Malut Line

LABUHA-Malutline, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI siap menggelar ‘operasi dadakan’ di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, operasi dadakan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Halsel, Kadri La Etje, mengaku kaget saat menerima kabar ini di hari pertamanya menjabat sebagai Bupati Halsel.

“Ada surat dari KPK terkait agenda supervisi yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 13 hingga 14 Oktober mendatang,” ungkap Kadri saat di wawancarai wartawan belum lama ini ia memerintahkan semua pimpinan OPD, Camat, hingga para Kades untuk segera menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan.

“Tinggal beberapa  hari lagi KPK sudah datang, Mulai sekarang kita sudah harus menyiapkan seluruh dokumen, Yang pertama dimulai dari ULP mengenai proses mekanisme tender,” cetusnya dengan nada tegas, Tak main-main, Kadri bahkan memperingatkan para kepala desa agar tidak lengah “Jangan main-main, karena satu sendok saja yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan diperiksa KPK,” tegasnya.

Pjs Bupati ini juga mengingatkan agar jajaran pemerintahan tidak terlena dengan hiruk-pikuk Pilkada yang sedang berlangsung “Saya minta jangan menyibukkan diri dengan proses Pilkada. Mulai sekarang siapkan semua administrasi yang lengkap sebelum diperiksa KPK,” pungkasnya.

Rencana kedatangan KPK ke Halsel ini menjadi kejutan tersendiri, mengingat sebelumnya lembaga anti-rasuah tersebut juga telah menyasar Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan menjerat sejumlah pejabat, pengusaha, kontraktor pimpinan partai politik dan mantan gubernur Maluku Utara Abdul Gani kasuba, dan Kini, semua mata tertuju pada Pemkab Halsel yang hanya punya waktu beberapa hari lagi untuk bersiap menghadapi ‘ujian mendadak’ dari KPK tersebut.

Merespon kedatangan komisi pemberantasan korupsi (KPK) di kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka kegiatan supervisi, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Front Delik anti korupsi (FDAK) kabupaten Halmahera Selatan melalui ketua Devisi investigasi, Abdul salam Hi Ali, kepada Malutline, Minggu (6/10/2024) meminta komisi pemberantasan korupsi (KPK) Lebih fokus pada supervisi anggaran yang melekat pada sekretariat Dewan (SETWAN) Halmahera Selatan, selain anggaran yang melekat pada Setwan DPRD Halsel anggaran Pokir DPRD Halsel yang di titipkan di sejumlah SKPD di Halsel.

Dikatakannya pokir yang di titipkan oleh 30 anggota DPRD Halsel ke sejumlah SKPD di Halsel dalam bentuk kegiatan proyek ini nilainya mencapai ratusan miliar karena setiap anggota DPRD memiliki pokir berkisar lebih dari 2 miliar per anggota DPRD Halsel, yang anehnya yang disebut pokir adalah Pokok-Pokok Pikiran yang merupakan usulan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan aspirasi masyarakat, Pokir dapat berupa program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Pokir merupakan agenda rutin tahunan yang diamanatkan dalam PP Nomor 16 tahun 2010 dan telah diubah terakhir dengan PP Nomor 12 Tahun 2018. Pokir memiliki landasan hukum, di antaranya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

Namun pokir anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Halsel ini Di Duga di titipkan di sejumlah SKPD di Halsel dalam bentuk proyek kegiatan dan proyek kegiatan tersebut di kerjakan langsung masing-masing anggota DPRD Halsel dengan cara menggunakan jasa pihak ke tiga (kontraktor) yang di tunjuk oleh masing-masing oknom anggota DPRD Halsel.

Indikasi kuat pokir yang di titipkan oleh anggota DPRD Halsel itu lebih banyak melekat pada dinas kelautan dan  perikanan kabupaten Halmahera Selatan dinas Perkim dan Dinas PUPR dalam bentuk pekerjaan proyek yang di kerjakan langsung oleh oknom Anggota DPRD Halsel, olehnya itu pihaknya meminta KPK diminta saat Supervisi di halsel lebih fokus pada sekretariat dewan dan pokir DPRD halsel dan sejumlah dinas yang di titipkan pokir DPRD Halsel tersebut, sebagai langkah pencegahan korupsi. cetusnya. (Red)

TERNATE, Malutline – Asisten I Setda Provinsi Maluku Utara yang saat ini meduduki jabatan sebagai Penjabat sementara (Pjs) Bupati Halmahera Selatan Kadri La Etje, mengakui memberikan uang kepada mantan Gubernur Maluku Abdul Gani Kasuba sebanyak Rp200 juta dalam empat tahun terakhir.

