oleh

Dugaan Pencairan Fiktif Proyek TPI Goto Rp2,57 Miliar Disorot, Peran Ahmad Purbaya Bakal di hadirkan di PN Tipikor Ternate

TERNATE, MALUTLINE – Persidangan perkara dugaan korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, Kota Tidore Kepulauan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Jumat (20/11/2026), menjadi perhatian serius terkait dugaan pencairan pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan realisasi fisik proyek.

Salah satu aspek yang perlu diungkap secara terang adalah pencairan anggaran sebesar Rp2.576.619.818, sementara progres fisik pembangunan TPI Goto berdasarkan hasil penyidikan disebut baru mencapai 46,488 persen.

Persoalan ini memunculkan dugaan adanya pencairan pembayaran yang didasarkan pada dokumen penyelesaian pekerjaan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dalam pusaran persoalan administrasi dan pencairan anggaran tersebut, nama Ahmad Purbaya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, ikut menjadi perhatian.

Pasalnya, ketika proses pencairan anggaran proyek berlangsung, Ahmad Purbaya menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD).

Kapasitas tersebut menjadi alasan penting untuk menelusuri bagaimana mekanisme pembayaran proyek berlangsung, dokumen apa yang menjadi dasar pencairan, serta siapa saja pejabat yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan administrasi keuangan.

Dokumen Menyatakan 100 Persen, Fisik Pekerjaan Disebut Baru 46,488 Persen

Proyek pembangunan TPI Goto memiliki nilai kontrak Rp2.921.940.000 yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021.

Pekerjaan dilaksanakan PT Gelora Megah Sejahtera berdasarkan kontrak tertanggal 21 Mei 2021, dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender dan batas akhir kontrak pada 17 Desember 2021.

Namun, berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, realisasi fisik pekerjaan hingga berakhirnya masa kontrak disebut hanya mencapai 46,488 persen.

Persoalan semakin serius ketika pada 26 Desember 2021 diterbitkan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen.

Dokumen tersebut diduga tidak sesuai dengan kondisi fisik pembangunan di lapangan.

Berdasarkan dokumen penyelesaian pekerjaan tersebut, pembayaran proyek kemudian dicairkan sebesar Rp2.576.619.818 menjelang penutupan tahun anggaran.

Perbedaan mencolok antara progres fisik dan dokumen administrasi inilah yang menjadi salah satu titik krusial dalam perkara TPI Goto.

Jika dokumen pembayaran menyatakan pekerjaan telah selesai seluruhnya, sementara kondisi fisik menunjukkan realisasi kurang dari separuh, maka proses penerbitan dokumen, verifikasi, persetujuan, hingga pencairan anggaran harus diuji secara menyeluruh.

Ahmad Purbaya dan Pertanyaan tentang Mekanisme Pencairan

Dalam penanganan perkara tersebut, Ahmad Purbaya pernah diperiksa penyidik Kejari Tidore Kepulauan pada 21 Januari 2026 sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPKAD, PPKD, sekaligus BUD.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pendalaman mekanisme pencairan anggaran proyek TPI Goto, mulai dari pembayaran uang muka hingga pembayaran pekerjaan yang dinyatakan selesai 100 persen.

Posisi Ahmad Purbaya menjadi relevan untuk ditelusuri dalam konteks kewenangan pengelolaan keuangan daerah pada saat pembayaran dilakukan.

Penyidik perlu memastikan bagaimana dokumen pengajuan pembayaran diproses, apa saja persyaratan administrasi yang diterima, bagaimana prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), serta siapa yang melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan sesuai kewenangannya.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pembayaran sebesar Rp2,57 miliar tersebut diproses berdasarkan dokumen yang secara administratif lengkap, tetapi secara substansi tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan sebenarnya.

Ataukah terdapat informasi mengenai ketidaksesuaian progres fisik yang diketahui oleh pihak-pihak tertentu sebelum pembayaran dilakukan?

Semua aspek tersebut penting untuk dibuka melalui pemeriksaan dokumen keuangan dan keterangan para pihak dalam proses hukum.

Dugaan Pencairan Fiktif Harus Ditelusuri hingga ke Dokumen Keuangan

Dugaan pencairan fiktif dalam perkara TPI Goto tidak cukup hanya dilihat dari adanya perbedaan antara progres fisik dan berita acara penyelesaian pekerjaan.

Penegak hukum perlu mengurai seluruh rangkaian transaksi dan administrasi yang mendasari keluarnya uang negara.

Mulai dari laporan kemajuan pekerjaan, berita acara pemeriksaan, berita acara serah terima, dokumen permintaan pembayaran, surat perintah membayar, hingga SP2D dan bukti penerimaan dana oleh pihak pelaksana.

Dengan demikian, dapat diketahui siapa yang membuat, memeriksa, menyetujui, dan memproses setiap dokumen tersebut.

Apabila ditemukan bukti bahwa terdapat kesengajaan menggunakan dokumen yang tidak benar untuk mencairkan pembayaran pekerjaan yang belum direalisasikan, maka pihak-pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

FAKI Desak Penelusuran Tidak Berhenti pada Pelaksana Proyek

Ketua Front Anti Korupsi Indonesia (FAKI) Maluku Utara, Dani Haris Purnawan, mendorong agar penyidik dan majelis hakim mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam proses pencairan anggaran proyek TPI Goto.

Menurut FAKI, penanganan perkara harus menelusuri seluruh rantai pertanggungjawaban, bukan hanya pihak kontraktor maupun pejabat teknis yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.

Aspek administrasi keuangan daerah juga perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dalam proses pembayaran dan siapa yang harus bertanggung jawab berdasarkan kewenangan serta bukti yang ditemukan.

FAKI mendorong agar keterangan Ahmad Purbaya didalami kembali, terutama menyangkut dokumen dan mekanisme pencairan pembayaran Rp2,57 miliar tersebut.

Jika ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan dan terpenuhinya unsur pidana, penyidik diminta mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerugian Negara Rp779,5 Juta, Publik Menunggu Pembuktian

Berdasarkan hasil audit BPK RI yang disampaikan Kejari Tidore Kepulauan, dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara TPI Goto mencapai Rp779.504.088,65.

Kerugian tersebut terdiri atas Rp714.504.088,65 dari pekerjaan konstruksi dan Rp65 juta dari pekerjaan perencanaan serta pengawasan.

Penyidik juga menemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian mutu konstruksi. Hasil pemeriksaan menunjukkan mutu beton hanya mencapai 82,46 persen dari mutu yang dipersyaratkan.

Dalam perkara ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Abdullah Assagaf selaku mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara sekaligus KPA, MS dari PT Gelora Megah Sejahtera, serta RA alias Ridwan selaku PPK.

Kini, persidangan di Tipikor Ternate diharapkan mampu mengungkap secara terang bagaimana dokumen penyelesaian pekerjaan dapat menjadi dasar pencairan miliaran rupiah ketika realisasi fisik proyek diduga belum mencapai separuh.

Pertanyaan Besar: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Pencairan Rp2,57 Miliar?

Kasus TPI Goto menyisakan pertanyaan mendasar mengenai pengawasan penggunaan APBD. Bagaimana pembayaran pekerjaan dapat diproses hingga mencapai miliaran rupiah ketika terdapat dugaan ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan kondisi fisik di lapangan?

Apakah seluruh tahapan pencairan telah melalui pemeriksaan sesuai ketentuan? Apakah pejabat pengelola keuangan mengetahui atau memiliki informasi mengenai kondisi pekerjaan sebelum dana dicairkan? Siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan penyalahgunaan dokumen dalam proses pembayaran?

Pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan fakta persidangan, bukan sekadar dugaan.

MALUTLINE akan terus mengawal perkembangan perkara ini, terutama penelusuran alur pencairan anggaran dan peran setiap pejabat yang terlibat dalam mekanisme pembayaran proyek.

Ahmad Purbaya dalam informasi perkara yang tersedia masih berstatus saksi dan belum dinyatakan sebagai tersangka. Karena itu, seluruh dugaan terhadap pihak mana pun tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed