berkaitan dengan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baginya, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Lebih dari itu, efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kemampuan birokrasi menerjemahkan kebijakan menjadi hasil nyata bagi masyarakat juga perlu mendapat perhatian.

Dalam sejumlah kesempatan di forum DPRD, Safri turut menyampaikan catatan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Sikap kritis tersebut menjadi bagian dari dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dari Organisasi, Politik, hingga Pengabdian

Perjalanan Safri Talib memperlihatkan bagaimana pengalaman organisasi dapat menjadi ruang pembentukan kepemimpinan sebelum memasuki dunia politik.

Mulai dari PMII, KNPI, NU, hingga PKB, setiap fase memberikan pengalaman berbeda yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan kariernya sebagai wakil rakyat.

Kini, dengan posisi sebagai Ketua Komisi III dan Ketua Fraksi PKB DPRD Halmahera Selatan, Safri berada pada posisi strategis untuk ikut mengawal kebijakan pembangunan daerah.

Tantangan ke depan tentu tidak ringan. Masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang bukan hanya lantang menyampaikan kritik, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan, mengawal solusi, dan memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang legislator bukan semata jabatan yang diemban atau panjangnya perjalanan organisasi, melainkan sejauh mana amanah politik dapat diwujudkan melalui kerja nyata bagi kepentingan masyarakat Halmahera Selatan, namun harapan masyarakat kabupaten Halmahera Selatan mampu di cetuskan oleh Safri Talib yang akrab di sapa amaka. (Bur)

HALSEL, MALUTLINE.COM – Masyarakat Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, mengeluhkan gangguan pasokan listrik yang terjadi hampir setiap hari. Pemadaman listrik secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya membuat warga merasa dirugikan dan mempertanyakan kualitas pelayanan PT PLN (Persero).

Warga menyebut, kondisi listrik di wilayah Bacan Selatan belakangan ini kerap mengalami pemadaman berulang. Bahkan, aliran listrik dinilai tidak stabil, sering hidup dan mati dalam waktu berdekatan, sehingga oleh masyarakat diibaratkan seperti lampu diskotek.

Gangguan tersebut bukan hanya menghambat aktivitas rumah tangga, tetapi juga dikhawatirkan berdampak terhadap kerusakan barang-barang elektronik milik warga, seperti televisi, kulkas, mesin cuci, komputer, hingga peralatan elektronik lainnya.

Salah seorang warga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan listrik yang stabil karena listrik sudah menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.

Warga juga mempertanyakan mengapa pemadaman kerap terjadi tanpa adanya pemberitahuan atau informasi resmi dari pihak PLN. Padahal, pemberitahuan sangat penting agar masyarakat dapat mengantisipasi dampak pemadaman, terutama terhadap peralatan elektronik yang rentan mengalami gangguan akibat aliran listrik tidak stabil.

Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak pihak PLN wilayah maupun unit pelayanan yang bertanggung jawab atas jaringan listrik di Bacan Selatan agar segera memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab gangguan yang terjadi berulang kali.

Selain itu, PLN diminta segera melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan distribusi dan sistem kelistrikan guna mengetahui sumber persoalan yang menyebabkan listrik sering padam dan kembali menyala dalam waktu singkat.

Warga Minta PLN Jangan Abaikan Keluhan Masyarakat

Masyarakat berharap PLN tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pelayanan kelistrikan di Kecamatan Bacan Selatan.

Warga menilai, pemadaman berulang tanpa informasi yang jelas dapat menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Karena itu, PLN perlu meningkatkan transparansi informasi, termasuk menyampaikan jadwal pemeliharaan jaringan maupun gangguan teknis yang berdampak terhadap pasokan listrik.

Jika gangguan tersebut menyebabkan kerusakan peralatan elektronik pelanggan, masyarakat juga berharap adanya penjelasan mengenai mekanisme pengaduan dan kemungkinan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat menegaskan bahwa sebagai pelanggan yang memenuhi kewajiban pembayaran rekening listrik, mereka berhak mendapatkan pelayanan kelistrikan yang andal, aman, dan disertai informasi yang jelas ketika terjadi gangguan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak PLN terkait penyebab pemadaman listrik berulang yang dikeluhkan masyarakat Kecamatan Bacan Selatan.

MALUTLINE.COM akan terus berupaya mengonfirmasi persoalan tersebut kepada pihak PLN guna mendapatkan penjelasan dan mendorong adanya perbaikan pelayanan listrik bagi masyarakat Bacan Selatan. (Sadi)

LABUA, Malutline – Ketersediaan obat-obatan dan perlengkapan medis di wilayah Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menuai keluhan masyarakat. Kali ini, warga menyoroti dugaan kekosongan cairan infus di fasilitas pelayanan kesehatan yang dinilai dapat menghambat penanganan pasien yang membutuhkan pertolongan medis segera.

Keluhan tersebut mencuat setelah seorang warga Desa Soma dilaporkan mengalami kondisi sakit parah dan membutuhkan penanganan medis berupa pemasangan infus. Namun, berdasarkan keterangan warga, saat pasien membutuhkan tindakan tersebut, salah seorang bidan desa menyampaikan bahwa persediaan cairan infus telah habis.

Kondisi ini sontak menimbulkan kekecewaan masyarakat. Pasalnya, cairan infus merupakan salah satu perlengkapan medis yang dibutuhkan dalam penanganan pasien berdasarkan indikasi medis, terutama ketika pasien memerlukan penanganan dan pemantauan secara cepat.

Masyarakat mempertanyakan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan tersebut. Sebab, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar masyarakat tidak kesulitan memperoleh pelayanan ketika menghadapi kondisi darurat.

Warga pun meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Kesehatan agar tidak menganggap persoalan ini sebagai keluhan biasa. Dinas terkait didesak segera melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung terhadap ketersediaan obat-obatan serta perlengkapan medis di Puskesmas Kecamatan Pulau Makian maupun fasilitas kesehatan tingkat desa.

Selain persoalan stok infus, pemerintah daerah juga diminta memastikan sistem pengadaan dan distribusi obat-obatan berjalan secara optimal. Mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki tantangan akses transportasi, ketersediaan stok penyangga perlu diperhatikan agar pelayanan kesehatan tidak terganggu.

Jangan Sampai Warga Kesulitan Mendapatkan Pertolongan

Masyarakat berharap persoalan kekurangan perlengkapan medis tidak terus berulang. Pemerintah daerah harus memastikan setiap fasilitas kesehatan memiliki persediaan obat dan perlengkapan medis sesuai kebutuhan pelayanan serta mampu memberikan penanganan awal kepada pasien sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diperhatikan pemerintah. Karena itu, keterbatasan geografis dan kondisi wilayah kepulauan tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pemenuhan kebutuhan medis warga.

Dinas Kesehatan Halmahera Selatan juga diharapkan melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab dugaan kekosongan cairan infus tersebut, termasuk mengevaluasi perencanaan kebutuhan, pengadaan, hingga mekanisme pendistribusian logistik medis ke wilayah Pulau Makian.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Puskesmas Kecamatan Pulau Makian maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat tersebut.

MALUTLINE.COM akan terus berupaya mengonfirmasi persoalan ini kepada pihak terkait guna memperoleh penjelasan berimbang dan memastikan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.(Iwan/Red)