HALSEL, Malut Line — Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara mendesak Kapolda Maluku Utara mengusut dugaan adanya setoran dari aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.

Ketua FAKI Malut, Dani Haris Purnawan, mengatakan pihaknya menerima informasi mengenai dugaan sistem penagihan uang kepada sejumlah pengelola aktivitas pengolahan material emas. Dana tersebut disebut dikumpulkan melalui pihak tertentu dan diduga diteruskan kepada oknum tertentu.

FAKI mengklaim telah mengantongi sejumlah nama yang disebut berkaitan dengan informasi tersebut. Namun, nama-nama itu belum dipublikasikan karena masih perlu diverifikasi melalui proses hukum.

“Nama-nama sudah kami kantongi. Kami minta Kapolda Malut memerintahkan pemeriksaan dan menelusuri aliran uang tersebut. Jika tidak benar, harus dibuktikan tidak benar. Kalau terbukti, proses sesuai hukum,” tegas Dani.

FAKI meminta penyelidikan tidak hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi juga menelusuri siapa yang diduga mengatur, menagih, menerima hingga menikmati aliran dana tersebut.

Selain dugaan setoran, FAKI juga meminta aparat memeriksa aktivitas sejumlah pihak yang disebut dalam informasi masyarakat terkait PETI Manatahan, termasuk Hi Said, Sukri dan Kepala Desa Manatahan. FAKI menegaskan penyebutan nama tersebut bukan berarti mereka telah terbukti melakukan tindak pidana.

FAKI juga meminta kepolisian memastikan status perizinan kegiatan pertambangan serta mendalami informasi mengenai dugaan penggunaan bahan kimia sianida (CN) dalam pengolahan material emas.

Menurut Dani, jika ditemukan dugaan pelanggaran, proses hukum harus dilakukan secara objektif tanpa pandang bulu.

“Kalau ada oknum aparat yang terbukti menerima atau terlibat, proses sesuai hukum. Kalau tidak terbukti, sampaikan kepada publik agar persoalannya jelas,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan adanya setoran kepada oknum atau petinggi Polres Halmahera Selatan masih merupakan informasi yang memerlukan pembuktian. Malut Line tidak menyimpulkan bahwa pihak kepolisian telah menerima setoran maupun terlibat dalam aktivitas PETI.

Polres Halmahera Selatan dan pihak-pihak yang disebut memiliki hak memberikan klarifikasi serta hak jawab.

FAKI berharap Kapolda Malut dapat memastikan penanganan PETI di wilayah Obi dilakukan secara transparan, termasuk apabila terdapat pihak lain yang diduga mengendalikan, melindungi atau memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal. (Red)

HALSEL, Malut Line — Dugaan praktik setoran dari aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, kembali menjadi sorotan.

Kali ini, Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara mendesak Kapolda Maluku Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut, sekaligus menelusuri dugaan aliran uang yang disebut-sebut berasal dari hasil pengolahan material emas.

Ketua FAKI Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menilai informasi mengenai dugaan setoran tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa apabila benar terdapat aliran dana dari aktivitas pertambangan ilegal kepada oknum aparat penegak hukum.

Menurut FAKI, dugaan tersebut perlu diuji melalui penyelidikan profesional dengan menelusuri seluruh mata rantai uang, mulai dari sumber dana, pihak yang melakukan penagihan, pihak yang menerima, hingga pihak yang diduga menjadi tujuan akhir.

“Informasi mengenai dugaan setoran ini cukup serius. Kalau benar ada uang yang berasal dari hasil pengolahan tambang ilegal kemudian diserahkan kepada oknum pejabat atau petinggi kepolisian, maka harus dibuktikan secara hukum dan tidak boleh dibiarkan,” tegas Dani Haris Purnawan.

Nama Penerima Disebut Telah Dikantongi

FAKI menyebut informasi yang mereka terima mengarah pada dugaan adanya sistem penagihan tertentu terhadap pelaku usaha pengolahan material emas di Manatahan.

Dalam informasi tersebut, uang disebut tidak selalu diserahkan langsung kepada pihak yang diduga menjadi tujuan akhir. Penagihan diduga dilakukan melalui orang tertentu yang kemudian mengumpulkan dan menyerahkan uang tersebut kepada pihak lain.

