LABUHA, MALUTLINE – Dugaan praktik rentenir ilegal yang menyeret nama pengusaha Boyke Tendean alias BT atau Aboy Tendean di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Kasus yang disebut-sebut berkaitan dengan puluhan kepala desa (Kades) tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum.
Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara melalui Ketua, Dani Haris Purnawan, mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Maluku Utara dan Mabes Polri, agar mengusut secara menyeluruh dugaan praktik pinjaman berbunga tinggi serta kemungkinan penyalahgunaan Dana Desa untuk membayar utang pribadi.
Dani menilai, persoalan ini bukan sekadar hubungan utang-piutang antara pengusaha dan para kepala desa. Jika benar terdapat penggunaan Dana Desa untuk melunasi pinjaman pribadi, maka persoalan tersebut berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sepanjang unsur-unsur pidananya dapat dibuktikan.
“Kasus ini harus dibuka secara terang. Jangan sampai dugaan praktik rentenir dengan bunga mencapai 40 persen justru menjadi pintu masuk bagi penyalahgunaan uang negara. Jika ditemukan aliran Dana Desa untuk membayar utang pribadi, maka aparat penegak hukum harus menelusuri siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menerima aliran uang, dan bagaimana mekanisme pencairannya,” demikian sikap yang disampaikan dalam perspektif pengawasan FAKI Malut.
75 Kepala Desa Diduga Terjerat Pinjaman
Informasi yang berkembang menyebutkan sekitar 75 kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan diduga memiliki persoalan pinjaman pribadi kepada Boyke Tendean dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah.
Dugaan praktik pinjaman tersebut disebut-sebut menerapkan bunga hingga 40 persen. Jika benar, praktik tersebut perlu diperiksa dari aspek perizinan, ketentuan kegiatan usaha, perjanjian pinjaman, serta kemungkinan adanya unsur pidana.
Lebih jauh, muncul dugaan bahwa sebagian kepala desa menggunakan atau mengalirkan Dana Desa untuk membayar kewajiban pinjaman pribadi kepada pemberi pinjaman.
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran administrasi pemerintahan desa. Penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
FAKI menilai penyidik perlu memeriksa transaksi keuangan, rekening penerima, dokumen pencairan Dana Desa, bukti transfer, serta pertanggungjawaban APBDes masing-masing desa yang diduga terlibat.
Dani Haris: Jangan Hanya Periksa Kades, Telusuri Pemberi Pinjaman
Dani Haris Purnawan menegaskan bahwa pengusutan perkara harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh hanya menyasar kepala desa sebagai pihak yang menggunakan anggaran.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan praktik pinjaman ilegal, penyidik juga harus menelusuri pihak pemberi pinjaman, sumber modal, besaran bunga, mekanisme penagihan, serta aliran uang yang diterima.
“Jangan sampai hanya kepala desa yang diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak yang diduga menjadi pemberi pinjaman tidak ditelusuri. Penegakan hukum harus melihat seluruh rangkaian transaksi, mulai dari sumber uang, perjanjian pinjaman, pencairan Dana Desa hingga aliran pembayaran,” menjadi penekanan FAKI Malut.
Ia juga meminta penyidik mendalami apakah terdapat pola transaksi yang sistematis, termasuk kemungkinan penggunaan rekening perantara atau transaksi keuangan lain yang dapat mengindikasikan upaya menyamarkan asal-usul dana.
Nama Boyke Tendean dan Desakan Transparansi
Boyke Tendean juga dikenal sebagai ayah kandung Siska Tendean, anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai NasDem.
Informasi mengenai hubungan keluarga tersebut menjadi bagian dari konteks pemberitaan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan maupun kesalahan Siska Tendean dalam dugaan perkara yang sedang disorot.
FAKI meminta agar penegak hukum bekerja berdasarkan alat bukti dan tidak mencampuradukkan hubungan keluarga dengan pertanggungjawaban pidana seseorang.
Dani menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa memandang latar belakang keluarga, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Sudah Dilaporkan, Polda Malut Diminta Berikan Kepastian
Sebelumnya, pada Juni 2026, Ketua Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Maluku Utara dilaporkan telah membawa persoalan dugaan praktik rentenir tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara.
Desakan pengusutan juga disuarakan sejumlah elemen masyarakat, di antaranya Pergerakan Aktivis Demokrasi (PARADE) Maluku Utara, IMM Malut, dan LPP Tipikor Kota Ternate.
Bahkan, pada Agustus 2026, muncul desakan agar Mabes Polri ikut memberikan perhatian terhadap dugaan praktik pinjaman dan kemungkinan keterkaitannya dengan penyalahgunaan Dana Desa.
Sementara itu, pemberitaan pada November 2026 kembali menyoroti sejumlah kepala desa di Halsel yang diduga masih memiliki pinjaman pribadi dan menunggu pencairan anggaran berikutnya.
Kondisi tersebut semakin memperkuat tuntutan agar aparat penegak hukum segera memberikan kejelasan mengenai status laporan dan perkembangan penanganan perkara.
FAKI: Jika Bukti Cukup, Semua Pihak Harus Diproses
FAKI Maluku Utara mendesak Polda Malut berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), apabila diperlukan dan sesuai kewenangan, untuk menelusuri transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Selain itu, aparat penegak hukum diminta berkoordinasi dengan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta instansi terkait guna mengaudit penggunaan Dana Desa pada desa-desa yang memiliki indikasi penyimpangan.
Dani Haris Purnawan menegaskan bahwa pengusutan perkara harus berorientasi pada pembuktian hukum, bukan sekadar memenuhi tuntutan demonstrasi atau tekanan opini publik.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, FAKI meminta penyidik meningkatkan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
“Boyke Tendean harus dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum apabila bukti menunjukkan adanya tindak pidana. Begitu juga kepala desa yang terbukti menyalahgunakan Dana Desa. Tidak boleh ada pihak yang dilindungi ataupun dikorbankan,” tegas sikap FAKI.
Jangan Biarkan Dana Desa Menjadi Alat Membayar Utang Pribadi
Dalam perspektif hukum, Dana Desa merupakan anggaran publik yang penggunaannya harus sesuai peruntukan, perencanaan, dan ketentuan pengelolaan keuangan desa.
Apabila Dana Desa terbukti dialihkan untuk melunasi utang pribadi kepala desa, perbuatan tersebut dapat diperiksa berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang unsur deliknya terpenuhi.
Sementara dugaan pencucian uang harus diuji berdasarkan unsur-unsur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
FAKI Malut menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara yang menyangkut pengelolaan uang negara tersebut.
Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Boyke Tendean, para kepala desa yang disebut dalam pemberitaan, Siska Tendean, serta Polda Maluku Utara.
Hingga berita ini disusun, dugaan praktik rentenir, keterlibatan sekitar 75 kepala desa, dan dugaan TPPU tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
FAKI berharap perkara ini tidak berhenti pada polemik publik. Jika bukti mencukupi, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dibawa ke meja hijau. (Red)