TERNATE, MALUTLINE – Persoalan kebijakan pendidikan di Provinsi Maluku Utara kembali mendapat sorotan. Kali ini, kritik diarahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara terkait janji pemberian beasiswa bagi 1.000 mahasiswa yang hingga kini disebut belum memiliki kejelasan realisasi.
Kritik tersebut disampaikan Ilham Jufri. Ia mempertanyakan komitmen pemerintah provinsi terhadap program beasiswa yang sebelumnya dijanjikan sejak 2025, tetapi hingga saat ini belum memberikan kepastian sebagaimana yang diharapkan mahasiswa dan perguruan tinggi.
Menurut Ilham, persoalan ini bukan sekadar menyangkut janji bantuan pendidikan, melainkan juga menyangkut nasib mahasiswa serta tanggung jawab pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pendidikan tinggi.
Ia mengungkapkan, terdapat mahasiswa angkatan 2025 yang tidak melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) karena berpegang pada informasi dan janji bahwa mereka akan memperoleh bantuan beasiswa dari pemerintah provinsi.
Namun, ketika realisasi beasiswa belum jelas, kondisi tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi perguruan tinggi yang harus menanggung ketidakpastian pembayaran biaya pendidikan mahasiswa.
“Bayangkan, mahasiswa angkatan 2025 tidak membayar UKT di kampus karena Pemprov menjanjikan mereka mendapatkan beasiswa. Tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Akhirnya pihak kampus yang ikut dirugikan,” demikian inti kritik Ilham Jufri.
Janji Beasiswa Jangan Berhenti pada Pengumuman
Ilham menilai, pemerintah daerah harus memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian terhadap setiap program bantuan pendidikan yang telah disampaikan kepada publik.
Menurutnya, program beasiswa seharusnya menjadi instrumen untuk membantu mahasiswa melanjutkan pendidikan, bukan justru menempatkan mahasiswa dan perguruan tinggi dalam situasi penuh ketidakpastian.
Apabila pemerintah telah menyampaikan komitmen pemberian beasiswa kepada 1.000 mahasiswa, maka perlu ada penjelasan terbuka mengenai mekanisme seleksi, persyaratan penerima, alokasi anggaran, jadwal penyaluran, hingga status realisasi program tersebut.
Ia juga menilai, persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena perguruan tinggi memiliki kewajiban mengelola administrasi akademik dan keuangan secara profesional.
Jangan sampai mahasiswa berada dalam posisi sulit akibat mengandalkan janji bantuan pemerintah, sementara pihak kampus tidak memperoleh kepastian mengenai pembayaran UKT.
Pemprov Diminta Berikan Penjelasan Terbuka
Persoalan beasiswa tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Maluku Utara, khususnya dalam menjelaskan sejauh mana realisasi program bantuan pendidikan yang dijanjikan sejak 2025.
Pemerintah provinsi perlu menjelaskan apakah program beasiswa 1.000 mahasiswa tersebut sudah memiliki alokasi anggaran, berapa jumlah mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima, serta kapan bantuan akan direalisasikan.
Transparansi diperlukan agar tidak muncul kesalahpahaman antara pemerintah, mahasiswa, keluarga penerima, dan pihak perguruan tinggi.
Selain itu, DPRD Provinsi Maluku Utara juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan anggaran pendidikan, termasuk memastikan bahwa program beasiswa yang telah dijanjikan benar-benar memiliki dasar penganggaran dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.
Sebab, pendidikan tinggi bukan hanya membutuhkan program yang menarik dalam pengumuman, tetapi juga kepastian kebijakan dan realisasi anggaran.
Mahasiswa membutuhkan kepastian agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa dibayangi persoalan biaya kuliah. Sementara perguruan tinggi membutuhkan kejelasan agar tidak menanggung beban keuangan akibat ketidakpastian pembayaran UKT.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi dari Pemprov Maluku Utara mengenai perkembangan realisasi beasiswa 1.000 mahasiswa sebagaimana yang disoroti Ilham Jufri.
Publik kini menunggu penjelasan pemerintah: apakah program beasiswa tersebut sudah direalisasikan, masih dalam proses, atau justru mengalami kendala penganggaran dan administrasi? (Red)










Komentar