Berita, Daerah, Halsel, Maluku Utara, Nasional|oleh

Halsel, Malutline–Riuh suara mesin penggorengan bercampur aroma keripik pisang yang gurih menyeruak dari sebuah bangunan sederhana di kawasan Kampung Baru, Desa Kawasi, Pulau Obi. Dari sinilah geliat ekonomi baru warga setempat mulai berdenyut, dipelopori oleh sekelompok perempuan yang tergabung dalam UMKM Obi Jaya Mandiri.

Kelompok usaha ini dirintis sejak 2019 oleh Suryani Jouronga, perempuan asli Obi yang akrab disapa Mama Cahya. Berawal dari keraguan, kini usaha tersebut menjelma menjadi salah satu contoh sukses pemberdayaan masyarakat lingkar tambang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Harita Nickel.

“Awalnya kami pesimis, karena pisang di Desa Kawasi rasanya cenderung asin, kami khawatir tidak laku. Tapi setelah mendapat pelatihan dari CSR Harita Nickel, akhirnya kami berani mencoba. Hasilnya justru di luar dugaan,” tutur Mama Cahya sambil menunjukkan produk keripik pisang berlabel Horiwo, singkatan dari Horewo yang berarti “mari berkumpul”.

Kini, tak hanya keripik pisang. Bersama puluhan perempuan lainnya, Mama Cahya berhasil mengembangkan hingga sembilan produk olahan, mulai dari keripik keladi, tahu-tempe, hingga sambal ikan.

­

Dari Keripik ke Penghargaan Nasional

Perjalanan Obi Jaya Mandiri tidak sia-sia. Berkat pendampingan intensif Harita Nickel, mulai dari manajemen usaha, pengemasan produk, hingga strategi pemasaran, omzet kelompok ini melonjak drastis hingga menembus ratusan juta rupiah per tahun.

Capaian itu turut mengantarkan mereka meraih penghargaan Indonesian CSR Awards serta Indonesian SDGs Award 2023, dengan kategori Terbaik 1 Local Hero on Social Responsibility.

“Semua pencapaian ini adalah bukti nyata dukungan Harita Nickel terhadap masyarakat lingkar tambang. Kami yang dulu hanya mengandalkan mencari ikan, sekarang punya sumber penghasilan baru,” ujar Mama Cahya dengan bangga.

Jalan Ekonomi Baru bagi Warga

Kisah Obi Jaya Mandiri menjadi cermin perubahan sosial dan ekonomi di Desa Kawasi. Keberadaan tambang nikel di Pulau Obi ternyata tidak hanya berkutat pada hilirisasi mineral, tetapi juga membuka jalan bagi tumbuhnya usaha-usaha mikro masyarakat.

“Dulu warga hanya bergantung pada laut. Sekarang banyak ibu-ibu di Kawasi yang bisa punya usaha, bisa bantu ekonomi keluarga. Ada harapan baru di sini,” tambah Mama Cahya.

Keberhasilan UMKM ini menunjukkan, ketika industri besar turun langsung membina masyarakat, maka nilai tambah dari hilirisasi bukan hanya pada komoditas tambang, melainkan juga pada kehidupan sosial warga lingkar tambang.

Di tengah geliat produksi keripik pisang dan aneka camilan lain di Desa Kawasi, semangat kebersamaan para perempuan Obi kini seolah menjadi energi baru: membuktikan bahwa keberanian mencoba, ditopang oleh pendampingan yang tepat, mampu mengubah keraguan menjadi keberhasilan. (Red)

Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline – Kabar membanggakan datang dari salah satu putri terbaik Maluku Utara. Irma Hi Habib, prajurit TNI Angkatan Darat yang berdinas di Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), resmi naik pangkat dari Letnan Satu (Lettu) menjadi Kapten TNI Kowad.

Ucapan selamat pun mengalir dari keluarga besar, termasuk Abang Tiar dan Ci Amira, kakak ipar Irma, serta keluarga besar Haji Habib Haji Laksamana.

“Ini adalah kebanggaan bagi kami sekeluarga. Adinda Irma bukan hanya membawa harum nama keluarga, tapi juga mengangkat nama Maluku Utara di jajaran TNI. Kami berdoa semoga Irma selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mengabdi kepada bangsa dan negara,” ujar Abang Tiar mewakili keluarga besar.

