oleh

Sidang Korupsi TPI Goto Kembali Ditunda, Hakim Minta JPU Hadirkan Pihak Terkait, Peran Ahmad Purbaya Ikut Disorot

TERNATE, MALUTLINE – Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, kembali mengalami penundaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Jumat (20/11/2026).

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kadar Noh, SH, didampingi dua hakim anggota, menjadi perhatian karena perkara proyek bernilai hampir Rp3 miliar tersebut diduga melibatkan persoalan serius dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, administrasi proyek, hingga mekanisme pencairan anggaran.

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim kembali menunda pemeriksaan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin, 23 November 2026.

Ketua Majelis Hakim menyarankan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan agar menghadirkan pihak-pihak terkait yang dinilai memiliki hubungan dengan rangkaian pelaksanaan proyek maupun proses pencairan anggaran.

Majelis hakim juga menekankan pentingnya pendalaman terhadap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. JPU diharapkan tidak hanya berfokus pada pihak-pihak yang telah diproses, tetapi turut menelusuri seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan munculnya dugaan penyimpangan dalam pembangunan TPI Goto.

Arahan tersebut menjadi perhatian penting karena perkara ini tidak hanya menyangkut pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tetapi juga menyentuh aspek administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Apabila dalam pengembangan penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain, JPU dan penyidik diharapkan mengambil langkah hukum sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Kasus ini bermula dari pembangunan TPI Goto yang dibiayai melalui APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.921.940.000.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Gelora Megah Sejahtera berdasarkan kontrak tertanggal 21 Mei 2021, dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender atau berakhir pada 17 Desember 2021.

Namun, dalam proses penyidikan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara progres fisik pekerjaan dengan dokumen administrasi proyek.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang menjadi bagian dari penanganan perkara, progres fisik pembangunan hingga batas akhir kontrak disebut baru mencapai 46,488 persen.

Persoalannya, pada 26 Desember 2021 justru diterbitkan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan serah terima yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen.

Perbedaan antara kondisi fisik di lapangan dan dokumen administrasi tersebut menjadi salah satu persoalan utama yang didalami aparat penegak hukum.

Sebab, dokumen penyelesaian pekerjaan memiliki kaitan langsung dengan proses pertanggungjawaban proyek dan pembayaran kepada pihak pelaksana.

Persoalan semakin serius karena pembayaran proyek disebut mencapai Rp2.576.619.818, meskipun progres fisik pekerjaan diduga belum mencapai separuh dari keseluruhan target.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pemeriksaan pekerjaan, penerbitan berita acara, serta pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses administrasi dan pencairan anggaran.

Aparat penegak hukum perlu mengurai apakah seluruh persyaratan pembayaran telah dipenuhi dan apakah proses pencairan dilakukan berdasarkan kondisi pekerjaan yang sebenarnya.

Jika terdapat ketidaksesuaian antara dokumen administrasi dan fakta lapangan, maka tanggung jawab setiap pihak yang terlibat perlu ditelusuri berdasarkan kewenangan

Berdasarkan hasil audit BPK RI yang disampaikan Kejari Tidore Kepulauan, perkara pembangunan TPI Goto mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp779.504.088,65.

Kerugian tersebut berkaitan dengan dugaan kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian mutu konstruksi, serta persoalan pada pekerjaan perencanaan dan pengawasan.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah mutu beton yang disebut hanya mencapai 82,46 persen dari mutu yang dipersyaratkan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan proyek TPI Goto bukan sekadar keterlambatan pembangunan, melainkan juga menyangkut kualitas hasil pekerjaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.

TIGA PIHAK TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

Dalam perkembangan penyidikan, Kejari Tidore Kepulauan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Abdullah Assagaf, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), MS dari pihak PT Gelora Megah Sejahtera, serta RA alias Ridwan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk persoalan pengalihan pekerjaan kepada pihak lain melalui mekanisme pinjam bendera serta dokumen administrasi yang digunakan dalam proses pencairan anggaran.

Ketiga pihak tersebut menjadi bagian dari proses hukum yang kini bergulir di Pengadilan Tipikor Ternate.

Namun, perkembangan persidangan diharapkan mampu mengungkap lebih jauh apakah terdapat pihak lain yang turut memiliki peran dalam rangkaian pengambilan keputusan proyek tersebut.

AHMAD PURBAYA IKUT DISOROT, MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN PERLU DIDALAMI

Selain pihak kontraktor dan pejabat teknis, perhatian publik juga mengarah kepada Ahmad Purbaya, yang menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara.

Pada Januari 2026, Ahmad Purbaya pernah dipanggil dan diperiksa Kejari Tidore Kepulauan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pembangunan TPI Goto.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pejabat pengelola keuangan daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD).

Keterangan Ahmad Purbaya diperlukan penyidik untuk mendalami mekanisme pencairan anggaran proyek, termasuk proses pembayaran uang muka dan pembayaran pekerjaan menjelang berakhirnya tahun anggaran.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk mengurai bagaimana pembayaran proyek dapat dilakukan ketika progres fisik pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan disebut baru mencapai 46,488 persen.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, penyidik perlu menelusuri dokumen pencairan, persyaratan pembayaran, alur persetujuan, serta kewenangan masing-masing pejabat yang terlibat.

Karena itu, Ahmad Purbaya patut kembali dimintai keterangan secara mendalam apabila diperlukan untuk menjelaskan mekanisme pencairan anggaran proyek TPI Goto.

Bahkan, apabila ditemukan bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan dan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum didesak mempertimbangkan proses hukum lebih lanjut, termasuk penetapan status tersangka sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, hingga informasi yang tersedia, Ahmad Purbaya masih berstatus sebagai saksi dan belum diumumkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

HAKIM MINTA JPU TELUSURI SELURUH PIHAK TERKAIT

Penundaan persidangan hingga Senin pekan depan diharapkan menjadi kesempatan bagi JPU Kejari Tidore Kepulauan untuk mempersiapkan pemeriksaan lanjutan sekaligus menghadirkan pihak-pihak yang relevan dengan perkara tersebut.

Arahan Ketua Majelis Hakim agar pihak-pihak terkait dihadirkan menjadi perhatian penting dalam upaya mengungkap perkara secara menyeluruh.

Penegakan hukum tidak seharusnya hanya berhenti pada pihak yang menandatangani kontrak atau melaksanakan pekerjaan fisik. Rangkaian administrasi, pengawasan, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga pencairan uang negara juga perlu ditelusuri.

Apabila terdapat pihak lain yang diduga turut serta, keterlibatannya harus diuji berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, bukan semata-mata berdasarkan jabatan atau kewenangan administratif.

PUBLIK MENUNGGU TRANSPARANSI PENEGAKAN HUKUM

Perkara TPI Goto menjadi ujian penting bagi penegakan hukum di Maluku Utara. Proyek yang seharusnya memberikan fasilitas pemasaran hasil perikanan bagi masyarakat justru terseret dalam perkara dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara ratusan juta rupiah.

Masyarakat kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas perbedaan progres fisik dan dokumen penyelesaian pekerjaan serta bagaimana proses pembayaran dapat berlangsung.

Sidang lanjutan pada Senin, 23 November 2026, diharapkan menjadi momentum untuk memperjelas fakta-fakta yang belum terungkap dalam perkara tersebut.

Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Setiap pejabat maupun pihak swasta yang terbukti terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed