TERNATE, MALUTLiNE.Com – Penanganan dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas (Perjadin) DPRD Kota Ternate tahun anggaran 2024–2025 senilai Rp26,39 miliar kembali menjadi sorotan. Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP Formapas Malut) mendesak Polda Maluku Utara agar tidak menjadikan pengembalian uang sebagai alasan untuk mengesampingkan pengusutan dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.
Ketua Formapas Malut, Riswan Sanun, menilai penanganan perkara yang ditangani Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Ia mengingatkan agar pengembalian kerugian keuangan negara tidak dijadikan jalan pintas untuk menutup persoalan hukum, terutama apabila ditemukan dugaan manipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan ketidaksesuaian antara dokumen perjalanan dinas dengan fakta di lapangan.
“Jangan sampai muncul kesan ada permainan di balik penanganan perkara ini. Kalau ditemukan dugaan manipulasi LPJ dan ketidaksesuaian fakta perjalanan dinas, semuanya harus dibuka secara terang-benderang. Jangan hanya bicara pengembalian uang, sementara dugaan perbuatan melawan hukum justru tidak diungkap,” tegas Riswan kepada media ini, Selasa (17/11).
Menurutnya, penyidik harus menelusuri seluruh komponen anggaran perjalanan dinas, mulai dari dokumen administrasi, bukti perjalanan, laporan pertanggungjawaban, hingga dugaan ketidaksesuaian penggunaan fasilitas penginapan hotel di Jakarta.
Riswan juga mempertanyakan sejauh mana perkembangan pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran tersebut. Sebab, perkara dengan nilai mencapai Rp26,39 miliar itu dinilai menyangkut kepentingan publik dan harus mendapatkan kepastian hukum.
“Kami menduga ada upaya menunda-nunda penanganan perkara dengan tujuan mengarahkan persoalan ini hanya pada pengembalian dana. Karena itu, kami meminta penyidik menjelaskan secara terbuka sudah sejauh mana proses penanganannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan manipulasi dokumen atau perbuatan melawan hukum, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Riswan, pengembalian kerugian keuangan negara tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terbukti terpenuhi.
Atas dasar itu, PP Formapas Malut mendesak Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, khususnya Subdit III Tipikor, agar tidak membiarkan perkara tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan. Penyidik diminta menyampaikan perkembangan penanganan, menjelaskan hasil pemeriksaan, serta memastikan seluruh pihak yang berkaitan dengan penggunaan anggaran diperiksa secara objektif.
Kapolri Diminta Evaluasi Penanganan Perkara
Tak hanya mendesak Polda Maluku Utara, Riswan juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian serius terhadap penanganan dugaan penyimpangan anggaran Perjadin DPRD Kota Ternate tersebut.
Ia meminta evaluasi terhadap jajaran Polda Maluku Utara, termasuk Kapolda dan Dirreskrimsus, apabila ditemukan indikasi ketidakprofesionalan atau penyimpangan dalam proses penanganan perkara.
“Kapolri harus memberi perhatian serius. Jika ada pejabat yang terbukti menyimpang dalam menangani perkara ini, jangan ragu mengambil tindakan tegas. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin tergerus akibat penanganan perkara yang tidak transparan,” tegasnya.
Riswan memastikan Formapas Malut akan terus mengawal perkara tersebut sampai ada kepastian hukum. Baginya, anggaran perjalanan dinas yang bersumber dari keuangan negara wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka karena menyangkut uang rakyat.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum. Seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan ada kongkalikong, jangan ada yang dilindungi. Hukum jangan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan. Jika memang serius diusut, buktikan melalui proses hukum yang transparan dan profesional, bukan sekadar pengembalian uang,” tutup Riswan.
Kini, publik menunggu langkah konkret Polda Maluku Utara. Apakah dugaan penyimpangan anggaran Perjadin DPRD Kota Ternate senilai Rp26,39 miliar akan diusut secara menyeluruh hingga terang, atau justru terus menyisakan tanda tanya?
(Tim/Red)










Komentar