Pengakuan ini disampaikan kadri saat dihadirkan sebagai saksi kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani kasuba (AGK) yang dipimpin Hakim Ketua Rommel Fransiskus Tampubolon ini berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Rabu (26/6) 2024).

Kadri membeberkan, dirinya juga pernah dimintai uang oleh ajudan AGK dan orang terdekat mantan Gubernur Malut dua periode itu. Dan yang pernah dirinya berikan uang ialah Ramadan Ibrahim, Zaldi Kasuba dan Wahima.

“Ajudan dan orang terdekat meminta uang dan saya ingat akumulasi dari permintaan itu senilai Rp 200 juta, mereka meminta dengan modus bangun rumah, bantu orang sakit, bantu bawa jenazah di Bacan dan Obi, kemudian bantu kurban hewan jelang lebaran Idul Adha,” katanya.

Terkait hal tersebut, Direktur IACN Igriza Madjid mendesak KPK segera menetapkan Kadri sebagai tersangka penyuapan terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

Igriza juga meminta KPK menjelaskan kepada publik terkait alasan-alasan yang logis mengenai penundaan penetapan status tersangka atas nama Kadri La Etje berdasarkan fakta persidangan AGK.
“KPK sebagai lembaga independen harus menunjukkan sikap yang tegas dan berani, serta tidak lemah di hadapan KLE dan sejumlah pejabat lain. Sebab, muruwah KPK adalah berani melawan setiap penyelenggara negara yang merasa kebal hukum,” ujarnya, Sabtu (5/10/2024).

Igriza mengatakan, berdasarkan kajian Indonesia Anti Corruption Network, tindakan yang dilakukan oleh KLE sudah memenuhi unsur pidana suap karena ada kepentingan yang mendasarinya.

“Dari pengakuan itu KPK harus menghitung secara detail kapan dimulainya pemberian, apakah saat sebelum atau ketika menjabat. Jika dilakukan sebelum mengemban jabatan tersebut, maka indikasi jual-beli jabatan adalah untuk mendapatkan posisi. Jika sebaliknya, maka ada cara-cara pamrih untuk mempertahankan jabatan,” papar alumni Anti-Corruption Academy itu.

Igriza memaparkan, sehubungan dengan skandal tersebut, pasal mengenai suap-menyuap dalam kasus ini memiliki kekhususan, baik dari sisi pelaku hingga jenis ancaman hukuman. Setidaknya, mengaku
antara pemberi dan penerima suap sama-sama dikenakan delik; dan penerimanya adalah penyelenggara negara.

“Maka, sejajar dengan penjelasan ini, skandal suap yang dilakukan Kadri secara delik terpenuhi. Dan Kadri La Etje dalam hal ini, harus segera ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti pengakuan di persidangan maupun bukti-bukti lain selama proses penyidikan oleh KPK. Akan tetapi, faktanya Kadri sendiri hingga saat ini tidak tersentuh hukum sama sekali,” pungkasnya. (Red)

HALSEL, Malutline– Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Jasri Usman dan Muhlis Djafaar ( JUARA) berkomitmen akan mendorong santunan ibu hamil jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halsel. Pasalnya, satunan ibu hamil merupakan salah satu program prioritas paslon nomor urut empat tersebut.

Calon Wakil Bupati Halsel Muhlis Djafaar saat kampanye terbatas di Desa Bori Kecamatan Bacan Timur, Kamis (03/10/2024) malam mengatakan, Paslon Jasri-Muhis tidak hanya mendorong pembangunan infrastruktur fisik melainkan komitmen mendorong santunan untuki ibu hamil, sehingga bayi yang dikandung ibu hamil mendapat gizi yang maksimal.

