TERNATE, MALUTLINE – Persidangan perkara dugaan korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, Kota Tidore Kepulauan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Jumat (20/11/2026), menyisakan sejumlah pertanyaan serius mengenai mekanisme pencairan anggaran proyek senilai miliaran rupiah.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pencairan pembayaran sebesar Rp2.576.619.818, sementara berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, progres fisik pekerjaan disebut hanya mencapai 46,488 persen.
Di tengah ketidaksesuaian antara realisasi fisik dan dokumen administrasi penyelesaian pekerjaan tersebut, muncul pertanyaan lebih jauh mengenai siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam proses pencairan dan ke mana sebenarnya uang negara tersebut mengalir.
Nama Ahmad Purbaya, yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD), ikut menjadi perhatian.
Bahkan, muncul dugaan yang perlu diklarifikasi mengenai kemungkinan adanya aliran keuntungan pribadi dari pencairan anggaran proyek TPI Goto yang dikaitkan dengan Ahmad Purbaya.
Dugaan tersebut harus diuji melalui penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen keuangan, serta keterangan para pihak yang terlibat. Belum terdapat bukti yang disampaikan dalam informasi perkara ini untuk memastikan bahwa Ahmad Purbaya menerima atau menikmati uang tersebut secara pribadi.
Dokumen Menyatakan 100 Persen, Progres Fisik Hanya 46,488 Persen
Proyek pembangunan TPI Goto memiliki nilai kontrak sebesar Rp2.921.940.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021.
Pekerjaan dilaksanakan PT Gelora Megah Sejahtera berdasarkan kontrak tertanggal 21 Mei 2021, dengan masa pelaksanaan selama 210 hari kalender dan batas akhir kontrak pada 17 Desember 2021.
Namun, berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, realisasi fisik pembangunan hingga berakhirnya masa kontrak disebut hanya mencapai 46,488 persen.
Persoalan semakin serius ketika pada 26 Desember 2021 diterbitkan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen.
Dokumen tersebut diduga tidak mencerminkan kondisi fisik pembangunan sebenarnya di lapangan.
Berdasarkan dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut, pembayaran kemudian dicairkan sebesar Rp2.576.619.818 menjelang penutupan tahun anggaran.
Perbedaan antara progres fisik dan dokumen administrasi inilah yang menjadi salah satu titik krusial dalam perkara TPI Goto.
Jika pekerjaan baru terealisasi 46,488 persen, sementara administrasi menyatakan penyelesaian 100 persen, maka seluruh proses penerbitan berita acara, verifikasi pembayaran, persetujuan, hingga pencairan anggaran perlu diperiksa secara menyeluruh.
Ahmad Purbaya dan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam penanganan perkara tersebut, Ahmad Purbaya pernah diperiksa penyidik Kejari Tidore Kepulauan pada 21 Januari 2026 sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPKAD, PPKD, sekaligus BUD.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pendalaman mekanisme pencairan anggaran proyek TPI Goto, mulai dari pembayaran uang muka hingga pembayaran pekerjaan yang dinyatakan selesai 100 persen.
Posisi Ahmad Purbaya menjadi relevan untuk ditelusuri karena berkaitan dengan kewenangan pengelolaan keuangan daerah pada saat pembayaran proyek berlangsung.
Penyidik perlu menjelaskan bagaimana dokumen pengajuan pembayaran diproses, apa saja persyaratan administrasi yang diterima, bagaimana prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta siapa yang melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan sesuai kewenangannya.
Pertanyaan mendasarnya, apakah pembayaran sebesar Rp2,57 miliar tersebut hanya diproses berdasarkan kelengkapan administrasi, atau terdapat pemeriksaan lebih jauh terhadap kesesuaian dokumen pembayaran dengan realisasi pekerjaan.
Selain itu, perlu dipastikan apakah terdapat informasi mengenai ketidaksesuaian progres fisik yang diketahui oleh pihak-pihak tertentu sebelum pembayaran dilakukan.
Dugaan Uang Mengalir ke Kantong Pribadi Harus Dibuktikan
Persoalan yang tidak kalah penting untuk diungkap adalah dugaan kemungkinan adanya keuntungan pribadi dari pencairan anggaran proyek TPI Goto.
Apabila terdapat informasi atau dugaan bahwa sebagian uang pencairan proyek tersebut dinikmati secara pribadi oleh Ahmad Purbaya, maka aparat penegak hukum perlu menelusurinya secara serius berdasarkan alat bukti yang sah.
Penelusuran tersebut tidak cukup hanya memeriksa dokumen pencairan anggaran. Penyidik perlu mengurai seluruh rangkaian transaksi, hubungan keuangan para pihak, serta kemungkinan adanya pemberian atau penerimaan keuntungan yang berkaitan dengan pencairan pembayaran proyek.
Pemeriksaan juga perlu diarahkan untuk mengetahui siapa penerima dana, apakah terdapat pembayaran di luar kewajiban kontrak, serta apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan pribadi dari proses pencairan tersebut.
Apabila ditemukan bukti bahwa pejabat tertentu menerima atau menikmati uang yang bersumber dari pencairan proyek melalui perbuatan melawan hukum, maka pertanggungjawaban pidananya harus diuji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Namun, sampai saat ini, Ahmad Purbaya dalam informasi perkara yang tersedia masih berstatus saksi. Dugaan mengenai keuntungan pribadi tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.
Telusuri dari Berita Acara hingga Bukti Penerimaan Uang
Untuk mengungkap perkara ini secara utuh, penyidik perlu menelusuri seluruh dokumen yang menjadi dasar pembayaran proyek.
Mulai dari laporan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan, berita acara serah terima, dokumen permintaan pembayaran, surat perintah membayar, SP2D, hingga bukti penerimaan dana oleh kontraktor.
Dari rangkaian dokumen tersebut dapat diketahui siapa yang membuat, memeriksa, menandatangani, menyetujui, dan memproses setiap tahapan pembayaran.
Selain itu, perlu diperiksa apakah terdapat pembayaran lanjutan kepada pihak lain setelah dana proyek diterima pelaksana pekerjaan.
Langkah tersebut penting agar penanganan perkara tidak berhenti pada pihak yang menandatangani dokumen teknis, tetapi juga mampu mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila didukung bukti.
FAKI Desak Penelusuran Tidak Berhenti pada Kontraktor
Ketua Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, mendorong agar penyidik dan majelis hakim mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pencairan anggaran proyek TPI Goto.
Menurut FAKI, penanganan perkara harus menelusuri seluruh rantai pertanggungjawaban, bukan hanya kontraktor maupun pejabat teknis yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Aspek administrasi keuangan daerah juga perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dalam proses pembayaran dan siapa yang harus bertanggung jawab berdasarkan kewenangan serta bukti yang ditemukan.
FAKI juga mendorong agar keterangan Ahmad Purbaya didalami kembali, terutama menyangkut mekanisme pencairan pembayaran Rp2,57 miliar dan kemungkinan adanya pihak yang memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi tersebut.
Penelusuran aliran dana dinilai penting agar perkara ini tidak hanya mengungkap kerugian negara, tetapi juga memastikan apakah terdapat pihak lain yang menikmati hasil dari dugaan penyimpangan proyek.
Kerugian Negara Rp779,5 Juta, Mutu Beton Hanya 82,46 Persen
Berdasarkan hasil audit BPK RI yang disampaikan Kejari Tidore Kepulauan, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara pembangunan TPI Goto mencapai Rp779.504.088,65.
Kerugian tersebut terdiri atas Rp714.504.088,65 dari pekerjaan konstruksi dan Rp65 juta dari pekerjaan perencanaan serta pengawasan.
Penyidik juga menemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian mutu konstruksi. Hasil pemeriksaan menunjukkan mutu beton hanya mencapai 82,46 persen dari mutu yang dipersyaratkan.
Temuan tersebut memperkuat pentingnya pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan dan pertanggungjawaban pembayaran anggaran.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp2,92 miliar dan pembayaran yang telah dicairkan sebesar Rp2,57 miliar, perkara ini menyangkut penggunaan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
Tiga Tersangka Telah Ditetapkan
Dalam perkara ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Abdullah Assagaf selaku mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), MS dari PT Gelora Megah Sejahtera, serta RA alias Ridwan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Penetapan ketiga tersangka tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang kini bergulir di Pengadilan Tipikor Ternate.
Namun, masih terdapat sejumlah pertanyaan mengenai tahapan administrasi keuangan dan alur pencairan pembayaran yang perlu dijelaskan melalui fakta persidangan maupun pendalaman penyidikan.
Siapa yang Menikmati Uang Pencairan TPI Goto?
Kasus TPI Goto tidak hanya menyisakan persoalan mengenai pembangunan fisik yang diduga belum selesai, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban penggunaan APBD.
Bagaimana pembayaran miliaran rupiah dapat diproses ketika progres fisik pekerjaan disebut belum mencapai separuh?
Siapa yang bertanggung jawab atas penerbitan dan pemeriksaan dokumen penyelesaian pekerjaan?
Apakah seluruh pembayaran diterima kontraktor sesuai ketentuan kontrak, atau terdapat aliran uang kepada pihak lain?
Dan yang paling penting, apakah terdapat pejabat atau pihak tertentu yang menikmati keuntungan pribadi dari pencairan anggaran tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab melalui pemeriksaan saksi, pembuktian dokumen, serta penelusuran aliran dana.
MALUTLINE memandang bahwa pengungkapan perkara TPI Goto harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri tanggung jawab pengelola keuangan daerah pada saat pencairan berlangsung.
Ahmad Purbaya perlu diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi atas berbagai pertanyaan mengenai kewenangan dan mekanisme pencairan anggaran tersebut.
Sebab, dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan uang negara, pertanggungjawaban tidak boleh hanya berhenti pada siapa yang mengerjakan proyek, tetapi juga harus menjawab siapa yang memproses pembayaran, siapa yang menerima uang, dan apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan pribadi.
MALUTLINE akan terus mengawal perkembangan perkara ini hingga seluruh fakta mengenai pencairan Rp2,57 miliar dan pertanggungjawaban setiap pihak terungkap melalui proses hukum. (Red)













Komentar