Kenaikan pangkat ini menjadi kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga masyarakat Maluku Utara, karena salah satu putri daerah berhasil menorehkan prestasi di jajaran TNI Angkatan Darat. (Red)

Halsel, Maluku Utara|oleh

LABUHA, Malutline – Penggunaan Dana Desa (DD) 2024 di Desa Kupal, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kembali menuai sorotan tajam. Dengan status desa “berkembang”, Desa Kupal menerima pagu anggaran sebesar Rp 1.124.797.000

Namun, pertanggungjawaban penggunaannya oleh Kepala Desa Sanusi Larianga dinilai tidak transparan, bahkan banyak kegiatan fisik yang diduga tidak jelas realisasinya.

Berdasarkan data terakhir pembaruan 12 Juli 2025, penyaluran Dana Desa terbagi dalam dua tahap, yakni Rp 483.740.200 (43,01%) dan Rp 641.056.800 (56,99%). Namun, sejumlah alokasi menimbulkan tanda tanya besar, antara lain

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa: Rp 258,3 juta pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan/Gang: Rp 100 juta

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Usaha Tani: Rp 86 juta pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Drainase, dll): Rp 70 juta

Pemeliharaan Sarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Desa: Rp 178 juta Keadaan Mendesak: Rp 241,2 juta

Penyelenggaraan PAUD/TPQ Non-Formal: Rp 33,6 juta posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, dll): Rp 35,1 juta

Bantuan Perikanan: Rp 15 juta Produksi Tanaman Pangan (alat & pengolahan): Rp 35 juta Operasional Pemerintah Desa: Rp 57,5 jutaPengiriman Kontingen Kepemudaan/Olah Raga: Rp 15 juta

Sejumlah warga menilai anggaran jumbo yang digelontorkan tidak tampak hasilnya di lapangan.

“Setiap tahun dana ratusan juta masuk, tapi jalan desa masih rusak parah. Begitu juga jalan usaha tani, belum terlihat jelas manfaatnya. Bangunan sarana kebudayaan yang disebut dalam laporan pun tidak jelas wujudnya,” ujar salah satu warga Kupal, Rabu (1/10/2025).

Warga juga menyoroti pos anggaran keadaan mendesak yang mencapai Rp 241,2 juta. “Kami tidak tahu keadaan darurat apa yang dimaksud. Tidak pernah ada penjelasan terbuka soal penggunaan dana itu,” tambah warga lainnya.

Ketua Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, menegaskan lemahnya transparansi pengelolaan Dana Desa di Kupal membuka peluang besar penyimpangan.

“Kades Sanusi Larianga harus menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jika ada indikasi penyelewengan, maka Polres Halsel dan Kejaksaan Negeri wajib turun tangan melakukan penyelidikan,” tegas Dani.

Selain dugaan penyimpangan pada laporan kegiatan fisik, beberapa warga mengungkapkan informasi mencengangkan. Sang kades diduga membeli sebidang tanah di Desa Sawadai senilai Rp 150 juta serta empat kapling tanah di Desa Tembal dengan nilai ratusan juta rupiah.

“Warga menduga pembelian itu menggunakan uang desa. Sebab dari laporan dan kondisi di lapangan, banyak pekerjaan yang tidak jelas, tapi aset pribadi justru bertambah,” ujar sumber warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Kupal, Sanusi Lariaga, belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidakjelasan penggunaan Dana Desa 2024. Wartawan masih berupaya menghubungi yang bersangkutan. (Red

Halsel, Maluku Utara|oleh

Labuha, Malutline – Riuh suara mesin penggorengan bercampur aroma keripik pisang yang gurih menyeruak dari sebuah bangunan sederhana di kawasan Kampung Baru, Desa Kawasi, Pulau Obi. Dari sinilah geliat ekonomi baru warga setempat mulai berdenyut, dipelopori oleh sekelompok perempuan yang tergabung dalam UMKM Obi Jaya Mandiri.

Kelompok usaha ini dirintis sejak 2019 oleh Suryani Jouronga, perempuan asli Obi yang akrab disapa Mama Cahya. Berawal dari keraguan, kini usaha tersebut menjelma menjadi salah satu contoh sukses pemberdayaan masyarakat lingkar tambang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Harita Nickel.

“Awalnya kami pesimis, karena pisang di Desa Kawasi rasanya cenderung asin, kami khawatir tidak laku. Tapi setelah mendapat pelatihan dari CSR Harita Nickel, akhirnya kami berani mencoba. Hasilnya justru di luar dugaan,” tutur Mama Cahya sambil menunjukkan produk keripik pisang berlabel Horiwo, singkatan dari Horewo yang berarti “mari berkumpul”.