“ Untuk memaksimalkan bayi yang dikandung mendapat asupan gizi yang maksimal, maka pemeritah harus terlibat dengan mengintervensi anggaran melalui APBD untuk memberikan santunan kepada ibu hamil,” ujarnya.

Selain itu kata Muhlis, dirinya bersama Jasri Usman juga memiliki program penting bantuan hukum gratis untuk masyarakat, sehingga masyarakat mudah mendapat pendampingan hukum.
“Kami memandang ini sangat penting, selama ini ketika masyarakat mendapat masalah hukum maka masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa,” tuturnya.

Ia mengaku, kehadirannya bersama Jasri Usman sebagai calon Bupati dengan memilki tema besarnya adalah hadir untuk Semua golongan”.
“Saya ingin dimiliki warga Desa Bori, Karena Paslon Jasri-Muhlis memiliki tema hadir untuk semua golongan,” Ajak Muhlis dikesempatan orasi politiknya di hadapan warga desa Bori.

Muhlis mengatakan, keindahan dari pada hidup manusia ini yakni, hanya saling kita menyapa antara satu dengan yang lain.
“Kami paslon Jasri-Muhlis tidak bisa memberikan apapun, melainkan hanya kita saling batagor. Pemimpin itu harus dekat dengan masyarakat dan benar benar merakyat,” terangnya.

Muhlis menegaskan, momentum pemilukada ini merupakan pesta demokrasi untuk menentukan hak politik pada 5 tahun kedepan.

“Untuk itu pesta demokrasi ini bebas bagi siapa saja yang berhak menentukan pilihannya untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan pada 5 tahun kedepan,” tutupnya. (Red).

Halsel, Malutline – Tim Relawan Palson Bupati Halmahera Selatan, nomor urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin (Bassam-Helmi) di Desa Mandaong mengalihkan dukungan ke Paslon nomor Urut 4 Jasri Usman dan Muhlis Djafar (Jasri-Muhlis).

Pengalihan dukungan ini ditandai dengan pergantian spanduk di Pangkalan Ojeg di desa mandaong dari Bassam-Helmi ke Jasri-Muhlis.

Vois Relawan Bassam-Helmi yang juga selaku penanggung jawab pangkalan desa mandong mengaku kecewa dengan sikap calon Bupati Petahana Hasan Ali Bassam Kasuba.karena tidak menepati janji.

Ia mengatakan, Bassam-Helmi menjanjikan bakal memberikan bantuan semen untuk perbaikan pangkalan. Janji tersebut sudah berlangsung 1 bulan belakangan ini.

“Jadi janji itu sudah berjalan lebih dari 1 bulan tetapi semen tak kunjung datang, untuk itu, kami alihkan dukungan ke Pak Jasri-Muhlis,”Ujar Voice.

Menurutnya, masyarakat butuh pemimpin yang jujur, bukan hanya menebar janji saat pemilihan Kepala Daerah.

“Kami masyarakat butuh pemimpin yang jujur, bukan hanya tebar janji,”ungkap Vois.

Ia juga menambahkan, pergantian ini jika di ijinkan maka akan dibuat posko pemenangan paslon Jasri-Muhlis.

“Kalau nanti diijinkan akan menjadikan Pokso Pemangan Palson Halsel Juara,”Tandasnya.(Red)

Halsel, Malutline – Parlemen Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan, Muslim Hi. Rakib menghadiri upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Ke-79 yang diselenggarakan oleh Kodim 1509/Labuha. Sabtu, (5/10/2024).

Upacara tersebut dilaksanakan dilapangan upacara makodim 1509/Labuha yang dihadiri oleh Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Instansi Vertikal serta tamu undangan lainnya.

Bertindak sebagai Inspektur upacara adalah Dandim 1509/Labuha, Letkol Inf Syamsul.

HUT TNI Ke-79 tahun 2024 ini mengangkat tema “TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional Untuk Indonesia Maju”.

Dengan tema yang diangkat ini TNI mampu dalam merefleksikan cita-cita, semangat dan tujuan TNI sebagai prajurit yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif, dalam menjaga serta mengawal kelangsungan hidup bangsa dan negara. (Red)

Muat Lagi Berita