oleh

Iskandar Halili Minta DPRD Malut Tegur Gubernur dan Kadikjar: Jangan Jadikan Guru sebagai Instrumen Politik di Ruang Kelas

TERNATE, MALUTLINE – Iskandar Halili meminta DPRD Provinsi Maluku Utara menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadikjar) Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah.

Permintaan tersebut disampaikan Iskandar melalui komentarnya di salah satu grup WhatsApp. Ia menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme, independensi, serta netralitas dunia pendidikan agar tidak dicampuradukkan dengan kepentingan politik praktis.

Menurut Iskandar, ruang kelas merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan, pembentukan karakter, dan pengembangan intelektualitas peserta didik. Karena itu, aktivitas politik maupun upaya membangun citra pribadi yang dinilai melampaui batas kewajaran tidak sepatutnya masuk ke dalam lingkungan pembelajaran.

Ia juga mengingatkan agar profesi guru tidak ditempatkan sebagai instrumen untuk kepentingan politik ataupun pencitraan pihak tertentu. Sebab, guru memiliki tanggung jawab utama mendidik generasi muda, bukan menjadi bagian dari aktivitas yang berpotensi mengaburkan independensi profesi pendidik.

“Kalau mengajar di kelas, sudah ada porsinya masing-masing. Jangan sampai ruang pendidikan justru dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan yang melebihi batas kewajaran,” demikian inti kritik Iskandar dalam komentarnya.

Iskandar menilai DPRD Provinsi Maluku Utara perlu mencermati persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya kebijakan di sektor pendidikan.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan aktivitas pendidikan tetap berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, serta kepentingan peserta didik.

Di sisi lain, netralitas guru merupakan prinsip penting yang harus dijaga. Jangan sampai tenaga pendidik berada dalam posisi yang membuat mereka merasa harus mengikuti kepentingan atau agenda di luar tugas profesionalnya.

Sorotan tersebut menjadi pengingat bahwa dunia pendidikan harus tetap menjadi ruang yang independen, profesional, dan bebas dari tekanan kepentingan politik praktis.

Hingga berita ini disusun, kritik Iskandar tersebut merupakan pandangan pribadi yang disampaikan melalui grup WhatsApp. Belum terdapat tanggapan dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos maupun Kadikjar Abubakar Abdullah terkait substansi kritik tersebut. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed