TERNATE, MALUTLINE – Persidangan perkara dugaan korupsi pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Tahun Anggaran 2021, bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Jumat (20/11/2026).
Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Kadar Noh, SH, didampingi dua hakim anggota lainnya. Perkara ini menjadi perhatian publik lantaran proyek bernilai miliaran rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara itu diduga menyimpan persoalan serius, mulai dari pelaksanaan pekerjaan fisik, administrasi proyek, hingga mekanisme pencairan anggaran.
Pembangunan TPI Goto memiliki nilai kontrak sebesar Rp2.921.940.000 dan dikerjakan oleh PT Gelora Megah Sejahtera berdasarkan kontrak tertanggal 21 Mei 2021. Masa pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 210 hari kalender, dengan batas akhir kontrak pada 17 Desember 2021.
Namun, dalam proses penyidikan Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara realisasi pekerjaan fisik dengan dokumen administrasi penyelesaian proyek.
Progres Fisik Baru 46,488 Persen, tetapi Dokumen Menyatakan Rampung 100 Persen
Salah satu persoalan utama dalam perkara ini adalah progres fisik pembangunan TPI Goto yang disebut baru mencapai 46,488 persen hingga berakhirnya masa kontrak.
Ironisnya, pada 26 Desember 2021 diterbitkan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 persen.
Berdasarkan keterangan Kejari Tidore yang dipublikasi pada September 2026, dokumen tersebut diduga diterbitkan tanpa pemeriksaan fisik lapangan sebagaimana mestinya.
Akibatnya, pembayaran proyek dicairkan sebesar Rp2.576.619.818 menjelang penutupan tahun anggaran, meskipun progres pekerjaan fisik diduga belum mencapai separuh dari keseluruhan pekerjaan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu bagian penting yang harus dibuktikan dalam persidangan, terutama mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pemeriksaan pekerjaan, penerbitan dokumen penyelesaian, dan persetujuan pembayaran.
Kerugian Negara Capai Rp779,5 Juta
Berdasarkan hasil audit BPK RI yang disampaikan Kejari Tidore Kepulauan, perkara pembangunan TPI Goto mengakibatkan dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp779.504.088,65.
Kerugian tersebut terdiri atas Rp714.504.088,65 dari pekerjaan konstruksi serta Rp65 juta dari pekerjaan perencanaan dan pengawasan.
Penyidik juga menemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian mutu konstruksi. Salah satu hasil pemeriksaan menunjukkan mutu beton hanya mencapai 82,46 persen dari mutu yang dipersyaratkan dalam perencanaan.
Selain itu, terdapat dugaan penggunaan anggaran perencanaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan TPI Goto bukan hanya menyangkut keterlambatan pekerjaan, tetapi juga dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Tiga Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkembangan penyidikan, Kejari Tidore Kepulauan mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara ini, yakni Abdullah Assagaf, mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), MS selaku pihak dari PT Gelora Megah Sejahtera, serta RA alias Ridwan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh hasil audit kerugian negara dan mengumpulkan alat bukti.
Penyidik juga mendalami dugaan pelaksanaan pekerjaan melalui pihak lain dengan mekanisme pinjam bendera, termasuk persoalan dokumen administrasi yang digunakan dalam proses pembayaran proyek.
Peran masing-masing pihak kini menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara di hadapan majelis hakim.
Nama Ahmad Purbaya Ikut Menjadi Sorotan
Di tengah bergulirnya perkara tersebut, perhatian publik juga mengarah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya.
Pada 21 Januari 2026, Ahmad Purbaya pernah diperiksa penyidik Kejari Tidore Kepulauan sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Kepala BPKAD sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami mekanisme pencairan anggaran proyek TPI Goto, mulai dari pembayaran uang muka hingga pencairan pembayaran 100 persen.
Kepala Kejari Tidore Kepulauan, Sabar Evryanto Batubara, sebagaimana diberitakan RRI, menyebut keterangan Ahmad Purbaya membantu penyidik memperoleh gambaran mengenai alur pencairan anggaran serta pihak-pihak yang terlibat.
Fakta pemeriksaan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai bagaimana mekanisme pencairan anggaran dapat berlangsung ketika progres fisik pekerjaan diduga baru mencapai 46,488 persen.
Atas dasar itu, aparat penegak hukum didesak tidak berhenti pada pemeriksaan sebagai saksi, tetapi terus menelusuri kewenangan, tanggung jawab, serta dokumen yang menjadi dasar pencairan anggaran.
FAKI Desak Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih
Sorotan terhadap peran pengelola keuangan daerah juga menjadi alasan agar penyidikan perkara TPI Goto dilakukan secara menyeluruh.
Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya, patut kembali didalami keterangannya terkait seluruh proses pencairan dana proyek tersebut.
Apabila ditemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan dan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, penyidik diminta mempertimbangkan penetapan status tersangka sesuai ketentuan hukum.
Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pejabat teknis dan pihak kontraktor, tetapi harus menelusuri seluruh rantai pengambilan keputusan, termasuk proses administrasi keuangan dan pembayaran pekerjaan.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah siapa yang memeriksa kelengkapan dokumen, siapa yang memastikan persyaratan pencairan terpenuhi, serta bagaimana pembayaran dapat dilakukan ketika pekerjaan fisik diduga belum selesai.
Meski demikian, Ahmad Purbaya dalam informasi yang tersedia masih berstatus saksi dan belum diumumkan sebagai tersangka dalam perkara TPI Goto.
Persidangan Menjadi Momentum Membuka Seluruh Fakta
Bergulirnya perkara TPI Goto di Pengadilan Tipikor Ternate diharapkan mampu membuka secara terang seluruh rangkaian dugaan penyimpangan proyek tersebut.
Majelis hakim diharapkan menguji setiap alat bukti, keterangan saksi, dokumen kontrak, berita acara pemeriksaan pekerjaan, hingga mekanisme pencairan anggaran.
Masyarakat Maluku Utara juga menunggu agar perkara ini tidak berhenti pada pihak yang melaksanakan pekerjaan, melainkan mampu mengungkap tanggung jawab setiap pejabat sesuai kewenangan dan keterlibatannya.
Sebab, proyek senilai hampir Rp3 miliar itu seharusnya menghasilkan fasilitas pemasaran ikan yang layak bagi masyarakat nelayan, bukan justru meninggalkan persoalan hukum dan dugaan kerugian keuangan negara.
Kini, pembuktian berada di tangan majelis hakim dan proses penegakan hukum. Semua pihak yang belum dinyatakan bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap tetap harus dihormati hak hukumnya. (Red)













Komentar