HALSEL, MALUTLINE – Kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Asia Hasyim, SKM., M.Kes., dinilai menunjukkan kontribusi penting dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program pelayanan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati Helmi Umar Muksin, sektor kesehatan menjadi salah satu bidang strategis yang terus didorong untuk menghadirkan pelayanan publik yang merata, terjangkau, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Salah satu program yang menjadi bukti konkret komitmen tersebut adalah implementasi Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang diluncurkan pada 19 Mei 2025. Program ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Halmahera Selatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan melalui kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dengan cakupan kepesertaan yang dilaporkan mencapai 99,7 persen, masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat mengakses pelayanan kesehatan cukup menggunakan KTP tanpa harus direpotkan dengan kepemilikan kartu BPJS fisik.
Bahkan, melalui skema UHC Prioritas, warga kurang mampu yang belum memiliki kepesertaan JKN aktif dapat memperoleh proses aktivasi kepesertaan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak harus menunda pengobatan akibat persoalan administrasi.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp45 miliar untuk mendukung pembiayaan jaminan kesehatan daerah. Sebanyak kurang lebih 41 ribu warga kurang mampu menjadi sasaran penerima manfaat melalui skema BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ditanggung APBD.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan kepala daerah tidak berhenti pada tataran visi dan janji politik, tetapi mulai diterjemahkan menjadi program yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam konteks ini, Asia Hasyim sebagai pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan kepala daerah dapat dijabarkan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program kesehatan.
Penguatan Pelayanan hingga Wilayah Kepulauan
Tantangan pelayanan kesehatan di Halmahera Selatan tidaklah sederhana. Karakteristik geografis yang terdiri atas pulau-pulau, keterbatasan transportasi laut, distribusi tenaga medis, serta akses obat-obatan menjadi persoalan yang membutuhkan kebijakan dan koordinasi lintas sektor.
Namun, sejumlah langkah penguatan pelayanan terus dilakukan. Pada 2026, Dinas Kesehatan Halsel menyampaikan bahwa 32 puskesmas yang tersebar di wilayah kabupaten telah terisi tenaga dokter.
Selain itu, pemetaan tenaga kesehatan juga dilakukan untuk mendukung kesiapan operasional Rumah Sakit Pratama Makian agar masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat.
Langkah tersebut menjadi penting karena pemerataan pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas, tetapi juga harus diikuti ketersediaan dokter, tenaga medis, obat-obatan, peralatan kesehatan, serta sistem rujukan yang efektif.
Pengakuan Nasional dan Tantangan ke Depan
Upaya penguatan pelayanan kesehatan daerah juga mendapat pengakuan melalui penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Kesehatan RI pada November 2026 dalam kategori pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Posyandu.
Penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator pengakuan terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperluas pelayanan kesehatan dasar hingga ke tingkat desa.
Meski demikian, capaian tersebut tetap harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Pemerataan tenaga kesehatan, pengawasan kedisiplinan petugas, ketersediaan obat, penanganan penyakit menular, serta transparansi pengelolaan anggaran kesehatan masih menjadi pekerjaan penting yang harus diperhatikan.
Sebab, keberhasilan sektor kesehatan tidak semata-mata diukur dari penghargaan, besarnya anggaran, maupun tingginya angka kepesertaan BPJS. Ukuran paling mendasar adalah sejauh mana masyarakat benar-benar memperoleh pelayanan yang cepat, layak, manusiawi, dan tanpa diskriminasi.
Dengan demikian, peran Asia Hasyim dalam memimpin Dinas Kesehatan menjadi bagian penting dari keberhasilan pemerintah daerah menerjemahkan visi dan misi Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba bersama Wakil Bupati Helmi Umar Muksin ke dalam kebijakan nyata.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan program kesehatan yang baik di atas kertas, tetapi juga kehadiran pemerintah ketika mereka membutuhkan pertolongan medis.
UHC harus benar-benar menjadi jaminan bahwa tidak ada warga Halmahera Selatan yang kehilangan kesempatan mendapatkan pengobatan hanya karena keterbatasan ekonomi.
Pelayanan kesehatan yang merata bukan sekadar program pemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak dasar masyarakat. (red)













Komentar