HALSEL, MALUTLINE – Penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang siswa asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), menuai sorotan. Pasalnya, muncul informasi bahwa pihak Polres Halmahera Selatan diduga tidak memiliki anggaran operasional untuk menangani perkara tersebut.
Informasi mengenai tidak tersedianya anggaran operasional ini menjadi pertanyaan serius bagi keluarga korban. Mereka menyayangkan apabila proses penanganan laporan dugaan tindak pidana terhadap seorang pelajar harus terkendala dengan alasan ketersediaan anggaran di internal kepolisian.
Padahal, laporan polisi telah diterima secara resmi oleh Polres Halmahera Selatan dengan Nomor: STTPL/407/XI/2026/SPKT POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA, tertanggal 12 November 2026.
Dalam laporan tersebut, pelapor sekaligus korban diketahui bernama Asrul Jani, seorang pelajar asal Desa Pasimbaos, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang.
Peristiwa dugaan penganiayaan dan pengeroyokan itu terjadi di Desa Bajo pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT.
Berdasarkan kronologi yang tercantum dalam laporan polisi, kejadian bermula ketika korban pulang dari sekolah bersama teman-temannya. Dalam perjalanan, korban melihat rekannya bernama Risaldi Buhari sedang ditahan oleh seseorang.
Korban kemudian melihat rekannya tersebut ditampar dan dipukul. Bermaksud melerai dan memisahkan pertikaian, korban justru mengaku ikut menjadi sasaran pemukulan oleh seseorang bernama Wahyu bersama sejumlah orang lainnya.
Akibat kejadian tersebut, korban kemudian mendatangi Polres Halmahera Selatan untuk melaporkan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang dialaminya.
Namun, setelah laporan diterima, muncul informasi bahwa penanganan perkara tersebut diduga terkendala karena tidak adanya anggaran operasional.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme penanganan laporan masyarakat apabila benar terdapat keterbatasan anggaran operasional di lingkungan Polres Halsel.
Keluarga Pertanyakan Tanggung Jawab Kepolisian
Keluarga korban menilai, persoalan anggaran operasional internal kepolisian tidak semestinya menjadi alasan yang menghambat proses penanganan laporan masyarakat.
Mereka berharap kepolisian tetap menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur, termasuk melakukan pemeriksaan saksi, mengumpulkan alat bukti, serta menindaklanjuti pihak-pihak yang diduga terlibat.
Keluarga juga meminta Kapolres Halmahera Selatan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kebenaran informasi tidak tersedianya anggaran operasional tersebut.
Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana mendapatkan penanganan sesuai ketentuan hukum, tanpa dibayangi persoalan anggaran yang tidak diketahui secara jelas.
Kapolres Halsel Belum Dikonfirmasi
Hingga berita ini dipublikasikan, Kapolres Halmahera Selatan, AKBP Hendra Gunawan, S.I.K., belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan mengenai informasi dugaan tidak tersedianya anggaran operasional penanganan kasus tersebut.
Redaksi Malutline masih berupaya memperoleh klarifikasi resmi, termasuk memastikan apakah benar terdapat kendala anggaran yang memengaruhi tindak lanjut laporan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Asrul Jani.
Malutline membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Halsel maupun pihak terkait lainnya demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
Publik kini menantikan penjelasan resmi Polres Halmahera Selatan: apakah benar penanganan laporan dugaan pengeroyokan seorang siswa di Desa Bajo terkendala karena tidak tersedianya anggaran operasional (red)










Komentar