FAKI menyebut pola tersebut sebagai dugaan sistem “cabutan”, yakni adanya pihak tertentu yang melakukan penagihan kepada pelaku usaha atau pengelola pengolahan, kemudian dana yang terkumpul diduga diteruskan kepada pihak tertentu.

Lebih jauh, FAKI mengklaim telah memperoleh informasi mengenai sejumlah nama yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang tersebut.

Namun, nama-nama tersebut belum dipublikasikan karena FAKI mendorong agar informasi tersebut terlebih dahulu diuji melalui proses penyelidikan resmi.

“Nama-nama itu sudah kami kantongi. Tetapi kami tidak ingin mendahului proses hukum. Yang kami minta adalah Kapolda Malut memerintahkan pemeriksaan dan penelusuran secara serius. Kalau tidak benar, tentu harus dibuktikan tidak benar. Kalau benar, harus diproses,” ujar Dani.

Kapolda Diminta Telusuri Aliran Dana

FAKI menilai dugaan setoran tidak cukup hanya diperiksa dari sisi siapa yang memberikan uang.

Menurut organisasi tersebut, aparat harus menelusuri aliran dana secara menyeluruh, termasuk siapa yang memerintahkan penagihan, siapa yang menjadi perantara, berapa jumlah yang dikumpulkan, kapan uang diserahkan, serta kepada siapa dana tersebut berakhir.

Penelusuran juga dinilai perlu dilakukan melalui bukti transaksi, komunikasi elektronik, catatan pembayaran, keterangan para pengusaha, serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui mekanisme tersebut.

Desakan ini muncul di tengah pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan pungutan terhadap pengusaha tambang di sejumlah wilayah Halsel. RRI pada Agustus 2026 juga memberitakan adanya keluhan pengusaha terkait dugaan permintaan uang dalam kegiatan pendataan tambang ilegal di Anggai, Manatahan dan Kusubibi.

“Kalau hanya memeriksa orang yang berada di lapangan, persoalan tidak akan pernah terang. Yang harus dicari adalah siapa yang mengatur, siapa yang menikmati dan ke mana uang itu mengalir,” kata Dani.

PETI Manatahan Bukan Persoalan Baru

Aktivitas pertambangan ilegal di Manatahan bukan merupakan persoalan baru.

Catatan pemberitaan menunjukkan bahwa lokasi Manatahan pernah menjadi sasaran penindakan aparat dalam operasi terhadap tambang emas ilegal di Pulau Obi. Pada April 2025, tim gabungan Polda Maluku Utara, Polres Halmahera Selatan dan Brimob melakukan penutupan lokasi tambang ilegal di Manatahan dan Anggai.

Bahkan dalam dokumen perkara Pengadilan Negeri Labuha yang dipublikasikan pada Agustus 2026, terdapat perkara yang berkaitan dengan kegiatan penambangan dan pengolahan material mengandung emas di Desa Manatahan dan Anggai.

Kondisi tersebut, menurut FAKI, menunjukkan bahwa penanganan PETI di wilayah Obi harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.

Jangan sampai, kata Dani, penegakan hukum hanya menyentuh pekerja atau pelaku di lapangan, sementara pihak yang memiliki modal, mengendalikan kegiatan, maupun pihak yang diduga menikmati keuntungan justru tidak tersentuh.

Hi Said, Sukri dan Kades Manatahan Disorot

Dalam desakan tersebut, FAKI juga meminta aparat penegak hukum mendalami aktivitas sejumlah pihak yang namanya disebut dalam informasi masyarakat terkait kegiatan pertambangan dan pengolahan emas di Manatahan, di antaranya Hi Said, Sukri serta Kepala Desa Manatahan.

FAKI menegaskan, penyebutan nama-nama tersebut bukan berarti mereka telah terbukti melakukan tindak pidana.

Justru, menurut FAKI, aparat harus melakukan pemeriksaan secara objektif untuk memastikan siapa yang benar-benar terlibat, siapa yang hanya bekerja atau memiliki aktivitas usaha yang sah, serta siapa yang memiliki hubungan dengan aktivitas PETI.

Sebelumnya, pemberitaan mengenai dugaan aktivitas tambang dan pungutan di Manatahan juga telah muncul di sejumlah media. Salah satu pemberitaan menyebut adanya dugaan keterlibatan sejumlah pihak dan dugaan aliran pungutan kepada oknum tertentu. Namun seluruh tuduhan tersebut tetap membutuhkan verifikasi dan pembuktian hukum.

Soal Perizinan Jangan Dijadikan Alasan Menghentikan Penegakan Hukum

FAKI juga menyoroti adanya informasi bahwa proses pengurusan legalitas atau perizinan aktivitas pertambangan masyarakat masih berjalan.

Menurut Dani, proses pengurusan izin harus dihormati apabila dilakukan melalui mekanisme yang sah. Namun, proses perizinan tidak secara otomatis menghapus kewajiban untuk mematuhi hukum selama izin tersebut belum benar-benar diterbitkan.

“Kalau izinnya masih dalam proses, jangan kemudian dianggap semua kegiatan sudah otomatis legal. Pemerintah dan aparat harus membedakan antara proses pengurusan izin dengan izin yang sudah diterbitkan,” tegasnya.

Karena itu, FAKI meminta kepolisian memastikan status hukum setiap aktivitas pertambangan dan pengolahan material emas di Manatahan berdasarkan dokumen perizinan yang benar-benar berlaku.

Penggunaan CN Juga Diminta Ditelusuri

Selain aktivitas penambangan, FAKI meminta aparat menelusuri dugaan penggunaan bahan kimia sianida (CN) dalam proses pengolahan material emas di kawasan tersebut.

Menurut FAKI, apabila benar terdapat penggunaan bahan kimia berbahaya dalam aktivitas pengolahan emas tanpa memenuhi ketentuan keselamatan dan lingkungan, maka persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pertambangan, tetapi juga berpotensi menyangkut ketentuan lain sesuai fakta dan hasil pemeriksaan.

Karena itu, pemeriksaan lapangan dinilai perlu melibatkan pihak yang memiliki kompetensi untuk memastikan jenis bahan yang digunakan, sumbernya, tata cara penggunaannya, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

Kapolda Diminta Evaluasi Petinggi Polres Halsel

FAKI secara khusus meminta Kapolda Maluku Utara melakukan evaluasi terhadap jajaran yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus PETI di Halmahera Selatan.

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal.

FAKI juga meminta agar dugaan penerimaan setoran oleh oknum aparat, apabila memiliki bukti awal yang cukup, diperiksa melalui mekanisme hukum dan etik kepolisian.

“Kapolda harus berani membuka persoalan ini. Jangan sampai ada kesan hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, sementara pihak yang diduga memiliki kekuatan atau hubungan tertentu justru tidak tersentuh,” ujar Dani.

FAKI: Jangan Tutup Mata

FAKI menegaskan bahwa persoalan ini bukan ditujukan untuk menyerang institusi Polri.

Sebaliknya, menurut Dani, langkah pemeriksaan justru diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Jika dugaan tersebut tidak terbukti, maka pemeriksaan secara terbuka dapat menjadi jalan untuk membersihkan nama baik pihak-pihak yang dituduh.

Namun apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum, FAKI meminta agar proses dilakukan tanpa pandang bulu.

“Polisi jangan tutup mata. Kalau ada oknum yang bermain, proses sesuai hukum. Kalau tidak terbukti, sampaikan kepada publik bahwa tuduhan itu tidak benar. Yang penting semuanya berdasarkan bukti,” katanya.

FAKI juga meminta masyarakat maupun pelaku usaha yang mengetahui dugaan penagihan atau setoran agar memberikan informasi kepada aparat penegak hukum melalui saluran resmi dan menyertakan bukti yang dapat diverifikasi.

Menunggu Respons Resmi Kepolisian

Hingga berita ini ditulis, dugaan mengenai adanya aliran dana kepada petinggi atau oknum di lingkungan Polres Halmahera Selatan sebagaimana disampaikan FAKI masih merupakan informasi yang memerlukan pembuktian.

Pemberitaan ini tidak menyimpulkan bahwa pimpinan maupun anggota Polres Halmahera Selatan telah menerima setoran atau terlibat dalam aktivitas PETI.

Polres Halmahera Selatan maupun pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Yang menjadi tuntutan FAKI adalah agar seluruh informasi tersebut diuji melalui proses hukum yang transparan.

Apalagi, penanganan perkara PETI di wilayah Halmahera Selatan telah memasuki proses hukum dalam sejumlah kasus. Pada Agustus 2026, misalnya, Polres Halmahera Selatan menyerahkan dua tersangka perkara tambang ilegal Anggai kepada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap.

Dengan demikian, FAKI meminta agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku tertentu, tetapi juga mampu mengungkap apabila memang terdapat pihak lain yang mengendalikan, membiayai, melindungi atau memperoleh keuntungan dari kegiatan pertambangan tanpa izin.

“Kami minta Kapolda Malut turun tangan. Telusuri uangnya, telusuri orangnya, telusuri siapa yang memerintah dan siapa yang menerima. Kalau terbukti, proses hukum. Kalau tidak terbukti, jelaskan kepada publik. Jangan biarkan persoalan ini menjadi bola liar,” tutup Dani Haris Purnawan.

Malut Line akan terus memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. (Red)

HALSEL, Malut Line.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, mendapat sorotan dari sejumlah warga dan orang tua siswa. Mereka mempertanyakan kualitas serta kandungan gizi makanan yang dibagikan kepada peserta didik di sejumlah sekolah di wilayah tersebut.

Keluhan warga terutama berkaitan dengan menu makanan yang dinilai belum mencerminkan konsep Makan Bergizi Gratis, khususnya dari sisi keberagaman dan kecukupan asupan gizi bagi anak-anak sekolah.

Berdasarkan keluhan yang disampaikan warga, menu MBG yang dibagikan disebut hanya terdiri dari nasi, satu buah pisang dan sepotong telur. Warga juga mempertanyakan kualitas bahan pangan yang digunakan, termasuk jenis beras yang dinilai kurang baik.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan orang tua siswa mengenai apakah menu yang disediakan telah memenuhi standar gizi yang ditetapkan dalam pelaksanaan program MBG.

“Kalau makanan yang diberikan hanya seperti itu, kami sebagai orang tua tentu bertanya, apakah kebutuhan gizi anak-anak benar-benar sudah terpenuhi,” ujar salah satu orang tua siswa yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurut warga, program MBG seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga memperhatikan kualitas bahan pangan, kecukupan protein, karbohidrat, vitamin, mineral serta variasi menu yang dibutuhkan dalam masa pertumbuhan anak.

Keluhan tersebut juga disebut berdampak terhadap minat sebagian siswa untuk mengonsumsi makanan yang diberikan. Sejumlah orang tua mengaku menerima informasi bahwa terdapat siswa yang memilih tidak menghabiskan, bahkan menolak makanan MBG karena menilai menu yang disajikan kurang menarik dan kualitasnya dipertanyakan.

Warga berharap persoalan tersebut tidak dianggap sebagai keluhan biasa. Mereka meminta pemerintah, termasuk pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan program MBG, turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap proses penyediaan dan distribusi makanan di Kecamatan Botang Lomang.

Selain kualitas menu, warga juga meminta adanya evaluasi terhadap pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta dapur MBG yang melayani sekolah-sekolah di wilayah tersebut.

Evaluasi dinilai penting untuk memastikan anggaran program benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan tidak terjadi pengurangan kualitas makanan akibat persoalan pengadaan maupun pengelolaan.

Sejumlah warga bahkan menduga orientasi keuntungan dapat memengaruhi kualitas makanan yang diterima siswa. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap mekanisme pengadaan bahan pangan, standar porsi, nilai gizi menu, penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban pengelola SPPG.

