HALSEL, MALUTLINE – Keluhan masyarakat terkait tarif angkutan umum atau angkutan kota (angkot) dari kawasan Pelabuhan Habibi menuju Marabose, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi sorotan publik. Pasalnya, seorang warga mengaku diminta membayar hingga Rp150.000 untuk dua orang penumpang, meskipun salah satunya sedang dalam kondisi sakit.
Keluhan tersebut disampaikan Yurni Samil melalui unggahan media sosial pada 9 November 2026. Unggahan itu mendapat perhatian masyarakat dan memicu ratusan komentar yang turut mempertanyakan kewajaran tarif angkutan umum di wilayah Labuha dan sekitarnya.
Dalam keterangannya, Yurni mengaku keberatan dengan biaya perjalanan yang harus dibayarkan. Ia menyebut tidak mempermasalahkan kewajiban membayar jasa angkutan, tetapi berharap tarif yang diberlakukan tetap mempertimbangkan kewajaran dan kemampuan masyarakat.
Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai standar tarif angkutan umum yang sebenarnya berlaku untuk rute Labuha–Marabose.
Tarif Resmi Angkot Jadi Perhatian
Berdasarkan informasi daftar tarif angkutan jalan di Kabupaten Halmahera Selatan yang dipublikasikan pada Oktober 2026, terdapat sejumlah ketentuan tarif berdasarkan trayek dan jarak perjalanan.
Berikut daftar tarif angkutan umum yang menjadi acuan:
1. Terminal Labuha–Tomori: Rp6.000.
2. Terminal Labuha–Hidayat: Rp8.000.
3. Terminal Labuha–Marabose: Rp9.000.
4. Terminal Labuha–Babang: Rp20.000.
5. Terminal Labuha–Wayamiga: Rp15.000.
6. Terminal Babang–Wayamiga: Rp6.000.
7. Terminal Babang–Marabose: Rp12.500.
8. Terminal Babang–Hidayat: Rp14.000.
9. Terminal Labuha–Mandaong–Tembal: Rp8.500.
10. Terminal Labuha–Kupal: Rp12.000.
11. Terminal Labuha–Gandasuli–Tuokona: Rp14.000.
12. Terminal Labuha–Sawadai: Rp20.000.
13. Terminal Labuha–Panambong: Rp18.000.
14. Terminal Labuha–Amasing Kali: Rp10.000.
15. Terminal Jikotamo–Air Mangga: Rp75.000.
16. Terminal Jikotamo–Anggai: Rp75.000.
17. Terminal Jikotamo–Sambiki: Rp75.000.
Dengan demikian, tarif yang tercantum untuk trayek Terminal Labuha–Marabose adalah Rp9.000 per penumpang. Apabila dibandingkan dengan pengakuan warga yang diminta membayar Rp150.000 untuk dua orang, terdapat selisih yang cukup besar dan perlu dijelaskan oleh pihak berwenang.
Dishub Diminta Perketat Pengawasan
Masyarakat meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan tidak hanya menetapkan tarif melalui keputusan pemerintah, tetapi juga memastikan pelaksanaannya di lapangan.
Pengawasan terhadap sopir dan pemilik kendaraan angkutan umum dinilai penting agar tidak terjadi penarikan tarif di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Halsel juga telah mengingatkan pengemudi dan pemilik angkot agar mematuhi tarif resmi. Bahkan, pelanggaran terhadap ketentuan tarif dapat berujung pada pencabutan izin trayek.
Karena itu, Dishub diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai tarif yang berlaku, termasuk memastikan apakah perjalanan dari Pelabuhan Habibi menuju Marabose masuk dalam trayek Terminal Labuha–Marabose atau memiliki ketentuan tersendiri.
Selain itu, masyarakat berharap tersedia papan informasi tarif di titik-titik keberangkatan agar penumpang mengetahui biaya perjalanan sebelum menggunakan jasa angkutan.
Malutline Membuka Ruang Klarifikasi
Malutline memandang persoalan tarif angkutan umum bukan sekadar persoalan mahal atau murahnya ongkos perjalanan, melainkan menyangkut kepastian pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.
Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan perlu memastikan bahwa tarif yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan secara konsisten, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Malutline masih membuka ruang konfirmasi kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan maupun pihak pengelola angkutan umum untuk memberikan penjelasan terkait pengakuan penumpang tersebut.
Masyarakat berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti agar tidak ada lagi penumpang yang merasa dirugikan akibat ketidakjelasan tarif angkutan umum di Halmahera Selatan. (Red)

