SANANA, MALUTLINE – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Cabang Kabupaten Kepulauan Sula mendesak aparat penegak hukum (APH) agar mengusut secara transparan dan menyeluruh sejumlah dugaan kasus korupsi yang dalam berbagai laporan dan pemberitaan turut menyeret nama Bupati Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus.
Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap terbuka bertajuk Stop Korupsi. IMM meminta Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya tidak tebang pilih dalam menangani setiap laporan dugaan penyimpangan keuangan negara.
Sedikitnya terdapat empat persoalan yang menjadi sorotan IMM, mulai dari proyek jalan Saniahaya–Modapuhi, anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) COVID-19 senilai lebih dari Rp28 miliar, proyek Power House dan Bank Sampah di Pulau Taliabu, hingga dugaan intervensi terhadap independensi auditor Inspektorat Kepulauan Sula.
IMM menilai seluruh persoalan tersebut membutuhkan kejelasan hukum agar tidak terus menjadi pertanyaan publik.
Salah satu yang disoroti adalah dugaan penyimpangan proyek peningkatan Jalan Santra Perkebunan Saniahaya–Modapuhi, Kecamatan Mangoli Utara, Tahun Anggaran 2023. Kasus ini diduga berkaitan dengan ketidaksesuaian nilai pekerjaan dan penggelembungan anggaran yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum.
Selain itu, IMM meminta kejelasan penanganan dugaan penyimpangan anggaran BTT COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kesehatan Kepulauan Sula dengan nilai lebih dari Rp28 miliar.
Organisasi mahasiswa tersebut mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menelusuri penggunaan anggaran, dokumen pertanggungjawaban, serta kemungkinan adanya pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.
Sorotan berikutnya menyangkut proyek Power House di Desa Beringin Jaya dan pembangunan Bank Sampah di Desa Rahaya, Kabupaten Pulau Taliabu, Tahun Anggaran 2015. Kedua proyek tersebut dilaporkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan disebut menimbulkan dugaan kerugian negara sekitar Rp1,7 miliar.
IMM juga mempertanyakan dugaan persoalan mutasi auditor Inspektorat Kepulauan Sula pada 15–16 April 2025. Mutasi tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan tidak ada tekanan atau intervensi terhadap independensi pengawasan internal pemerintah daerah.
Dalam pernyataan sikapnya, IMM menegaskan bahwa tidak ada pejabat publik yang kebal hukum. Mereka meminta aparat penegak hukum membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan, memeriksa setiap pihak berdasarkan bukti, serta melindungi auditor dan saksi dari segala bentuk tekanan.
IMM juga mendesak adanya pembaruan informasi secara berkala agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula belum memberikan tanggapan resmi atas konfirmasi yang disampaikan Malutline.
Perlu ditegaskan, penyebutan nama Bupati Fifian Adeningsih Mus dalam sejumlah persoalan tersebut merupakan bagian dari sorotan dan tuntutan IMM, bukan kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (Red)













Komentar