Karena itu, warga meminta pemerintah tidak hanya menerima laporan administratif dari pengelola, tetapi melakukan uji petik langsung ke dapur MBG dan sekolah penerima, termasuk memeriksa bahan makanan, ukuran porsi, kualitas bahan pangan serta kesesuaian menu dengan standar gizi yang berlaku.

“Jangan sampai program yang tujuan utamanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak justru kualitas makanannya tidak sesuai dengan harapan. Pemerintah harus turun melihat langsung,” kata warga lainnya.

Warga juga meminta adanya ruang pengaduan yang mudah diakses oleh orang tua dan pihak sekolah apabila ditemukan makanan yang kualitasnya tidak sesuai, porsi tidak mencukupi, atau terdapat persoalan lain dalam pelaksanaan MBG.

Program MBG sendiri memiliki tujuan penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Karena itu, pelaksanaannya di tingkat daerah diharapkan tidak sekadar mengejar distribusi makanan, tetapi memastikan makanan yang sampai kepada anak benar-benar layak konsumsi dan memenuhi kebutuhan gizi.

Atas berbagai keluhan tersebut, pemerintah daerah dan pihak berwenang diharapkan segera memberikan penjelasan mengenai standar menu, komposisi gizi, sumber bahan pangan, standar porsi serta mekanisme pengawasan SPPG dan dapur MBG di Kecamatan Botang Lomang.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pengelola SPPG maupun pihak pemerintah terkait mengenai keluhan warga tersebut. Konfirmasi dari pihak terkait diperlukan untuk mengetahui apakah menu yang dipersoalkan memang telah sesuai dengan standar program MBG serta apakah terdapat evaluasi terhadap kualitas makanan yang dibagikan kepada siswa. (Red)

HALSEL, Malut Line.com — Sebuah unggahan di media sosial menyoroti aktivitas petugas lalu lintas yang melakukan penindakan terhadap sejumlah pengendara sepeda motor. Dalam unggahan tersebut, terlihat beberapa pengendara berada di kawasan jalan tepi pantai, sementara narasi yang menyertai foto mempertanyakan penggunaan peci oleh seorang warga yang disebut hendak melaksanakan ibadah di masjid.

Persoalan tersebut kemudian memunculkan perbincangan di tengah masyarakat, khususnya mengenai bagaimana penerapan aturan lalu lintas sebaiknya dilakukan secara tegas, tetapi tetap mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis.

Dalam konteks keselamatan berlalu lintas, penggunaan helm SNI merupakan kewajiban bagi pengemudi maupun penumpang sepeda motor. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara Pasal 291 mengatur sanksi bagi pengendara yang tidak menggunakan helm SNI.

Artinya, peci tidak dapat menggantikan fungsi helm SNI ketika seseorang mengendarai sepeda motor di jalan raya. Peci merupakan bagian dari pakaian yang digunakan seseorang, termasuk ketika hendak menjalankan ibadah, sedangkan helm merupakan perlengkapan keselamatan yang diwajibkan dalam berkendara.

Namun, persoalan yang perlu menjadi perhatian bukan hanya soal penegakan aturan, melainkan juga cara menyampaikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua atau warga yang mungkin belum memahami bahwa perjalanan menuju masjid dengan sepeda motor tetap harus memenuhi ketentuan keselamatan.

Jika benar terdapat warga yang hendak pergi ke masjid dengan jarak rumah yang cukup jauh, penggunaan sepeda motor tentu menjadi salah satu pilihan transportasi yang wajar. Karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman sederhana bahwa berangkat ke masjid tetap bisa menggunakan peci, tetapi peci digunakan setelah kendaraan diparkir atau bersama perlengkapan yang tidak menggantikan helm selama perjalanan.

Penegakan Hukum Tetap Harus Disertai Edukasi

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas memiliki dasar hukum. Korlantas Polri juga menegaskan bahwa kewajiban memakai helm bukan sekadar imbauan, tetapi merupakan bagian dari ketentuan keselamatan berlalu lintas.

Di sisi lain, pendekatan humanis tetap penting agar masyarakat tidak melihat aturan lalu lintas semata-mata sebagai tindakan menghukum.

Petugas dapat menjelaskan kepada pengendara bahwa helm bukan untuk menghalangi seseorang menjalankan ibadah, melainkan untuk melindungi kepala selama perjalanan. Setelah tiba di masjid dan kendaraan diparkir dengan aman, warga tentu dapat mengenakan peci untuk melaksanakan salat.

Dengan demikian, antara ketaatan terhadap aturan lalu lintas dan kebebasan menjalankan ibadah sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan bersama selama masyarakat mendapatkan informasi yang benar.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa alasan jarak rumah dengan masjid, tujuan perjalanan untuk beribadah, maupun kondisi jalan yang dianggap sepi tidak otomatis menghapus kewajiban menggunakan helm.

Kecelakaan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, Korlantas Polri secara konsisten mengingatkan masyarakat agar menjadikan helm sebagai bagian dari setiap perjalanan menggunakan sepeda motor.

Begitu pula bagi petugas, setiap penindakan diharapkan dapat menjadi momentum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat secara santun, jelas dan proporsional, terutama kepada warga lanjut usia yang mungkin membutuhkan pendekatan komunikasi yang lebih baik.

Pada akhirnya, aturan lalu lintas dibuat untuk keselamatan bersama. Masyarakat wajib mematuhi ketentuan yang berlaku, sementara aparat diharapkan terus mengedepankan edukasi dan pelayanan yang humanis.

Pesan sederhananya: ke masjid boleh memakai peci, tetapi perjalanan dengan sepeda motor tetap wajib menggunakan helm SNI. Dengan begitu, ibadah tetap terlaksana dan keselamatan di jalan juga tetap terjaga. (Red)

HALSEL, Malutline — SMP Negeri 67 Palamea, Kecamatan Kasiruta Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, kembali melaksanakan upacara bendera rutin pada Senin, 21 September 2026.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut dipimpin langsung oleh Kepala SMPN 67 Palamea, Ulfa Kamarulla, yang bertindak sebagai pembina upacara.

Dalam amanatnya, Ulfa Kamarullah Spdi menegaskan bahwa pelaksanaan upacara bendera tidak semata-mata dipandang sebagai kegiatan seremonial atau rutinitas setiap hari Senin. Menurutnya, terdapat nilai-nilai penting yang dapat menjadi pembelajaran bagi para siswa dalam membentuk karakter dan sikap dalam kehidupan sehari-hari.

Ia kemudian menyampaikan lima nilai penting yang dapat dipetik melalui pelaksanaan upacara bendera.

Pertama, belajar disiplin, yakni membiasakan diri hadir tepat waktu, mengikuti aturan dan melaksanakan tanggung jawab dengan baik.

Kedua, menghargai perjuangan, sebagai bentuk penghormatan terhadap para pahlawan dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi bagi bangsa serta dunia pendidikan.

Ketiga, menghormati orang lain, terutama guru, orang tua, sesama siswa maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, belajar mengendalikan diri, baik dalam bersikap, berbicara maupun mengambil keputusan sehingga setiap tindakan dapat dilakukan secara bijaksana.

Kelima, belajar menjadi bagian dari kelompok, dengan membangun kerja sama, kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah.

“Upacara bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum untuk belajar disiplin, menghargai perjuangan, menghormati sesama, mengendalikan diri, dan membangun kebersamaan,” ujar Ulfa dalam amanatnya.

Pesan tersebut menjadi bagian dari upaya pihak sekolah dalam menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik. Sebab, pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi juga bagaimana siswa mampu membangun sikap, kedisiplinan, tanggung jawab dan rasa hormat terhadap sesama.

Menurut pihak sekolah, pembentukan karakter sejak dini menjadi salah satu bagian penting dalam mempersiapkan peserta didik agar tidak hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Upacara bendera yang dilaksanakan di lingkungan SMPN 67 Palamea, Desa Palamea, tersebut berlangsung sebagai bagian dari agenda rutin sekolah setiap Senin.

Melalui kegiatan tersebut, sekolah berharap nilai-nilai yang disampaikan tidak berhenti pada saat upacara berlangsung, tetapi dapat diterapkan para siswa dalam aktivitas belajar maupun kehidupan sehari-hari. (Iswan)