Kini, tak hanya keripik pisang. Bersama puluhan perempuan lainnya, Mama Cahya berhasil mengembangkan hingga sembilan produk olahan, mulai dari keripik keladi, tahu-tempe, hingga sambal ikan.

Dari Keripik ke Penghargaan Nasional

Perjalanan Obi Jaya Mandiri tidak sia-sia. Berkat pendampingan intensif Harita Nickel, mulai dari manajemen usaha, pengemasan produk, hingga strategi pemasaran, omzet kelompok ini melonjak drastis hingga menembus ratusan juta rupiah per tahun.

Capaian itu turut mengantarkan mereka meraih penghargaan Indonesian CSR Awards serta Indonesian SDGs Award 2023, dengan kategori Terbaik 1 Local Hero on Social Responsibility.

“Semua pencapaian ini adalah bukti nyata dukungan Harita Nickel terhadap masyarakat lingkar tambang. Kami yang dulu hanya mengandalkan mencari ikan, sekarang punya sumber penghasilan baru,” ujar Mama Cahya dengan bangga.

Jalan Ekonomi Baru bagi Warga

Kisah Obi Jaya Mandiri menjadi cermin perubahan sosial dan ekonomi di Desa Kawasi. Keberadaan tambang nikel di Pulau Obi ternyata tidak hanya berkutat pada hilirisasi mineral, tetapi juga membuka jalan bagi tumbuhnya usaha-usaha mikro masyarakat.

“Dulu warga hanya bergantung pada laut. Sekarang banyak ibu-ibu di Kawasi yang bisa punya usaha, bisa bantu ekonomi keluarga. Ada harapan baru di sini,” tambah Mama Cahya.

Keberhasilan UMKM ini menunjukkan, ketika industri besar turun langsung membina masyarakat, maka nilai tambah dari hilirisasi bukan hanya pada komoditas tambang, melainkan juga pada kehidupan sosial warga lingkar tambang.

Di tengah geliat produksi keripik pisang dan aneka camilan lain di Desa Kawasi, semangat kebersamaan para perempuan Obi kini seolah menjadi energi baru: membuktikan bahwa keberanian mencoba, ditopang oleh pendampingan yang tepat, mampu mengubah keraguan menjadi keberhasilan. (Red)

Berita, Daerah, Maluku Utara, Nasional|oleh

HALTIM, Malutline–Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera Timur untuk menindaklanjuti surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pendataan Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Surat dengan nomor 300.1.4/0.2/BAK tertanggal 23 September 2025 itu ditandatangani Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA. Dalam surat tersebut, pemerintah daerah diminta melakukan pendataan Poskamling yang tersebar di desa maupun kelurahan dan melaporkannya melalui tautan resmi paling lambat 1 Oktober 2025.

Instruksi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI kepada Mendagri, Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian, dalam rangka menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menggiatkan kembali peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta Pos Ronda di tingkat RT/RW.

Kunjungan Satpol PP Provinsi

Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Jhoanda Laos menugaskan jajaran Satpol PP Provinsi untuk melakukan koordinasi di Halmahera Timur. Kunjungan dipimpin Sekretaris Satpol PP Provinsi, Djabal Badar, bersama Kepala Seksi Kerja Sama Satpol PP, Yasim Mener.

Keduanya diterima langsung oleh Kasatpol PP Halmahera Timur, Abadi Dauda, SE, dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Satpol PP Haltim.

“Kami menyampaikan edaran Mendagri untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, khususnya pendataan Poskamling yang ada di desa dan kelurahan,” ujar Djabal Badar.

Haltim Siap Menindaklanjuti

Kasatpol PP Haltim, Abadi Dauda, menyatakan pihaknya siap melaksanakan instruksi tersebut dan segera melakukan pendataan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

“Kami menyambut baik arahan ini dan siap menindaklanjutinya. Pendataan Poskamling akan segera dilakukan berkoordinasi dengan kecamatan hingga desa,” katanya.

Tenggat Waktu 1 Oktober 2025

Sesuai surat edaran Kemendagri, seluruh hasil pendataan Poskamling wajib dilaporkan melalui tautan https://bit.ly/UpdatePoskamling2025 paling lambat 1 Oktober 2025.

Pemprov Malut menegaskan akan terus melakukan monitoring dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan arahan tersebut berjalan sesuai target. (Red)